Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak proses integrasi wialayah kerajaan Pattani kedalam wilayah kerajaan Thailand pergolakan di wilayah Thailand Selatan yang notabene merupakan bekas wilayah kerajaan Panani terus menerus berlangsung perbedaan kultur antara masyarakat muslim melayu minoritas di Thailand Selatan dengan masyarakat Thai-Buddhis yang mendominasi wilayah Thailand menjadi penghambat proses integrasi kebijakan pemerintah kerajaan Thailland yang cenderung bersifat asimilatif dan diskriminatif terhadap kultur dari masyarakat Muslim Melayu di Wilayah Thailand Selatan juga menjadi salah satu faktor utama penyebab konflik. Pada akhir tahun 1990an, pemerintah kerajaan Thailand sepertinya telah berhasil meredam gejolak separatisme dan aksi-aksi terorisme di wilayah Thailand Se!atan. Namun sejak awal tahun 2004, Thailand Selatan kembali m enjadi sorotan karena adanya peningkatan siklus konflik di Wilayah Pattani, Yala, dan Narathiwat. Permasalahan Kultural dan peningkatan jumlah pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dan militer Thailand telah mebangkitkan amarah dan memancing aksi-aksi kekerasan oleh para separatis Muslim Thailand Selatan. Hal ini memunculkan beberapa pertanyaan krisis konflik apakah yang sebenarnya terjadi ? Mengapa kekerasan kembali mengalami peningkatan ? Bagaimana pemerintah Thailand seharusnya mengatasi konflik tersebut ? Hal inilah yang akan penulis coba bahas dalam studi ini. "

"TRWP (Tentara Revolusi West Papua) adalah bagian terpenting dari Kelompok Separatis Teroris (KST) yang merupakan kelompok bersenjata dengan tujuan utama memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelompok ini juga terus bertahan dan berjuang menyebarkan paham Radikalismenya berdiri untuk memisahkan diri dari Kedaulatan Negara Republik Indonesia dengan misi utama untuk memerdekakan Papua Barat dari Pemerintah Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif , dengan data yang di analisa berdasarkan teori ancaman, teori separatis dan teori penggalangan intelijen. Sehingga, untuk dapat mengantisipasi ancaman KST TRWP, perlu dilakukan telaahan akademis berdasarkan penelitian salah satu orang yang terlibat. Penulis bukan orang yang terkenal, namun keterlibatannya dalam keberhasilan menggalang Direktur Kesehatan KST TRWP dan Timnya, yang merupakan tangan kanan Panglima Tertinggi TRWP kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dijadikan suatu telaahan akademis sebagai contoh studi kasus. Dihadapkan dengan studi kasus tersebut, maka strategi penggalangan intelijen melibatan TNI-AD dalam menghadapi ancaman KST TRWP merupakan salah satu solusi efektif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontibusi nyata dalam upaya penggalangan KST di wilayah Papua Indonesia.

---

TRWP (West Papua Revolutionary Army) is the most important part of the Separatist Terrorist Group (KST) which is an armed group with the main objective of separating themselves from the Unitary State of the Republic of Indonesia. This group also continues to survive and struggle to spread its Radicalism ideology and stands to separate itself from the Sovereignty of the Republic of Indonesia with the main mission of liberating West Papua from the Indonesian Government. This study uses a qualitative method, with data analyzed based on threat theory, separatist theory and intelligence-gathering theory. So, to be able to anticipate the threat of KST TRWP, it is necessary to conduct an academic study based on the research of one of the people involved. The author is not a well-known person, but his involvement in the success of bringing the TRWP KST Health Director and his team, who is the right hand of the TRWP Supreme Commander back to the Motherland of the Unitary State of the Republic of Indonesia, can be used as an academic study as an example of a case study. Faced with this case study, the intelligence-raising strategy involving the TNI-AD in dealing with the threat of KST TRWP is one effective solution. The results of this study are expected to provide a real contribution to efforts to raise KST in the Papua region of Indonesia."

"ABSTRACTPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pelembagaan partai politik dalam kerangka otonomi khusus sebagai sarana resolusi konflik separatisme. Otonomi khusus merupakan pembagian kekuasaan yang diserahkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah negara induk kepada wilayah konflik separatisme. Dalam otonomi khusus terdapat kebijakan khusus atau hanya diperuntukkan bagi wilayah yang bersengketa. Salah satunya yaitu kebijakan partai politik lokal. Aceh dan Mindanao memiliki persamaan dan perbedaan dalam konteks konflik separatisme dan resolusi konflik. Persamaan utama yaitu terdapat kelompok pemberontak yang menginginkan kemerdekaan di kedua wilayah, perbedaan utama yaitu resolusi konflik yang gagal di Mindanao sedangkan berhasil di Aceh dengan indikator berhentinya konflik separatisme. Argumen utama penulis dalam penelitian ini adalah partai politik lokal sebagai sarana resolusi konflik yang menjadi faktor berakhirnya konflik separatisme di Aceh antara GAM dan GoI namun tidak berhenti di Mindanao antara MNLF/MILF dan GRP. Kegagalan di Mindanao ini berdasarkan indikator masih berlanjutnya konflik setelah perjanjian perdamaian Tripoli pada tahun 1976 antara MNLF dan GRP. Berlanjutnya konflik tersebut menyebabkan munculnya kelompok pemberontak lain seperti MILF, BIFF, dan Abu Sayyaf Group. Permasalahan ini kemudian membawa penulis kepada argumen kedua yaitu dengan terdapat sentralisasi kelompok pemberontak, maka memudahkan proses perdamaian konflik separatisme. Selanjutnya penulis juga menemukan bahwa konflik separatisme tidak mencapai resolusi, jika kesepakatan otonomi khusus tidak mengatur partai politik lokal, karena kekuasaan yang diserahkan terpusat pada pemimpin kelompok pemberontak. Penulis melakukan analisis menggunakan teori yang dikembangkan oleh De Zeeuw (2009), yang menjelaskan empat aktor atau lembaga yang berperan dalam pelembagaan partai politik lokal, yaitu; aktor internasional, kelompok separatis atau pemberontak elit politik dan elit domestik. Penelitian ini bersifat kualitatif eksplanatif dengan komparasi menggunakan metode process tracing untuk membangun kesimpulan penelitian.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the impact of institutionalizing political parties within the framework of special autonomy as a medium of conflict separatism resolution. Special autonomy is the division of power that is surrendered by the central government or the parent state government to the territory of separatist conflict. In special autonomy there is a special policy or policy that only intended for the disputing region. One of them is the policy of local political parties. Aceh and Mindanao have similarities and differences in the context of separatist conflict and conflict resolution. The main equation is that there are rebel groups fighting for independence in the two regions, the main difference is the resolution conflict in Mindanao unsuccessful while succeed in Aceh with the cessation of the separatist conflict indicator. The main argument in this study is, local political parties as a medium of conflict resolution is a factor in the successful on ended the separatist conflict in Aceh between GAM and GoI but does not cease the conflict in Mindanao between MNLF / MILF and GRP. This failure in Mindanao is based on the indicator that the conflict continues after the Tripoli peace agreement in 1976 between MNLF and GRP. The continuation of the conflict led to the emergence of other rebel groups such as the MILF, BIFF, and the Abu Sayyaf Group. This problem then brings the writer to the second argument, namely by centralizing the rebel group, thus ease the peace process of separatist conflict. Furthermore, the authors also found that separatist conflicts did not reach a resolution, if the special autonomy agreement did not regulate local political parties, because the power handed over was centered on the leaders of the rebel group. The author conducts an analysis using a theory developed by De Zeeuw (2009), which describes four actors or institutions that play a role in institutionalizing local political parties, namely; international actors, separatist groups or rebels of political elites and domestic elites. This research is qualitative explanatory by comparison using process tracing method to construct research conclusions."

"

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis normatif terhadap hubungan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam penetapan kebijakan dan pengelolaan Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Sebagaimana diketahui, menjadi suatu keniscayaan atas urusan pemerintahan konkuren yang telah diberikan kepada pemerintahan daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daaerah pasca terbitnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Dalam rangka mengedepankan kondisi dan karakteristik daerah otonom dalam penyelenggaraan pendidikan, Pusat dan Daerah wajib melaksanakan penyelenggaraan pendidikan secara desentralisasi berdasarkan prinsip otonomi daerah pasca Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 hadir. Akan tetapi, produk hukum Permendikbud No. 51 Tahun 2018 jo. Permendikbud No. 20 Tahun 2019 tentang PPDB TK, SD, SMP, SMA, dan SMK tidak memberikan ruang bagi otonomi daerah dan desentralisasi. Hal ini disebabkan, sifat peraturan menteri a quo masih mengikuti Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan tidak mempertimbangkan asas dan norma otonomi daerah pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Atas hal itu, Permendikbud No. 51 Tahun 2018 jo. Permendikbud No. 20 Tahun 2019 menimbulkan polemik di masyarakat. Sehingga, sepatutnya Pusat dan Daerah mengedepankan hubungan kewenangan yang telah dibentuk dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

 

---

This research attempts to analyze normatively of the relationship of authority possessed by the Central Government and Regional Governments in determining policies and managing the Zone of New Student Reception (PPDB). As we know, it is a necessity for concurrent government affairs that have been given to regional governments to be the basis for the implementation of regional autonomy after the issuance of Law No. 23 of 2014. In order to prioritize the conditions and characteristics of autonomous regions in the administration of education, the Central and Regional Governments must carry out the implementation of education in a decentralized manner based on the principle of regional autonomy after Law No. 23 of 2014 is present. However, Permendikbud's legal product No. 51 of 2018 jo. Permendikbud No. 20 of 2019 concerning PPDB TK, SD, SMP, SMA and SMK did not provide space for regional autonomy and decentralization. This caused by the nature of the a quo ministerial regulation which still follows Law No. 20 of 2003 concerning the National Education System and not consider the principles and norms of regional autonomy in Law No. 23 of 2014. For that matter, Permendikbud No. 51 of 2018 jo. Permendikbud No. 20 of 2019 caused polemic in the community. Therefore, it is fitting for the Central and Regional Governments to prioritize the relationship of authority that has been established in Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government.

 

"

"Penelitian ini bertujuan untuk membahas fenomena gerakan separatisme yang terjadi di negara dunia pertama yaitu Kanada. Gerakan yang lebih dikenal dengan sebutan gerakan sovereignisme ini terjadi di salah satu provinsi terbesar di Kanada yang mayoritas penduduknya merupakan orang-orang berbahasa dan berbudaya Perancis yaitu Quebec. Perbedaan identitas merupakan salah satu pemicu dari lahirnya gerakan tersebut. Penelitian ini membahas keberlangsungan gerakan terkait pasca kekalahannya pada Referendum Quebec 1995 hingga saat ini yang dimotori oleh partai pro-sovereignty Bloc Quebecois. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep sovereignism yang dikemukakan oleh Spiegliere, Skinner & Sweijs (2017). Setiap data yang diperoleh pada penelitian ini berasal dari studi literatur. Penelitian ini menemukan fakta bahwa meskipun gerakan sovereignisme yang dilancarkan oleh partai Bloc Quebecois mengalami kekalahan pada referendum 1995, upaya dan semangat gerakan itu masih tetap eksis hingga hari ini di bawah naungan partai tersebut. Tidak hanya itu, penelitian ini juga menemukan adanya perubahan bentuk gerakan sovereignisme yang dilakukan oleh Bloc Quebecois dari waktu ke waktu menyesuaikan dan mengikuti situasi dan perkembangan ekonomi, sosial, dan politik yang ada di Quebec saat ini.

---

.This study aimed to discuss the phenomenon of separatism movement that occured in Canada as a first world country. The movement itself better known as sovereignism movement that currently occured in one of the biggest provinces in Canada with the majority of its population are culturally and speaking French which is Quebec. The differences of identity is one of the causes of the movement itself. This study examines the movement after its defeat in the 1995 Quebec Referendum until present day that was driven by pro-sovereignty party Bloc Quebecois. The concept that is used in this study is sovereignism concept founded by Spiegliere, Skinner & Sweijs (2017). Every datas obtained in this study sourced from literature study. This study found that even though the movement was defeated in the 1995 referendum, the effort and spirit of it are still exist even until now under the Bloc Quebecois. This study also found there is a change of movement done by the Bloc Quebecois in order to be able to adapt and fit current economical, social, and political situation of Quebec."

"Upaya kemerdekaan Catalonia berawal dari rasa nasionalisme yang tumbuh dalam diri bangsa Catalonia berdasarkan kebangsaan, budaya dan bahasa yang dianggap berbeda dengan Spanyol. Self determination dan semangat primordial masyarakat Catalonia dipicu oleh rasa ketidakpuasan dan buruknya pola hubungan antara daerah, yaitu Catalonia, dengan Pemerintah pusat Spanyol di Madrid. Sehingga tujuan penelitian ini adalah, pertama, memvalidasi faktor-faktor yang menyebabkan Catalonia ingin memerdekakan diri dari Spanyol, dan merekonstruksi keterlibatan gerakan separatisme dalam upaya kemerdekaan Catalonia. Kedua, mengabstraksi prinsip-prinsip pertahanan-keamanan Spanyol dalam mempertahankan Catalonia, dan merinci berbagai upaya pertahanan-keamanan yang dilakukan oleh Spanyol, hasil penelitian menunjukan bahwa gerakan separatis Catalonia terlibat dalam semua aspek yang menghendaki referendum untuk memisahkan diri dari kerajaan Spanyol dan gerakan separatisme memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap stabilitas pertahanan dan keamanan di Catalonia.

---

Catalonia's independence efforts began with a sense of nationalism that grew within the Catalonian nation based on nationality, culture and language which were considered different from Spain. The self-determination and primordial spirit of the Catalan people were triggered by the feeling and poor relationship pattern between the region, namely Catalonia, and the Spanish central government in Madrid. So the purpose of this study is, first, to validate the factors that caused Catalonia to want to be independent from Spain, and to reconstruct the involvement of the separatist movement in the pursuit of Catalonia's independence. Second, abstracting the principles of Spanish security in defending Catalonia, and detailing the various defense-security efforts carried out by Spain, the results of the study show that the Catalan separatist movement was involved in all aspects that the referendum wanted to secede from the Spanish empire and the separatist movement had an impact. of great significance to the defense and security of Catalonia."

"Penelitian ini membahas tentang kerjasama aktor Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam penanganan kelompok separatis di Kabupaten Puncak Jaya. Dengan melakukan analisis menggunakan perangkat teori intelijen dan Collaborative Governance model Ansell & Gash, penelitian ini berusaha memeriksa aspek kendala, realisasi serta upaya kerjasama aktor Forkopimda. Penelitian ini bertujuan meningkatkan kinerja Forkopimda dan stabilitas keamanan nasional dari ancaman kelompok separatis di Kabupaten Puncak Jaya. Hal tersebut sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang ditegaskan selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan analisis deskriptif sebagai model analisis. Data penelitian ini diperoleh melalui teknik wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kendala yang dihadapi oleh Forkopimda dalam penanganan kelompok separatis di Kabupaten Puncak Jaya ialah komunikasi yang berkesinambungan, baik komunikasi di antara aktor Forkopimda sendiri maupun komunikasi yang terjalin dengan kelompok separatis. Sehingga dibutuhkan sebuah proses kolaboratif (collaborative process) yang dapat dimanfaatkan secara efektif berdasarkan tahap kolaborasi, yakni: menentukan masalah (problem setting), menentukan tujuan (direction setting) dan pelaksanaan (action).

---

This study discusses the collaboration of Regional Leadership Coordination Forum (Forkopimda) actors in handling separatist groups in Puncak Jaya Regency. By conducting an analysis using intelligence theory and the Collaborative Governance model of Ansell & Gash, this study seeks to examine aspects of constraints, realization and collaborative efforts of Forkopimda actors. This study aims to improve the performance of Forkopimda and the stability of national security from threats from separatist groups in Puncak Jaya Regency. This is as mandated in Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government which is further confirmed in Government Regulation (PP) Number 12 of 2022 concerning the Regional Leadership Coordination Forum. The method used in this research is a qualitative method with descriptive analysis as the analysis model. This research data was obtained through interview techniques and literature study. The results of this research show that the obstacle faced by Forkopimda in handling separatist groups in Puncak Jaya Regency is continuous communication, both communication between Forkopimda actors themselves and communication with separatist groups. So, a collaborative process is needed that can be utilized effectively based on the collaboration stages, namely: problem setting, direction setting and implementation."

"Penelitian ini akan melihat perbandingan strategi Liga Muslim dan Gerakan Rakyat Pattani sebagai faktor penentu keberhasilan upaya perjuangan. Strategi merupakan salah satu faktor yang diungkapkan oleh Sidney Tarrow sebagai penentu keberhasilan suatu gerakan. Penelitian menggunakan studi kasus Perbandingan Strategi Gerakan Liga Muslim di India dan Gerakan Rakyat Pattani di Thailand Dalam Upaya Memperoleh Kemerdekaan Wilayah Kelompok Minoritas Tahun 1902-1954. Pertanyaan penelitian yang dipilih adalah Bagaimana perbedaan strategi perjuangan oleh Liga Muslim di India dan Gerakan Rakyat Pattani di Thailand bagian Selatan dapat mempengaruhi perbedaan hasil upaya kemerdekaan wilayah kelompok minoritas? Argumentasi penelitian ini adalah strategi yang digunakan oleh Liga Muslim dan Gerakan Rakyat Pattani memiliki perbedaan yang mengakibatkan hasil yang berbeda. Liga Muslim menggunakan strategi yang lebih diplomatis dalam perjuangannya, berbeda dengan Gerakan Rakyat Pattani yang lebih menekan pemerintah. Argumentasi tersebut akan coba dibuktikan dengan menganalisis perbandingan kedua konflik yang terjadi dan strategi yang diterapkan oleh kedua upaya gerakan tersebut sehingga tujuan dari penelitian ini dapat tercapai yaitu menjelaskan bahwa strategi merupakan faktor yang penting dalam sebuah gerakan perlawanan dari kelompok minoritas untuk mencapai tujuannya.

---

This research will look at the comparison of the strategy of the Muslim League and the Pattani People's Movement as a critical success factor for the struggle. Strategy is one of the factors expressed by Sidney Tarrow as a determinant of the success of a movement. The study used case studies Comparison of Muslim League Movement Strategy in India and the Pattani People's Movement in Thailand In an Effort to Obtain Independence of the Minority Territory in 1902-1954. The selected research question is How do the differences in the strategy of the struggle by the Muslim League in India and the Pattani People's Movement in Southern Thailand affect the differences in the results of the independence efforts of minority groups The argument of this research is the strategy used by the Muslim League and the People's Movement of Pattani to have differences that result in different results. The Muslim League uses a more diplomatic strategy in its struggle, in contrast to the Pattani People's Movement that is more pressing for government. The argument will be proved by analyzing the comparison of the two conflicts and the strategies adopted by the two movements so that the purpose of this research can be reached that is to explain that strategy is an important factor in a resistance movement of minority groups to achieve its objectives."

"Delik makar, sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap kepentingan hukum negara, telah mewarnai Indonesia sejak awal kemerdekaan. Aceh, Maluku, dan Papua adalah ketiga wilayah yang sering menjadi pusat perhatian, mengingat ketiga daerah ini telah berupaya memisahkan diri dari Republik Indonesia sejak dahulu kala. Salah satu bentuk dari ekspresi atas upaya separatis ini adalah pengibaran bendera, baik oleh simpatisan atau mereka yang mengungkapkan dukungan. Namun demikian, para penegak hukum mengelompokkan aksi pengibaran bendera ini sebagai salah satu pelanggaran atas pasal makar, meskipun tidak tampak suatu perbuatan yang mengarahkan pada terpisahnya suatu wilayah tertentu dari Indonesia. Maka dari itu, skripsi ini akan membahas mengenai korelasi antara perbuatan pengibaran bendera tersebut dengan pemidanaan atas makar, terutama terhadap pasal 106 KUHP. Metode penelitian yang dipergunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif, berbentuk penelitian eksplanatoris dengan data primer berupa beberapa putusan pasal 106 KUHP dari daerah pengadilan Maluku dan Papua. Berdasarkan atas data yang diteliti, ditemukan bahwa perbuatan pengibaran bendera tidak secara serta-merta memunyai keterkaitan dengan upaya untuk melakukan apa yang dilarang di dalam pasal 106 KUHP. Diperlukan adanya perbuatan lain untuk mendefinisikan pengibaran bendera sebagai bagian dari upaya melakukan makar, sehingga kehati-hatian dan deskripsi menyeluruh diperlukan Majelis hakim dalam membuat putusan atas perbuatan tersebut.ason, as one forms of the criminal act to the Government, has involvements to Indonesia’s politics since the starting era of independency. Aceh, Maluku, and Papua were the most frequently watched regions, as those three had tried countlessly to segregate themselves from Indonesia in the past. One form of expression to their means is by flag-hoisting, whether done by the sympathizers or those who showed support. However, the law enforcers classified the flag-hoisting as a figure of violation of the treason article, although it did not appear to be the act that led to a dissociation of a certain area from Indonesia. Therefore, this thesis will discuss the correlation between the act with the treason itself, especially against articles 106 of the criminal code. The research method used in this study is juridical normative, in an explanatory form, using several judicial decisions of articles 106 of the criminal code from Maluku and Papua court areas. Based on the data that were examined, it was found that the act of hoisting the flag did not immediately have a connection with articles 106 of the Criminal Code. Thorough analysis is required by the panel of judges in making decisions of these actions."

"ABSTRAKIsu separatisme di Papua merupakan salah satu masalah terbesar yang dihadapi Indonesia karena mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI . Gerakan separatis di Papua mendapat dukungan dari sejumlah negara diantaranya adalah Vanuatu. Tesis ini menjelaskan tentang strategi dan pencapaian diplomasi publik Indonesia di Vanuatu berkenaan dengan isu Papua. Penelitian ini menggunakan teori diplomasi publik dari Leonard, Stead dan Smewing 2002 dengan metode penelitian kualitatif dan menerapkan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa diplomasi publik yang dijalankan Indonesia telah sampai pada tahap ke tiga yakni pelibatan masyarakat Vanuatu dalam aktivitas Indonesia. Namun, diplomasi publik Indonesia belum sampai pada tahapan ke empat sehingga belum mampu mempengaruhi sikap politik Vanuatu atas isu Papua. Vanuatu tetap mendukung gerakan separatis Papua. Penelitian ini mengungkap kendala utama yang menyebabkan diplomasi publik Indonesia di Vanuatu belum mencapai tahapan ke empat yaitu adanya faktor Melanesian Renaissance yang mempengaruhi konstitusi Vanuatu. Selain itu, pelaksanaan diplomasi publik Indonesia di Vanuatu masih didominasi oleh aktor negara atau kurang melibatkan aktor non-negara sehingga strategi diplomasi publik yang dijalankan belum memberikan hasil optimal. Penelitian ini diharapkan berkontribusi pada studi tentang kebijakan luar negeri Indonesia dan diplomasi publik sebagai bagian penting dari ilmu Hubungan Internasional. Kata kunci:Gerakan Separatis Papua; Indonesia; Vanuatu; Diplomasi Publik; Melanesian Renaissance.

---

ABSTRACT Separatism in Papua is one of the major issues faced by Indonesia government since it threatens the unity of the country. Papua separatist movement has been supported by several countries including Vanuatu. This thesis explains the strategy and achievement of Indonesian public diplomacy in Vanuatu which has not been able to resolve the support of the country towards Papua separatist movement. The research uses theory of public diplomacy by Leonard, Stead and Smewing 2002 and applies qualitative research method as well as literature study as the data collection technique. The findings of this research show that Indonesian public diplomacy in Vanuatu has achieved the third hierarchy of public diplomacy which is enganging the people of Vanuatu with Indonesians. However, the country has not yet achieved the fourth level of public diplomacy, thus has yet been able to shape Vanuatu political stance on the issue of Papua. Vanuatu yet staunchly supports Papua separatist movement. This research then reveals the main factor for Indonesia inability to achieve the fourth stage of public diplomacy which is the strong influence of Melanesian Renaissance in Vanuatu constitution. In addition, the conduct of Indonesian public diplomacy in Vanuatu has been dominated by state actor and less involve the role of non state actors, hence the strategies of public diplomacy conducted have produced nonoptimal result. It is hoped that this research will contribute to the study of Indonesian foreign policy as well as public diplomacy as one of the main subjects in International Relations studies. Key words Papua Separatist Movement Indonesia Vanuatu Public Diplomacy Melanesian Renaissance."