Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia merupakan negara yang mengikuti perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia termasuk memanfaatkan teknologi dalam bidang perdagangan. Perkembangan teknologi membantu kemajuan bidang perdagangan di Indonesia. Perdagangan di Indonesia berjalan dengan sangat cepat dengan adanya perkembangan teknologi. Kemajuan Perdagangan dengan bantuan teknologi memunculkan sistem bisnis baru yang disebut sistem dropship. Sistem dropship ini merupakan sistem baru dalam bidang perdagangan. Sistem dropship melibatkan tiga pihak, yaitu reseller dropship, dropshipper, dan user sebagai konsumen. Sistem dropship ini terdiri dari dua perjanjian yang dilakukan melalui transaksi elektronik. Kepastian hukum mengenai transaksi elektronik di Indonesia yaitu Undang-undang No 11 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2012. Pentingnya kepastian hukum yang harus diakomodir oleh peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah untuk menjamin iklim perdagangan melalui media elektronik yang baik di Indonesia.

---

Indonesia is a country which follows the technology growth. It is commonly used by Indonesian society including the usage of technology in trading area. This technology growth also helps the progression of trading area in Indonesia. Trade in Indonesia is growing fast by the growth of technology. The progression in trading area is giving a new system of trading which called by Dropship. Dropship is a new system in this trading area. It involves three parties who are the reseller of the dropship, dropshipper and the user of dropship as a consumer. It includes two kinds of contracts which held by electronic transaction. The electronic transaction in Indonesia is ruled by Law of 2008 Number 11 and Government Regulation of 2012 Number 82. Those regulations is important for giving such a guarantee of a good trading by any electronic media in Indonesia. "

"Perkembangan dunia perdagangan sedemikian pesat telah menumbuhkembangkan toko dan kios-kios pada gedung bertingkat dan kemudian membutuhkan pranata hukum untuk mengaturnya. Undang-Undang Rumah Susun dan peraturan pelaksanaannya kemudian menjadi pilihan hukum dengan sebutan Rumah Susun Non Hunian. Jumiah kios yang tersedia tidak sesuai dengan jumlah permintaan, sehingga menyebabkan harga kios tersebut melonjak. Harga yang sangat tinggi telah menjadikan para pedagang tergantung pada kredit bank.Permasalah pokok yang diteliti adalah perlindungan hukum bagi bank yang mendanai padahal jual beli baru dapat dilakukan melalui Pengikatan Perjanjian Jual Bell (PPJB). Kemudian, dipertanyakan tentang upaya yang dapat dilakukan bank apabila debitor wanprestasi. Dipergunakan pendekatan penelitian yuridis norrnatif dengan meneliti data sekunder dari bahan hukum primer berupa KUH Perdata, UU No. 10 Tabun 1998 tentang perbankan, bahan hukum sekunder berupa literatur dan bahan hukum tersier sebagai pendukung.Hasil penelitian dituangkan dalam kesimpulan bahwa Bank pemberi kredit belum dapat melakukan pembebanan flak tanggungan atas tokolkios Pusat Grosir Tanah Abang yang proses jual belinya barn sampai tahap PPJB. Pembebanan jaminan itu nantinya bisa dilakukan berdasarkan UU Hak Tanggungan dan UU Rumah Susun dengan mengklasifikasikan tokolkios tersebut sebagai Rumah Susun Bukan Hunian sebagaimana diatur dalam PP Rumah Susun. Untuk terjaminnya kepastian hukum bagi terjaminnya pengembalian kredit dari debitor pembeli toko/kios Bank dapat bertumpu pada asas kekuatan mengikat PPJB dan Perjanjian Kredit yang memuat janji-janji yang sejalan dengan ketentuan¬ketentuan Hak Tanggungan dan mengikat Pengelola Pusat Grosir Tanah Abang sebagai jaminan perseoranganlperusahaan. Perjanjian kredit dan pengikatan jaminan yang dilakukan terhdap tokolkios yang baru sampai tahap PPJB secara yuridis telah memenuhi ketentuan pemberian kredit menurut Pasal 1 angka (12) UU Perbankan. Terhadap pengembalian kredit yang macet dari para debitor, Bank dapat mengalihkan tokolkios kepada debitor baru baik dari debitor yang lancar maupun debitor bare dan untuk lebih mengamankan pengembalian kredit, Disarankan untuk melakukan pengikatan barang dagangan sebagai jaminan fidusia kepada debitor pembeli tokolkios Pusat Grosir Tanah Abang yang menunjukkan gejala yang mengarah kepada kredit macet.

---

Rapid development of trade world has increased the number of shops and kiosks at a number of high-rises which later needed a rule for control purpose. High-Rise Law and its implemental regulation then became legal option called Non-Residential High Rise. The number of available stall does not in accordance with demand so it. causes the stall prices is rising.Expensive price has made customers rely upon bank credit.

Main problem being studied is how a legal protection works for the bank which has financed the necessity, considering that the new sale and purchase can be made through Sale and Purchase Agreement (PPJB). Later, a question arose as to what effort the relevant bank can make in case the debtor is in default. A method used is normative juridical study in addition to some interviews to support the available data.

The result of the study is stated in such a conclusion that the Bank which provides credit has yet to impose a security right on shops/kiosks at Tanah Abang Wholesaler Center whose sales process just reached the stage of PPJB. Imposition of guarantee will be made based on Security Right Law and High-Rise Law by classifying shops/kiosks as Non-Residential High-Rise as provided in the Government Regulation on High Rise. For the purpose of legal certainty to make sure that the credit is repaid by the debtor who has bought shop/kiosk, Bank may rely upon the principle of binding force of the PPJB and Loan Agreement stating a number of promises in line with the provision on Security Right which binds the Management of Tanah Abang Wholesaler Center as individual/corporate guarantee.

Loan agreement and security agreement applied to the shop/kiosk which up to now just reached the stage of PPJB has juridicaly satisfied the provision on credit extending under Article I figure (12) Bank Law. For repayment of problem credit by some debtors, bank may transfer the shop/kiosk to other good debtor chosen from reliable debtors and new debtors in a bid to secure repayment of the credit. It is further suggested to bind the goods as fiduciary guarantee with the buyer of shop/kiosk at Tanah Abang Wholesaler Center which has shown a tendency of a problem credit."

"Pemanfaatan sistem elektronik telah memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan sarana efektif dalam menunjang aspek-aspek kehidupan termasuk diantaranya penggunaan sistem elektronik dalam sistem pembayaran. Pemanfaatan sistem elektronik di satu sisi memang telah memberikan manfaat, namun di sisi lain mengandung risiko yang dapat menyebabkan kerugian bagi pengguna. Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pengguna jasa sistem elektronik untuk pembayaran, serta perlindungan hukum bagi pengguna layanan keuangan inklusif yang memanfaatkan layanan perbankan tanpa kantor yang merupakan salah satu delivery channel sebagai pendukung e-commerce. Selain itu juga membahas mengenai bagaimana peraturan memberikan perlindungan bagi pengguna jasa sistem elektronik. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, dengan menggunakan metode penelitian berupa studi kepustakaan dan melakukan wawancara. Terciptanya perlindungan hukum terhadap pengguna sistem elektronik membutuhkan keterlibatan banyak pihak antara lain, pengguna itu sendiri, penyelenggara sistem elektronik, penyedia layanan produk dan jasa yang memanfaatkan sistem elektronik, masyarakat, pemerintah, dan pihak-pihak terkait lainnya.

---

Utilization of electronic systems has contributed to improving the welfare, progress and effective tool in supporting aspects of life, including the use of electronic systems in the payment system. Utilization of electronic systems on the one hand it has provided benefits, but on the other hand contain risks that could cause harm to the user. This thesis discusses the legal protection of the electronic systems for payment services, and legal protection for the users of financial services utilizing inclusive banking services without an office, which is one delivery channel to support e- commerce. It also discussed on how the rules provide protection for service users of electronic systems. This research is descriptive qualitative study, using research methods such as literature study and conduct interviews. The creation of the legal protection of electronic systems requires the involvement of many parties, among others, the users themselves, the organizers of the electronic system, the service provider of products and services that utilize electronic systems, communities, governments, and other interested parties."

"Keruntuhan bisnis acapkali dikarenakan keputusan bisnis yang diambil kurang lengkap. Kekuranglengkapan itu dalam banyak hal akibat tidak dicakupnya pertimbangan tentang aspek hukum.Buku ini meliputi 12 pokok permasalahan. Bab 1 mengenai hukum perikatan dan hukum perjanjian. Bab 2 sampai 4 membahas kontrak. Bab 5 sampai 7 membahas beberapa jenis perusahaan yaitu CV, Firma, PT, serta yayasan. Bab 8 sampai bab 9 membahas cek, bilyet giro, dan kartu kredit. Bab 10 sampai 11 membahas hukum jaminan. Dan bab 12 mengenai hak tanggungan dan hipotek."

"Sejalan dengan kebutuhan dan permintaan rumah yang cukup banyak dari masyarakat Indonesia mengakibatkan para pengembang dalam memasarkan atau menjual produk rumahnya dengan sistem indent, yakni sistem penjualan rumah dengan cara memesan terlebih dahulu atau dengan kata lain rumah yang menjadi obyek jual beli belum dibangun atau didirikan (fisiknya belum ada), dimana dalam sistem ini konsumen telah mengeluarkan uang tanda jadi {booking fee) dan/atau uang muka (down payment) sebesar 10 sampai dengan 30 persen dari total harga rumah. Dalam prakteknya jual beli rumah dengan sistem indent ini banyak menimbulkan masalah antara konsumen dengan pengembang atau dengan pihak bank (jika jual beli rumahnya melalui kredit pemilikan rumah). Permasalahan tersebut pada gilirannya menimbulkan kerugian bagi para pihak yang terlibat,khususnya pihak konsumen yang telah mengeluarkan uang untuk memesan rumah dari pengembang, dimana seringkali pengembang sering melakukan wan prestasi atau cidera janji, dengan tidak memenuhi kewajibannya menyerahkan rumah kepada konsumen tepat waktu dan sesuai dengan spesifikasi tipe dan bahan bangunan yang telah diperjanjikan sebelumnya. Akibat dari kejadian tersebut pada akhirnya menimbulkan dampak yuridis terhadap pihak konsumen, pengembang dan bank, bahkan jika jual beli tersebut sudah dilaksanakan akta jual beli dan akad kredit akan berdampak pula terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pihak yang berwenang membuat akta jual beli, surat kuasa membebankan hak tanggungan/ akta pemberian hak tanggungan, serta Notaris sebagai pihak yang berwenang membuat akta perjanjian kredit, akta bengakuan hutang, dimana akta-akta yang dibuat tersebut keberadaannya dapat digugat keabsahannya secara yuridis. Bertitik tolak dari uraian diatas, maka diangkatlah permasalahan tersebut diatas untuk dibahas dan diteliti dalam tesis yang berjudul: "DAMPAK YURIDIS PELAKSANAAN AKTA DUAL BELI RUMAH DENGAN SISTEM INDENT DALAM KREDIT PEMILIKAN RUMAH TERHADAP KEPENTINGAN KONSUMEN"."

"Perkembangan di bidang teknologi membawa dampak yang cukup luas di segala aspek kehidupan manusia. Maraknya penggunaan teknolagi komputer yang canggih yai tu Internet, membawa kita semua ke dalam suatu situasi yang baru, dimana Internet tidak hanya di gunakan sebagai sarana pencarian maupun sumber informasi dan hiburan saja, melainkan menjadi salah satu tempat usaha dan berbelanja. Cara belanja yang baru ini merupakan alternatif jual beli dan dijelaskan proses jual beli melalui E-commerce ini khususnya pada business to consumer transactions. Ada beberapa persamaan dan perbedaan antara jual beli tradisional dan modern. Menggunakan E-commerce sebagai media alternatif juga mempunyai beberapa keuntungan maupun kerugian. Jual beli melalui Internet ini masih tergolong baru di Asia khususnya Indonesia, sehingga masih banyaK terdapat kekurangannya dan kendala yang dihadapi. Namun seiring dengan akan diberlakukannya era perdagangan bebas, dimana E-commerce ini akan menjadi dominan, maka perlu di lakukan suatu pengenalan lebih jauh dan berbagai tindakan antisipatif terhadap kendala yang dihadapi dalam jual beli semacam ini. Dalam tulisan ini dibahas mengenai keberadaan E-commerce di Indonesia sebagai salah satu media baru perjanjian jual beli, dengan mengambil contoh salah satu toko di Internet yang ada di Indonesia, yaitu Sanur.co.id. balam tulisan ini akan ditinjau mengenai aspek hukum Electronic Commerce dan jaminan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya."