Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan utama penyebab status disclaimer dalam laporan keuangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), komponen akun dalam laporan keuangan Kemdikbud yang melanggar kriteria pemberian opini dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 berdasarkan temuan dalam LHP BPK-RI, dan evaluasi atas perbaikan/upaya tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan pihak Kemdikbud untuk mencapai opini WTP. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, yaitu berfokus pada permasalahan dalam penyajian laporan keuangan Kementerian Pendidikan Nasional dengan indikator opini Badan Pemeriksa Keuangan RI. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab disclaimer adalah Sistem Pengendalian Intern yang belum berjalan efektif sehingga keandalan laporan keuangan diragukan. Komponen laporan keuangan yang masih perlu diperbaiki adalah pengelolaan pendapatan negara dan hibah serta realisasi belanja, aset lancar terutama pada kas, piutang, dan persediaan, dan penatausahaan aset tetap karena melanggar ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas SPI yang disyaratkan untuk memperoleh opini WTP dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Evaluasi atas perbaikan/upaya tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan pihak Kemdikbud untuk mencapai opini WTP menunjukkan pihak Kemdikbud telah menyusun rencana aksi pencapaian opini WTP yang dikoordinasikan oleh inspektorat jenderal, namun pelaksanaan rencana aksi tersebut belum optimal dan perlu ada evaluasi aspek SDM pengelola keuangan di satker BLU, cara/metode koordinasi oleh pusat kepada satuan kerja di daerah, dan peran Inspektorat dalam mendampingi proses penganggaran hingga pelaporan untuk memastikan Sistem Pengendalian Intern berjalan dan reviu untuk memastikan kualitas pelaporan keuangan. Saran untuk penelitian selanjutnya disajikan dalam karya akhir ini.

---

The purpose of this research is to find out the key issues of the the financial statements of the Ministry of Education and Culture (Kemdikbud) which contributed to a disclaimer status, component of accounts in the financial statements which breached the terms and criteria to give an unqualified opinion to the financial statements in the Act No. 15 of 2004 based on the findings in the Audit Reports (LHP) of BPK-RI, and evaluation of actions and improvements to follow-up inspection findings of the examination by BPK to achieve an unqualified opinion that Kemdikbud has strived. Data was analyzed with descriptive qualitative analysis method. Result of the research showed that the main issue of disclaimer status in Kemdikbud’s financial statements Fiscal Year 2011 is ineffectiveness of Internal Control System so that the reliability of financial statements in doubt.

This research found that Components of the financial statements that still needs to be improved are the management of revenues and grants, expenditures, current assets primarily in cash, accounts receivable, and inventory, and administration of fixed assets for violating the provisions of Government Accounting Standards (SAP), the adequacy of disclosure, compliance with laws and regulations, and the effectiveness of the Internal Control System required by the Act No. 15 of 2004 to obtain unqualified opinion (WTP).

Evaluation of actions and improvements to follow-up inspection findings of the examination by BPK finds that Kemdikbud had prepared action plan to get unqualified opinion which coordinated by inspectorate general, but the implementation was not optimum and still need to evaluated financial managers competencies in BLU units, the coordination way or methods used by center unit to its region, and the role of Inspectorate/government internal Auditors in to accompany the budgeting and reporting process to make sure the Internal Control System working properly and review programs to give a quality assurance of financial reporting in Kemdikbud. Suggestions for further research were presented in this final report."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis permasalahan pengelolaan keuangan per komponen akun pada laporan keuangan Kementerian Pariwisata ditinjau dari empat kriteria pemberian opini menurut UU No 15 Tahun 2004 dan bertujuan memberikan rekomendasi upaya perbaikan yang harus dilakukan Kementerian Pariwisata untuk mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan dilihat dari empat kriteria pemberian opini terdapat permasalahan pengelolaan keuangan pada akun pendapatan negara, belanja negara, persediaan, aset tetap, dan utang kepada pihak ketiga. Upaya perbaikan yang harus dilakukan yaitu: pembuatan peraturan internal, restrukturisasi SDM, pembentukan tim ad hoc, dan peningkatan efektivitas satuan tugas SPI.

---

This study is aimed to analyze financial management issues on Ministry of Tourism Financial Statements accounts refer to criteria in determining the opinion therefore according to UU No. 15 2004 and to provide the recommendation to improve the financial management accountability to get an unqualified opinion. Data are analyzed by descriptive qualitative method.

The results show issues in income, expenditure, inventory, fixed asset, and debt to third parties. The major efforts must be done: making the internal regulations, restructuring of human resources, forming of ad hoc team, and increasing the effectiveness of the task force of internal control."

"Skripsi ini menganalisis peran Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan cara memaparkan peran Inspektorat Jenderal dalam akuntabilitas kinerja, peran Itjen dalam Evaluasi atas penyusunan LAKIP dan manfaat evaluasi LAKIP tersebut. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa peran Inspektorat Jenderal belum berperan secara efektif dalam akuntabilitas kinerja di Kemdikbud seperti yang dinyatakan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, itjen berperan untuk mempengaruhi nilai atas penyusunan LAKIP Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan ternyata hasil evaluasi SAKIP dimanfaatkan oleh Ditjen Dikdas dan itu dilihat dari penyusunan LAKIP Ditjen Dikdas pada periode dua tahun berikutnya.

---

The focus of this study about The role of General Inspectorate in Ministry of Education and Culture and its activity for evaluating Government performance accountability by explaining its role and its role when evaluating the performance's report of General Directorate of Pendidikan Dasar. The result of this study that General Inspectorate does not work effectively as stated on Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 about Government Internal Control, Its role in evaluating Government Accountability Performance?s Report General Directorate of Pendidikan Dasar has been quite effective and Evaluation of 2009 Government Performance Report' of General Directorate of Pendidikan Dasar' result has been used for its better Government Performance Report in 2011."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi risiko, menganalisis kegiatan pengendalian, dan mengusulkan perbaikan terhadap prosedur pelaporan keuangan atas kewajiban yang timbul dari tuntutan hukum kepada pemerintah yang dapat diimplementasikan oleh Kementerian Keuangan untuk meningkatkan keandalan penyajian dan pengungkapan kewajiban tersebut dalam laporan keuangan pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang dilaksanakan di Kementerian Keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat risiko yang teridentifikasi dalam pelaksanaan prosedur tersebut yaitu risiko kesalahan klasifikasi kewajiban dan risiko ketidaklengkapan pengungkapan tuntutan hukum. Risiko-risiko tersebut disebabkan oleh masih adanya kelemahan pengendalian intern yang meliputi ketidakjelasan pembedaan antara BA BUN dan BA 015 dalam pengadministrasian tuntutan hukum, ketidakmampuan Sistem Informasi Bantuan Hukum dalam menghasilkan laporan berdasarkan status dan progress perkara, ketidakjelasan penunjukan unit yang berwenang melaporkan tuntutan hukum dalam laporan keuangan, serta penggunaan data tuntutan hukum yang tidak update untuk keperluan rekonsiliasi laporan keuangan. Untuk mengatasi masalah tersebut, penelitian ini menyarankan Kementerian Keuangan untuk merancang kegiatan pengendalian berupa perbaikan fitur Sistem Informasi Bantuan Hukum dengan menambahkan klasifikasi berdasarkan BA BUN/BA 015 serta status dan progress perkara, menunjuk UAKPA Kantor Pusat Sekretariat Jenderal sebagai unit yang melaporkan tuntutan hukum dalam laporan keuangan, serta membuat sistem informasi pelaporan kewajiban tuntutan hukum terintegrasi dalam rangka meningkatkan keandalan dari proses rekonsiliasi laporan keuangan.

---

ABSTRACTThis study aims to identify risks, analyze control activities, and propose improvements to the legal liabilities financial reporting procedures that can be implemented by the Ministry of Finance to improve the reliability of the presentation and disclosure of the legal liabilites in the government financial statements. This research uses qualitative method with case study approach at the Ministry of Finance. The results of the study indicate that there are risks identified in the implementation of such procedure, namely the risk of misclassification of legal liabilities and the risk of incomplete disclosure of legal liabilities. The risks are caused by the weakness of internal control which includes the unclear distinction between BA BUN and BA 015 in litigation administration, the inability of the Legal Aid Information System to generate reports based on status and progress of case, the unclear appointment of unit authorized to report legal liabilities in financial statements, and the use of un update litigation data for the purposes of financial statement reconciliation. To overcome this problem, this research suggests the Ministry of Finance to design the control activities in the form of improvements of the Legal Aid Information System feature by adding the BA BUN BA 015 classification and the status and progress of the case, appoint UAKPA Head Office of the Secretariat General as units to report legal liabilities in the financial statements, and establish an integrated legal liabilities reporting system in order to improve the reliability of the financial statements reconciliation process."

"Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan kementerian yang bertanggung jawab terhadap penyediaan layanan pendidikan bagi seluruh warga Negara Indonesia dengan berfokus kepada peningkatan kualitas dan relevansi keterjangkauan dan kesetaraan layanan pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dituntut untuk melaksanakan tugasnya secara transparan akuntabel efisien dan efektif dalam rangka menuju good governance Terkait hal tersebut salah satu yang telah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah dengan mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Keuangan SIMKEU namun jika dilihat dari tingkat penggunaan SIMKEU sampai dengan saat ini masih jauh dari memuaskan yaitu 67 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor faktor yang berpengaruh kepada penggunaan SIMKEU Kemdikbud Model penerimaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah integrasi dari Technology Acceptance Model TAM dan Delone and McLean IS Success Models Sedangkan analisis data yang digunakan adalah Structural Equation Modeling SEM dan analisis jalur Path Analysis Berdasarkan hasil analisis data dan uji hipotesis yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa faktor faktor yang mempengaruhi penggunaan Sistem informasi manajemen keuangan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan antara lain yaitu CSE Computer Self Efficacy TRN Training SN Subjective Norm PEOU Perceived Ease Of Use PU Perceived Usefullness ATU Attitude Toward Using BIOU Behavioural Intention to Use dan SQ System Quality hal tersebut menggambarkan bahwa penggunaan SIMKEU dipengaruhi oleh minat sikap persepsi akan kegunaan dan kemudahan serta kemampuan dasar komputer yang dimiliki dan pelatihan yang diperoleh oleh pengguna Dari semua faktor yang mempengaruhi penggunaan SIMKEU faktor yang paling berpengaruh adalah BIOU Behavioural Intention to Use yang memiliki regression weight estimate sebesar 0 66 yang memiliki pengertian pengaruh BIOU terhadap ASU Actual System Usage sebesar 66 dengan tingkat kekritisan C R sebesar 6 632 dan Probability yang signifikan.

---

Ministry of Education and Culture is a ministry that is responsible for the provision of educational services for all citizens of Indonesia with a focus on improving the quality relevance accessibility and equality of educational services The Ministry of Education and Culture is required to carry out its duties transparently accountably efficiently and effectively in order towards good governance Related to this one that has been taken by the Ministry of Education and Culture is to develop a Financial Management Information System SIMKEU but when it rsquo s viewed from SIMKEU usage levels up to now is still far from satisfactory namely 67 This study aims to analyze the factors that influence the use of SIMKEU Kemdikbud Acceptance model that used in this study is the integration of the Technology Acceptance Model TAM and DeLone and McLean IS Success Models Whereas Analysis data that used is Structural Equation Modeling SEM and Path Analysis Based on the results of data analysis and hypothesis testing that has been done to know the factors that influence the use of financial management information system in the Ministry of Education and Culture among others namely CSE Computer Self Efficacy TRN Training SN subjective Norm Peou Perceived Ease Of Use PU Perceived Usefulness ATU Attitude Toward Using Biou Behavioral Intention to Use and SQ System Quality it is a portrait that the use of SIMKEU influenced by user rsquo s interests attitudes perceptions of usefulness and ease as well as basic computer skills training owned and acquired by the user The most influential factor in the use of SIMKEU is BIOU Behavioural Intention to Use which had a regression weight estimate of0 66 which means that the influence of Biou against ASU Actual System Usage by 66 with the critical level CR of 6 632 and a significant probability."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai kegiatan dan program knowledge sharing di Perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses knowledge sharing, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta hambatannya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode penelitian studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan knowledge sharing sudah ada di Perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam bentuk formal dan non formal. Selain itu, dijumpai faktor-faktor yang mempengaruhi berupa sifat pengetahuan, motivasi untuk berbagi, kesempatan untuk berbagi, dan budaya lingkungan kerja, latar belakang dan kompetensi pimpinan. Adapun hambatan yang ditemukan berupa reward dankurangnya dukungan manajemen atas.

---

ABSTRACTThis study discusses the activities and program of knowledge sharing in the The Library of the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia. The purpose of this study was to determine the knowledge sharing process, the factors that influence it, and also its resistance. This research is a qualitative method with a case study method. The results of this study showed that knowledge sharing activities already exist in the The Library of the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia in the form of formal and non-formal. In addition, the common factors that affect the form of the nature of knowledge, the motivation for sharing, opportunities for sharing, cultural work environment, background and leader‟s competence. The obstacles encountered are reward and less top management support."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat employee engagement, gaya kepemimpinan, praktik sumber daya manusia, pengaruh gaya kepemimpinan terhadap employee engagement, pengaruh praktik sumber daya manusia terhadap employee engagement, dan pengaruh gaya kepemimpinan terhadap praktik sumber daya manusia di Direktorat Jenderal Kebudayaan (Ditjenbud), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penelitian ini menggunakan Utrecht Work Engagement Scale (UWES) untuk mengukur tingkat employee engagement, Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ-Form 5X) untuk mengukur gaya kepemimpinan, dan Uji Praktik SDM yang dikembangkan oleh Delery & Doty untuk mengukur pengembangan karir, kompensasi, keamanan kerja, kerjasama, dan penilaian kinerja. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan general linear model. Hasil penelitian terhadap 151 pegawai menunjukkan bahwa baik tingkat employee engagement, gaya kepemimpinan yang meliputi kepemimpinan transformasional, transaksional, dan Laissez Faire, maupun praktik sumber daya manusia yang diterapkan di Ditjenbud dikategorikan sedang. Hal ini berarti pegawai Ditjenbud cukup memiliki karakter vigor, dedication, dan absorption; kepemimpinan atasan cukup kharismatik, cukup berkuasa, walau kadang menghindari tanggung jawab; serta praktik sumber daya manusia yang belum diterapkan secara maksimal. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa ketiga gaya kepemimpinan tersebut tidak berpengaruh terhadap employee engagement maupun terhadap praktik sumber daya manusia. Namun, praktik sumber daya manusia berpengaruh nyata terhadap employee engagement di Ditjenbud.

---

The purpose of this research is to find out the employee engagement level, leadership styles, the human resource practices level, the influence of leadership styles on employee engagement, the influence of human resource practices on employee engagament, and the influence of leadership styles on human resource practices in Directorate General of Culture of the Ministry of Education and Culture.

This research utilize the Utrecht Work Engagement Scale (UWES) to measure the employee engagement level, the Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ-Form 5X) to measure leadership styles, and Human Resource Practices Test which was developed by Delery & Doty to measure career development, compensation, work security, teamwork, and performance appraisal. Data was analyzed with descriptive analysis method and general linear model.

Result of the research (n=151) showed that the employee engagement level, leadership styles include transformational, transactional, and Laissez Faire leaderships, also human resource practices in Directorate General of Culture are moderate category. They mean that employees of Directorate General of Culture have moderate vigor, dedication, and absorption; their leadership show moderate charismatic, coercive power, however sometimes avoidant; also human resource practices are moderate applied.

This research also found that those three leadership styles have no impact on employee engagement, as well as on human resource practices. However, human resource practices have significantly impact on employee engagement in Directorate General of Culture of the Ministry of Education and Culture."

"Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) merupakan salah satu unit utama dalam struktur organisasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan standar, kurikulum, dan asesmen pendidikan serta pengelolaan sistem perbukuan. Dalam mendukung tugas dan fungsinya, BSKAP memiliki program pada rencana strategis organisasi untuk menerapkan manajemen pengetahuan (KM). Meskipun demikian, hingga saat ini penerapan KM belum terealisasi karena tidak yakin sepenuhnya mengenai kesiapan organisasi. Sehingga untuk mencapai keberhasilan perlu dilakukan pengukuran tingkat kesiapan penerapan KM di BSKAP. Penelitian ini menggunakan desain exploratory. Model penelitian ini dikembangkan berdasarkan penelitian sebelumnya dan hasil validasi pakar. Terdapat 22 faktor yang digunakan untuk mengukur tingkat kesiapan penerapan KM di BSKAP, yaitu motivasi (individu dan pimpinan), sumber daya manusia (SDM), komitmen (individu dan pimpinan), inovasi dan kreativitas, goodwill (pimpinan), integritas, performance expectancy, effort expectance, social expectancy, penghargaan, kebijakan, kepemimpinan, budaya organisasi, kerja sama, lingkungan, monitoring dan evaluasi, network, kesempatan, anggaran, change management, IT, dan sarana prasarana. Data dikumpulkan dari 382 pegawai BSKAP dan berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan, didapatkan nilai kesiapan penerapan KM di BSKAP adalah sebesar 80,6% atau masuk dalam level receptive menurut skala Rao. Level ini memiliki arti bahwa BSKAP telah siap dalam menerapkan KM, namun masih dapat melakukan peningkatan kesiapan menuju pada level optimal. Salah satu bentuk peningkatan kesiapan tersebut adalah melakukan pembenahan pada faktor sumber daya manusia.

---

The Educational Standards, Curriculum and Assessment Agency (BSKAP) is one of the main units in the organizational structure of the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology, which has the task of organizing the preparation of standards, curriculum, and educational assessments as well as the management of the bookkeeping system. In supporting its duties and functions, BSKAP has a program in the organization's Strategic Plan to implement knowledge management (KM). However, until now BSKAP has not realized it because it is not fully sure about the readiness of the organization. So that to achieve success, measurement of the level of readiness for the application of KM in BSKAP is carried out. This study uses an exploratory design. This research model was developed based on previous research and the results of expert validation. There are 22 factors used to measure the level of readiness to implement KM in BSKAP, namely motivation (individual and leadership), human resources (HR), commitment (individual and leadership), innovation and creativity, goodwill (leadership), integrity, performance expectancy, effort expectance, social expectancy, awards, policies, leadership, organizational culture, cooperation, environment, monitoring and evaluation, network, opportunity, budget, change management, IT, and infrastructure. Data were collected from 382 BSKAP employees and based on the results of calculations carried out, it was found that the value of readiness for implementing KM in BSKAP was 80.6% or included in the receptive level according to the Rao scale. This level means that BSKAP is ready to implement KM, but can still make improvements to the optimal level. One form of increasing readiness is to make improvements to the HR."

"Penelitian ini mengangkat fenomena Kampanye Informasi publik di Indonesia.Pemerintahan Jokowi-JK mengusung Revolusi Mental sebagai gerakan perubahan pola pikir seluruh elemen bangsa.Seluruh lembaga pemerintah diinstruksikan mendukung gerakan ini dengan ruang Lingkup pelaksanaan disesuaikan dengan kontribusi lembaga pemerintah dalam sasaran Nawacita pemerintah.Dalam mengajak masyarakat, pemerintah melakukan Kampanye informasi publik Revolusi Mental dengan dukungan pengelolaan komunikasi publik/GPR.Kemendikbud salah satu lembaga pemerintah yang berkontribusi dibidang pembangunan kepribadian dalam kampanye informasi publik Revolusi Mental.Peneliti membatasi studi penelitian pada kasus yang dilaksanakan diHumas Kemendikbud, khususnya dalam perencanaan proses tersebut, peneliti menggunakan Model Proses Pembuatan Strategi dari Hart, disempurnakan oleh Moss dan Warnaby.Metode penelitian Kualitatif digunakan dengan pendekatan interpretif untuk menggali pengalaman Narasumber dan desain deskriptif menggambarkan secara detail tahapan dalam proses pembutan strategi. Melalui wawancara dan observasi, diketahui bahwa peran anggota organisasi dalam proses pembuatan strategi dapat mengalami perubahan peran. Faktor perubahan struktur organisasi, belum adanya peraturan pendukung serta latar belakang Narasumber menjadi faktor belum optimalnya pelaksanaan model ini diHumas Pemrintah dalam memelaksanakan kampanye informasi publik dalam konteks GPR di Indonesia.

---

The research based onthe phenomenon of public information campaign in Indonesia. Jokowi-JK carries Revolusi Mental as a movement to change nation's mindset from all elements by instruct all government agencies to support this movement. The state agencies scope of implementation is targeted in government's vision in Nawacita. In public outreach, the government made public information campaign Revolusi Mental Revolution is supported byGPR. Kemendikbud one of the state agencies contributes Revolusi Mental public information campaigns to development personality.

Researcher narrowed the case study in Kemendikbud Public Relations, especially in planning the strategy process. Researcher use Model-Making Process Strategy of Hart, enhanced by Moss and Warnaby.

Qualitative research methods used by the interpretive approach to explore the experience of informants and Descriptive describes in detail the stages in the process strategy making. Through interviews and observation, it is known that members of the organization's role in the strategymaking process can change roles. Organizational structure changing, lack of regulatory support and background informant are some of the factor that this model has not beenimplemented optimally by state agencies Public Relations in implementing GPR context in public information campaign."

"Penelitian ini membahas tentang implementasi analisis jabatan dan kesesuaian berdasarkan bezetting dan formasi pada jabatan fungsional di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan post-positivis dan metode kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis jabatan pada jabatan fungsional di Kementerian tersebut belum di implementasikan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari aspek-aspek yang meliputi penggunaan data hasil analisis jabatan masih temporer, keterlibatan para pihak masih kurang, penentuan informan yang mewakili belum tepat, analisis pekerjaan aktual belum akurat, verifikasi dan validasi hasil analisis jabatan belum tepat, dan penyusunan deskripsi dan spesifikasi jabatan belum akurat. Selain itu kesesuaian berdasarkan bezetting dan formasi pada jabatan fungsional juga masih kurang, baik dari deskripsi dan spesifikasi jabatan maupun jumlah pemangkunya.

---

This research discusses the implementation of job analysis and appropriate based on bezetting and formation on functional positions in the Ministry of Environment and Forestry. The research was conducted using post-positivist approach and qualitative method.

The results of the research saw that the job analysis on functional position in the Ministry has not been implemented well, this can be seen from the usage of temporarily data result of job analysis, the lack of stakeholders involvement, the unproperly representative informant determination, the unaccurately analyze the job, the unproperly verification and validation of job analysis, and the unaccurately development of job description and job specification. The other result saw that there is the unppropriate both the job description-job specification and number of employee based on bezetting and formation."