Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 141649 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Diding Alpian
"ABSTRAK
Rutan yang berfungsi melakukan penerimaan tahanan sampai dengan pengeluaran tahanan daJam pelaksanaannya juga berfungsi melakukan pembinaan narapidana. Keberadaan narapidana di rutan merupakan suatu penyimpangan dari konsep pemasyarakatan, Yang mempunyai konsekuensi dampak ikutan penempatan narapidana seperti prisonisasi, stigmatisasl dan residivisme. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.04.UM.01.06 tahun 1983 tentang penetapan Lapas tertentu sebagai Rutan, Lapas dapat beralih fungsi menjadi Rutan dan begitu pula sebaliknya. Karena tidak setiap kabupaten/ kota memiliki bangunan Lapas dan Rutan. Dalam pengelolaannya Karutan memanfaatkan seluruh potensi yang ada serta menggunakan pendekatan struktur rutan guna membina narapidana. Terutama pelayanan tahanan dan pengamanan sebagai pengawal proses pembinaan, Beragam kegiatan dapat diupayakan seperti olah raga, pendidikan, kesenian, kerohanian dan ketrarnpilan. Kondisi kekurangan pctugas serta over kapasitas rnenjadi perrnasalahan iain yang harus dicermati mclalui manajemen pembinaan narapidana di RUtan.

ABSTRACT
Rutan Is working to revenue expenditure prisoners to prisoners in its implementation also serves to foster and inmates. The presence of inmates in the detention center is a deviation from the concept of socialization. Which bas consequences such as the impact of inmate placement follow-up prisonisasi, stigmatization and recidivism. Based on the Decree of the Minister of Justice of the Republic of. M.04.UM.OL06 year 1983 on the stipulation of certain prison as a detention center, prison can switch functions into a detention center and vice versa. Because not every district has a building prisons and detention center. In its management Karutan exploit all this potential and use the structure approach Rutan to build the inmates. Particularly detainees and security services as a guardian of the coaching process- Various activities. can be pursued such as sports, education, art, spirituality and skills. Conditions and over~ capacity shortage of officers to other issues that must be observed through the management coaching inmates at the detention center."
2010
T33697
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Apri Rahma Dewi
"Ketidakefektifan manajemen kesehatan merupakan masalah pada klien dengan gangguan jiwa yang apabila tidak ditangani akan menimbulkan kerugian pada klien, keluarga, masyarakat, bahkan pemerintah. Tujuan dari penanganan kasus ini untuk mengetahui pengaruh terapi Acceptance and Commitment Therapy (ACT) pada ketidakefektifan manajemen kesehatan serta mengidentifikasi kepatuhan, penerimaan, serta komitmen dalam regimen demi mencapai self care yang mandiri. Tindakan keperawatan dilakukan terhadap 5 klien dengan ketidakefektifan manajemen kesehatan. Penulisan karya ilmiah ini berdasarkan pendekatan Case Study. Pengukuran kepatuhan menggunakan kuesioner MARS (Medication Adherence Rating Scale). Hasil yang didapatkan setelah pemberian tindakan keperawatan ners dan ACT terjadi peningkatan kepatuhan sebesar 71% (14 poin), kemampuan penerimaan dan komitmen meningkat sebesar 70% pada kelima klien dengan ketidakefektifan manajemen kesehatan. Tingkat kepatuhan, penerimaan, serta komitmen lebih rendah pada klien yang memiliki usia lebih muda, mendapat stigma dari orang terdekat, dan dukungan  keluarga yang kurang. Studi ini merekomendasikan terapi ACT untuk meningkatkan manajemen kesehatan pada klien gangguan jiwa dan teori Orem sebagai pendekatan dalam meningkatkan kemandirian dalam perawatan.

 

 


Ineffective health management is a problem in mentally ill patient if not handled will harm to clients, families, communities, and even the government.The aim of this study was to identify the effect of Acceptance Commitment Therapy (ACT) on Inefective health management and  identfy adherance, acceptance, and commitment in the regimen to achieve independent self care. The research approach used in this  study was case study conducted on 5 respondents consist of  mentally ill patient with Ineffective health management. Measurement used the MARS (Medication Adherence Rating Scale). The analysis result showed, after the client were given ACT and nursing intervention, the adherence increased 71% (14 points), the acceptance ability and commitment increased into 70% on five clients with Ineffective health management. Medication adherence, acceptance and commitment level were lower on the younger clients, client who gets stigma from family and client with lack of family support. Nursing care and ACT were recommended as the basic management of mentally ill patient with Ineffective health management and Orem's theory as an approach in increasing self care."

Depok: Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, 2019
SP-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Rifma Ghulam Dzaljad
"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan pada penderita gangguan jiwa yang secara sosial terisolasi dan tidak dapat menjalankan peran sosialnya di masyarakat. Asumsi yang dipakai dalam penelitian ini melihat gangguan jiwa bukan sebagai problem psikologis dan medis individu. Kegilaan atau gangguan jiwa merupakan akibat situasi yang dilukiskan Michel Foucault (1988) sebagai ketegangan antara disiplin kuasa governmenfalify masyarakat terhadap individu penderita gangguan jiwa (the dangerous individual). Kondisi yang dilegalkan lewat pendirian Rumah Sakit Jiwa (focal institutions) menurut Goffman (196 I). Penelitian ini menekankan pada tiga masalah pokok, yaitu: Pertama, bagaimana aktifitas keseharian di Rumah Sakit Jiwa Dr. Marzoeki Mahdi Bogor. Kedua, bagaimana masyarakat memaknai pasien Rumah Sakit Jiwa. Dan ketiga, bagaimana masyarakat memandang institusi Rumah Sakit Jiwa dan berlakunya kontroI sosial di dalam masyarakat.
Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus pasien gangguan jiwa di Rumah Sakit Jiwa Dr. Marzoeki Mardi Bogor. Informasi diperoleh dari 16 informan. Mereka terdiri dari 2 orang dokter, 2 orang kepala seksi keperawatan dart rehabilitasi RS, 2 orang perawat dan kepala ruangan, 4 orang pasien, 2 pegawai RS; seorang pihak keluarga pasien, seorang warga desa, seorang tokoh masyarakat, dan seorang pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan. Observasi dan wawancara mendalam dilakukan intensif sebagai langkah dalam pengumpulan data.
Studi ini didasarkan pada tesis, bahwa perawatan kedokteran jiwa telah melahirkan adanya label sakit dan status pasien di masyarakat. Akibatnya terjadi proses stigmatisasi dan kontrol sosial terhadap pasien gangguan jiwa di masyarakat. Stigmatisasi bukan hanya terjadi pada pasien, melainkan juga lewat stereotip terhadap Rumah Sakit Jiwa. Lebih dari itu, kontrol tidak hanya terjadi terbatas di Rumah Sakit Jiwa, tetapi telah tersebar luas di masyarakat.
Hasil studi di lapangan menunjukkan, bahwa Rumah Sakit Dr. Marzoeki Mahdi Bogor telah lama menjalankan praktek perawatan kesehatan jiwa kedokteran Barat. Arsitektur Rumah Sakit tetap merepresentasikan bangunan lama yang didesain bersifat tertutup dan berjarak antara satu bangsal dengan bangsal lain, serta dipagar besi sekelilingnya untuk bangsal khusus. Akibatnya Rumah Sakit Jiwa memiliki reputasi buruk di masyarakat. Stereotip sebagai tempat pembuangan, pengumpul, dan. kurungan bagi pasien gangguan jiwa melekat padanya. Sementara itu kondisi pasien jiwa rata-rata acak-acakan, lusuh dan kurang terurus baik. Pasien cenderung menutup dan relatif hanya berinteraksi dalam aktifitas terapi semata. Pasien kebanyakan diidentifikasi memiliki gangguan jiwa akut, kronis, membahayakan lingkungan, dan membutuhkan perawatan intensif jangka panjang kedokteran jiwa. Akibatnya label sakit dan status pasien berpengaruh kuat dalam stigmatisasi di masyarakat.
Di Rumah Sakit Jiwa Bogor, para pasien menjalani aktifitas keseharian dari makan, minum dan injeksi obat, mandi, tidur, dan aktifitas terapi dijalankan secara teratur, terjadwal, dan berada dalam pengawasan perawat selama 24 jam. Relasi dokter dengan pasien menunjukkan relasi yang dominatif, menindas, dan menjadikan pasien sebagai obyek pengobatan. Pasien menjadi individu yang lemah, tidak berdaya, dan menjadi tanggungan individu lain. Praktek perawatan gangguan jiwa di Rumah Sakit Jiwa memperlihatkan, bahwa para pasien yang telah masuk akan sukar keluar kembali ke masyarakat. Mereka akan menjadi pasien tetap, yang keluar-masuk Rumah Sakit untuk jangka waktu yang lama. Data menunjukkan, bahwa hampir separuh dari jumlah pasien di beberapa bangsal merupakan pasien lama. Mereka kebanyakan menderita Schizophrenia Paranoid dan Psikotik Reaktif 'Singkat yang sulit, dan belum bisa disembuhkan.
Kondisi ini memperlihatkan, bahwa kontrol sosial terhadap pasien tidak lagi terbatas di Rumah Sakit Jiwa. Pengawasan dalam skala yang lebih luas telah tersebar ke seluruh sektor masyarakat. Praktek penanganan pasien tidak lagi terbatas dilakukan aparat kesehatan, melainkan telah dilakukan oleh semua komunitas dan institusi pemerintah yang ada di masyarakat, mulai dari pihak keluarga, RT, RW, Kepolisian, Dinas Sosial, Dinas Ketertiban, maupun institusi sosial yang lain. Praktek kontrol sosial ini tidak hanya menghasilkan reproduksi kegilaan dalam dunia medis kedokteran, melainkan telah melahirkan kuasa governmentality bersemayam di dalam kesadaran bersama masyarakat. Suatu kesadaran yang membentuk societal regulation di masyarakat, yaitu suatu kontrol sosial yang termanifestasi ke dalam diri masyarakat sebagai tubuh yang patch, sehat, berguna, dan produktif."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
T13932
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Martina
"Diagnosis keperawatan yang ditemukan pada klien skizofrenia salah satunya adalah isolasi sosial. Tujuan Karya ilmiah adalah diketahui hasil penerapan latihan keterampilan sosial dan psikoedukasi keluarga pada klien isolasi sosial menggunakan pendekatan Modeling dan Role Modeling. Tindakan keperawatan yang diberikan berupa tindakan keperawatan generalis dan spesialis latihan keterampilan sosial pada 19 klien dan keluarga sedangkan pada kelompok kedua yaitu tindakan keperawatan generalis dan spesialis latihan keterampilan sosial dan psikoedukasi keluarga pada 6 klien dan keluarga. Hasilnya menunjukkan bahwa kelompok yang mendapatkan tindakan generalis, latihan keterampilan sosial dan psikoedukasi keluarga lebih besar menurunkan tanda dan gejala serta peningkatan kemampuan sosialisasi dibandingkan pada kelompok yang mendapatkan tindakan keperawatan generalis dan latihan keterampilan sosial. Hasil Karya ilmiah ini direkomendasikan untuk dilakukannya tindakan keperawatan latihan keterampilan sosial dan psikoedukasi keluarga pada klien isolasi sosial di Rumah Sakit Jiwa.

Nursing diagnosis found in schizophrenia clients one of which is social isolation. The purpose of final scientific is known to the results of applying social skills training and family psychoeducation for client social isolation approach by Modeling and Role Modeling. Nursing actions are generalist and specialist social skill training for 19 clients and family while in the second group are generalist nursing actions and specialist social skills training and family psychoeducation for 6 clients. The results showed that the decrease in signs and symptoms as well as improvement of social skills in second group receiving generalist nursing action, social skills training and family psychoeducation compared with the first group receiving generalist nursing actions and social skills training. The results of this final scientific is recommended for action nursing social skills training and family psychoeducation for client social isolation in Mental Hospital.
"
Depok: Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, 2014
SP-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Warri Utami Tarike Faukal Hakiki
"ABSTRAK
Persoalan pelarangan termasuk pembatalan larangan memang jarang terdengar oleh masyarakat di Indonesia, masyarakat tidak mengetahui tentang larangan. Sedangkan pengaturan kuratele sendiri dalam KUH Perdata diatur dalam Bab XVII Pasal 433 yang kemudian diturunkan dalam Pasal 434 sampai dengan 462 KUH Perdata. Dalam tesis ini permasalahan pokoknya adalah bagaimana seseorang dianggap layak menjadi pengawas dan disertai dengan analisis pertimbangan hukum hakim dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 297 / Pdt.G / 2012 / PN.Jkt. Sel dan Putusan Banding Nomor 13 / PDT / 2014 / PT.DKI. mengenai pembatalan gugatan pembatalan sebagai contoh kasus. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan jenis penelitian deskriptif analitik. Kesimpulan dari tugas akhir ini adalah bahwa seseorang yang dianggap memenuhi syarat untuk menjadi supervisor, haruslah orang yang cakap dan berwenang menjadi supervisor dari calon yang akan dibina. Setiap permintaan pelarangan harus diajukan ke Pengadilan Negeri tempat orang yang diminta tinggal (Pasal 436 KUH Perdata). Penulis menyarankan untuk mengadakan seminar dan sosialisasi tentang larangan. Poster tentang larangan juga perlu dibuat. Penulis berharap semoga seminar dan sosialisasi ini dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum Indonesia kedepannya.
ABSTRACT
The issue of prohibition, including the cancellation of the ban, is rarely heard by people in Indonesia, the public does not know about the prohibition. Meanwhile, the curatele arrangement itself in the Civil Code is regulated in Chapter XVII Article 433 which was later derived in Articles 434 to 462 of the Civil Code. In this thesis the main problem is how a person is deemed worthy of being a supervisor and accompanied by an analysis of the judges' legal considerations from the decision of the South Jakarta District Court Number 297 / Pdt.G / 2012 / PN.Jkt. Cell and Decision on Appeal Number 13 / PDT / 2014 / PT.DKI. regarding the cancellation of the cancellation lawsuit as an example case. This research method is normative juridical with analytic descriptive research type. The conclusion of this final project is that someone who is considered qualified to be a supervisor, must be someone who is competent and authorized to be the supervisor of the candidate to be coached. Every request for prohibition must be submitted to the District Court where the person requested to live (Article 436 of the Civil Code). The author suggests holding seminars and socialization about prohibitions. Posters about prohibitions should also be made The author hopes that this seminar and socialization can be useful for the development of Indonesian legal science in the future."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Departemen Kesehatan, 1976
312.385 IND b
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Kania Indriani Rosep Putri
"Pendahuluan: Kekerasan yang dilakukan pasien dengan gangguan kejiwaan merupakan tantangan bagi tenaga kesehatan maupun orang di sekitar pasien. Karena itu, kemampuan dan pengetahuan psikiater memberikan tata laksana tindak kekerasan berperan penting dalam mencegah potensi keberbahayaan. Edukasi manajemen kekerasan pasien dengan gangguan jiwa dapat meningkatkan kepercayaan diri dan sikap tenaga kesehatan serta polisi menghadapi kekerasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan edukasi dengan tingkat pengetahuan psikiater menangani kekerasan.
Metode: Penelitian ini menggunakan desain eksperimental analitik dengan metode pretest-posttest yang diujikan pada sampel pada dua waktu berbeda, yaitu sebelum dan sesudah edukasi. Uji analisis bivariat dilakukan menggunakan SPSS 20.
Hasil: Hasil analisis menujukan bahwa ada hubungan bermakna antara edukasi dan peningkatan pengetahuan psikiater(p=0.03). Selain itu, ditemukan juga hubungan bermakna pengetahuan awal dengan beberapa data latar belakang psikiater, yaitu jenjang pendidikan tertinggi(0.039) secara negatif, juga materi kurikulum pendidikan spesialis(0.028) dan penilaian diri menangani kasus kekerasan psikis(p=0.025) secara positif.
Kesimpulan: Pemberian edukasi berpengaruh untuk meningkatkan pengetahuan psikiater akan tata laksana kekerasan pasien. Dokter spesialis kejiwaan yang mendapatkan materi penanganan kekerasan dalam kurikulum pendidikannya, percaya diri dalam menangani kekerasan psikis, dan belum mendapatkan jenjang pendidikan lanjutan memiliki pengetahuan awal yang lebih baik sebelum edukasi.

Introduction: Violence in patients with psychiatric disorders is a challange for health workers and those involved with the patient. Thus, psychiatrists comprehension and skill to provide a proper violence management are crucial in preventing further harm. Education of violence management can improve the confidence and attitudes of both health workers and the police in dealing with violence abroad. This study aims to determine the relationship of education with the comprehension level of Indonesian psychiatrists dealing with violence.
Methods: This study used an analytical experimental design with a pretest-posttest method, tested on samples before and after education by violence management workshop. The bivariate analysis test was performed using SPSS 20.
Results: Analysis showed a significant effect of education in increasing psychiatrists' comprehension at managing violence (p = 0.03). Some additional findings was observed, namely the association between initial knowledge and samples background. Highest level of education (0.039) impacted pretest negatively, while violence management in specialist education curriculum material (0.028) and self-assessment handling cases of psychological violence (p = 0.025) had a positive impact.
Conclusion: Education significantly increase psychiatrists comprehension of patients violence management. Psychiatric specialists who were given more material of handling violence in their educational curriculum, more confident in dealing with psychological violence, and have not received postgraduate degree past psychiatric residency have better initial knowledge prior to education.
"
Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Puspa Djuhaini Nastiti
"ABSTRAK
Jepang merupakan negara dengan penderita gangguan mental yang tinggi. Penderita gangguan mental di Jepangtercatat sebagai yang tertinggi di antara negara OECD berdasarkan indikator angka ranjang rawat inap. Angkaranjang rawat inap tersebut bisa dijadikan indikator tingginya angka penderita gangguan mental berdasarkanpenanganan terhadap penderita gangguan mental di Jepang yang masih terfokus pada penanganan di dalaminstitusi kesahatan dan bukan penanganan berbasis masyarakat. Masalah kesehatan mental yang semakinberkembang di Jepang tidak diiringi dengan pemahaman masyarakat umum mengenai hal tersebut sehinggamuncul stigma negatif terhadapnya. Tulisan ini mencoba menjelaskan stigma negatif terhadap penderitagangguan mental di Jepang. Corrigan Watson menjelaskan teori stigma yang terdiri dari stereotip, prasangka,dan diskriminasi. Teori tersebut dapat menunjukkan bentuk stigma terhadap penderita gangguan mental. Hasilanalisis menunjukkan bahwa stigma negatif terhadap penderita gangguan mental di Jepang muncul akibatadanya penolakan terhadap perbedaan, minimnya peran keluarga dalam perawatan anggota keluarga penderitagangguan mental dan keinginan keluarga untuk membentuk jarak, serta rendahnya pengetahuan masyarakatmengenai kesehatan mental sehingga menimbulkan banyak asumsi dan membentuk sikap tergeneralisasiterhadap penderita gangguan mental sehingga membentuk jarak sosial.

ABSTRACT
Japan is a country with high number of mental disorder patients. The number of patients with mental disorder inJapan is the highest among OECD countries based on the inpatient bed numbers indicator. The inpatient bednumbers can be used as the indicator to show the high number of mental disorder patient based on the treatment that is still focused on institutionalization of the patients with mental disorder and not by a community-based treatment. The growing problem concerning mental health in Japan is not in accordance to the general public rsquo;s understanding thus creating a negative stigma about it. This paper attempts to explain the negative stigma towards mental disorder patients in Japan. Corrigan Watson describe the theory of stigma that includesstereotype, assumption, and discrimination. This theory can explain the stigma towards mental disorder patients. The result shows that the negative stigma towards mental disorder patients in Japan is caused by rejection towards difference, lack of family involvement to attend family member with mental disorder and desire tomake a distance, and also the lack of general public rsquo;s knowledge about mental health that arouses assumptionand form a generalized attitude towards people with mental disorder so as to form a social distance."
2018
MK-pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja  Universitas Indonesia Library
cover
Rulyanto
"ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh Rutan di Indonesia, dimana fungsi Rutan saat ini dikarenakan adanya masalah overkapasitas sering dijadikan sebagai tempat pembinaan narapidana. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan fungsi Rutan yang hanya sebagai tempat pelayanan dan perawatan tahanan. Untuk itu diperlukan suatu model penyesuaian pembinaan sehingga Rutan dapat tetap memenuhi hak narapidana untuk mendapatkan pembinaan. Selain itu adanya fakta bahwa penanganan narapidana/tahanan kasus narkotika masih diperlakukan sama dengan narapidana/tahanan kasus lainnya, sehingga jauh dari prinsip rehabilitasi.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan integrative criminology dalam merumuskan model penyesuaian yang dapat diterapkan sesuai dengan kasus yang dihadapi. Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan wawancara dan observasi lapangan guna mendapatkan deskripsi kondisi lapangan di Rutan dan studi pustaka sebagai cara pemetaan teori guna mendapatkan model yang mempunyai dasar secara teoritis.
Hasil penelitian menunjukan akan adanya kebutuhan model penyesuaian terhadap penanganan narapidana narkotika, khususnya yang ditempatkan di Rutan seperti yang terjadi di Rutan Klas 1 Cipinang. Model penyesuaian menggabungkan kondisi dan praktek lapangan yang selama ini terjadi dengan prinsip penanganan pasien narkotika yang sesuai dengan UNODC.

ABSTRACT
This research was motivated by the constraints and problems faced by Rutan in Indonesia, where the function of Rutan due to overcapacity problem is often used as a place for coaching inmates. This is certainly not in line with the function of detention (Rutan) as a place for caring and serving the prisoners only. It requires an adjustment model of coaching so that detention (Rutan) can still fulfill the rights of prisoners to receive guidance. Besides, the fact that the handling of the prisoners / detainees of narcotics cases are still treated the same way as inmates / detainees of other cases, and it is far from the principles of rehabilitation. This study is a qualitative research, using integrative criminology approach in formulating the adjustment model that can be applied in accordance with the case at hand. In collecting the data, this study uses interviews and field observations in order to obtain a description of field conditions at the detention center, and literature researches as a way of mapping theory in order to obtain a model that has a theoretical basis. The results showed a need of adjustments model in handling the narcotics inmates, especially those who are placed in detention (Rutan) as occurred in Rutan Klas 1 Cipinang. The adjustment model incorporates the field conditions and practices that have been happening with the principle of treating patients with drugs that is in line with UNODC"
2016
T46463
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Djaja Tjahjana
"Masalah penahanan merupakan persoalan yang paling esensial dalam sejarah kehidupan manusia. Setiap yang namanya penahanan, dengan sendirinya menyangkut nilai dan makna antara lain: Perampasan kebebasan dan kemerdekaan orang yang ditahan; Menyangkut nilai-nilai perikemanusiaan dan harkat martabat manusia; dan Juga menyangkut nama baik dan pencemaran atas kehormatan diri pribadi atau tegasnya, setiap penahanan dengan sendirinya menyangkut pembatasan dan pencabutan sementara hak-hak asasi manusia. Oleh karena itu, pelaksanaan pelayanan tahanan di Rumah Tahanan Negara dalam upaya memberikan pelayanan bagi para tahanan yang mengalami pencabutan sementara akan kebebasan hak-hak asasi manusianya. Diperlukan manajemen pelayanan yang memadai serta didukung oleh adanya sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang cukup baik guna menunjang proses penerimaan tahanan sampai selesai menjalani masa penahanannya di dalam Rumah Tahanan Negara.
Pelaksanaan Pelayanan Tahanan Di Rumah Tahanan Negara Pandeglang masih belum baik dalam upaya memberikan pelayanan kepada para tahanan, hal ini terlihat masih terdapat beberapa hal dari dimensi pelayanan berupa Tangibles (bukti langsung); Reliability (dapat dipercaya atau keandalan); Responsiveness (daya tanggap/peka); Assurance (jaminan); dan Empaty (simpati) yang masih kurang menyentuh didalam pelaksanaannya Sehingga proses pelayanan tahanan yang dilakukan oleh Rumah Tahanan Negara Pandeglang belum terlihat cukup baik. Hal ini diakibatkan karena adanya faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pelayanan tahanan tersebut, yang antara lain meliputi: Perbedaan pendapat mengenai pembinaan bagi para tahanan; Fasilitas-fasilitas penahanan berupa bangunan tidak berada dalam satu setting administratif; Ketidak mengertian petugas terhadap pelaksanaan pembinaan; Minimnya tingkat pendidikan akhir petugas; Sikap mental aparat yaitu dengan adanya diskriminasi tahanan; dan Sarana layanan bagi para tahanan khususnya dalam menyediaan air untuk cuci dan mandi serta kelayanan makanan yang masih belum memenuhu standard pelayanan.

Problem of detention represent most problem of essential in human life history. Every which its name of detention, by itself concerning meaning and value for example: Hijack of independence and freedom one who is arrested; Concerning humanism values and human being prestige standing; as well as concerning good name and contamination of honor of personal x'self or specifically, every detention by itself concerning repeal and demarcation whereas human being basic rights. Therefore, execution of service of prisoner in prison in the effort giving service to all natural prisoner of repeal whereas freedom of human being basic rights will its. Is needed by adequate service management is and also supported by existence of human resource, good enough facilities and basic facilities utilize to support process acceptance of prisoner till finish experience a period to its detention in prison.
Execution Of Service Of Prisoner In Prison Pandeglang still not yet good in the effort giving service to all prisoner, this matter seen still there are several things of service dimension in the form of Tangibles; Reliability; Responsiveness; Assurance; and Empathy which still less touching in its execution. So that process service of prisoner conducted by Prison Pandeglang not yet seen is good enough. This matter is resulted caused by resistor factors in execution of service of prisoner, which for example covering: Different idea concerning construction to all prisoner; Detention facilities in the form of building do not stay in one administrative setting; Not understand officer to execution of construction; Its minim of final education level of officer; Mental attitude government officer that is with existence of prisoner discrimination; and Medium service to all prisoner specially in provide irrigate to clean and bath and also food service which still not yet service standard fulfilling.
"
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2005
T15069
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>