Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pelayanan penyediaan air minum memiliki berbagai permasalahan, salah satunya kehilangan air. Sejak tahun 1998, PAM Jaya mengadakan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan mitra swasta untuk menjalankan kegiatan operasional.Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan upaya PAM Jaya dalam menurunkan tingkat kehilangan air di Jakarta Utara, terutama dalam posisinya sebagai perencana dan pengawas kegiatan operasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi.Hasil dari penelitian ini adalah PKS yang dilakukan menyebabkan terbatasnya peran PAM Jaya dalam penurunan kehilangan air, termasuk upaya yang dapat dilakukan PAM Jaya, sehingga banyak target teknis dan pelayanan yang tidak dapat dipenuhi mitra sektor swasta, termasuk tingkat kehilangan air yang masih tinggi.

---

The public service for water in DKI Jakarta is having many obstacles and problems; one of the biggest problems is non revenue water. Since 1998, PAM Jaya holds a partnership agreement with the private sector to run the operational activities.

This research's purpose is to figuring out the efforts from PAM Jaya in decreasing non revenue water, especially in area P-08 and P-09, North Jakarta. After the partnership agreement with private sector, PAM has limited role in public service for water, as a planner and a supervisor. This research's approach is qualitative with method of depth interview and document study.

The results of this research are that PAM Jaya has a limited role after the agreement with private sector. The limited role of PAM Jaya causing impact for the operational activities, caused the level of non revenue water is remained high even after the agreement with private sector."

"ABSTRAKDalam rangka penyediaan infrastruktur yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air, maka pemerintah perlu mengadakan kerjasama dengan swasta untuk mengatasi masalah keterbatasan dana dan alokasi resiko terhadap resiko-resiko yang muncul berkenaan dengan pengelolaan sumber daya air bagi masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya, Kerjasama Pemerintah dengan Swasta seringkali terdapat permasalahan-permasalahan, yaitu antara lain mengenai kedudukan Pemerintah dalam perjanjian Keriasama Pemerintah dan Swasta dibidang air minum. Kemudian guna memahami lebih dalam mengenai perjanjian kerjasama Pereintah dengan Swasta, maka perlu menganalisis perjanjian yang sudah berjalan, dalam penulisan ini menganalisa perjanjian kerjasama Penyediaan dan Peningkatan Pelayanan Air Bersih di Wilayah Barat Jakarta antara PDAM DKI Jakarta dengan PT. PAM Lyonnaise Jaya, khususnya ketentuan mengenai alokasi resiko tarif air minum. Kedudukan Pemerintah dalam perjanjian Kerjasama PDAM dan Swasta dibidang air minum adalah bukan merupakan Pihak dalam Perjanjian. Namun, Pemerintah selaku pihak ketiga yang memiliki kepentingan dalam Perjanjian Kerjasama maka Pemerintah memiliki kewenangan yang mutlak dalam menetapkan tarif, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan SPAM.Dalam Perjanjian Kerjasama Antara PDAM DKI Jakarta dengan PT.PALYJA, ketentuan mengenai alokasi resiko tarif disebutkan dalam pasal 26 ayat 1 yang berisi tentang kewenangan penetapan tarif. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa kewenangan penetapan tarif air minum bukan berada pada DAM DKI Jakarta, melainkan berada pada Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta. Berdasarkan jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada data sekunder, yaitu bahan-bahan pustaka mengenai yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan artikel. Kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer, dengan cara mengamati penerapan ketentuan-ketentuan hukum tersebut dalam praktik.

---

ABSTRACTIn order to ready infrastructure related to management water resource, hence government require to have cooperation with private sector to overcome the problem limitation of risk allocation and fund to risks which emerge with reference to management resource irrigate to society. But in its execution, Governmental cooperation with private sector oftentimes there are problems, that is for example hitting to domicile Government in Governmental cooperation agreement and Private sector drinking water area. Then utilize to comprehend deeper regarding Governmental cooperation agreement with private sector, hence require analyzing agreement wich have walked, in this writing analize ready cooperation agreement and Make-Up Service Clean Water in Region West Jakarta between PDAM DKI Jakarta with PT. PAM Lyonnaise Jaya, specially rule concerning drinking water tariff risk allocation. Domiciling Government in cooperation agreement of PDAM and private sector drinking water area is not representing side in agreement. But, Government as third party owning importance in cooperation agreement hence government have absolute authorized in specifying tariff, as mentioned in rule Regulation Government No. 16 year 2005 about Management SPAM (drinking water supply system).In cooperation agreement between PDAM DKI Jakarta with PT. Palyja, rule concerning tariff risk allocation mentioned in section 26 containing article 1 about authority stipulating of tariff. In section mentioned that authority stipulating of drinking water tariff none residing at PDAM DKI Jakarta, but reside at Local Government Province DKI Jakarta and Parliament Area of DKI Jakarta. Pursuant to its type, this research represent research of bibliography having the character of normative jurisdiction, that is research which as at data secondary, that is book materials regarding covering law and regulation, books, and article. Then continued with research to primary data, by perceiving applying of rules of the law in practice."

"Pelaksanaan Public-Private Partnership (PPP) di PAM Jaya memiliki banyak permasalahan selama 14 tahun terakhir. Salah satu faktor munculnya permasalahan tersebut adalah minimnya pengawasan yang dilakukan terhadap proses kemitraan ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan apa saja lembaga-lembaga pengawas dan proses pengawasan internal dan eksternal dalam pelaksanaan PPP di PAM Jaya, serta menggambarkan bagaimana pengawasan tersebut dalam tinjauan akuntabilitas publik. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan studi dokumen.Hasil dari penelitian ini adalah pengawasan internal dan eksternal PPP PAM Jaya memiliki banyak permasalahan yang menyebabkan pengawasan tersebut tidak optimal. Hal ini menyebabkan kerja sama pemerintah swasta ini gagal mewujudkan akuntabilitas publik.

---

Public-Private Partnership (PPP) at PAM Jaya has many problems for these 14 years. A factor that make those problems happen is minim supervision for this partnership process. This research's purpose is describing what a supervision bodies and the process of an internal and external supervision of PPP PAM Jaya, and describing its supervision in public accountability review. This research's approach is qualitative with method of depth interview and document study.The results of this research is internal and external supervision oversight PPP PAM Jaya has many problems that lead to a supervision is not work optimally. Those thing has an impact to this government-private cooperation is failed to realizing a public accountability."

"Perusahaan Air Minum Jakarta Raya (PAM JAYA) adalah sebuah perusahaan daerah yang bergerak dalam bidang penyediaan serta pelayanan air bersih kepada masyarakat Ibukota Jakarta. Namun dalam menjalankan kegiatannya, PAM JAYA menghadapi berbagai kendala, seperti sumber air baku yang tercemar dan keterbatasan dana yang menyebabkan kemampuan pelayanan PAM JAYA baru berkisar 44% dari 8 juta penduduk Jakarta.Penelitian ini bertujuan untuk dapat memberikan gambaran permasalahan pelayanan yang dapat diberikan oleh PAM JAYA kepada pelanggan maupun calon pelanggannya, serta bagaimana langkah yang sebaiknya diambil oleh manajemen dalam mengatasi permasalahan tersebut untuk mengantisipasi perkembangan yang terjadi di masyarakat maupun lingkungan usaha.Jawaban kuesioner yang masuk (baik dari pegawai maupun pelanggan), dianalisis, baik kualitatif maupun kuantitatif, diketahui bahwa PAM JAYA, dengan kekuatan-kekuatan yang dimilikinya, relatif masih mampu memenuhi keinginan/harapan konsumen dalam bidang pelayanan, sehinggga konsumen cukup terpuaskan. Hal ini menggambarkan bahwa posisi persaingan usaha PAM cukup baik (berada pada kuadran 1 matriks SWOT), sehingga disarankan untuk menjalankan strategi pertumbuhan guna mengantisipasi perubahan cepat yang selalu terjadi dalam lingkungan usahanya."

"Seperti halnya BUMN perusahaan-perusahaan daerah seperti PDAMsebagai salah satu wujud BUMD sering diidentikan sebagai unit usaha yangtidak efisen. Ketidakefisienan tesebut pada PDAM antara lain ditunjukkan olehketidakmampuan perusahaan menangani permintaan konsumen (cakupandaerah pelayanan yang masih rendah) walaupun pengelolannya bersifatmonopoli, tingkat kebocoran yang masih tinggi, dan masih adanya kapasitasyang tidak termanfaatkan (idle capacity).Ketidakefisienan suatu perusahaan seringkali yang dijadikan tolok ukuradalah kinerja keuangan. Mengukur kinerja dari aspek keuangan cenderungmementingkan hasil jangka pendek dan hanya mengukur harta-harta yangtampak (tangible), kurang memperhatikan harta-harta yang tidak tampak(intangible). Demikian pula halnya pengukuran kinerja PDAM Kabupaten DT IIKarawang sebagai salah satu BUMD yang dimiliki oleh Pemerintah Daerahmenggunakan kinerja tersebut. Memandang kinerja perusahaan dari aspekkinerja yang menyeluruh (meliputi harta yang tampak dan tidak) bolehdikatakan hampir tidak ada sama sekali.Dalam penelitian ini penulis menawarkan alternatif pengukuran kinerjayang lebih bersifat menyeluruh yaitu berdasarkan pendekatan BalancedScorecard (BSC) untuk memecahkan pokok permasalahan pertama yaitu :Bagaimana kinerja PDAM Kabupaten DT ll Karawang yang telah dicapai.Pendekatan BSC mengukur kinerja orgnisasi berdasarkan empat perspektif :Keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, dan pembelajaran sertapertumbuhan organisasi. Tehnik pengumpulan data yang digunakan untuk mengukur variabel kinerja perusahaan di sini yaitu metode kuesioner,wawancara, dan analisis data sekunder.Sebagai bagian dari evaruasi kinerja penulis juga mencoba memecahkanpokok permasalahan kedua yaitu meneliti faktor-faktor/strategi yang dapatmeningkatkan kinerja PDAM dalam rangka mengantisipasi era persaingan bebas(AFTA 2003 dan APEC 2020). Tehnik pengumpulan data yang digunakan untukmenganalis variabel faktor-faktor/strategi di sini yaitu studi Iiteratur, tehnikwawancara, dan analisis jawaban kuesioner.Metode penelitian yang digunakan yaitu Deskriptif Analisis. Deskriptifyaitu mencoba memaparkan hasil evalusasi kinerja berdasarkan pendekatanpengukuran BSC. Analisis yaitu mencoba menganaIisa strategi-strategi apa yangdapat meningkatkan masing-masing aspek kinerja perusahaan. Tehnik samplingyang digunakan menggunakan Quota Sampling untuk anggota organisasiPDAM dan menggunakan Strafified Random Sampiing (Metode TidakBerimbang) untuk meneIiti keiompok pelanggan.Berdasarkan hasil penelitian keseluruhan aspek kinerja (keuangan,pelanggan, proses internal, dan pembelajaran & pertumbuhan) diperoleh skortotal 85. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengukuran kinerja PDAMKabupaten Daerah Tingkat II Karawang berada datam kriteria penilaian HampirBaik (nilai 3 dari 5 kelas interval). Untuk meningkatkan kinerja secara keseluruhan tersebut pada dasarnyaadalah harus meningkatkan efisiensi dalam segala macam aspek (baik operasimaupun strategi). Sesuai dengan teori-teori yang direkomendasikan dan hasilanalisis kinerja yang telah dilakukan, maka strategi-strategi yang coba penulistawarkan kepada PDAM adalah strategi yang berkaitan dengan peningkatanefisiensi tersebut."

"Air adalah sumberdaya alam yang sangat penting dalam kehidupan manusia.Hasil pengeloiaan air minum oleh organisasi air minum seringkali tidak dapat memenuhi tujuan/target organisasi karena ketidak efisienan organisasi yang bersangkutan. Salah satu akibatnya adalah terjadi tingkat kebocoran produk air minum yang tinggi sehingga konsumen harus membayar harga air dengan tarif yang lebih tinggi dari harga semestinya.Juga cakupan pelayanan air minum tidak mampu menjangkau seluruh penduduk kota yang membutuhkan air minum dan sebagai akibatnya penduduk berpenghasilan rendah membayar air dengan harga lebih tinggi.Untuk mengatasi hal di atas,dilakukan penanganan teknis dengan dana yang besar. Namun, penanganan teknis semata ternyata tidak cukup untuk mengatasi masalah yang ada karena inefisiensi yang terjadi bukan hanya masalah teknis saja. Melainkan, juga dan bahkan sebagian besar disebabkan oleh masalah non-teknis. Oleh karena itu,dilakukan studi jaringan sosial untuk memahami pengelompokan-pengelompokan sosial dalam jaringan kerja organisasi PAM JAYA guna mendapatkan pemahaman tentang struktur sosial yang berlaku yang mengakibatkan sistem kontrol,monitoring dan koordinasi menjadi lemah.Dalam berbagai studi tentang struktur organisasi telah banyak dilakukan, ada yang melihat organisasi dengan kerangka dikotomi formal-informal-kemudian diperbaruhi dengan memandang organisasi sebagai sebuah sistem yang berada di dalam sistem yang lebih besar lainnya seperti masyarakat atau negara,yang berpijak pada kerangka integrasi.Perkembangan terakhir, para akhli ilmu sosial yang mempelajari struktur organisasi melihatnya sebagai suatu konfigurasi relasional antara kelompok-kelompok (divisi), dan kelompok kuasi yang secara ada (lihat Mouzelis 1985).Berdasarkan perkembangan terakhir di atas, konsep power memainkan peran yang krusial. Sebab individu atau kelompok/kelompok kuasi bisa memiliki kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap pengambilan keputusan dan lahirnya kebijakan yang mengarah ada sumberdaya-sumberdaya yang terdapat pada organisasi yang bersangkutan. Sehingga,distribusi kontrol terhadap sumberdaya, perilaku individu atau kelompok lain dan formasi kelompok kuasi (power,interest dan sentiment), formasi yang ada saling berkompetisi dalam rangka melindungi/menjaga atau mencari kesempatan dalam mendapatkan reward atau sumberdaya yang bersedia di dalam organisasi.Ditegaskan oleh Mouzelis bahwa konflik dan perjuangan - perjuangan antara 'klik' (cyclic block, block dan isolated tree) untuk memproleh `power dan jaminan terhadap pembagian reward-reward organisasi (aktivitas politikal organisasional yang terjadi dari hari ke hari) ini secara keseluruhan sering tidak nampak bagi `orang luar' atau tidak nampak dari mata para ahli sosiologi yang naive-yang hanya mengandalkan wawancara dan kuesioner. Dengan berbagai cara (kamuflase)-'klik-klik tersebut mampu melahirkan kebijakan, aturan-aturan dan sebagainya (hasil kompetisi)-yang akan tampak harmoni bagi para anggota organisasi yang bersangkutan.Oleh karena itu, dengan bergesernya 'pusat power formal/resmi' dan ketidak patuhan terhadap aturan-aturan organisasi dalam jaringan kerja PAM JAYA mengakibatkan melemahnya sitem kontrol, monitoring dan koordinasi yang diciptakan.Dengan melemahnya sistem kontrol, monitoring dan koordinasi maka ketahanan organisasi menjadi lemah sehingga tujuan organisasi tidak dapat dicapai. Dan, ketahanan organisasi yang lemah akan memperlemah kinerja organisasi yang pada akhirnya memperlemah ketahanan - ketahanan wilayah ;dan bilamana beberapa / seluruh organisasi-organisasi air minum di Indonesia memperlihatkan ketahanan organisasi yang lemah maka secara nasional akan memperlemah ketahanan nasional."

"Tesis ini membahas hubungan tingkat keuntungan dengan struktur modal pada Perusahaah Daerah Air Minum (PDAM) di Jawa Barat. Saat ini terdapat 276 buah (PDAM) yaitu hampir meliputi seluruh Daerah Tingkat II di Indonesia. Pada Pelita V sebagian besar pola investasi pada PDAM tersebut merupakan hibah dari Pemerintah Pusat. Sedangkan pada Pelita VI sejalan dengan proses desentralisasi pembiayaan PDAM di arahkan ke pinjaman dan peran serta swasta. Sejalan dengan itu dalam tesis ini dibahas mengenai hubungan antara tingkat keuntungan dengan struktur modal PDAM di Jawa Barat. Disini struktur modal diuraikan menurut modal sendiri dan pinjaman. Berdasarkan komposisi tersebut kemudian dikaitkan dengan tingkat keuntungannya melalui modal WACC. Secara garis besar hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat suatu komposisi optimal dari struktur modal yang memaksimalkan keuntungan. "