Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penyidikan memainkan peran penting untuk menuntaskan perkara-perkara menyangkut masalah hukum dalam bidang perpajakan. Usaha penyidikan akan mengungkapkan berbagai infommasi dan fakta~fakta untuk memproses wajib pajak yang melakukan pelanggaran. Aparat penyidik pajak diharapkan mampu melaksanakan tugas penyidikan secara efektif sehingga dapat meminimalkan pelanggaran perpajakan oleh wajib pajak. Dua faktor yang potensia! menentukan efekivitas penyidikan yaitu produk intelijen dan adversitas. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk meneliti pengaruh produk intelijen dan adversitas penyidik dalam efektivitas penyidikan pajak. Penclitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Sampel yang digunakan sebanyak 58 penyidik yang diambil dengan tcknik sensus. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara deskriptif dan stalistik inferensial meliputi korelasi dan regresi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa produk intelijen pajak bezpengaruh terhadap efektivitas penyidikan, sehingga semakin baik produk intelijen, maka semakin cfektif penyidik dalam melakukan penyidikan. Adversitas juga memiliki pengaruh terhadap efektivitas penyidikan, sehingga semakin tinggi adversitas penyidik, maka semakin efektif penyiclik dalam melakukan penyidikan. Demikian pula secara bersama-sama produk intelijen clan adversitas memiliki pengaruh terhadap efektivitas penyidikan pajak, yang berarti semakin baik produk intelijen dan semakin tinggi adversitas, maka semakin efektif penyidik dalam melakukan penyidikan. Sebaliknya, semakin buruk produk intelijen dan semakin rendah adversitas, maka sernakin tidak efektif penyidik dalam menjalankan tugas penyidikan. Hasil analisis deskriptif dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa masih cukup banyak penyidik yang memiliki kemampuan kurang/Iemah dalam menghasiikan produk intclijen yang berkualitas, seperti masalah ketepatan waktu, akurasi dan objektivitas. Berdasarkan penelitian tersebut, maka perlu ada usaha untuk meningkatkan kompetensi penyidik dalam menghasilkan produk intelijen yang berkualitas, yaitu dengan memperbanyak penyelenggaraan pendidil-can dan pelatihan yang terkait dengan tugas-tugas intelijen perpajakan. Sementara untuk meningkatkan adversitas penyidik dilakukan dengan membaca berbagai literatur yang terkait dengan adversitas dan mengikuti pelatihan atau seminar yang temanya berkaitan dengan adversitas Institusi pajak juga perlu mengadakan pelatihan ?secara intema] dengan mengundang narasumber yang kompeten dan menguasai materi adversitas.

---

Tax Investigation played such an important role in most cases which related with law enforcement in taxation. Investigation will reveal a variety of information and facts to process taxpayers who commit violations. Tax investigators are expected to investigate effectively in the duties of investigation so as to minimize tax violations by the taxpayer. Two potential factors to determine the investigation effectivity are intelligence products and adversity of the investigator. Therefore, this study aims to analyze the influence of intelligence products and investigator adversity in investigation effectivity.

This study uses a quantitative approach with a survey method. The sample used was 58 investigators drawn by census technique. Data were collected through questionnaires. The data is then analyzed using descriptive and inferential statistics include the correlation and regression.

The results of this study indicate that the intelligence product affects the effectiveness of the lax investigation, so the better the intelligence product, the more effective investigator in doing the investigation. Adversity also have an influence on the effectiveness of the investigation, so the higher investigator adversity, the more effective investigator in doing the investigation. Similarly together intelligence products and adversity have an impact on the effectiveness of the tax investigation, which means more and better intelligenceproducts and the higher the adversity, the more effective investigator in doing the investigation. Conversely, the worse or the lower the intelligence product and the adversity, the investigator is less effective in doing investigations. Results of descriptive analysis in this study indicate that there are still a lot of investigator who have less ability/ weak in producing high-quality intelligence products, such as punctuality problems, accuracy and objectivity.

Based on these studies, it is necessary to improve the competence of the investigators in producing high-quality intelligence products, with an emphasis on providing education and training related to tax intelligence tasks. As to increasing adversity of the investigators performed by reading literature related to the adversity and through courses or seminars related to the theme of adversity. Tax agencies also need to conduct intemal training by inviting speakers who are competent and master in adversity material."

"Penelitian ini ditujukan untuk menguji pengaruh profesionalisme Penyidik Pajak dan budaya organisasi terhadap kinerja penyidik. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari penelitian sebelumnya dan teori yang telah dipublikasikan. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan bersifat deduktif. Penelitian dilakukan terhadap Penyidik Pajak yang berada di Direktorat Intelijen dan Penyidikan. Penelitian menggunakan sampel sebanyak 50 responden. Data diolah dan dianalisis dengan menggunakan SPPS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profesionalisme penyidik pajak berpengaruh secara positif dan signifikan tehadap kinerja penyidik, budaya organisasi berpengaruh secara positif dan signifikan tehadap kinerja penyidik, kemudian profesionalisme penyidik pajak dan Budaya Organisasi secara bersama-sama berpengaruh secara positif dan signifikan tehadap kinerja Penyidik. Hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa untuk dapat meningkatkan kinerja penyidik, yang pada akhirnya akan berimbas terhadap kinerja organisasi penyidikan maka faktor profesionalisme, budaya organisasi perlu diperhatikan karena terbukti faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap kinerja pegawai.

---

The study aims to examine the effect of tax investigators professionalism and organizational culture on the performance of tax investigation. It employed several variables which were derived from previous research and theories. The research is quantitative and deductive in nature. The research subject were tax investigators within the Directorate of Intelligence and Investigation.

The study used sample of 50 respondents. Data were processed and analyzed using SPPS. The result showe that tax investigators profesionalism has a positive and significant effect towards tax investigation performance, organizational culture has a positive and significant effect towards investigation performance performance, and profesionalism and organizational culture altogether positively and significantly impact the performance of tax investigation.

The results indicated that to improve the performance of tax investigators which, in turn affects the performance of the investigative organizations both profesionalism and organizational culture need to be carefully considered given of the evidence that these factors influence the performance of the investigators."

"Tesis ini terdiri dari 188 halaman, 6 bab, 8 halaman daftar referensi, menggunakan sumber referensi dari 67 buku ( 1965-2009 ), 9 karya ilmiah { tesis dan disertasi ), 9 jurnal ilmiah, 15 peraturan dan kebijakan pemerintah, dan 20 sumber lain yang relevan. Tesis ini membahas mengenai keberadaan dinas intelijen di Direktorat Jenderal Pajak yang didirikan sejak tahun 2007 berdasarkan UU .No.6 tahun 1983 jo. UU No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai unit yang memberikan dukungan intelijen atas tugas Direktorat Jenderal Pajak dalam bidang pengawasan kepatuhan wajib pajak dan penegakan hukum dalam bidang perpajakan. Penelitian ini dilakukan atas Kebijakan, Organisasi, Aktivitas, Produk, Tujuan, dan Sistem Pengawasan dinas Intelijen Pajak. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskziptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dinas intelijen pajak sejauh ini masth berada dalam tingkatan intelijen taktis (memenuhi kebutuhan masa kini), belum sampai pada tingkatan intelijen strategis (memberikan perkiraan ke masa depan). Fungsi-fungsi intelijen belum dilakukan secara menyeluruh bahkan terdapat fungsi intelijen yang belum dilakukan oleh dinas intelijen pajak. Ha! ini terlihat dari sisi kebijakan, organisasi, aktivitas, dan produk dinas intelijen pajak yang sangat bersifat taktis. Kegiatan dinas intelijen pajak lebih menyerupai kegiatan reserse kepolisian alih-alih disebut kegiatan intelijen. Penelitian ini juga menyarankan adanya suatu reformulasi kebijakan, restrukturisasi organisasi, revitalisasi peran, peningkatan kapasitas sumber daya dan juga peningkatan kerjasama dan koordinasi dalam tubuh dinas intelijen pajak agar dinas intelijen pajak dapat berperan dalam tingkatan intelijen taktis maupun intelijen strategis. Perubahan dan perbaikan ini menjadi penting agar dinas intelijen pajak dapat secara komprehensif menjalankan fungsi-fungsi intelijen yang berlaku secara universal dan memberikan dukungan penub atas tugas-tugas yang diemban oleh Direktorat Jenderal Pajak.

---

The study consists of 188 pages, 6 chapters, 8 pages of bibliography, and use sources from 67 books (1965-2009), 9 theses, 9 journals, 15 laws and government policies, and 20 other relevant sources.

The concern of this study is about the existence of intelligence unit in Directorate General of Taxes (DGT) which has established since 2007 based on the mandate of Republic of Indonesia Law Number 6 of 1983 as lastly amended by Law Number 28 of 2007 concerning General Provisions and Tax Procedures as a unit that provides intelligence support for DGT in taxpayer compliance oversight and law enforcement in taxation.

The study focuses on the policies, organization, activities, products, purposes, and oversight system in DGT’s intelligence unit. The study uses qualitative method research and descriptive design approach. The findings show that DGT’s intelligence unit still plays its role in tactical intelligence level (to provide current needs), yet in strategic intelligence level (to provide firture foresight). There are only partial use of intelligence functions, in fact there is an intelligence function that has never been used yet. Those things can be seen from the policies, organization, activities, products, and purposes of the DGT’s intelligence unit that are very tactically. DGT’s intelligence unit activities just more like police investigation unit activities instead of intelligence unit activities.

This study also suggests for some policy reformulations, proposes organizational restructurization, role revitalization plans, capacity and resource improvement programs, and also cooperation and coordination schemes in DGT’s intelligence unit. Those suggestions and proposals are very important things to do in DGT’s intelligence unit so the unit can be comprehensively playing the role of intelligence unit both in tactical and strategic intelligence level just like other intelligence unit in all over the world and gives full support to the duty of DGT."

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisis basis akuntansi yang tepat untuk mengakui dan mengukur pendapatan pajak penghasilan terkait penerapan akuntansi berbasis akrual di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta tantangan-tantangan yang dihadapi DJP dalam menerapkan pelaporan keuangan berbasis akrual. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa basis akuntansi yang paling tepat untuk mengakui dan mengukur pendapatan pajak penghasilan adalah akuntansi berbasis akrual modifikasi. Tantangan-tantangan yang dihadapi DJP dalam pelaporan keuangan berbasis akrual adalah sistem informasi yang terpecah-pecah dan tidak terintegrasi, sumber daya manusia yang kurang memadai, komitmen pimpinan yang belum sepenuhnya maksimal, serta risiko penurunan kualitas opini laporan keuangan yang diaudit BPK.

---

ABSTRACT

This study analyzes the proper accounting basis to recognize and measure the income tax revenues related to implementation of accrual accounting in the Directorate General of Taxation (DGT) and the challenges faced by the DGT in applying accrual based financial reporting. This research is qualitative descriptive design. The results show that the most appropriate basis of accounting to recognize and measure the income tax revenue is modified accrual basis of accounting. The challenges faced by the DGT in the accrual based financial reporting is information systems that are fragmented and not integrated, human resources are inadequate, the leadership commitment that has not been fully maximized, and the risk of quality deterioration opinion audited financial statements by BPK."

"Penelitian ini dilaksanakan untuk memperdalam pemahaman saat ini tentang kampanye di media sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah hubungan antara sikap masyarakat terhadap kampanye di media sosial dengan respon masyarakat serta reputasi perusahaan. Survei dilakukan dengan sampel 254 responden masyarakat yang telah membuka akun media sosial yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak. Metode pengambilan data menggunakan survei menggunakan kuesioner secara online. Metode convenience nonprobability sampling digunakan dalam pemilihan sampel serta menggunakan aplikasi SEM untuk mengolah data. Hasil penelitiannya adalah adanya hubungan positif antara sikap masyarakat terhadap kampanye di media sosial dengan respon masyarakat. Reputasi perusahaan juga memoderasi pengaruh tersebut. Untuk selanjutnya agar penggunaan media sosial ditingkatkan lebih maksimal lagi dengan konten yang bersifat informatif.This research was carried out to deepen the current understanding of campaigns on social media. The purpose of this study is the relationship between community attitudes towards social media with community and corporate responses. The survey was conducted with a sample of 254 respondent followers from a social media account issued by the Directorate General of Taxes. The method of collecting data using a survey using an online questionnaire. The convenience nonprobability sampling method is used in the selection of samples and using SEM applications to process data.The results of his research are a positive relationship between people's attitudes towards social media and community responses. The company also moderates this influence. Henceforth in order to be able to use social media More with informative content."

"Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah meningkatkan jumlah pengguna internet di berbagai dunia, sehingga smartphone dan layanan data internet menjadi sebuah kebutuhan di era modern ini. Perubahan perilaku masyarakat telah menciptakan fenomena berbelanja secara online dan berkembangnya industri ecommerce secara masif. Di Indonesia sendiri tercatat ada sekitar 4.5 juta penjual online yang aktif berdagang di tahun 2017 dengan proyeksi nilai penjualan barang kotor sebesar 55-65 milyar USD di tahun 2022. Potensi besar dari industri e-commerce ini dibersamai dengan tantangan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan pemajakan terhadap para pelaku bisnis yang terlibat dalam perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melakukan analisa terkait kesiapan DJP dalam melakukan pemungutan pajak digital di Indonesia yang ditinjau dari dimensi Faktor Individual, Faktor Kolektif, dan Faktor Kontekstual.Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivisme dengan memadukan metode kualitatif dan kuantitatif (mixed-method) dalam melakukan analisia penelitian. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penelitian ini menemukan bahwa aparatur pajak di kantor pusat DJP telah menyadari akan adanya perubahan lingkungan bisnis yang mengarah pada digitalisasi dan menilai perlu adanya perubahan dari sisi organisasi DJP. Kemudian aparatur pajak yang didominasi oleh generasi muda telah memiliki kapabilitas dalam menghadapi digitalisasi ekonomi, hanya saja dari sisi organisasi DJP saat ini baru dapat memfasilitasi pemungutan PPN atas transaksi PMSE yang dilakukan oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) luar negeri di dalam daerah pabean sebagaimana yang tersurat pada ketentuan PER-12/PJ/2020. Dan kesimpulan dari penelitian ini adalah DJP telah memiliki kesiapan dari Faktor Individual dan Faktor Kolektif dalam melakukan pemungutan pajak digital di Indonesia. Namun dari tinjauan Faktor Kontekstual, penelitian ini menyimpulkan bahwa DJP belum memiliki kesiapan dalam melakukan pemungutan pajak digital di Indonesia.

---

The development of information and communications technology has increased the number of internet users in the world, so that smartphones and internet data services have become a necessity in this modern era. Changes in people's behavior have created the phenomenon of online shopping and the massive development of the e-commerce industry. In Indonesia, there are around 4.5 million online sellers who are actively trading in 2017 with a projected gross merchandise value of 55-65 billion USD in 2022. The huge potential of the e-commerce industry is in line with the challenges to collect the tax from the actors involved in trading through an electronic system (PMSE) by the Directorate General of Taxes (DGT). Based on this background, this research was conducted to analyze the DGT's readiness to collect digital tax in Indonesia in terms of the dimensions of Individual Factors, Collective Factors, and Contextual Factors.

This study uses a post-positivism approach by combining qualitative and quantitative methods (mixed-method) in conducting research analysis. Based on the analysis that has been carried out, this study found that the tax officials at the DGT head office are aware of changes in the business environment that have led to the digitization and assess that there is a need for changes in the DGT organization. Then the tax officials which is dominated by the younger generation has the capability to face the digital economy, but from the organizational side, the DGT currently only can facilitate the collection of VAT on PMSE transactions carried out by overseas Trade Operators through Electronic Systems (PPMSE) within the customs area as which is expressed in the provisions of PER-12/PJ/2020. And this research concludes that DGT has readiness from Individual and Collective Factors in conducting digital tax collection in Indonesia. However, from a review of Contextual Factors, this study concludes that DGT is not ready to collect digital tax in Indonesia."

"ABSTRAKDirektorat Jenderal Pajak DJP saat ini sedang melakukan transformasi kelembagaan menuju Semi-Autonomous Revenue Authority yang sudah dicantumkan dalam Cetak Biru Transformasi Kelembagaan DJP sebagai salah satu upaya untuk mencapai target penerimaan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perencanaan strategis dalam Cetak Biru Transformasi Kelembagaan yang dilakukan oleh DJP, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan yaitu teori administrasi pajak, transformasi organisasi, perencanaan strategis, compliance risk management, semi-autonomous revenue authority, dan fiscal blueprint. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan studi lapangan wawancara mendalam . Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perencanaan strategis dalam penerapan cetak biru transformasi kelembagaan DJP sudah terlaksana baik dalam bidang strategic plan, IT dan HR plan, communication, hiring dan training, restructuring dan reengineering, dan budget allocation.

---

ABSTRACTDirectorate General of Taxes is doing institutional transformation to Semi Autonomous Revenue Authority which has been set in Institutional Transformation Blueprint Directorate General of Taxes as one of the efforts to achieve the tax revenue target. This research aims to analyze strategic plan on institutional transformation blueprint that done by Directorate General of Taxes, using qualitative approach. The theories used in this research are tax administration, institutional transformation, strategic plan, compliance risk management, semi autonomous revenue authority, and fiscal blueprint. This research is using data collection of literature study and field research in depth interview . The result shows that strategic plan on institutional transformation blueprint Directorate General of Taxes had been done well including strategic plan, IT and HR plan, communication, hiring and training, restructuring and reengineering, also budget allocation."

"Penggunaan media sosial telah banyak diterapkan oleh pemerintah dalam menyebarluaskan informasi serta melakukan interaksi dengan publik sebagai upaya untuk memperoleh kepercayaan publik. Kepercayaan publik kepada pemerintah merupakan hal yang penting bagi tercapainya keberhasilan atas setiap program kerja yang dilakukan oleh pemerintah. Beberapa kasus korupsi yang melibatkan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membuat posisi DJP berada pada posisi rentan mengalami penurunan kepercayaan dari publik. Tesis ini secara umum dilakukan untuk melihat asosiasi antara dua faktor utama dalam komunikasi dialogis yang terdiri dari orientasi mutualitas dan iklim keterbukaan terhadap kepercayaan publik pada DJP dalam situasi krisis, yang diukur melalui skala pengukuran dalam konsep organization public dialogic communication (OPDC), pada akun media sosial resmi DJP di Twitter, Instagram, Facebook, dan Tiktok. Selain itu, tesis ini juga menguji pengukuran OPDC untuk melihat asosiasi antara orientasi mutualitas dan iklim keterbukaan terhadap reputasi DJP yang dipersepsikan publik. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang dilakukan melalui survei daring terhadap 260 pengikut (followers) akun resmi media sosial DJP. Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat asosiasi positif signifikan antara orientasi mutualitas dan iklim keterbukaan dengan reputasi dan kepercayaan publik pada DJP. Penelitian juga menemukan bahwa reputasi DJP yang dipersepsikan publik memiliki asosiasi positif signifikan terhadap kepercayaan publik pada DJP. Selain itu, Orientasi mutualitas dan iklim keterbukaan juga memiliki asosiasi positif signifikan terhadap kepercayaan publik pada DJP melalui mediasi reputasi DJP yang dipersepsikan publik.

---

The government has widely used social media to disseminate information and interact with the public in an effort to gain public trust. Public trust in the government is important for achieving success in every work program carried out by the government. Several corruption cases involving employees within the Directorate General of Taxes (DJP) have put the DJP's position in a vulnerable position, causing a decline in public trust. This study is generally carried out to look at the relationship between two main factors in dialogical communication, which consist of the orientation of mutuality and the climate of openness towards public trust in DJP in crises, which is measured through a measurement scale in the concept of organizational public dialogic communication (OPDC), in DJP's official social media acccounts from Twitter, Instagram, Facebook and Tiktok. This study also tests the OPDC measurement to see the relationship between the orientation of mutuality and the climate of openness on DJP's reputation. This study is quantitative research conducted through an online survey of 260 followers of DJP's official social media accounts. The study found that there is a significant positive relationship between the orientation of mutuality and the climate of openness on reputation and public trust in DJP. This study also found that DJP's reputation has a significant positive relationship to public trust in DJP. In addition, the orientation of mutuality and the climate of openness have a significant positive relationship with public trust in DJP through the mediation of DJP's reputation."

"Timbulnya berbagai variasi skema fraud, tidak efektifnya pengendalian internal dan banyaknya kasus fraud yang terjadi di sektor perpajakan, merupakan beberapa faktor yang mendorong dilakukannya penelitian terkait fraud risk assessment terutama pada kegiatan pemeriksaan pajak. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi potensi risiko fraud atas variasi skema fraud yang mungkin terjadi, mengevaluasi pengendalian risiko dan mendiskusikan strategi anti fraud yang sesuai dengan menggunakan studi kasus di Direktorat Jenderal Pajak. Strategi penelitian yang digunakan adalah studi kasus, dengan pendekatan penelitian sequential mix method melalui kombinasi penelitian kuantitatif dan kualitatif. Dengan menggunakan rational choice theory, penelitian ini memperluas literatur studi sebelumnya dengan menyediakan bukti bahwa fraud dapat dihalangi dengan meningkatkan probabilitas bahwa fraud akan terdeteksi. Penelitian ini mengisi research gap terkait penelitian fraud risk assessment dalam kegiatan pemeriksaan pajak yang sangat jarang dilakukan penelitiannyaHasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat skema-skema fraud yang teridentifikasi dan residual fraud risk yang harus ditangani. Penelitian ini mendiskusikan pengendalian yang sesuai untuk memitigasi residual fraud risk tersebut agar terjaga pada level selera risiko organisasi. Selain itu, penelitian ini juga mendiskusikan strategi anti fraud yang relevan bagi organisasi, melalui evaluasi strategi anti fraud yang sudah diterapkan sebelumnya dan strategi anti fraud yang belum pernah diterapkan.

---

The emergence of a variety of fraud schemes, ineffective internal controls, and the number of fraud cases that occur in the taxation sector, encourage researches related to fraud risk assessment, especially in tax audit activities. This study aimed to identify potential fraud schemes risks, evaluate risk controls and discuss anti-fraud strategies using a case study at the Directorate General of Taxes in Indonesia. With a sequential mix method approach through a combination of quantitative and qualitative research, and by using rational choice theory, this research extends the literature of previous studies by providing evidence that fraud can be prevented by increasing the probability to detect fraud scheme. This study fills out the gaps related to fraud risk assessment research in the tax audit process which have been rarely performed in the literatures.

The results of this study indicate that there are identified fraud schemes and also residual fraud risk that must be addressed. This study discussed appropriate controls to mitigate the residual fraud risk to be maintained at the level of organizational risk appetite. In addition, this study also discussed anti fraud strategies that are relevant to the organization, through evaluating anti-fraud strategies that have been previously implemented and anti-fraud strategies that have never been implemented."

"Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih memiliki keterbatasan kewenangan. Penelitian ini akan membahas terkait peningkatan kewenangan DJP berdasarkan standar OECD. Peningkatan kewenangan yang dimaksud antara lain pembuatan peraturan pelaksanaan perpajakan, penetapan sanksi administrasi, penetapan standar pelayanan, manajemen anggaran, perencanaan struktur organisasi, dan manajemen SDM dalam proses rekrutmen pegawai. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data kualitatif diperoleh melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Berdasarkan penelitian, diperoleh hasil bahwa kewenangan DJP saat ini masih terbatas dan perlu adanya peningkatan kewenangan DJP dengan mempertimbangkan kesiapan dari DJP.

---

The Directorate General of Taxes has limited authority. This research will discuss the measures on how to increase the authority of the Directorate General of Taxes based on the OECD standard. Improvement of the authority covers tax law interpretation designing, penalties and interest, performance standard setting, budget expenditure management, organization and planning, and human resource management in recruitment process. This research uses descriptive qualitative with research design. We uses the study of literature and deep interviews to obtain the data. Based on the research, the author conclude that the Directorate General of Taxes’s authority is still limited, and it needs to be increased by considering the readiness of the Directorate General of Taxes."