Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai kebijakan investment allowance pada industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di Indonesia. Tujuan Penelitian adalah mengetahui latar belakang dimasukkannya industri TPT dalam industri penerima fasilitas investment allowance, prosedur pengajuan fasilitas investment allowance, serta kendala penerapan fasilitas investment allowance pada industri TPT. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor pemerataan industri serta faktor industri prioritas adalah alasan utama TPT masuk sebagai industri penerima kebijakan investment allowance. Prosedur pengajuan fasilitas investment allowance ini melalui dua instansi yaitu otoritas investasi indonesia (BKPM) dan otoritas pajak (DJP). Persyaratan yang terlalu berat, ketidaksiapan lokasi industri di luar Pulau Jawa untuk investasi industri TPT, serta adanya dispute terhadap penafsiran kebijakan adalah kendala selama kebijakan investment allowance ini diterapkan.

---

This study discusses the investment allowance’s policy on textiles and textile products (TPT) Industries in Indonesia. The research’s objectives are to determine the background of the textile industry have the right to get the facility of investment allowance, to explain the procedure to get investment allowance’s facilities, and to find the problems on the implementation of investment allowance's facilites on textile industry. This study used a qualitative approach which objective is to make a description of the analysis of investment allowance's policy on the textile Industries in Indonesia. The collection of data are through field studies and literature studies.

The results showed that are the Industries's distribution factor and the factor of the textile industry as a priority industry is the main reason for the textile industry have the right to get investment allowance’s facilities, The application procedures to get investment allowance’s facilities are among the investment authority (BKPM) and the tax authority (DJP) of Indonesia, and there are some problems on implementation of this policy which are the difficulties requirements to get this facility, The unreadiness of outer Java island's sites for textile's investment, and the dispute of policy interpretation between the stakeholders."

"Tesis ini menganalisis daya saing industri tekstil dan produk tekstil di Indonesia. Penelitian ini memanfaatkan data sekunder untuk periode 2002 hingga 2007. Data yang digunakan adalah data dari International Trade Centre (ITC) dengan menggunakan HS 61 dan HS 62 untuk kelompok industri garmen. Penelitian ini dilakukan menggunakan analisisi Trade Performance Index untuk mengetahui kinerja sektor tekstil dan produk tekstil. Hasil analisa menunjukkan beberapa faktor yang masih memiliki daya saing yang kurang. Berdasarkan analisis pendekatan The Generalized Double Diamond Model dan penjelasan deskriptif, perlunya peningkatan pada faktor tenaga kerja; permesinan; hulu hilir; produk dan pasar; infrastruktur; kebijakan dan perdagangan; serta moneter dan fasilitas keuangan. Perlu juga untuk mengatasi tingginya impor bahan baku kapas untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor. Penjabaran tersebut menunjukkan bahwa industri tekstil dan produk tekstil Indonesia masih rendah.

---

This thesis analyzes the competitiveness of the textile industry and textile products in Indonesia. This study utilized secondary data for the period 2002 to 2007. The data used is the data from the International Trade Centre (ITC) using the HS 61 and HS 62 for the garment industry groups. This study was conducted using analisisi Trade Performance Index to determine the performance of the textile and textile products.

The analysis shows that several factors still have a lack of competitiveness. The approach is based on the analysis of the Generalized Double Diamond Model and descriptive explanations, the need to increase the labor factor; machining; upstream downstream; products and markets; infrastructure; and trade policies; and monetary and financial facilities. It is also necessary to overcome the high raw material imports of cotton to reduce dependence on imported raw materials. Translation of the show that textiles and textile products Indonesia is still low."

"Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kondisi efisiensi teknis pada industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) di Indonesia selama tahun 2005 hingga tahun 2011. Jangka waktu analisis dipilih karena pada rentang tersebut terdapat pula kebijakan yang diperuntukkan secara langsung untuk industri TPT. Penelitian ini menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA) sebagai pengukuran efisiensi dengan pendekatan variable return to scale (VRS). Hasil penelitian ini adalah sub sektor industri yang mampu memertahankan efisiensinya selama periode pengamatan adalah sub sektor pemintalan benang, sub sektor industri kapuk, dan sub sektor industri pakaian jadi dari tekstil. Sedangkan hanya terdapat 7 sub sektor yang mengalami peningkatan efisiensi teknisnya (efisiensi = 1) dari periode sebelum diterapkannya kebijakan pada industri TPT.

---

The objective of this research is to analyze the condition of technical efficiency in the textile and textile products industry in Indonesia during 2005 until 2011. A period of the analysis was chosen because there is also available policy affect directly to this industry. This study using Data Envelopement Analysis (DEA) method for measure the efficiency with variable return to scale (VRS) approach.

The results of this research is subsector industries are capable of maintain their efficiency during the period of observation, they are spinning yarn, cottonwoods, and clothing industry. While only 7 sub sector increased their technical efficiency (efficiency = 1) of the period before the policy implemented in the textile and textile products industry."

"Artikel ini mengulas tentang upaya dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) untuk meningkatkan kualitas produksi industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) nasional pada tahun 1986 hingga 1997. Sebelum era orde baru, industri TPT nasional dihadapkan berbagai tantangan yaitu, ketergantungan impor bahan baku tekstil, investasi pada industri yang lemah, kurangnya sinergi antarpengusaha, serta target orde pembangunan menjadikan Indonesia sebagai negara eksportir (termasuk ekspor produksi TPT). Tantangan tersebut dijawab oleh API yang melangkah bersama Kementerian Perindustrian maupun Perdagangan untuk mencapai visi menjadi salah satu industri manufaktur nonmigas penghasil devisa. Geliat dari API yang giat berkongres untuk mengangkat isu industri tekstil hingga ke telinga Pemerintah menghasilkan kebijakan proteksi industri yang dikenal sebagai “Paket Kebijaksanaan Mei 1986”. Upaya tersebut kemudian berhasil membawa dampak yang signifikan, seperti masuknya Indonesia menjadi lima belas negara eksportir TPT terbesar dunia, meningkatkan produktivitas tenaga kerja hingga dua kali lipat, serta terpenuhinya kebutuhan sandang nasional. Metode sejarah digunakan sebagai dasar bagi peneliti mengumpulkan dan menganalisis sumber arsip, koran sezaman, artikel ilmiah yang diperoleh melalui Arsip Nasional, Perpustakaan Nasional, API, serta daring. Kebaruan artikel ini terletak pada fokus penelitiannya untuk menambah pemahaman bahwa kekuatan perekonomian di Indonesia, bukan hanya didukung oleh pemerintah maupun kesepakatan bilateral, tetapi juga terdapat peran pengusaha layaknya API.

---

This article discusses the efforts of the Indonesian Textile Association (API) to improve the production quality of the national textiles (TPT) industry during 1986 to 1997. Before the new order era, the national textile industry was faced with various challenges; dependence on imports of textile raw materials, weak investment in the industry, lack of synergy between entrepreneurs, and targetting Indonesia be an exporter country (including exports of textile products). These challenges were answered by API which stepped in with the Ministry of Industry and Trade to achieve the vision, becoming one of the non-oil and gas manufacturing industries that generate foreign exchange. The movement of API’s active congress to raise the issue of the textile industry to the Government resulted in an industrial protection policy known as the “Paket Kebijaksanaan Mei 1986”. These efforts have succeeded generate significant impacts; Indonesia came into the world’s fifteen largest textile exporters, increasing labor productivity by two times, as well as fulfilling national clothing needs. The historical method is used as the basis for the researcher to collect and analyze archival sources, contemporary newspapers, and scientific articles obtained through the National Archives, National Library, API, and online. The novelty of this article is about to increase understanding that the strength of the economy in Indonesia is not only supported by the government or bilateral agreements but also by the role of entrepreneurs like API."

"Sebagai Negara kepulauan dengan luas area perairan sebesar 5.8 juta km, sektor kelautan dan perikanan Indonesia menyimpan potensi sumber daya alam yang sangat besar. Oleh karenanya sektor kelautan dan perikanan kini telah menjadi salah satu sektor yang menjadi prioritas nasional. Salah satu upaya dalam mendorong pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang dilakukan pemerintah adalah dengan menerbitkan kebijakan fasilitas pengurangan pajak penghasilan untuk penanaman modal (tax allowance) dalam rangka menarik investor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dari kebijakan tax allowance dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literature dan wawancara mendalam. Data menyatakan bahwa fasilitas tax allowance ini belum dimanfaatkan secara optimal pada sector kelautan dan perikanan. Implementasi dapat dipengaruhi oleh konten dari kebijakan dan konteks dari implementasi itu sendiri. Hasil dari penelitian menunjukkan Implementasi kebijakan tax allowance di sektor kelautan dan perikanan belum maksimal dikarenakan beberapa faktor seperti pembina sektor yang belum tepat dalam memetakan kelompok sasaran, kurangnya sosialisasi, dan terdapat kepentingan yang berbeda diantara aktor yang terlibat. Adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan ini yaitu evaluasi yang dilakukan secara berkala, akan diterapkannya sistem OSS. Sementara faktor penghambat implementasi yaitu belum tuntasnya permasalahan IUU Fishing, adanya kebijakan PNBP yang bersifat disinsentif serta regulasi yang terlalu berat. Kementerian Kelautan dan Perikanan harus meriviu bidang usaha yang tepat untuk diberikan fasilitas tax allowance dan melaksanakan sosialisasi secara intensif.

---

As an archipelagic country with 5.8 million km of water area, marine and fisheries sector hold enormous potential of natural resources. Thus, marine and Fisheries sector has become one of the national priority. In order to boost the development of these sectors, the government has launched a policy in reducing income tax facility for investment (tax allowance) which is targeting domestic and foreign investment.

This study aims to analyze the implementation of tax allowance facility in the certain business fields and certain areas of fishery sectors. This study uses a qualitative method with data collection through literature studies and in depth interview. Data shows that the tax facility is not well-utilized by the investors in fishery sectors. The policy contents and context of implementation can affect the policy implementation.

The results of the study show that the implementation of the tax allowance policy in the maritime and fisheries sector has not been maximized considering several factors such as sector coaches that have not been precise in mapping the target groups, involving socialization, and in accordance with different interests involving the actors involved.

Related to supporting factors in implementing this policy is an evaluation that is carried out regularly, an OSS system will be applied. While the inhibiting factor for implementation is that the IUU Fishing problem has not yet been resolved, there is a non-tax revenue policy that opposes disincentives and too heavy provisions. The Ministry of Marine Affairs and Fisheries must review the appropriate business fields to be given the tax allowance facility and conduct the socialization intensively."

"Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) mempunyai karakteristik spasial yang sangat menarik dibandingkan dengan industri lainnya. Hal ini disebabkan sebagian besar industri TPT berlokasi di pulau Jawa sehingga terdapat indikasi atau dugaan bahwa industri TPT beraglomerasi di Pulau Jawa. Namun, berdasarkan produktifitas, industri TPT menempati posisi jauh dibawah rata-rata produktifitas industri manufaktu lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adakah hubungan antara aglomerasi industri TPT dengan produktifitas industri TPT dan meneliti sumber produktifitas. Selain itu daerah mana saja yang mempunyai konsentrasi spasial dan produktifitas yang tinggi Aglomerasi diproksi dengan Indeks Entropi yakni konsep teori informasi yang mengukur kesenjangan ekonomi dan konsentrasi industri. Metode yang digunakan dalam menghitung produktifitas adalah Total Factor Productifity. Sedangkan untuk mengetahui apakah aglomerasi berpengaruh terhadap produktifitas digunakan model data panel fixed effect. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produktifitas industri TPT selama tahun 2008-2012 mengalami peningkatan ratarata sebesar 18% dimana peningkatan technical change merupakan kontributor utama dari perubahan produktifitas industri TPT di Indonesia. Sementara, aglomerasi menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap produktifitas industri TPT, hal ini menandakan adanya manfaat yang didapat industri dari penghematan-penghematan akibat aglomerasi. Selain itu, variabel dummy interaksi aglomerasi dengan regional menunjukkan bahwa aglomerasi industri di pulau Jawa berpengaruh positif dan signifikan.

---

Textile and Textile Product Industry (TPT?s Industry) has a very interesting spatial characteristics compared with other industries. This is due to mostly TPT?s Industry were located in Java so that there is an indication that the industry has agglomerated in Java. However, based on productivity, this industry has a low productivity compared to other industries. The purposes of this research are to analyze the relationship between productivity and agglomeration in TPT?s Industry. Further more this paper will analyze the sources of productivity and which regions have high concentrated with high productivity. Agglomeration is proxied with Entrophy Index, an index with the information theory concept that measured economic disparity and industrial concentration. The method used in analizing productivity is Total Factor Productivity, while fixed effect model were used in analizing effect the agglomeration on productivity. The results showed that the productivity of the Textile and Textile Product Industry during the year 2008-2012 has increased by an average of 18% with an increase of technical change (TC) as a major contributor to the change in the productivity. Meanwhile, the agglomeration showed a positive and significant impact on the productivity of the Textile and Textile Product Industry. It indicates the existence of the benefits of the savings industry due to agglomeration. Dummy variable aglomeration and regional shows that aglomeration in Java island has a positive and significant effect on productivity."

"Penelitian ini menganalisis hubungan antara program restrukturisasi mesin industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) dengan kinerja ekspor TPT nasional. Penelitian ini menggunakan data panel dengan 4 negara tujuan ekspor yaitu Amerika Serikat, Jepang, Jerman, dan Inggris serta periode tahun 2004-2012 dan dengan menggunakan analisa regresi estimasi EGLS weighting pada Cross-section SUR.Hasil penelitian menunjukkan bahwa program restrukturisasi industri tekstil berpengaruh signifikan terhadap nilai ekspor TPT dan Variabel PDB negara tujuan ekspor secara signifikan berpengaruh positif terhadap nilai ekspor TPT nasional.

---

This study analyze the relationship between the restructuring program of textile industrial machinery and performance the national textile exports. This study using panel data with four export destinations which are the United States, Japan, Germany, and England in the period from 2004 to 2012 and using weighting EGLS Cross-section SUR regression analysis to estimate.The results show that textile industry restructuring program significantly influence the value of textile exports and GDP of export destinations is significantly has positive effect on the value of national textile exports."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas implementasi kebijakan fasilitas pajak penghasilan berupa investment allowance pada periode PP No. 52 tahun 2011 dan PP No. 18 tahun 2015, serta bagaimana pengaruhnya terhadap investasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa meskipun jumlah realisasi investasi meningkat stabil sejak tahun 2011 hingga triwulan pertama 2016, namun tidak diikuti dengan tingginya jumlah Wajib Pajak penerima fasilitas investment allowance. Rendahnya jumlah Wajib Pajak penerima fasilitas investment allowance ini disebabkan oleh beberapa faktor. Ditinjau dari pendekatan realisasi investasi, tujuan pemerintah untuk meningkatkan investasi di Indonesia sudah cukup berhasil meskipun sulit untuk memastikan bahwa kenaikan investasi ini dikarenakan faktor insentif pajak.

---

ABSTRACTThis study discusses about the policy implementation of income tax facility in the form of investment allowance, and how it influences the investment in Indonesia. This study used a qualitative approach to the type of descriptive approach. The research concluded that the amount of investment realization increased steadily since 2011 to the first quarter of 2016, but it was not followed by the high number of taxpayer who receive the facility of investment allowance. The low number of taxpayers who receive the facility of investment allowance were caused by several factors. In terms of the approach to the realization of the investment, the government rsquo s aim to increase investment has been quite successfu even though it is difficult to ensure that the increase is due to the investment tax incentive factor."

"Seiring dengan meningkatnya kompetisi global, pemerintah dan swasta mencari solusi untuk meningkatkan daya saing dari industri tekstil dan pakaian jadi. Industri 4.0 dianggap memiliki potensi yang sangat besar dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas industri. Meski demikian, implementasi Industri 4.0 mengalami beberapa hambatan. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan rencana jangka panjang untuk adopsi Industri 4.0 yang bernama Making Indonesia 4.0. Tetapi, apakah kebijakan -kebijakan tersebut mampu menyukseskan adopsi Industri 4.0 masih menjadi pertanyaan. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh struktur kebijakan yang mampu mendorong atau membatasi adopsi teknologi Industri 4.0 pada sektor tekstil dan pakaian jadi di Indonesia. Penelitian ini mengeksplorasi hubungan bagaimana industri tekstil dan pakaian jadi dapat lebih cepat mengadopsi teknologi Industri 4.0 dengan mempertimbangkan peran masing-masing aktor di dalamnya."