Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisa dampak pajak ekspor CPO terhadap efisiensi produksi pada tingkat perusahaan industri CPO Indonesia. Dengan mengambil sampel data industri dan tarif pajak ekspor dari tahun 2002-2007, digunakan metode panel untuk mengestimasi dampak dari pajak ekspor CPO terhadap tingkat efisiensi produksi. Studi ini menemukan bahwa pajak ekspor dan tingkat konsentrasi industri memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat efisiensi produksi perusahaan di Industri CPO Indonesia selama periode 2002-2007. Di sisi lain, intensitas kapital dan produktivitas pekerja berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap efisiensi industri CPO, sementara ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan.

---

This research is aimed to analyze the impact of export tax policy on firm productive efficiency in Indonesian CPO industry. Using industrial and export tax data from 2002 to 2007, this research used panel method to estimates the impact of CPO export tax on firm productive efficiency index. This research finds that export tax and industrial concentration have negative impact on firm productive efficiency in period 2002-2007. On the other side, capital intensity and labor productivity have positive impact on firm productive efficiency."

"Penelitian ini bertujuan membahas mengenai kebijakan bea keluar atas crude palm oil (CPO) ditinjau dari fungsi reguleren. Yang merupakan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengendalikan penjualan CPO keluar Indonesia. Pemerintah menerapkan kebijakan bea keluar ini sebenarnya sebagai instrumen perdagangan akan tetapi pendapatan yang diterima dari kegiatan ekspor CPO ini sangat membantu dalam menyeimbangkan pengeluaran dan penerimaan pada anggaran Negara. Namun pemerintah juga harus menjaga persediaan minyak sawit untuk kebutuhan dalam negeri dan untuk menjaga kestabilan harga minyak goreng dalam negeri.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan pemerintah yang menetapkan kebijakan bea keluar atas CPO ini sebagai instrumen perdagangan padahal penerimaan Negara dari hasil pengenaan bea keluar tidaklah sedikit.

---

This study discusses the export duties policy on crude palm oil (CPO) in terms of function of regulation. Which is a policy made by the government to control the export of Indonesian CPO. Government implementing the export duties policy on crude palm oil (CPO) as an instrument of trade is in fact but the income earned from the export of CPO is very helpful in balancing expenditures and revenues in the state budget. But the government should also keep supplies of palm oil for domestic needs and to maintain price of domestic cooking oil stability.

This study aims to analyze the government's consideration set export duties policy on CPO is as trading instruments while state revenue from the imposition of export duties is not little."

"Penelitian yang membahas kebijakan fasilitas pajak bagi industri grafika masih relatif minim. Padahal industri grafika merupakan industri yang sangat strategis untuk mewujudkan kawasan Indonesia Print City. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis evaluasi kebijakan bea masuk dan PDRI terhadap industri grafika ditinjau dari prinsip kepastian dan prinsip pertumbuhan ekonomi & efisiensi serta untuk menganalisis fasilitas pajak apa yang dibutuhkan bagi industri grafika. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat ketidakjelasan justifikasi kebijakan bea masuk terhadap mesin cetak konvensional dan kebijakan bea masuk yang berlaku tidak memenuhi prinsip efisiensi. Fasilitas yang dibutuhkan bagi industri grafika adalah insentif bea masuk 0% dan subsidi bunga.

---

Research that discusses the policy of tax facilities for the graphic industry is limited. Whereas graphic industry is a very strategic industry to realize the Indonesia Print City region. By using qualitative approach, this research aims to analyze the evaluation of import duties and tax in term of imports towards graphic industry in terms of the certainty principle and economic growth and efficiency principle as well as to analyze the tax incentives needed for the graphic industry. The result shows that (1) the policy of import duties on graphic industry has not certain justification for conventional printing presses and the policy of import duties does not meet the principle of efficiency. (2) Incentive required for the graphic industry are zero-rate import duties and interest subsidy."

"Kategori non-tariff measures (NTMs) cukup beragam, salah satunya adalah export related measures yang penggunaannya semakin berkembang dan tersebar di banyak produk yang diperdagangkan. Salah satu penerapan export related measures ada pada ekspor kelapa sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan produk turunannya yang notabenenya adalah komoditas unggulan ekspor Indonesia. Export related measures itu sendiri memiliki jenis beragam dimana salah satu jenisnya adalah penilaian kesesuaian yang kebijakannya mengalami perubahan pada kegiatan ekspor komoditas tersebut. Penelitian ini menganalisis pengaruh dari penerapan kebijakan export related measures secara keseluruhan dan pemberlakuan perubahan pelaksanaan penilaian kesesuaian terhadap ekspor komoditas kelapa sawit, CPO, dan produk turunannya. Pendekatan inventory, maupun indirect country characteristic digunakan untuk mengidentifikasi pengaruh export related measures terhadap volume maupun nilai ekspor, serta ad-valorem equivalent (AVE) untuk mengidentifikasi tariff equivalent dari penerapan export related measures pada ekspor kelapa sawit, CPO, dan produk turunannya ke semua negara tujuan ekspor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan export related measures yang diterapkan pada kegiatan ekspor kelapa sawit, CPO, dan produk turunannya memiliki efek memfasilitasi perdagangan walaupun terdapat efek hambatan yang berasal dari AVE, serta pemberlakuan perubahan kebijakan terkait pelaksanaan penilaian kesesuaian memiliki pengaruh yang tidak jauh berbeda dibandingkan sebelum perubahan terhadap ekspor kelapa sawit, CPO, dan produk turunannya.

---

The non-tariff measures (NTMs) categories are quite diverse, one of which is export-related measures whose use is growing and spread across many traded products. One of the implementations of export-related measures is in the export of palm, crude palm oil (CPO), and its derivative products, which incidentally is one of Indonesia's leading export commodities. Export-related measures have various types, one of which is conformity assessment, whose policies have changed in the export activities of these commodities. This study analyzes the effect of the overall export-related measures policy and the implementation of policy changes related to the conformity assessment on exports of palm oil, CPO, and derivative products. Inventory and indirect country characteristic approaches are used to identify the effect of export-related measures on the volume and value of exports, as well as ad-valorem equivalent (AVE) to identify the tariff equivalent of implementing export-related measures on exports of palm, CPO, and its derivative products to all export destination countries. The results show that overall export-related measures applied to export activities of palm, CPO, and its derivative products facilitate trade even though there is a barrier effect originating from the AVE. Implementing policy changes related to the conformity assessments has an effect not much different from before the changes to exports of palm oil, CPO, and its derivative products."

"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi prosedur kepatuhan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) keluaran atas transaksi penjualan harian PT PAI yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) CHG. Evaluasi prosedur kepatuhan Pajak Keluaran tersebut mencakup proses penerbitan Faktur Pajak, perlakuan perpajakan pada transaksi ekspor, serta proses untuk transaksi retur dan dibatalkan. Aspek-aspek tersebut kemudian dievaluasi berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan hasil evaluasi, prosedur kepatuhan Pajak Keluaran yang diimplementasikan oleh KAP CHG terhadap transaksi PT PAI telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

---

This internship report aims to evaluate the compliance procedures of output Value Added Tax (VAT) on PT PAI's daily sales transactions conducted by KAP CHG. The evaluation of output tax compliance procedures includes the process of issuing Tax Invoices, tax treatment of export transactions, and processes for returned and canceled transactions. These aspects are then evaluated based on the applicable tax regulations in Indonesia. Based on the evaluation results, the output tax compliance procedures implemented by KAP CHG for PT PAI's transactions are in accordance with the prevailing tax regulations in Indonesia."

"Penelitian ini membahas kebijakan penyetaraan perlakuan PPN atas ekspor BKP yang dihasilkan oleh kegiatan usaha jasa maklon dengan kegiatan usaha manufaktur. Tujuan penelitian adalah menggambarkan latar belakang munculnya kebijakan penyetaraan perlakuan PPN atas ekspor BKP yang dihasilkan kegiatan usaha jasa maklon dan kegiatan usaha manufaktur, menganalisis kebijakan perlakuan PPN atas ekspor BKP yang dihasilkan kegiatan usaha jasa maklon jika ditinjau dari konsep taxable supplies dan menggambarkan perbandingan kebijakan perlakuan PPN atas kegiatan impor dan ekspor BKP sehubungan dengan kegiatan usaha jasa maklon menurut kelaziman internasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitan deskriptif.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan ini dilatarbelakangi oleh perlunya kapastian dalam pengkreditan pajak masukan atas kegiatan impor yang dilakukan oleh pengusaha penyedia jasa maklon guna mendukung daya saing. Konsep supplies of goods sulit diterapkan pada transaksi lintas negara karena pendekatan arus barang yang melintas batas yurisdiksi menjadi overrule dan lebih kuat penggunaannya dibandingkan dengan pendekatan arus hak. Kebijakan perlakuan PPN atas impor dan ekspor BKP sehubungan dengan jasa maklon yang diterapkan di Indonesia berbeda dengan yang diterapkan di negara lain.

---

This study discusses the equal treatment policy of VAT on exported goods produced through toll manufacturing and full manufacturing in Indonesia. The purpose of this study is to describe the background of equal treatment policy of VAT on exported goods produced through toll manufacturing and full manufacturing in Indonesia, analyze the policy of VAT treatment on exported goods produced under toll manufacturing based on taxable supplies, and describe the policy of VAT on imported and exported goods related to toll manufacturing activity based on international customary. This study used a quantitative approach to the type of descriptive research.

The study concluded that the policy triggered by the certainty problem on input VAT caused by the import activity conducted by toll manufacturers. The supplies of goods concept becomes irrelevant on cross border transaction because the flow of rights is being overuled by the flow of goods when goods pass the custom boundaries. The policy of VAT on imported and exported goods related to toll manufacturing activity that applied in Indonesia is different than in the other countries."

"Penelitian tentang "Pengaruh Kebijakan Perdagangan Dalam Ekspor CPO Indonesia 1972 - 1995" dirasakan perlu, mengingat Indonesia sebagai negara sedang berkembang (NSB) yang ekspornya didominasi oleh komoditi primer seperti Crude Palm Oil (CPO). Saat ini Indonesia sebagai negara kedua terbesar pengekspor CPO dunia setelah Malaysia, yang diharapkan pada tahun 2005 menduduki peringkat pertama.Kebijakan perdagangan yang tepat sebagai faktor non market atau faktor non ekonomi dalam konsep "Under Development" juga berperan dalam mempercepat proses pembangunan (Griffin,1969). Konsep tersebut belum diaplikasikan pada analisis penelitian-penelitian terdahulu.Model yang dipakai mengacu pada "An Econometric Study of Primary Commodity" (Marian E. Bond, 1987) yang menganalisis ekspor dari dua sisi yakni sisi permintaan ekspor dan sisi penawaran ekspor. Hasil estimasi menunjukkan bahwa, permintaan ekspor CPO Indonesia pada negara-negara mitra dagang utama umumnya dipengaruhi secara negatif oleh harga ekspor relatif CPO Indonesia terhadap harga komoditi sejenis di negara pengimpor (a1 < 0) serta dipengaruhi secara positif oleh besarnya tingkat pendapatan di negara pengimpor (a2 > 0). Kecuali untuk permintaan ekspor negara Amerika Serikat dan Jepang, yang dipengaruhi secara positif oleh harga ekspor CPO relatif Indonesia terhadap harga komoditi sejenis di negara pengimpor (a1 > 0) sebaliknya dipengaruhi secara negatif oleh besarnya tingkat pendapatan (a2 < 0).Sedangkan hasil estimasi penawaran ekspor CPO Indonesia, dipengaruhi secara positif oleh harga ekspor CPO Indonesia relatif terhadap harga domestic periode lalu (b2 > 0), kapasitas produksi (b3 > 0) dan kebijakan perdagangan yang pada era 1970-an berpengaruh negatif terhadap penawaran ekspor, sedangkan era 1990-an berpangaruh positif.Analisis sisi penawaran ekspor lebih berpengaruh baik terhadap perkembangan ekspor CPO Indonesia maupun terjaminnya pasokan CPO untuk industri dalam negeri. Untuk itu dibutuhkan kebijakan yang dapat mendukung pendalaman dan diversifikasi produk CPO di sektor hilir, serta implikasi kebijakan yang memberikan kemudahan bagi investasi dan ekspor produk hilir CPO Indonesia.

---

The research about "The Influence of Trading Policy for export of CPO Indonesia in 1972-1995" is quitely needed, reminds that Indonesia as a developing countries (NSB) that its exports dominated by primary commodity such as Crude Palm Oil (CPO). In present, Indonesia is the second biggest CPO exporter after Malaysia in the world and it is predicted that Indonesia will be the first rank for this export in 2005.

The effective trading policy is the factor of non market or non economic factor in the "Concept of Under Development" which plays role to progress the development process (Griffin, 1969). This concept is not applicated yet to the previous research analysis.

The model based on "An Econometric Study of Primary Commodity" (Bond, Mariam E, 1987) that analyzes export from two aspects; export demand and export supply. The output of estimation shows that the export demand of CPO Indonesia to the countries of the main trading partnership is generally influenced negatively by the relatively export price of CPO Indonesia to the same classification of commodity price in the importer country (al < 0) and it is also influenced positively by the number of income level in the importer country (a2 ] 0). Except for the export demand in America and Japan which positively effected by export price of relative CPO in Indonesia to the same commodity price in the importer country (al > 0), while oppositely, it is negatively influenced by the number of income level (a2 < 0).

The estimation result of export supply CPO in Indonesia, positively influenced by export price of CPO indonesia to the privious domestic price (b2 > 0), production capacity (h3 > 0) and trading policy in 1970 which negatively influence export supply, while in 1990 it influence positively.

The analysis of export supply aspect is quitely. influenced to the progress of CP0 export in Indonesia or the security of CPO supply for local industry. That's why it is necessary a policy to support the itensification and diversification of CPO product in lower course sector, and policy implication which provides the subsidy from investment and export of lower course product to the CPO in Indonesia."

"barang modal dalam Kawasan Berikat antara importasi dan penyerahan dalam negeri dalam Kawasan Berikat pada PT. XYZ. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Skripsi ini menganalisis implementasi perlakuan PPN atas barang modal yang diimpor dan yang berasal dari lokal pada PT. XYZ dan menganalisis fasilitas atas barang modal yang berasal dari impor dan yang berasal dari dalam negeri. Hasil penelitian ini adalah kebijakan perlakuan PPN atas barang modal yang diimpor dan berasal dari dalam negeri tidak sesuai dengan konsep netralitas PPN karena atas impor barang modal dikenakan fasilitas PPN tidak dipungut, sedangkan atas penyerahan barang modal dari dalam negeri tidak. Implementasi fasilitas PPN atas PT. XYZ sudah berjalan dengan baik. Fasilitas yang relevan atas impor barang modal adalah pembebasan PPN sedangkan atas penyerahan barang modal dari dalam negeri adalah tidak dipungut PPN.

---

This paper discusses policy analysis imposition of VAT on raw materials and capital goods in the bonded zone between importation and domestic delivery at PT. XYZ. This study is a qualitative research with descriptive design. This thesis analyzes the implementation of the VAT treatment facilities over domestic capital goods with imported goods and analyzes the ideal VAT treatment facilities over domestic capital goods with imported goods.

Results of this study is the policy of VAT treatment on capital goods in the bonded zone between importation and domestic delivery is incompatible with the concept of VAT neutrality because imported capital goods is free of VAT, meanwhile domestic capital goods isn?t. Implementation of VAT facility in PT. XYZ has been running well. Relevant facilities for the importation of foreign capital goods is a VAT exemption, while on the transfer of domestic capital goods is free of VAT."

"Permasalahan yang dibahas dalam penetitian ini dibatasi pada pola-pola kemungkinan terjadinya restitusi pada PPN atas barang ekspor yang fiktif serta terjadinya hal tersebut sebagai akibat pola hubungan kerja antara Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang kurang baik. Teori yang digunakan sebagai acuan dalam penulisan tesis ini mencakup sistem pembayaran pajak. Self Assessment System merupakan suatu sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung membayar, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang tertuang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Teori lain yang digunakan adalah teori koordinasi. Koordinasi merupakan istilah yang dapat diartikan sebagai proses untuk memastikan bahwa aktititas individu maupun kelompok yang saling berkaitan berjalan sedemikian rupa sehingga mereka saling melengkapi satu sama lain dan memberikan sumbangan yang maksimal pada pencapaian tujuan keseluruhan organisasi. Dalam menjalankan tugasnya, fungsi koordinasi dalam organisasi perlu mendapatkan dukungan yang optimal dari bagian-bagian di dalam organisasi. Bentuk-bentuk koordinasi dalam organisasi antara Iain koordinasi berantai, koordinasi timbal balik dan koordinasi dalam memanfaatkansumber daya (Hill, C.W.L. dan John, G.R. 1995 : 115); Penelitian ini mengganakan metode deskriptif. Dengan metode ini penulis membuat deskripsi gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang dianalisis dalam kaitannya dengan pola hubungan kerja Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam hal pemberian restitusi PPN. Dengan metode ini juga penulis mencari fakta dengan mengadakan observasi Iapangan sebagai upaya memperoleh data yang mengakibatkan terjadinya restitusi PPN atas barang ekspor fiktif. Faktur Pajak fiktif adalah faktur pajak yang dibuat tanpa adanya penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Hal ini berarti bahwa seluruh kegiatan transaksi sebenarnya tidak terjadi, baik nama/jenis barang/jasa yang menjadi obyek transaksi jumlah nilai dan harga yang ada di faktur pajak serta PPN yang dipungut semuanya fiktif. Pola penerbitan Faktur Pajak tiktif dapat diidentifikasi sebagai berikut : 1. PKP, merupakan Pengusaha Kena Pajak yang identitasnya fiktif (NPWP, Nomor Pengukuhan PKP, dan Kode Seri Faktur), 2. PKP yang identitasnya (NPWP, Nomor Pengukuhan PKP dan Kode Seri Faktur, dikeluarkan secara resmi oleh Kantor Pelayanan Pajak, tetapi identitas ini hanya bersifat sementara saja yang sewaktu-waktu dapat pindah lokasi dengan cepat. Hal ini dilakukan dengan cara: a) Tidak memasukkan Surat Pemberitahuan Masa; b. Memasukkan Surat Pemberitahuan Masa, tetapi tidak ada transaksi; c. Memasukkan Surat Pemberitahuan Masa, ada transaksi tetapi Pajak Keluaran sama dengan Pajak Masukan; d. Memasukkan Surat Pemberitahuan Masa, menyetor pajak dengan jumlah kecil. Untuk melaksanakan pemrosesan dan pemeriksaan pajak dalam rangka pemberian restitusi Pajak Pertambahan Nilai atas barang ekspor sumber daya manusia di Direktorat Jenderal Pajak pada bagian/seksi PPN baik di daerah (KPP) maupun di wilayah (Kanwil DJP) dan kantor pusat telah memiliki tingkat pendidikan formal dan non formal seperti pelatihan yang baik sehingga memiliki tingkat kemampuan, teknik dan kinerja juga baik. Pada pelaksanaan sistem dan prosedur kadang tidak terstruktur atau tidak berurutan, bahkan masih ada ditemukan kekurang-telitian. Sistem dan prosedur restitusi PPN atas barang ekspor mensyaratakan dokurnen yang dikeluarkan oleh instansi Iain seperti PEB dan persetujuan ekspor dari kepabeanan Bea dan Cukai, tanda penerimaan barang yang di ekspor atau Bill of Lading /Airway Bill dari jasa pelayaran. Karena instansi tersebut berjalan sendiri-sendiri maka kondisi ini sering dimanfaatkan oleh eksportir nakal untuk meiakukan praktek restitusi pajak PPN dengan ekspor fiktif. Disamping kurangnya koordinasi, cek dan ricek yang jelas dan prosedur restitusi pajak PPN atas barang ekspor, juga rentannya petugas terhadap godaan untuk berbuat curang dengan imbalan uang dari eksportir nakal.

---

The matters being discussed in this research is limited to the possible pattern of how the fictive VAT restitution on exported goods happens related to problems in the cooperation between the General Directorate of Taxation and the General Directorate of Custom and Excise. The theory taken as the reference for this thesis includes the tax payment system theories. Self Assessment System is a system which lays confidence on the tax payers to count, to pay, and report their own tax according to the applicable taxation law. Other theory being used is coordination theory. Coordination is the proper term that may be translated as the process of assuring that related individual and group activities run concurrently so that they supplement each other and give an optimal contribution to the achievement of organizational objectives. In carrying out its tasks, coordination function in an organization must have an optimal support from each entity in it. The forms of coordination within an organization such as: chain coordination, mutual coordination, and coordination in using resources (Hill, C.W.L. and John, GR., 1995:115). The research uses descriptive method. By which the writer made description, systematical illustration, using factual and accurate facts, characteristics and relationship between the analyzed phenomenon and the cooperation pattern of both General Directorates in VAT restitution application. By using this method the writer also conducted some observation to look for some facts and data of the causes of this phenomenon. A fake Tax invoice is one that is made without any submission of Taxable Goods or Services. It means that the whole transaction has never happened; all names/types of goods/services as the object of the transaction as well as prices/values written on the invoice are artificial. The modus of the issue of this fictive invoice can be identihed as follows: 1. PKP, the Taxable Businessman uses a fake identification such as (NPWP, the Tax Payer Verification Number and Invoice Serial Number), 2. The PKP is a real one, issued by the Office of Tax Service, but it is only valid for a short period and can be transferred quickly to other places at anytime by: a) Not including the Period Notiiication Letter; b. including the Period Notification Letter, but without any transaction; c. including the Letter of Notification, with a transaction but the value of the Output Tax is equal to the Input Tax; d. including the Letter of Notification, paying only a small amount of tax. To carry out the tax processing and examination in order to apply the VAT restitution on exported goods, human resources available in the General Directorate of Taxation especially in the VAT unit in the District Office (KPP) or Territorial Office (Kanwil DJP) already possess the required formal and informal education such as adequate trainings so that they have a good capability, techniques and also performance. During the performing their duties, whenever there is a problem in doing the tasks, the resolution to the problem still has not been made in a tactful, responsive and thorough manner. As an example, they still can not come up with an answer at the time of clarification. Furthermore, in the execution of systems and procedures sometimes done in an unsystematic and unorganized ways, even there are still evidences of carelessness. The system and procedure of VAT restitution on exported goods requires document issued by others instances such as the PEB and export approval from the Custom and Excise service, Bill of Lading/Airway Bill from the airways services. Besides the lack of coordinat a thorough check and re-check and a flawless procedure of implementation is obviously needed, also the tendency of the official getting seduced to corrupt or take a bribe from the naughty exporters. The fictive export VAT restitution is a form of organized crime where the crime cannot be conducted without the involvement of officers from custom, tax service, airwayslshipping companies and the bank. This kind of crime is classified into some modus which are: VAT mark-up on raw materials for export; documents counterfeiting; mark-up or fake the content and/or volume of exported goods; and also the goods is not being transported to the destination country but come back to the exporter's warehouse."