Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perjanjian penetapan harga atau price fixing merupakan bentuk perjanjian yang dilarang dalam ketentuan hukum persaingan usaha di Indonesia. Tujuan yang ingin dicapai oleh pelaku usaha melalui perjanjian ini adalah mendapatkan laba yang sebesar-besarnya. Dalam prakteknya perjanjian penetapan harga tidak didasari niat pelaku usahanya untuk membentuk kartel harga, melainkan alasan efisiensi. Hal ini terjadi pada perjanjian interkoneksi untuk menetapkan tarif SMS off-net yang melibatkan operator penyelenggara jasa telekomunikasi. Bagaimana KPPU memutuskan perkara ini dan apa yang menjadi dasar dilarangnya perjanjian penetapan harga

---

A price fixing agreement is a form of agreement that is prohibited in the provisions of business competition law in Indonesia. The goal to be achieved by business actors through this agreement is to get the maximum profit. In practice, the price fixing agreement is not based on the business actor's intention to form a price cartel, but rather for reasons of efficiency. This occurs in the interconnection agreement to set off-net SMS tariffs involving telecommunication service providers. How did the KPPU decide this case and what was the basis for the prohibition of the price fixing agreement."

"Perbuatan Notaris yang menerima uang titipan dari penghadap merupakan perbuatan di luar kewenangannya. Seorang Notaris memiliki kewajiban untuk mengikuti pedoman hukum yang berlaku sehingga tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Pada prakteknya, adanya notaris yang mengindahkan peraturan yang berlaku yaitu kasus Putusan MA Nomor 1407 K/Pid/2021 dengan menggunakan uang titipan penghadap berkaitan pembayaran objek PPJB yang dibuatnya dan terbukti melakukan suatu tindak pidana penggelapan secara berlanjut dengan hukuman penjara selama enam (6) bulan. Perbuatan penggelapan yang dilakukan seorang notaris dalam jabatan seharusnya mendapatkan hukuman yang lebih berat, seperti tujuan dari pemidanaan yaitu memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana. Namun dalam perbuatannya bukan hanya terbukti telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum secara pidana tetapi juga adanya pelanggaran yang dilakukan notaris berkaitan dengan undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Notaris. Permasalahan yang diangkat mengenai tanggung jawab notaris atas uang titipan pembayaran objek perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) dan implikasi perbuatan notaris terhadap PPJB berdasarkan putusan. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal sehingga menghasilkan bentuk penelitian berupa eksplanatoris analitis. Hasil penelitian ini adalah notaris harus bertanggungjawab secara pidana berupa hukuman penjara selama enam (6) bulan dan seharusnya hukumannya diperberat sesuai dengan Pasal 52 KUHP. Perbuatan notaris tersebut juga dapat dimintakan tanggung jawab secara administratif dan kode etik, apabila adanya laporan kepada Dewan Pengawas Notaris berkaitan dengan perbuatannya. Begitu juga dengan pertanggungjawaban secara perdata, apabila notaris terbukti tidak mengembalikan uang yang bukan miliknya, dengan gugatan yaitu PMH. Kedua implikasi atas perbuatan notaris diluar kewenangannya terhadap PPJB yaitu akan memiliki pembuktian sebagai akta dibawah tangan ataupun dapat dibatalkan seperti ketentuan Pasal 52 ayat (3) UUJN, apabila notaris menjadikan dirinya pihak, ataupun menjadi pihak untuk diri sendiri dalam suatu kedudukan, akan tetapi tetap menjadi akta PPJB yang seutuhnya apabila sebatas notaris hanya diberikan kuasa oleh para pihak untuk menjadi perantara pembayaran dalam objek PPJB dan tidak dituangkan kedalam akta.

---

Deeds Notary who accepts deposit money payment object on deed he made is outside deeds authority notary. A Notary has an obligation to follow the applicable legal guidelines so as not to harm himself and others. In practice, there are notaries who comply with applicable regulations in Decision Supreme Court number 1407 K/Pid/ using deposit money related to the payment of the PPJB object that he made and was proven to have committed a crime of continuous embezzlement with a prison sentence of six (6) months. The act of embezzlement committed by a notary in office should receive a more severe punishment, such as the purpose of punishment is to provide a deterrent effect on perpetrators of criminal acts. However, in his actions he was not only proven to have committed an act against the law criminally, but also a violation committed by a notary related to the Law on Notary Office (UUJN) and the Notary Code of Ethics. A notary must understand the limitations of his duties and authority as a notary by being trustworthy and honest. With this brief description, the issues raised regarding the Notary's Responsibilities for Money Entrusted with Payment of the Object of the Sale and Purchase Binding Agreement (PPJB). The results of this study, the first, namely the responsibility of the notary who received the money deposited for the payment of the PPJB object in the decision, namely Notary AM was proven to have committed embezzlement with a penalty in the form of imprisonment for six (6) months and should have been linked to 52 KUHPid of the Criminal Code regarding aggravation of sentences. From the criminal act, an administrative accountability and code of ethics can also be requested, if there is a report to the Notary Supervisory Board related to the act. Likewise with civil liability, if the notary is proven not to return money that is not his, with a lawsuit, namely PMH. Implications on deed Notary outside authority against PPJB namely will have proof as deed under hand or could canceled like provision Article 52 paragraph (3) UUJN, if Notary Public make himself parties, or Becomes party for self alone in something position, will but permanent becomes the complete PPJB deed if limited Notary only given power of attorney by the parties for becomes intermediary payment in PPJB object and not poured into the deed.

"

"Menurut hukum positif kita jual beli harus dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan hanya jual beli dengan akta yang dibuat oleh PPAT saja yang dapat dipakai untuk pendaftaran di Kantor Pertanahan Seksi Pendaftaran Tanah (pasal 19 PP Nomor 10/1961 jo PP No 24/1997). Dalam praktek sebelum dilakukan jual beli tanah penjual dan pembeli membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dihadapan Notaris. PPJB adalah perjanjian bantuan yang berfungsi sebagai perjanjian pendahuluan yang bentuknya bebas. PPJB tanah lahir sebagai akibat terhambatnya atau terdapatnya beberapa persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang yang berkaitan dengan jual beli hak atas tanah yang akhirnya agak menghambat penyelesaian transaksi dalam jual beli hak atas tanah. Persyaratan tersebut ada yang lahir dari peraturan perundang- undangan yang ada dan ada pula yang timbul sebagai kesepakatan para pihak yang akan melakukan jual beli hak atas tanah. Didalam PPJB biasanya penjual memberikan kuasa kepada pembeli, untuk pemberian kuasa disini hanya meliputi tindakan pengurusan saja, sehingga artinya disini tidak dibenarkan pemberian kuasa yang mengakibatkan pemegang kuasa dapat menjalankan segala tindakan pemilikan dan tindakan pengurusan. Kuasa tersebut bisanya digunakan apabila penjual tidak dapat hadir dalam penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) sehingga pembeli bertindak pula sebagai penjual untuk menandatangani AJB tersebut. Dalam pemberian kuasa ini banyak ditemui penjual memberi kuasa yang tidk dapat dicabut kembali atau biasa disebut kuasa mutlak. Pemberian kuasa mutlak tersebut dalam prakteknya menimbulkan masalah sengketa tanah.

---

According to the sale and purchase of our positive law must be carried out in the presence of a Land Deed Official and only with the purchase made by Land Deed Official that can be used for registration in the Land Registry section of the Land Office (Article 19 Law No. 10/1961 and PP 24/1997). In practice prior to the sale and purchase of land sellers and buyers make the Sale and Purchase Agreement before Notary. Sale and Purchase Agreement is an agreement that serves as a preliminary agreements that in the free shape. Sale and Purchase Agreement born as a result of inhibition or the presence of certain requirements set by the laws relating to the sale and purchase of land rights are ultimately somewhat inhibit the settlement of transactions in the sale and purchase of land rights. These requirements exist born of legislation that exist and some are arising as agreed by the parties that will make buying and selling land rights. In Sale and Purchase Agreement usually authorizes the seller to the buyer, to the provision of power here only covers acts of management course, so that means here is not justified authorization may result in the holder of the power to run all actions and acts of management ownership. Authorization is usually used if the seller can not be present at the signing of the Sale and Purchase Agreements so that the buyer acts as well as the seller to sign the Sale and Purchase Agreements. In granting this authority authorizes many sellers found that none were revocable or so-called absolute power. Giving the absolute power to cause problems in practice land disputes."

"Tingginya kebutuhan perumahan di Indonesia telah mendorong maraknya pemasaran rumah oleh pengembang sebelum rumah dibangun pre-project selling. Seiring dengan hal itu keluhan terkait dengan transaksi jual beli rumah dengan pengembang bermunculan, dalam beberapa kasus melibatkan notaris karena tidak teliti atau melakukan kelalaian dalam pembuatan akta. Tidak jarang ketidaktelitian atau kelalaian tersebut menimbulkan kerugian bagi mereka yang menggunakan jasa notaris dalam pembuatan akta terkait dengan transaksi pre-project selling. Yang menjadi permasalahan di sini adalah bagaimana tanggung jawab notaris dalam memastikan keabsahan transaksi pengikatan jual beli dan pemberian Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan SKMHT dalam transaksi pre-project selling dan bagaimana tanggung jawab notaris jika timbul kerugian karena kelalaian notaris dalam memastikan keabsahan transaksi pengikatan jual beli dan pemberian SKMHT tersebut. Dalam tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, karena menggunakan data sekunder berupa pengumpulan data dan penelusuran literatur ditambah dengan wawancara dengan beberapa narasumber. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah notaris bertanggung jawab memastikan keabsahan transaksi pengikatan jual beli dan pembuatan SKMHT dan dapat dituntut ganti rugi atas kerugian yang timbul karena kelalaiannya dalam memastikan keabsahan transaksi pengikatan jual beli dan pembuatan SKMHT tersebut. Untuk penanganan permasalahan ini disarankan agar diadakan sharing kasus kepada para notaris dan peningkatan pengawasan terhadap notaris. Di sisi lain untuk memudahkan proses ganti rugi kepada mereka yang dirugikan, perlu dijajaki kemungkinan diterapkannya kewajiban bagi notaris untuk meng-cover dirinya dengan professional indemnity melalui metode mana ganti rugi dapat diperoleh tanpa harus melalui proses beracara di pengadilan.

---

The high demand of housing in Indonesia has prompted developers to sell houses before they are built. In connection therewith, complaints related to house sale and purchase transactions entered into with developers arise, in some cases due to notary's inaccuracy or negligence in drawing up deeds. Such inaccuracy or negligence often causes losses on the part of those who use notary's service to make a notarial deed with regard to pre project selling transactions. The problems here are in what manner a notary is responsible for ensuring the validity of a conditional sale and purchase transaction and SKMHT in pre project selling transactions and how far a notary can be held liable for losses suffered due to the notary's negligence in ensuring the validity of the conditional sale and purchase transaction and SKMHT. In this thesis, the writer uses the normative juridical research method by using secondary data in the form of data collection and literature research as well as interview with several informants.

The conclusion of this research is that a notary is responsible for ensuring the validity of a conditional sale and purchase transaction and the grant of SKMHT and the notary may be held liable for any losses incurred due to his her failure in doing the same. To handle these problems, it is advisable to conduct cases sharing to notaries and enhance the supervision on notaries. On the other hand, to facilitate the indemnification process to those who suffer losses, it is recommended to explore imposing an obligation to notaries to cover themselves with professional indemnity through which means the indemnification can be obtained without having to go through legal proceedings at court."

"Jual beli tanah di bawah tangan tidak dapat memberikan bukti yang kuat sehingga penjual yang beritikad buruk berpeluang menjual kembali tanah tersebut kepada pihak ketiga yang beritikad baik. Dalam hal tanah dijual kembali diam-diam di hadapan PPAT maka dapat menimbulkan sengketa antara para pembeli yang merasa berhak. Pokok permasalahan dalam tesis ini membahas mengenai akibat hukum pembatalan Akta Jual Beli karena adanya penggelapan oleh penjual atas pembeli sebelumnya di mana jual beli dilakukan di bawah tangan dan mengenai perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pembeli kedua dan kreditur bersangkutan yang beritikad baik serta tanggung jawab PPAT berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Pwt juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 525/PDT/2019/PT.SMG. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa akibat hukum Akta Jual Beli tanah yang telah dibebani Hak Tanggungan yang dinyatakan batal demi hukum karena cacat hukum adalah turut batal demi hukumnya produk-produk hukum yang timbul berdasarkan Akta Jual Beli tersebut, dalam kasus ini meliputi Sertipikat Hak Guna Bangunan, Akta Pemberian Hak Tanggungan, dan Sertipikat Hak Tanggungan yang bersangkutan. Berdasarkan SEMA No. 7 Tahun 2012 perlindungan hukum harus diberikan kepada pembeli kedua dan kreditur yang beritikad baik berupa mempertahankan haknya walaupun penjual maupun pemberi Hak Tanggungan ternyata bukan orang yang berhak, sedangkan pemilik asal dapat menuntut ganti kerugian. PPAT yang aktanya batal demi hukum karena ketidakjujuran penghadap tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban. Hasil penelitian menyarankan bahwa hendaknya pelaksanaan jual beli tanah dilakukan di hadapan PPAT dan mendaftarkan haknya ke kantor pertanahan, serta harus ada peraturan yang lebih rinci dan tegas mengenai prosedur pelaksanaan jual beli tanah.

---

The sale and purchase of land carried out privately does not have strong evidence so it provides the opportunity for the seller with no good faith to resell the land to any third party. This may cause disputes between two buyers with good faith. The subject of this thesis discusses about the legal consequences of the cancellation of the Sale and Purchase Deed due to the embezzlement by the seller of the previous buyer where the sale was carried out privately, legal protection that can be given to the second buyer and the creditor with good faith and Land Deed Official's responsibility based on Decision of Purwokerto District Court Number 8/Pdt.G/2019/PN.Pwt juncto Decision of the Central Java High Court Number 525/PDT/2019/PT.SMG. This research is a normative juridical study using secondary data. In this thesis it is concluded that the legal consequence of the Deed of Sale and Purchase of land which has been encumbered with a Mortgage which is declared null and void due to legal defects is also null and void for the legal products that arise on the basis of the Deed of Sale and Purchase, in this case include the Land Certificate, Mortgage Deed, and Mortgage Certificate concerned. Based on SEMA No. 7/2012 legal protection must be given to second buyers and creditors who have good intentions in the form of defending their rights even though the seller and the giver of the Mortgage are not the rightful person, while the original owner can sue for compensation. PPAT (Land Deed Official) whose act is stated null and void due to dishonesty of the party cannot be held accountable. The results of the study suggest that the sale and purchase of land should be carried out in front of the PPAT and register the rights to the Land Office, with the registration of the new land owner in the land book and certificate, and there must be more detailed and strict regulations regarding the procedure for the sale and purchase of land."

"Pada tanggal 15 April 1994 di Marrakesh, Marokko, naskah final yang memuat hasil-hasil Putaran Uruguay (Uruguay Round) tentang negosiasi perdagangan multilateral termasuk Perjanjian Umum di Bidang Jasa atau General Agreement on Trade in Services (GATS). GATS merupakan perjanjian payung atau Framework Agreement dan menjadi dokumen utama yang mencakup aturan main yang berlaku umum untuk semua sektor jasa.Dalam rangka menganalisa model penyediaan jasa pada bidang asuransi, Penulis mencoba melakukan analisa hukum secara terbatas pada produk hukum tingkat Undang-Undang untuk sektor perasuransian yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (UU Asuransi), mengingat Indonesia telah membuka akses pasar sektor perasuransian bagi penyedia jasa asing, maka analisa atas UU Asuransi dikaitkan pula dengan komitmen Indonesia sebagaimana tercantum dalam Schedule of Specific Commitment Indonesia."

"ABSTRAKWorld Trade Organization (WTO) sebagai suatu badan perdagangan dibentukberdasarkan ide liberalisasi perdagangan internasional untuk meningkatkanperdagangan dunia, dengan perdagangan dunia yang meningkat diharapkankemakmuran umat manusia akan meningkat. WTO secara umum terbagi atas tigaperjanjian, yaitu the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), theGeneral Agreement on Trade in Services (GATS), dan Trade-Related Aspects ofIntellectual Property Rights (TRIPs). Dalam GATS, WTO mengatur tentangperdagangan jasa-jasa, salah satunya yaitu financial services atau jasa keuanganyang di dalamnya mengatur tentang jasa perbankan. Indonesia sebagai negarayang telah meratifikasi WTO dengan Undang-undang Republik Indonesia No 7tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing the World TradeOrganization, bertanggung jawab untuk mengimplementasikan perjanjianperjanjiandalam WTO, termasuk tentang jasa perbankan yang diatur dalamGATS ke dalam peraturan perundang-undangan tentang perbankan Indonesia.Dalam dunia perbankan, sistem perbankan terbagi dua, yaitu sistem konvensionaldan syariah, sistem perbankan syariah dewasa ini berkembang sangat pesat, dantelah menjadi salah satu pilihan transaki perbankan. GATS mengatur tentangpembukaan bank di negara-negara anggotanya dengan prinsip-prinsip nondiskriminasidan harus seliberal mungkin, namun GATS juga memberikankemungkinan negara untuk membuat Schedule of Specific Commitments (SoC)untuk menunjukkan bagaimana setiap negara anggota menerapkan kewajibanakses pasar dan perlakuan nasionalnya. Indonesia dalam SoC nya, mengatakanpembukaan bank asing syariah wajib dalam bentuk joint venture dengan lokal,dengan memungkinkan asing memiliki maksimum 99% dari modal disetor bank.Di Indonesia terdapat dua bank asing syariah yang telah beroperasi, yaituMaybank Syariah dan Bank Muamalat Indonesia. Dalam pembukaan bank asingsyariah, Indonesia telah menerapkan prinsip Most-Favoured Nation dengan baik,hanya prinsip resiprositas yang belum terlaksana dengan baik. Kedepannya,Indonesia wajib mengatur ulang kebijakannya di dalam negeri dan mengadakannegosiasi dengan negara lain agar bank nasional Indonesia dapat membukacabangnya di luar negeri

---

ABSTRACTWorld Trade Organization (WTO) is an organization which was founded in thespirit of international trade liberalization with a view to improve the world trade,which consequently would improve the prosperity of mankind. Generally, WTO isbased on three agreements; the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT),the General Agreement on Trade in Services (GATS), and the Trade-RelatedAspects of Intellectual Property Rights (TRIPs). In GATS, WTO regulates thetrade of services; the financial services being one of them. It, furthermore,manages Indonesian banking services As a country that has ratified WTO, asstated in Law No 7 year 1994 of Republic of Indonesia on the ratification ofAgreement Establishing the World Trade Organization, Indonesia is responsible inimplementing the agreements stated in WTO; which includes the banking servicesthat is stated in GATS, into the banking law of Indonesia. The banking system isfundamentally divided into two; the conventional banking and the Islamic bankingsystem which has rapidly developed and has successfully become a choice forpeople?s banking transactions. GATS regulates the establishment of banks in itsmember countries based on the non-discriminating and liberal principles. GATS,however, offers possibilities for its member countries to form a Schedule ofSpecific Commitments (SoC) as a mean to show their market access liability andtheir national banking acts. In its SoC, Indonesia states that any foreign Islamicbanks must form a joint venture with local banks, with maximum capital of 99%.At the moment, there are two operating islamic banks in Indonesia; MaybankSyariah and Bank Muamalat Indonesia. In the establishment of islamic banks,Indonesia has applied Most-Favoured nation principle. However, the principle ofreciprocity has yet to be applied effectively. In the near future, it is hoped thatIndonesia could reconsider its national regulation, and hold negotiations with othercountries, so as Indonesia?s own banks would be able to open their branches"

"Tesis ini membahas Putusan Negeri Denpasar No. 729/PID.B/2019/PN.DPS mengenai developer sebagai pihak penjual yang tidak berhak atas tanah yang akan dijualnya dan tidak memberitahukan yang sebenarnya kepada pembeli. Ketidakberwenangan Developer bertindak mengakibatkan  pembeli mengalami kerugian. Sejak awal Notaris/PPAT mengetahui bahwa objek tanah tersebut milik orang lain dan tidak memiliki izin peruntukan penggunaan tanah sebagai pemukiman. Namun pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tetap dilaksanakan. Setelah menjalani proses persidangan pada akhirnya developer mengakui bahwa ia bukanlah pihak yang berwenang atas objek tanah tersebut dan Majelis Hakim menetapkan ia melakukan tindak pidana penipuan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah keabsahan akta perjanjian jual beli yang dibuat antara developer dengan pembeli, dan tanggung jawab Notaris/PPAT terhadap PPJB tersebut, serta perlindungan hukum bagi pembeli yang beritikad baik. Metode penelitian yang digunakan berupa yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder, melalui studi dokumen dengan deskriptif analitis, pendekatan kualitatif. Adapun hasil penelitian Akta PPJB batal demi hukum, karena adanya ketidak berwenangan developer. Notaris/PPAT dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata, administratif serta pidana. Bahwa pembeli yang beritikad baik berhak mendapatkan perlindungan secara represif dengan penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap direktur developer selama 8 (delapan) bulan dan pembeli dapat menempuh upaya tuntutan ganti rugi yaitu dengan melalui gugatan perdata atau restitusi, yang diajukan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Notaris/PPAT seharusnya bertindak jujur, tidak memihak dan amanah agar tetap menjaga harkat dan martabat jabatan Notaris maupun PPAT.

---

This thesis has a discussion of the verdict of Denpasar court Number No. 729/PID.B/2019/PN.DPS about developer as a seller who sell someone else's land and not telling the truth to the buyer, so the consequences is the buyer feels disavantaged. Since the beginning Notary/PPAT knows that the land object belong to someone else, had not permission which named is izin peruntukan penggunaan tanah as residence, but  they still made a deed of sale and purchase agreement (PPJB). Finally, the judges settled that developer had committed fraud. The problem in this research is legality of PPJB, the responsibility of Notary/PPAT, and legal protection for good faith purchaser in sale and purchase of land. This thesis use a normative juridicial resarch with descriptive analysis and qualitative approach. The result of this study can be known about annulment of PPJB because of unauthorized developer. The notary must be responsible, whether civil or morallly and even criminal responsible and then the good faith buyer must be protected by the law, the president of developer got criminal sanctions for 8 (eight) months and also the buyer can apply a lawsuit in civil prosedural law or restitution. Notaries/PPAT must be honest, impartial and trustworthy in order to continue to hold the rights and dignity of the position of Notary and PPAT."