Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Industri tapioka, merupakan industri yang cukup pesat perkembangannya di Indonesia terutama di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Dalam proses produksinya,industri ini menghasilkan limbah cair dan limbah padat yang cukup banyak. Penerapan konsep zero waste merupakan upaya untuk meminimalisasi terbentuknya limbah yang tidak memiliki nilai manfaat sama sekali. Berdasarkan hasil penelitian, faktor-faktor yang mempengaruhi belum dimanfaatkannya limbah cair industri tapioka adalah mahalnya biaya investasi, ketersediaan teknologi lokal, kebijakan dari pimpinan/manajemen penxsahaan sena kurangnya SDM yang dirniliki oleh perusahaan, sedangkan untuk limbah padat, hampir tidak ada kendala yang dialami dalam pemanfaatannya. Manfaat ekonomi yang diterima oleh PT. BAJ berupa penghematan biaya pembelian solar dan berpeluang mendapat CERS antara €5-€15 untuk setiap ton reduksi CO2 yang dilalcukan. Berdasarkan perhitungan keiayakan kegiatan, PT. BAJ Ketapang memiliki B/C Ratio 1,16 dan PT. BAJ Labuhan Ratu 1,10 sehingga kegiatan yang dilakukan dinyatakan layak kerena memiliki B/C ratio > 1. Nilai ekonomi dari onggok tanpa dilakukan pengolahan lebih lanjut berkisar antara Rp. 200 sarnpai dengan Rp.1.000 per kg. Dari pemanfaatan limbah padat asam sitrat (berasal dari onggok) dan kulit singkong dapat menerima nilai manfaat sekitar Rp. 10.000 per kg produk asarn silrat dan Rp. 400 per kg pupuk organik. Manfaat lingklmgan yang diterima adalah berkuranganya volume limbah cair yang terbuang ke lingkungan, reduksi CO2 selama tahun 2008-2009 sebanyak 83.851 tCO2e untuk PT. BAJ Ketapang dan 41.362 tCO2e untuk PT. BAJ, perbaikan unsur hara tanah akibat penggunaan pupuk organik yang dapat meningkatkan produksi singkong antara 5 hingga I0 ton per ha per tahun. Manfaat sosial yang diperoleh adalah berkurangnya penggunaan solar oleh PT. BAJ Ketapang sebanyak 1.605.900 liter dan PT. BAJ Labuhan Ratu sebanyak 974.400 liter serta penghematan biaya yang hams dikeluarkan oleh petani untuk pembelian pupuk kimia sebesar Rp. 96,250 per hektar per tahun.

---

Tapioca industries, is afairly rapid developed indusiyl in Indonesia, particularly in Sumatra and the island of Java. In the production process, these industries produce wastewater and solid waste quite alot. Application ofthe concept of zero waste is an e[}%rt to minimize the formation of waste that does not have a benefit at all. Based on this research, the _factors that influence has not been exploited tapioca wastewater is the high cost of investment, availability of local technology, the policy of the leadership/management company and the lack of human resources that are owned by the congpany, whereas for solid waste, almost no problems were experienced in utilization Economic benefits received by the P21 BAJ from of purchases of diesel fuel cost savings and the opportunity to receive CERS between €5 - €15 for every ton ofCO2 reduction is carried out.

Based on the calculation ofthe feasibility of activities, P71 Ketapang BAJ has a B/C Ratio 1.16 and PII BAJ Labuhan Ratu l, 10 so that the activities undertaken as feasible because they have a B / C ratio> I. The economic value of cassava without further processing done between Rp. 200 to Rp. 1.000 per kg. From solid waste utilization for citric acid (derived/rom cassava) and cassava skin for receive the value benefit of approximateb/ Rp. 10. 000 per kg of citric acid and Rp. 400 per kg of organic jertilizer. Environmental benefits received is the reduction environmental load #om tapioca liquid waste into the environment, reduction of CO; emission during the years 2008 to 2009 as many as 83.851 tCO2e for P71 BAJ Ketapang and 41 362 tCO;efor PT B/LL improvement of soil nutrients due to the use of organic fertilizers can increase cassava production between 5 to I0 tonnes per ha per year. Obtain social bene/its, such as reduced use of diesel fuel at 1.6059 million liters of PTI BAJ Ketapang and 974 liters of 400 P71 BAJ Labuhan Ratu, and cost savings incurred by farmers to buy chemical krtilizers Rp. 96 250 per hectare per year."

"Rumah tangga merupakan sumber penghasil sampah terbanyak dengan komposisi sebesar 53% dari keseluruhan volume sampah yang dihasilkan di DKI Jakarta (Dinas Kebersihan DKI Jakarta, 2009). Diperlukan suatu konsep pengelolaan sampah secara terpadu yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah sedekat mungkin dari sumbernya yaitu dengan menggunakan konsep zero waste. Civitas akademik Universitas Indonesia (perancang SOP pengelolaan sampah) bekerjasama dengan Komunitas Hijau Pondok Indah, Greeneration Indonesia (Konsultan Persampahan) dengan dana CSR CIMB Niaga untuk mewujudkan pengelolaan sampah mandiri menuju zero waste di lokasi studi RT 01,06,07/RW 13 Pondok Indah. Skripsi ini bertujuan untuk merumuskan SOP (Standard Operating Procedure) pengelolaan sampah dengan pengimplementasian selama periode Maret hingga April 2012 sebagai upaya awal pengurangan jumlah timbulan ke TPST Bantar Gebang.Berdasarkan survei timbulan di rumah dan di TPS serta hasil kuesioner dan diskusi dengan pihak warga maupun RT dan RT, maka dirumuskan SOP melalui pemilahan di sumber dan optimalisasi pengangkutan oleh petugas. Pemilahan di sumber dilakukan dengan pembagian wadah sampah disertai kantong plastik merah dan hitam kepada warga. Sampah nonorganik dimasukkan ke dalam kantong plastik merah di dalam wadah sampah nonorganik dan sampah organik dimasukkan ke dalam kantong plastik hitam di dalam wadah sampah dalam rumah. Untuk optimalisasi pengangkutan, sampah nonorganik dijual ke lapak sedangkan sisa sampah dalam gerobak dibuang ke TPS.Dari hasil pemantauan dan evaluasi visual setelah sekitar dua bulan fase awal penerapan SOP, didapatkan hasil bahwa dari ketiga RT yang dijadikan pilot project, hanya RT 06 yang memiliki tingkat peran serta masyarakat dan teknik operasional yang cukup baik tehadap implementasi SOP pengelolaan sampah. Oleh karenanya, diperlukan upaya dan strategi yang lebih mendalam, khususnya dalam sosialisasi dan penyuluhan warga untuk mencapai hasil yang optimal dalam sistem pengelolaan sampah di masa yang akan datang

---

Household is the biggest solid waste producer. It generates 53% of solid waste total volume in DKI Jakarta (Jakarta Sanitation Office, 2009). Integrated waste management concept that includes solid waste reducing and handling at the source, becomes a crucial need for domestic waste. Civitas academic of Universitas Indonesia (designer of solid waste management standard operating procedure) in collaboration with Green Community of Pondok Indah (local community organization), Greeneration Indonesia (Solid Waste Consultant), and a CIMB Niaga participating through the Community Social Responsibility (CSR), planned and applied independent solid waste management system toward zero waste in RT 01, 06, 07/RW 13 Pondok Indah area. The aim of this project was to plan a solid waste management standard operating procedure (SOP) with the implementation during March through April 2012 periode, as an initial effort to reduce solid waste in final disposal area (landfill).

Based on waste generation in household and local material recycling facility as well as questionnaire results and discussion with local neighborhood organization, the solid waste management SOP included separation at the source and optimize of collecting system. Separation at the source was applied by distributing the container with pack of red and black plastic bags to the residents. Inorganic waste is contained in red plastic bag and organic waste is contained in black plastic bag. To optimize solid waste collection, recyclable waste is sold to the local selling point by the trash collector, whereas the residue is discarded to the local material recycling facility.

Initial observation and evaluation after approximately two months of initial phase implementation of SOP showed that among RT 01, 06, 07 as pilot project, only RT 06 had good SOP implementation. A specific strategy in socialization will be needed to achieve the optimal result of solid waste management in the future."

"BPPT telah mengembangkan suatu konsep pengelolaan sampah terpadu, yang mengkombinasikan berbagai teknik pemanfaatan dan pemusnahan sampah, seperti daur ulang plastik dan kertas, pengkomposan, serta insinerasi. Konsep ini disebut dengan konsep Zero Waste. Pada tahun 2000 yang lalu, Dinas Kebersihan DKI Jakarta bekerja sama dengan Direktorat Teknologi Lingkungan BPPT menerapkan konsep Zero Waste yang berskala kawasan permukiman dalam bentuk Industri Kecil Daur Ulang (IKDU). Proyek percontohan IKDU tersebut berlokasi di Kelurahan Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat dan di Kelurahan Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Proyek ini berlangsung selama 1 tahun anggaran dan berakhir pada bulan Juli tahun 2001.Penelitian ini meliputi pengkajian secara deskriptif kualitatif terhadap proyek percontohan IKDU tahun 2000-2001. Berdasarkan hasil kajian tersebut, dilakukan perencanaan untuk menerapkan IKDU sebagai model pengelolaan sampah permukiman yang berkelanjutan. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Membuat rancangan strategis (skenario) penerapan IKDU; 2) Mengetahui keterlibatan stakeholders (pihak yang terkait dengan IKDU); serta 3) Mengetahui kendala/masalah yang diperkirakan dapat menghambat implementasi skenario dan langkah-langkah (kebijakan) yang diperlukan untuk mengatasi berbagai kendala tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, sedangkan analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, and Threats) dan Proses Hirarki Analitik (PHA).Penelitian diiaksanakan menurut tahapan berikut ini: Langkah pertama, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pilot project IKDU. Langkah kedua, melakukan analisis SWOT terhadap pilot project IKDU berdasarkan hasil dari Langkah 1. Langkah ketiga, melakukan proses perencanaan dengan menggunakan AHP. Langkah terakhir, mengajukan usulan penerapan IKDU.Analisis SWOT terhadap pilot project IKDU menghasilkan 4 (empat set) strategi untuk implementasi IKDU. Untuk selanjutnya strategi tersebut menjadi skenario penerapan IKDU. Pertama, Skenario Agresif yang menekankan pada upaya-upaya penelitian-pengembangan untuk mencari inovasi dalam bidang daur ulang sampah, peningkatan kapasitas olah sampah, serta upaya pencarian terobosan baru untuk memperluas pasar. Kedua, Skenario Berbatik menekankan pada upaya-upaya untuk penyederhanaan metode proses dan lebih bersifat padat karya, pemanfaatan TPS sebagai lokasi IKDU, penerapan dan pengembangan pola kemitraan, serta upaya pengembangan program-program pendukung IKDU. Ketiga, Skenario Diversifikasi menekankan pada upayaupaya untuk pelibatan masyarakat sedini mungkin dalam pendirian IKDU, serta peningkatan kualitas dan diversifikasi produk daur ulang. Keempat, Skenario Defensif menekankan pada upaya-upaya untuk melakukan pengembangan model-model komunikasi untuk keperluan sosialisasi, pengurangan birokrasi, peningkatan kemampuan dan keahiian sumberdaya manusia dari setiap pihak terkait, serta upaya menyiapkan kebijakan tertulis yang dapat mendukung penerapan IKDU.Hasil proses perencanaan ke depan (forward planning) dengan menggunakan PHA menunjukkan bahwa Pemda DKI Jakarta dan Masyarakat Sasaran adalah stakeholders yang memiliki tingkat kepentingan yang sama (0,354) terhadap keberadaan IKDU. Pemda melihat IKDU dapat menjadi salah satu solusi bagi masalah sampah di DKI Jakarta, sedangkan dari sisi Masyarakat IKDU dapat meningkatkan kualitas lingkungan mereka secara langsung. Hal ini sesuai dengan Perda DKI Jakarta no. 5 tahun 1988 yang menyebutkan bahwa kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama Pemda dan masyarakat. Setelah Pemda dan Masyarakat, pihak yang berkepentingan dengan penerapan IKDU adalah Swasta (0,161) sebagai pihak yang akan menerima produk IKDU. Selain Masyarakat, Swasta lah yang akan langsung berhubungan dengan IKDU. Tenaga Ahli tidak secara langsung berkepentingan dengan penerapan IKDU, oleh karena itu semua stakeholders cenderung menilai tingkat kepentingannya dalam IKDU adalah yang terkecil (0,131).IKDU diharapkan dapat menjadi sistem pengelolaan sampah permukiman yang berkelanjutan. Untuk itu, IKDU harus dapat memenuhi kriteria-kriteria Iingkungan, ekonomi, teknis, dan sosial. Dari keempat kriteria tersebut, ternyata pemenuhan kriteria Iingkungan (environmentally beneficial) menjadi fokus pertimbangan stakeholders yang utama. Setelah itu barn disusul dengan pemenuhan kriteria ekonomi (economically feasible), sosial (socially acceptable), dan yang terakhir, kriteria teknis (technically viable). Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalam rangka pencapai tujuan utama yaitu implementasi IKDU sebagai altematif pengelolaan sampah permukiman yang berkelanjutan, maka stakeholders cenderung memprioritaskan tiga (3) sasaran utama yang ingin dicapai, yaitu sasaran pengurangan volume sampah yang dibuang ke TPA, kontinuitas pasar bagi produk/hasil IKDU, dan perolehan profit dari penjualan produk IKDU.Untuk mewujudkan sasaran-sasaran yang dimaksud, semua stakeholders cenderung mengutamakan Skenario Berbalik (prioritas pertama), karena sifatnya yang sederhana akan mempermudah proses penerapan IKDU. Skenario Diversifikasi dan Skenario Agresif cenderung dinilai berimbang oleh stakeholders, sehingga menjadi prioritas kedua. Prioritas ketiga adalah Skenario Defensif.Menurut responden (yang notabene adalah stakeholders), masalah utama yang dianggap dapat menghambat pelaksanaan skenario penerapan IKDU adalah lemahnya komitmen setiap pihak yang terkait dengan IKDU, sikap masyarakat yang cenderung bersifat negatif terhadap IKDU, rendahnya kualitas sumberdaya manusia yang terkait dengan IKDU, dan keterbatasan modal. Selain keempat masalah tersebut, kesulitan akses informasi hasil litbang dan ego sektoral, adalah hal-hal yang juga dapat menjadi kendala IKDU.Pemda DKI Jakarta diharapkan dapat menjadi leading agent dalam program implentasi IKDU ini. dengan sendirinya, Pemda DKI Jakarta merupakan pihak yang paling diharapkan untuk mengatasi kendala-kendala. Seluruh stakeholders cenderung menilai bahwa Masyarakat juga hares lebih berperan untuk mengatasi kendala yang ada dan tidak hanya bergantung pada Pemerintah. Tenaga Ahli diharapkan membantu (mendukung) Pemda dan Masyarakat untuk ikut mengatasi kendala-kendala yang muncul. Peran Swasta untuk mengatasi kendala cenderung dinilai yang paling kecil pleb stakeholders, kecuali untuk mengatasi masalah modal.Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, semua stakeholders cenderung memillh kebijakan-kebijakan berikut ini; kebijakan yang pertama adalah sosialisasi awal mengenai IKDU kepada masyarakat sasaran. Kebijakan yang kedua adalah mengeluarkan berbagai peraturan resmi yang berkaitan dengan penerapan konsep Zero Waste (termasuk IKDU) dan mengintensifkan berbagai saluran komunikasi untuk kepentingan sosialisasi secara luas. Kebijakan ketiga yang dianggap penting oleh stakeholders adalah peningkatan kuantitas (frekuensi pengadaannya) dan kualitas program-program reduce, reuse, recycle (3R). Kebijakan penting yang keempat adalah mempermudah akses publik ke hasilhasil penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan daur ulang.Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah: 1) Skenario yang menekankan pada upaya-upaya untuk penyederhanaan metode proses dan lebih bersifat padat karya, pemanfaatan TP5 sebagai lokasi IKDU, penerapan dan pengembangan pola kernitraan, serta upaya pengembangan program-program pendukung IKDU (Skenario Berbalik), adalah skenario yang diprioritaskan oleh stakeholders; 2) Pemda DKI Jakarta dan Masyarakat Sasaran memiliki tingkat kepentingan yang sama terhadap IKDU; 3) Kendala utama program penerapan IKDU adalah lemahnya komitmen setiap pihak yang terkait dengan IKDU, sedangkan kebijakan utama bagi penerapan IKDU adalah sosialisasi awal IKDU kepada masyarakat sasaran.Adapun saran dari penelitian ini adalah: 1) Sosialisasi pada level masyarakat sasaran harus menjadi prioritas pertama dari pemrakarsa IKDU; 2) Dewan Kelurahan atau Lembaga Masyarakat Kelurahan dapat difungsikan pula sebagai pengelola IKDU; 3) Peraturan tentang IKDU dapat mengikat komitmen dari seluruh pihak terkait (stakeholders); 4) Perlu adanya penelitian tersendiri mengenai karateristik pasar daur ulang akan memberikan proyeksi yang lebih balk bagi prospek IKDU di mass depan, baik sebagai usaha daur ulang maupun sebagai model pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

---

Small Scale Recycling Industry: An Alternative for Solid Waste Management in Settlement (Policy Study on Implementation of District Scale Zero Waste Approach in DKI Jakarta)BPPT (Agency of Technological research and Implementation) has developed an integrated solid waste management concept named Zero Waste approach, which integrates various types of solid waste management such as recycling (papers and plastics), composting, and incineration. In 2000, Dinas Kebersihan (Cleansing Department) DKI Jakarta in cooperation with BPPT implemented a district scale Zero Waste approach into the form of small scale recycling industry (SSRI). The pilot projects were located in two sub districts, which were Kelurahan Cempaka Puith, Central Jakarta and Kelurahan Pondok Kelapa, East Jakarta. The project lasted for one year and was officially ended in July 2001.

This investigation covered a descriptive-qualitative study on SSRI pilot project during the year of 2000-2001. A planning to implement SRI as sustainable solid waste management in settlement was then made based on the result of study. Objectives of this research were: 1) to propose strategic plans (scenario) for implementing SSRI; 2) to analyze role and involvement of stakeholders; 3) to analyze constraints of scenario and policies required to overcome constraints. This research was a descriptive one and data analysis was conducted using SWOT analysis and Analytical Hierarchy Process methods.

The investigation was conducted in four steps. Step one: evaluating SSRI pilot project. Step two: SWOT analyzing on the execution of SSRI pilot project. Step three: conducting planning process using AHP method. Step four: proposing SSRI implementation scheme.

SWOT analysis on the SSRI pilot project resulted strategic plan for implementing SSRI in settlement, which comprises of four sets of scenario. Firstly, Aggressive Scenario focuses on research activities in order to gain innovation of solid waste recycle, increasing SSRI's capacity of process, and making efforts for expanding market for SSRI's product. Secondly, Turn-around Scenario focuses on simplifying methods of process into labor intensive ones, promoting TPS (Collection Sites) as SSRI's site, developing partnership for SRI, developing programs that may support SSRI. Thirdly, Diversionary Scenario focuses on community involvement in decision making process, diversifying products and increasing quality of products. Fourthly, Defensive Scenario focuses on developing communication models for socialization, decreasing bureaucracy, improving human skills and knowledge of every stakeholder, providing legal framework concerning implementation of SSRI.

Results of forward planning process using the AHP indicating that both Pemda DKI Jakarta (Provincial Government of DKI Jakarta) and Target Community have the same level of interest (0,354) with the existence of SSRI. From Pemda's point of view, the existence of SSRI may be a workable solution to solid waste problems whereas from Target Community point of view, SSRI may directly increase the quality of their surrounding environment. Perda DKI Jakarta (Regional Regulation) no. 5 year 1988 states that cleaner environment is of both Pemda and Community' responsible. Private Sector is the next party having interest in SSRI (0,161) as it receives products of SSRI. The whole stakeholders tend to asses Experts as having the least interest in SSRI (0,131).

SSRI should meet four criterions, which are environmentally beneficial, economically feasible, technically viable, and socially acceptable, in order to be a sustainable solid waste management system. The fulfillment of environmentally beneficial criterion turns out to be the stakeholders' primary focus of consideration. Economical feasibility and social acceptability are then of stakeholders' consideration, followed by and technical viability of SSRI. Based on those considerations, stakeholders tend to prioritize three (3) main objectives which are diminishing of waste to be transported to TPA (final disposal site) , market continuity for SSRI's products, and profit taking from selling of SSRI's products. According to stakeholders, Turn-around Scenario should be given most priority due to its simple nature may ease the process of implementing SSRI. Diversionary and Defensive Scenarios tend to have balanced values and thus given the second priority. Whilst Defensive Scenario is of the last priority.

Stakeholders find that the main constraints to the four scenarios are consecutively commitment of every related party, resistance (negative attitude) towards SSRI from given community, the low quality of human resource, and lack of investments. Lack of access to results of research activities and sectoral ego may also hinder the implementation of SSRI.

Pemda DKI Jakarta is highly expected to be a leading agent in SSRI program. That makes it being most expected to have the capability in overcoming all constraints. But instead of just relying on the government (Pemda), Target Community is also expected to play a more significant role in coping with the constraints. Experts are expected to cooperate with Pemda and Community. The role of Private Sector in coping with constraints is the smallest except in providing investments.

In order to overcome constraints, stakeholders tend to propose the following policies. The first one is conducting public consultation to host community (community which would host the SRI). Policies considered to be the second important ones according to stakeholders are structuring of regulations accommodating the implementation of Zero Waste Approach, as well as of SRI, and intensifying the use of communication channels (both mass media and interpersonal networks) in order to extent socialization. Consecutively are the third and fourth policies; increase quality as well as quantity of 3R's dissemination programs, and facilitate public access to results of research related with recycle (3R).

Conclusion drawn from this study are: 1) Scenario that focuses on simplifying methods of process into labor intensive ones, promoting TPS (Collection Sites) as SSRI's site, developing partnership for SRI, developing programs that may support SSRI, becomes stakeholders' priority; 2) Pemda DKI Jakarta and Target Community hold the same level of interest in IKDU; 3) The main constraint of implementation of IKDU is commitment of every related parties, and the most needed policy is to conduct public consultation to the host community. Suggestions asserted from this research are: 1) An early public consultation to host community should be the utmost priority of the proponents; 2) Council of sub district (Dewan Kelurahan) or Organization of Sub district Community (Lembaga Masyarakat Kelurahan) may be involved in the management of SSRI; 3) Regulations regarding SSRI may bind the commitments of all related parties; 4) There is a need of thorough research on market characteristics of recycled and recyclable materials. The result may provide a better projection on SSR1 as a recycle business and as a sustainable solid waste management."

"Pengelolaan limbah padat industri adalah peluang ekonomi sehingga memunculkan banyak usaha informal pengelolaan limbah padat industri yang dilakukan oleh orang Madura. Pengelolaan limbah padat industri dilakukan tidak sesuai dengan kebijakan yang berlaku dan menimbulkan dampak negatif pada lingkungan, ekonomi, dan juga kondisi sosial. Tujuan penelitian ini adalah menyusun sebuah konsep pengelolaan limbah padat industri secara sederhana berdasarkan bagian dari Sistem Manajemen Lingkungan. Metode penelitian ini yaitu kualitatif dengan analisis data model interaktif. Hasil dari penelitian ini adalah konsep pengelolaan limbah padat industri yang mengadopsi sebagian dari persyaratan Sistem Manajemen Lingkungan. Kesimpulan yaitu konsep pengelolaan yang disusun perlu pendampingan oleh para stakeholder dalam penerapannya.

---

Industrial solid waste management is an economic opportunity that has given rise to many informal businesses in industrial solid waste management carried out by Madurese people. Industrial solid waste management is not carried out by applicable policies and has negative impacts on the environment, economy, and social conditions. This study aims to develop a simple concept for industrial solid waste management based on part of the Environmental Management System. This research method is qualitative with interactive model data analysis. The results of this study are the concept of industrial solid waste management that adopts part of the requirements of the Environmental Management System. The conclusion is that the developed management concept needs stakeholders' assistance in its implementation."

"Program Zero Waste City merupakan kebijakan mengenai pengelolaan sampah yang ditujukan kepada Kota Depok dari tahun 2016-2021. Program tersebut bertujuan untuk membersihkan seluruh daerah di Kota Depok dari segala jenis sampah. Setelah satu tahun diimplementasikan, Kota Depok mendapat Penghargaan Adipura untuk Kategori Kota Metropolitan. Namun, ditemukan bahwa masih terdapat daerah di Kota Depok yang belum terbebas dari sampah, yaitu Kecamatan Bojongsari. Kecamatan Bojongsari merupakan salah satu daerah di Kota Depok yang masih memiliki permasalahan terkait sampah. Jika dilihat dari predikat sebagai Kota peraih Penghargaan Adipura, tentunya hal tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana implementasi kebijakan program Zero Waste City di Kecamatan Bojongari dilihat dari beberapa variabel. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivist. Penulis melakukan pengumpulan data dengan melakukan wawancara mendalam kepada informan dan studi kepustakaan, serta melakukan analisis secara kualitatif. Teori yang digunakan oleh penulis adalah Model Implementasi menurut Van Meter dan Van Horn. Hasil dari penelitian ini adalah belum optimalnya implementasi kebijakan program Zero Waste City di Kecamatan Bojongsari karena terdapat beberapa indikator yang belum terpenuhi.

---

The Zero Waste City program is a policy on waste management aimed in Depok City from 2016-2021. The program aims to clean all areas in Depok City from all types of garbage. After one year of implementation, Depok City received the Adipura Award for the Metropolitan City Category. However, it was found that there were still areas in Depok City that had waste, namely the District of Bojongsari. District of Bojongsari is one of the areas in Depok City that still has problems related to waste. If viewed from the title of the Adipura Award-winning City, of course this raises questions about how the implementation of the Zero Waste City program in the District of Bojongari is seen from several variables. The method used in this study is post-positivist. The researcher collected data by conducting in-depth interviews and supported by documents as the secondary data, with qualitative way of analysis. The theory used in this research is The Implementation of Van Meter and Van Horn. This research shows that the implementation of Zero Waste City program policy is not optimal because there are several indicators that have not been fulfilled."

"Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tata kelola kolaboratif pada pelaksanaan program NTB Zero Waste. Program NTB Zero Waste merupakan salah satu program unggulan Pemprov NTB yang memiliki tujuan untuk mewujudkan NTB sebagai daerah yang bebas sampah pada tahun 2023. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah collaborative givernance regime (CGR) oleh Emerson & Nabatchi (2015). Pendekatan penelitian ini adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam ke 10 narasumber dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kolaborasi berdasarkan teori CGR, hanya terdapat 6 sub-dimensi dari 13 sub-dimensi yang terpenuhi yakni; (3) kegagalan sebelumnya untuk mengatasi masalah; (6) tingkat konflik dan kepercayaan; (7) kepemimpinan; (8) konsekuensi dari insentif; (9) saling ketergantungan; dan (11) keterlibatan prinsip. Terdapat 7 kriteria yang belum terpenuhi yakni seperti 4 kriteria (1) kondisi sumber daya; (2) kebijakan dan kerangka hukum; (4) dinamika politik/hubungan kekuasaan; (5) keterhubungan jaringan; yang terdapat dalam dimensi system context. Selain itu, pada dimensi drivers terdapat 1 kriteria yang belum terpenuhi yakni (10) ketidakpastian. Kemudian, pada dimensi collaborative dynamics, kriteria yang belum terpenuhi yakni (12) motivasi bersama, dan (13) kapasitas dalam melakukan aksi bersama. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa kolaborasi dalam proses pengelolaan sampah regional pada program NTB Zero Waste di Kota Mataram belum memenuhi tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan sampah.

---

This study aims to describe collaborative governance in the implementation of the Zero Waste program. The NTB Zero Waste program is one of the flagship programs of the NTB Provincial Government which has the goal of realizing NTB as a waste-free area by 2023. The theory used in this research is the collaborative givernance regime (CGR) by Emerson & Nabatchi (2015). This research approach is post-positivist with in-depth interview data collection techniques with 10 informants and literature study. The results showed that the collaboration process based on the CGR theory, there were only 6 sub-dimensions of the 13 sub-dimensions that were fulfilled, namely; (3) prior failure to address the issues; (6) level of conflict and trust; (7) leadership; (8) consequences incentives; (9) interdependence; and (11) principle engagement. There are 7 criteria that have not been met, such as 4 criteria (1) condition of resources; (2) policy and legal framework; (4) political dynamics/power relations; (5) network connectivity; contained in the system context dimension. In addition, in the drivers dimension there is 1 criterion that has not been met, namely (10) uncertainty. Then, in the collaborative dynamics dimension, the criteria that have not been met are (12) shared motivation, and (13) capacity for joint action. Based on this, the conclusion is that collaboration in the regional waste management process at NTB Zero Waste in Mataram City has not fulfilled collaborative governance in waste management."

"Zero Waste Indonesia adalah sebuah komunitas digital yang menyebarkan diskursus implementasi 6R (Rethink, Refuse, Reduce, Reuse, Recycle, dan Rot) dalam kehidupan individu. Beberapa kampanye dilakukan oleh ZWID untuk melakukan transformasi individu menjadi praktisi gaya hidup zero waste. Proses subject-making melalui kerangka environmentality di dalam komunitas ZWID menjadi inti dari penelitian. Proses pembentukan subjek diperoleh melalui wawancara dan observasi media sosial @zerowaste.id_official untuk mengetahui proses holistik perkembangan seseorang menjadi praktisi zero waste. Perjalanan ZWID yang dimulai dari inisiatif mandiri pada 2018 hingga menjadi one-stop-solution platform gaya hidup zero waste nasional melibatkan banyak pihak. Penelitian etnografi melibatkan mitra serta anggota aktif komunitas ZWID yang terdiri atas: Bank Sampah Rumah Harum, Burgreens, Alami Bulkshop, dan Demibumi.id sebagai jejaring fasilitas penunjang gaya hidup zero waste. Para informan menceritakan pengalaman mereka mulai dari kesadaran terhadap isu sampah hingga menjadi bagian dari jejaring ZWID. Temuan data menyampaikan terdapat dua faktor utama proses pembentukan subjek, yakni sosialisasi orang tua untuk memberikan pendidikan sejak dini serta media dalam menyebarkan konten kesadaran lingkungan secara luas. Selain itu, terdapat temuan yang menunjukkan adanya dimensi gender dalam proses subject-making praktisi zero waste pada komunitas ZWID melalui dominasi perempuan dan adanya peran signifikan mereka sebagai praktisi, konsumen, dan influencer yang menyebarluaskan gaya hidup zero waste.

---

Zero Waste Indonesia is a digital community that utilises discourses around individual behavior in conducting 6R (refuse, rethink, reduce, reuse, recycle, and rot) throughout their everyday life. Raising awareness and implementing zero waste lifestyle has a behind-the-screen mechanism of subject-making which has been an overlooked issue in past research. Environmentality is the main concept to explain the process of enacting individual transformation from a listener to a practitioner, hence subject-making of individuals within the community network of Zero Waste Indonesia as the core of this research. The Zero Waste Indonesia community throughout its journey since 2018 has evolved from individual initiatives into an integrated national one-stop-solution platform that collaborates with partners. This ethnography research involves three ZWID members and four partners: Center Waste Bank Rumah Harum, Burgreens, Alami Bulkshop, and Demibumi.id as well as content observation from @zerowaste.id_official. The result of the interview narrates the two key factors of early-age socialization in family and media intervention in the subject-making of zero waste practitioners. In addition, there is a finding of gender dimension in the subject-making process within the zero waste practitioners in Zero Waste Indonesia. The domination of women as practitioners, pioneers, and influencers showcases a significant role in expanding the zero waste lifestyle implementation.

"

"Industri kecil di Indonesia mempunyai berbagai tantangan, salah satunya adalah terkait pencemaran lingkungan. Walaupun secara individu dampak lingkungan yang diakibatkan oleh industri kecil relatif rendah, namun secara kolektif dampak lingkungan industri kecil tidak dapat diabaikan. Pencemaran oleh industri kecil dan ketidakmampuan industri kecil untuk mengatasi masalah lingkungan disebabkan keterbatasan industri kecil dalam hal pengetahuan, pendanaan, sumber daya manusia, dan kemampuan manajerial. Pendekatan sentra industri dipercaya dapat meningkatkan daya saing industri kecil dan membantu industri kecil dalam mengatasi masalah lingkungan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji hubungan antara peran sentra industri dan karakteristik internal industri kecil dengan partisipasi industri kecil dalam kegiatan pengelolaan limbah. Melalui pendekatan kuantitatif dengan metode campuran mixed-methods , penelitian ini menemukan bahwa pengetahuan dan manfaat efisiensi kolektif dari sentra industri memiliki hubungan korelasi positif yang sangat kuat dengan partisipasi industri kecil dalam kegiatan mengelola limbah. Hal ini menunjukkan bahwa faktor internal maupun eksternal memiliki peran penting dalam praktik pengelolaan limbah yang dilakukan oleh industri kecil.

---

Pollution problem is one of many challenges faced by small industries. While individually they have low environmental footprint, their strenght in number makes a great environmental impact collectively. Lack of knowledge, funds, resources, and managerial skill are amongst the reasons of small industries rsquo inability to solve their environmental problem. One of the approach to solve this problem is by cluster approach. Thus, the overarching question of this research is can clustering be used to solve pollution problem for small industries This paper study how individual characteristics of small industries and collective efficiencies emerging from clustering would impact their participation on waste management activities. Through correlation analysis, this research calculates the influence level of these factors in small industries located in an industrial cluster in Semanan, West Jakarta. Information for the analysis were gathered through questionnaires and interviews. The study found that in terms of individual characteristics, knowledge provides greater influence on participation. Secondly, small industries that received greater benefits from the industrial cluster have higher tendencies to participate in waste management activities. These findings indicate that both internal and external factors are important in supporting small industries participation on waste management activities."

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi sistem pengelolaan sampah berbasis zero waste yang telah dilakukan di Kantor Kementerian PUPR. Hal yang membedakan sistem ini dengan sistem pengelolaan lainnya yaitu tidak adanya pengangkutan sampah sama sekali ke TPA. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui apakah penerapan sistem tersebut berjalan dengan baik dilapangan. Sistem yang diterapkan yaitu pemilahan terpusat di TPS, komposting dengan abu, unit thermal berupa miniheater, serta daur ulang. Hal yang masih kurang diperhatikan dalam pengelolaan ini yaitu limbah B3 yang ditumpuk saja. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh komposisi sampah gedung Kantor Kementerian PUPR yaitu 22,2% organik sisa makanan, 1,04 % limbah B3 serta 42,2% material berpotensi untuk daur ulang dan sisanya sebesar 34,4% tidak memiliki nilai jual dan harus dimusnahkan didalam miniheater. Timbulan yang dihasilkan yaitu 0,12 kg/orang/hari. Hasil uji lab terkait kualitas kompos kurang memenuhi standard kualitas kompos pada parameter C-Organik yakni 8,43 dan Fe yaitu 2,09. Hasil uji emisi miniheater menunjukkan bahwa semua parameter berada dibawah baku mutu.

---

ABSTRACTThis research was conducted to evaluate the waste management system based on zero waste that has been done in the Office of the Ministry of PUPR. What distinguishes this system from other management systems is that there is no garbage transport at all to the landfill. Therefore, this research needs to be done to find out whether the application of the system is running well in the field. The system applied is centralized sorting in TPS, composting with ash, thermal unit of miniheater, and recycling. Management of hazardous waste still need to be improved beacuse in this management, the hazardous waste is only stored. Based on the result of the research, the composition of PUPR Office building waste is 22.2% organic food waste, 1.04% of hazardous waste and 42.2% of the material is potential for recycling and the remaining 34.4% has no selling value and must be destroyed Inside the miniheater. The waste generation is 0.12 kg/person/day. The results of laboratory tests related to the quality of compost does not meet the standard in C-Organic which is 8.43 and Fe which is 2.09. The result of emission test for miniheater shows that all parameters are below the quality standard."

"ABSTRAKPenulisan ini bertujuan untuk memahami bagaimana sebuah story dapat digunakan sebaga metode baru dalam merancang sebuah sistem untuk arsitektur. Penelusuran dimulai dengan mempelajari sampah dan dampaknya terhadap mayarakat baik secara spasial, sosial, dan kultural. Dimulai dari pernyataan Waste in Transit, sampah dilihat sebagai suatu benda yang nilai gunanya sudah hilang atau berkurang. Dengan pemetaan akan siklus sampah, ditemukan suatu keadaan di mana benda menjadi transit terkait dengan posisi, material dan perlakuan manusia yang menyebabkan terbentuknya ruang transit. Ruang transit dapat menghasilkan pertukaran sosial yang kemudian digunakan sebagai basis dalam perancangan sebuah prototipe sistem transit guna menjawab akan kebutuhan arsitektur zero waste.

---

ABSTRACTThis undergraduate final project thesis aims to understand how a story can be used as a new method in designing a system for architecture. The process begins by studying waste and its impact on society both spatially, socially, and culturally. Starting from the Waste in Transit statement, garbage is seen as an object whose useful value is lost or diminished. With the mapping of waste cycle, a condition is found in which objects transit in relation to the position, material and human treatment resulting in the formation of transit space. Transit space can generate social exchange which is then used as a basis in designing a prototype transit system responding to the needs of zero waste architecture."