Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bencana alam yang menimpa berbagai wilayah di tanah air akhir-akhir ini secara kuantitas maupun kualitas, intensitasnya semakin meningkat. Korban jiwa, harta benda dan kerusakan infrastruktur merupakan sesuatu masalah yang tidak terelakan apabila terjadi ancaman bencana alam seperti gempa bumi, tsunami dan letusan gunung merapi. Sejak tahun 2007 dalam rangka mengantisipasi ancaman bencana pemerintah telah menetapkan kebijakan dengan terbitnya Undang- Undang Nornor 24 Talnm 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang mengamanatkan pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di tingkat Pusat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ditingkat Propinsi maupun Kabupaten /Kota. Upaya penanggulangan bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab BNPB/ BPBD akan tetapi membutuhkan keterlibatan segenap institusi pemerintah, swasta dan seluruh komponen masyarakat, termasuk keterlibatan unsur TNI; baik TNI AD, TNI AL maupun TNI AU dengan jaringan Komandonya yang tersebar diseluruh wilayah NKRI. Salah satu wilayah NKRl yang sangat rentan terhadap ancaman bencana alam adalah wilayah propinsi Sumatera Barat yang secara geografis merupakan wilayah dengan sejarah kebencanaan cukup panjang. Keterlihatan unsur TNI AD dengan Komando Kewilayahannya (Korem 032/Wirabraja) datam penanggulangan bencana alam didaerah ini menjadi begitu urgen, walaupun sudah ada BPBD, karena pada saat terjadi bencana, disamping merupakan bagian dari korban bencana. jajaran Korem 0321Wirabraja juga merupakan garda terdepan yang dituntut selalu siap membantu korban bencana. Sebagai Sub Kompartemen Strategis, Korem 032/Wirabraja mengemban tugas?

---

Natural disaster that occurred in many areas in our country nowadays the intensity has dramatically increased, both quantity and quality. Loss of life, property and infrastructure damage are avoidable if the natural disasters such as earthquakes tsunami and volcanic Merapi happens. Since year of 2007, in order to anticipate the threat of disaster, the government has established a policy with the publication of law No. 24 of 2007 on Disaster Management (BNPB) at the central level and the Agency for Disaster reduction (BPBD) Provincial and Regency/ Municipality.The effort of disaster relief are not onty the responsibility of BNPB/BPBD, but also are require the involvement of all government institutions, private sector and all components of society, including the involvement of TNI: either Army, Navy and Air Force commando with a network that spread throught out the Republic of Indonesia. One of NKRl which bas a highly vulnerable to natural hazards is the province of West Sumatera that geographically is a region with a long history of disaster. The involvement of TNI AD with command region (Korem 032/Wirabraja) in natural disaster management became very urgent in this area. although there bas been BPBD, because when disasters happen, beside as disaster victims, Korem 032/Wirabraja is also as a front guard command and must ready to assist the disaster victims. As a Strategic Sub Compartement, Korem 032 / Wirabraja has?"

"ABSTRAK<>br>Penelitian ini membahas tindakan penanggulangan bencana alam yang dilakukan oleh Perpustakaan Lembaga Administrasi Negara. Tindakan yang dilakukan meliputi perencanaan, tanggapan, reaksi, dan pemulihan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Perpustakaan Lembaga Administrasi belum maksimal dalam melakukan tindakan penanggulangan bencana alam. Berdasarkan temuan itu, penelitian ini menyarankan untuk membuat suatu program penanggulangan bencana alam sehingga tindakan penanggulangan bencana alam dapat dilakukan lebih terstruktur dan efektif. Tindakan penanggulangan bencana alam yang sudah dilakukan harus ditingkatkan sesuai dengan program penanggulangan bencana alam yang dibuat agar ketika terjadi bencana perpustakaan dapat mengurangi dampak dan dapat mempertahankan koleksi agar tetap utuh dan dapat dimanfaatkan.

---

ABSTRACT<>br>This research focus about natural disaster management by Lembaga Administrasi Negara rsquo s Library. The management includes planning, response, reaction, and recovery. This research use study methods of qualitative approach. This reasearch shows that Lembaga Administrasi Negara rsquo s Library work is not doing their best for the natural disaster management. According to this finding, this research suggests to make a disaster management program so that the action for the disaster can be done effectively. The activity which is already on progress must have some specific improvement in accordance with the disaster management program. This disaster management program has the purpose to reduce the impacts and to maintain the collection so that it will remain good and can be used. "

"Psikolog sosial dan pakar kepribadian telah membahas bahwa pemahaman kita terhadap perilaku prososial, terutama setelah bencana alam, akan diperkuat dengan memeriksa tingkat empathy dan agreeableness orang. Penelitian ini bermaksud untuk mengembangkan literatur sebelumnya tentang empathy dan agreeableness pada perilaku prososial. Sampel dari 327 anggota komunitas menyelesaikan survei online yang mengukur empati, keramahan, dan perilaku membantu bencana alam. Hasil menunjukkan bahwa bantuan bencana alam didorong oleh tingkat empathy dan agreeableness yang tinggi. Diskusi dilakukan pada implikasi dari hasil ini dan pemanfaatannya. Makalah ini menggunakan istilah “bantuan bencana alam” dan “perilaku prososial” secara bergantian. Psikolog sosial dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk memahami lebih lanjut mengapa manusia melakukan perilaku prososial dengan memahami berbagai faktor seperti empathy dan agreeableness.

---

Social psychologists and personality experts have discussed that, our comprehension towards prosocial behaviour, especially after natural disasters, will be strengthened by examining people’s degree of empathy and agreeableness. The present study intents on developing previous literatures regarding empathy and agreeableness on prosocial behaviour. A sample of 327 community members completed an online survey measuring empathy, agreeableness, and natural disaster helping behaviour. Results demonstrated that natural disaster helping is driven by high levels of empathy and agreeableness. Discussions were made on the implications of these results and their utilizations. This paper uses “natural disaster helping” and “prosocial behaviour interchangeably”. The results of this study could be used by social psychologists to understand further why humans carry out prosocial behaviours by understanding different factors such as empathy and agreeableness."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya persoalannya Polres Pulang Pisau dalam merespon bencana alam tersebut menghadapi berbagai tantangan dari: kendala pemanfaatan teknologi informasi untuk mitigasi bencana; kurangnya kemampuan melakukan integrasi sistem informasi; mengalami keterbatasan infrastruktur; kurangnya kesadaran tenaga kerja tentang keamanan informasi; dan kurangnya koordinasi antara Polri dan lembaga terkait. Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk menganalisis pemolisian interventif kelembagaan pada mitigasi bencana alam melalui aplikasi teknologi terpadu di kabupaten Pulang Pisau, menganalisis upaya kepolisian dalam mengintegrasikan aplikasi teknologi terpadu pada strategi mitigasi bencana alam guna memastikan keamanan dan kesejahteraan masyarakat, dan mengevaluasi kendala yang dihadapi Polres Pulang Pisau dalam pengintegrasian aplikasi teknologi terpadu secara kelembagaan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pemolisian interventif, teori kebijakan publik, teori kelembagaan, teori manajemen bencana, teori adopsi teknologi, teori integrasi teknologi informasi, dan teori manajemen risiko. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode penelitian eksploratif, yang dilaksanakan di wilayah hukum Polres Pulang Pisau. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya kepolisian dalam mengintegrasikan aplikasi teknologi terpadu pada strategi mitigasi bencana alam guna memastikan keamanan dan kesejahteraan masyarakat dilaksanakan dengan program Commad Center yang merupakan sebuah pusat komando atau kontrol yang bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan semua aktivitas terkait dengan penanganan bencana alam. Kendala yang dihadapi Polres Pulang Pisau dalam pengintegrasian aplikasi teknologi terpadu secara kelembagaan berasal dari kesulitan dalam menentukan prioritas mitigasi yang sesuai dengan kondisi lokal seperti banjir dan kebakaran hutan, hingga kendala infrastruktur seperti keterbatasan jaringan internet di daerah terpencil serta masalah pendanaan untuk teknologi, setiap aspek menuntut koordinasi yang erat antarinstansi seperti BPBD dan dinas kesehatan. Pemolisian interventif kelembagaan pada mitigasi bencana alam melalui aplikasi teknologi terpadu di kabupaten Pulang Pisau selama ini menunjukkan bahwa nilai kelembagaan yang terbukti oleh ditemukannya persoalan korupsi masih menjadi tantangan utama dalam upaya penanggulangan bencana di wilayah Pulang Pisau.

---

This research is motivated by the challenges faced by the Pulang Pisau Police Department in responding to natural disasters. These challenges include issues such as constraints in utilizing information technology for disaster mitigation, inadequate ability to integrate information systems, limited infrastructure, lack of awareness among personnel regarding information security, and insufficient coordination between the police and relevant agencies. Therefore, this study aims to analyze institutional intervention policing in natural disaster mitigation through integrated technology applications in Pulang Pisau district, assess police efforts in integrating integrated technology applications into natural disaster mitigation strategies to ensure community safety and welfare, and evaluate the challenges faced by the Pulang Pisau Police Department in institutionally integrating integrated technology applications. The theories employed in this research include institutional theory, disaster management theory, technology adoption theory, information technology integration theory, and risk management theory. This qualitative research utilizes an exploratory research method conducted within the jurisdiction of the Pulang Pisau Police Department. The findings of this study indicate that institutional intervention policing in natural disaster mitigation through integrated technology applications in Pulang Pisau district has shown that institutional values are evidenced by the discovery of corruption issues, which remain a major challenge in disaster response efforts in the Pulang Pisau area. Police efforts to integrate integrated technology applications into natural disaster mitigation strategies to ensure community safety and welfare are implemented through the Command Center program, which serves as a command and control center aimed at integrating and coordinating all activities related to natural disaster management. The challenges faced by the Pulang Pisau Police Department in institutionally integrating integrated technology applications stem from difficulties in determining mitigation priorities that fit local conditions such as floods and forest fires, as well as infrastructure constraints like limited internet networks in remote areas and funding issues for technology, all requiring close coordination among agencies "

"Pada tahun 2007 Pemerintah menetapkan kebijakan nasional tentang Penanggulangan Bencana Alam dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Alam, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan BNPB di tingkat pusat dan BPBD di tingkat Kabupaten/Kota. Penanggulangan Bencana Alam tidak hanya merupakan tanggung jawab Pemerintah dalam hal ini BNPB/BPBD saja, akan tetapi merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa termasuk TNI. Dalam penanggulangan bencana banjir Garut, TNI memainkan peran yang cukup signifikan karena BPBD Garut merupakan organisasi bentukan yang termasuk baru, sehingga mempunyai kekurangan kapabilitas dalam penanggulangan bencana. Namun karena aspek legal yang tidak mendeskripsikan peran TNI secara jelas dalam hal pendanaan, durasi waktu penugasan dan model perbantuan hal ini menimbulkan kesulitan dilapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang ditujukan untuk menganalisis sinergitas antara TNI dengan instansi terkait dalam masa tanggap darurat bencana banjir bandang di Garut, teori yang digunakan terutama adalah teori yang berkaitan dengan koordinasi dan sinergitas. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa landasan hukum dalam penanggulangan banjir perlu di adakan perubahan, karena belum menyentuh aspek pendanaan operasional, durasi penugasan dan bentuk perbantuan. Dalam hal sinergitas, masih belum setara/seimbang, karena faktor kultur kerja, pengalaman dan koordinasi.

---

In 2007 The Indonesian Government set a national policy about national disaster management by publishing No. 24 of 2007 On Disaster Management Act, which is then followed up with formation of National Disaster Management Agency BNPB Regional Disaster Management Agency BPBD at the district city level. Natural disaster management is not just Government responsbility but it is the responsbility of all components of the Nation including Indonesian Armed Forces TNI . In overcoming of Garut Flashflood TNI plays a significant role due to BPBD Garut is a new formation so that lack of professionalism and leadership acording to disaster management. But the unclear of TNI job description according to financing, time duration and form assistance it make several problems during the activity. This study used qualitative approach aimed at analyzing the sinergy of TNI with related parties in the emergency response Garut flash flood management. The result revealed that in Garut relief disaster management, the legal basis for the involvement of Indonesian Army in the handling of natural disasters need to be change, and according synergy is not balanced due to of work culture, experience and coordination."

"Berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, dari 25.504 desa di Indonesia yang mengalami bencana pada tahun sebelumnya, hanya 49,96% desa yang memiliki mitigasi bencana. Idealnya semakin tinggi tingkat kerawanan bencana desa, semakin tinggi juga kemungkinan suatu desa memiliki fasilitas mitigasi bencana yang memadai. Wilayah rawan bencana perlu memprioritaskan upaya mitigasi bencananya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis variabel-variabel yang mempengaruhi mitigasi bencana desa pasca bencana terjadi di Indonesia. Data penelitian diperoleh berdasarkan hasil Survei Perkembangan Desa Tahun 2020 yang diolah menggunakan regresi Ordinary Least Square (OLS) pada aplikasi STATA / IC 16.1 dan menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa jumlah kejadian bencana, jumlah jenis kejadian bencana, dan lokasi desa yang mengalami bencana berpengaruh positif dan signifikan terhadap upaya mitigasi bencana desa. Hasil regresi semua variabel bebas secara bersama-sama memiliki tingkat signifikansi pengaruh yang tinggi terhadap upaya mitigasi bencana desa. Pemerintah desa, daerah, atau pusat diharapkan mempertimbangkan kedua variabel yang berkaitan dengan kejadian bencana sebelumnya ketika mempersiapkan mitigasi bencana desa dan rencana kontinjensi.

---

Based on data sourced from the Indonesian Central Statistics Agency (BPS) in 2020, of the 25,504 villages in Indonesia that experienced a disaster in the previous year, only 49.96% of villages had disaster mitigation. Theoretically, the higher the level of village disaster vulnerability, the higher the possibility that a village will have adequate disaster mitigation facilities. Disaster-prone areas need to prioritize their disaster mitigation. The research aims to analyze the variables that influence village disaster mitigation after a disaster occurs in Indonesia. This study uses a quantitative approach. Research data was obtained based on the results of the 2020 Village Development Survey which was processed using Ordinary Least Square (OLS) regression on the STATA / IC 16.1 application and using descriptive analysis. The research results show that the number of disasters, the number of disaster types, and the village location individually have a positive and significant effect on village disaster mitigation. The regression results of all independent variables together have a high level of significance in influencing village disaster mitigation. village, regional, or central governments are expected to consider factors related to previous disaster events when preparing village disaster mitigation and contingency plans."

"ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalis pengaruh pembangunan ekonomi yangdiukur dengan menggunakan indikator-indikator pembangunan terhadappenurunan dampak bencana alam, yang diindikasikan dengan tingkat kematiandan kerusakan ekonomi yang dialami oleh 18 negara APEC (Asia PacificEconomic Cooperation) dari tahun 1999 sampai 2013.Tingkat kematian dan kerusakan ekonomi keduanya dipengaruhi oleh indikatorpembangunan ekonomi umum, yakni tingkat PDB per kapita, tingkat keterbukaanperdagangan, pengeluaran umum (total) pemerintah dan tingkat korupsi yangmemiliki hubungan negatif terhadap kedua variabel dependen, kemudian diikutioleh variabel kontrol berupa jumlah kejadian per bencana alam dan kepadatanpopulasi.Dengan berbagai metode dan tes terhadap data panel, ditemukan bahwameningkatnya pembangunan ekonomi memang mengurangi kedua dampak daribencana alam yakni tingkat kematian dan kerusakan ekonomi per PDB denganpendapatan per kapita, keterbukaan perdagangan, tingkat korupsi dan pengeluaranpemerintah sebagai variabel yang signifikan. Walaupun di beberapa model tidaksesuai dengan hipotesa.

---

ABSTRACT This study aims to analyze the impact of economic development measuredthrough notable development indicators, upon natural disaster impacts reductionindicated by total human loss and economic damages sustained by each 18observed APEC (Asia Pacific Economic Cooperation) member countries from1999 until 2013.Both human losses and economic damages are affected by the same economicdevelopment indicators, namely GDP per capita, trade openness, generalgovernment expenditure and corruption level with negative relationship as well assome controlling variables, occurrence per disasters and population density withpositive relationship upon both natural disaster impacts being used.Through several methods and tests on panel data, the results obtained had provedthat economic development indicators did reduced impacts from natural disastersfor both total deaths and economic damages with income per capita, size ofgovernment, trade openness and corruption level being significantly able inaffecting disaster impacts reduction. Although in some models the hypothesisdoes not hold."

"Dalam menghadapi tantangan kebencanaan yang kian kompleks, kita harus mampu mengintegrasikan tiga elemen utama: ruang, risiko, dan resiliensi. Pemahaman yang mendalam mengenai karakteristik ruang atau wilayah rawan bencana, pemetaan risiko yang tepat, serta penguatan kapasitas resiliensi masyarakat adalah kunci utama dalam merancang strategi mitigasi yang lebih efektif dan adaptif. Dengan riset yang mendalam, saya bersama tim mencoba memberikan solusi berbasis data yang dapat memperkuat ketangguhan masyarakat dan meminimalisir dampak bencana."

"Indonesia sangat rawan terhadap risiko bencana alam tektonik dan vulkanik gempa bumi, tsunami dan letusan gunung berapi , karena: 1 terletak di antara tiga lempeng tektonik: Indo-Australia, Eurasia dan Pasifik, 2 berada di jalur cincin api 'Asia Pacific Ring of Fire' dengan 127 gunung berapi aktif terbanyak di dunia, dan 3 negara kepulauan terbesar dunia dengan 13.466 pulau. Sudah banyak terjadi bencana alam dari masa lalu hingga sekarang, dan masih akan terjadi lagi di masa depan, hanya waktunya yang tidak pasti. Korban meninggal dunia, cidera dan kerusakan, kehancuran rumah tinggal penduduk sudah jutaan dengan kerugian ekonomi yang sangat besar.Timbul permasalahan dalam aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam untuk rumah tinggal yang telah rusak dan hancur, karena memerlukan biaya yang tidak sedikit. Korban bencana tidak mempunyai uang yang cukup, banyak yang kehilangan sumber penghasilan, sementara anggaran dana pemerintah sangat tidak mencukupi untuk memberikan bantuan dan ganti kerugian, jika terjadi suatu bencana alam katastrofe. Hal itu mengakibatkan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah tinggal penduduk tidak bisa dilakukan dengan baik dan cepat, sehingga memperpanjang penderitaan korban bencana alam.Berdasarkan hal tersebut di atas, penelitian ini melakukan studi pada 7 negara paling rawan bencana alam yang telah menerapkan skema asuransi bencana alam untuk mengkaji dan mengganalisis: 1 skema asuransi bencana alam yang tepat diterapkan di Indonesia; 2 peranan reasuransi dan catastrophic bond dalam mendukung skema asuransi bencana alam di Indonesia; dan 3 pembaruan hukum yang diperlukan untuk mewujudkan skema asuransi bencana alam.Penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif dengan analisis data secara juridis kualitatif. Penelitian ini menjawab: 1 skema asuransi bencana alam yang dapat dan tepat diterapkan di Indonesia adalah skema asuransi bencana alam yang bersifat wajib tolong-menolong untuk menjamin setiap rumah tinggal terhadap risiko bencana alam, 2 reasuransi dapat memberikan dukungan terhadap skema asuransi bencana alam di Indonesia dengan jaminan reasuransi dari pasar reasuransi tradisional dan catastrophic bond dapat memberikan jaminan reasuransi innovatif yang lebih besar melalui investor korporasi di pasar modal global; 3 diperlukan pembaruan hukum perasuransian dan hukum penanggulangan bencana untuk mewujudkan skema asuransi bencana di Indonesia.Hasil penelitian ini menyarankan Indonesia penting menyelenggarakan skema asuransi bencana alam rumah tinggal yang sifatnya wajib tolong-menolong untuk risiko gempa bumi, tsunami dan letusan gunung berapi, sehingga penduduk korban bencana alam akan mendapatkan ganti kerugian yang lebih besar dan lebih cepat untuk dapat membangun kembali rumah tinggal mereka yang rusak dan hancur sesuai princip 'build back better' dari deklarasi dan kerangka kerja Sendai 2015-2030.

---

Indonesia is very prone to tectonic and vulcanic natural disaster earthquakes, tsunami and volcanic eruptions due to 1 it located between three tentonic plates Indo Australia, Eurasia and Pacific, 2 within the Asia Ring of Fire with 127 active volcanoes, the largest number of active volcanoes in the world, and 3 the largest archipelago country in the world with total number of islands 13,466. A large number of natural disasters calamities have occurred in the past and that will occur again in the future with unknown times and places. Those have caused million fatalities deaths, bodily injuries, damage, destruction to residential buildings houses with huge economic losses.

There is always a serious problem in the rehabilitation and reconstruction of damaged residential buildings houses which needs a lot of fund whilst the victims did not have sufficient fund and they were suffering from loosing sources of income caused by the natural disasters.The government rsquo s annual budget for natural disasters rsquo relief and compensation is very limited, not sufficient, when a catastrophic calamity natural disaster occur. That situation caused rehabilitation and reconstruction program for residential buildings houses cannot be performed well, properly and fast, it prolongs the suffering of the victims. Based on the above description, this research did a study in seven countries prone to natural disasters which have natural disaster insurance schemes for houses.

The objective of this study is to answer the research questions 1 what is the type of natural disaster insurance can and most suitably be implemented in Indonesia, 2 how reinsurace and catastrophic bond can support the natural disaster insurance scheme, and 3 is law amendment necessary for the implementation of natural disaster insurance scheme.

This study use legal normative method research with statute, conceptual and comparative approaches. This study answers 1 a mandatory compulsory natural disaster insurance scheme covering residential buildings houses for earthquake, tsunami and volcanic eruption risks is suitably implemented in Indonesia 2 reinsurance can provide reinsurance coverage from the traditional reinsurance market and catastrophic bond can provide larger innovative reinsurance coverage from corporate investors of the global capital market 3 amendment or change to the current insurance law and disaster mitigation law is necessary for the establishment and implementation of natural disaster insurance scheme in Indonesia.

The result of this study suggests it is necessary for Indonesia to establish and implement a natural disaster insurance scheme for residential buildings houses covering earthquake, tsunami and volcanic eruption risks. With that scheme, homeowners will get larger and faster compensation from the insurers for rebuilding their damaged houses with the principle of ldquo build back better rdquo in accordance with Sendai Declaration and Framework 2015 2030."