Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Di Indonesia penerapan Self Assessment System menimbulkan permasalahan ketidakpatuhan Wajib Pajak. Hal ini karena kesadaran pajak masih rendah, yang disebabkan kurangnya pengetahuan perpajakan pada masyarakat. Penelitian ini membahas pentingnya penanaman pengetahuan perpajakan sejak kecil untuk menciptakan kesadaran pajak dengan mengambil studi kasus siswa didik pada Sekolah Menengah Pertama di DKI Jakarta. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa siswa SMP dan sederajat di DKI Jakarta belum memahami sepenuhnya hakikat fungsi pajak yaitu mengenai peranan pajak terhadap negara dan pemerintah.

---

In Indonesia, the implementation of Self Assessment System raises taxpayer noncompliance issues. This is because the tax awareness is still low due to lack of knowledge of taxation in society. This study discusses the growing importance of tax knowledge from childhood to create awareness of the tax by taking a case study of students at the junior high school students in Jakarta. The approach used in this study is qualitative with descriptive method. Results of this study showed that junior high school students and equal in Jakarta do not fully understand nature function of the tax which is has important role for country and government."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat perlindungan hukum terhadap siswa penyandang disabilitas yang mengalami perundungan di lingkungan sekolah. Lingkungan yang kurang akomodatif menyebabkan siswa penyandang disabilitas kerap menemui hambatan dalam beraktivitas dan kurang optimal berperforma di sekolahnya. Hal ini membuat siswa penyandang disabilitas lebih rentan mengalami perundungan di sekolah. Pada skripsi ini akan dibahas mengenai peraturan perundang-undangan yang melindungi siswa penyandang disabilitas terhadap perundungan. Lebih lanjut akan dilihat pelaksanaan peraturan oleh sekolah dan pengalaman siswa dalam memperoleh perlindungan dari tindakan perundungan. Data diperoleh dari hasil wawancara dengan empat guru, orang tua, dan siswa penyandang disabilitas dari SMPN 259 Jakarta dan SMPN 226 Jakarta. Hasil penelitian memberikan simpulan bahwa baik sekolah maupun pemerintah belum dapat memberikan perlindungan secara maksimal terhadap siswa penyandang disabilitas dari tindak perundungan di sekolah. Hal ini dilihat dari kurangnya pengetahuan hukum, tidak tersedianya Guru Pendamping Khusus (GPK), serta masih terdapat normalisasi tindak perundungan.

---

This study aims to know the legal protection of students with disabilities who experience bullying in the school. A school environment that does not accommodate the needs of children with disabilities causes obstacles for their activities and makes them perform less optimally in their school. This makes students with disabilities more vulnerable to be bullied at school. This study will discuss the regulation that protects students with disabilities against bullying. Furthermore, this study aims to look at the regulation implementation by the school and students’ experiences in obtaining protection from acts of bullying. Data were obtained from interviews with four teachers, parents, and students with disabilities from 259 and 226 DKI Jakarta Junior High School. The results of the study concluded that both schools and the government had not been able to provide maximum protection for students with disabilities from bullying in schools. This can be seen from the lack of legal knowledge, the unavailability of a Special Needs Teacher, and the normalization of acts of bullying."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat perlindungan hukum terhadap siswa penyandang disabilitas yang mengalami perundungan di lingkungan sekolah. Lingkungan yang kurang akomodatif menyebabkan siswa penyandang disabilitas kerap menemui hambatan dalam beraktivitas dan kurang optimal berperforma di sekolahnya. Hal ini membuat siswa penyandang disabilitas lebih rentan mengalami perundungan di sekolah. Pada skripsi ini akan dibahas mengenai peraturan perundang-undangan yang melindungi siswa penyandang disabilitas terhadap perundungan. Lebih lanjut akan dilihat pelaksanaan peraturan oleh sekolah dan pengalaman siswa dalam memperoleh perlindungan dari tindakan perundungan. Data diperoleh dari hasil wawancara dengan empat guru, orang tua, dan siswa penyandang disabilitas dari SMPN 259 Jakarta dan SMPN 226 Jakarta. Hasil penelitian memberikan simpulan bahwa baik sekolah maupun pemerintah belum dapat memberikan perlindungan secara maksimal terhadap siswa penyandang disabilitas dari tindak perundungan di sekolah. Hal ini dilihat dari kurangnya pengetahuan hukum, tidak tersedianya Guru Pendamping Khusus (GPK), serta masih terdapat normalisasi tindak perundungan.

---

This study aims to know the legal protection of students with disabilities who experience bullying in the school. A school environment that does not accommodate the needs of children with disabilities causes obstacles for their activities and makes them perform less optimally in their school. This makes students with disabilities more vulnerable to be bullied at school. This study will discuss the regulation that protects students with disabilities against bullying. Furthermore, this study aims to look at the regulation implementation by the school and students’ experiences in obtaining protection from acts of bullying. Data were obtained from interviews with four teachers, parents, and students with disabilities from 259 and 226 DKI Jakarta Junior High School. The results of the study concluded that both schools and the government had not been able to provide maximum protection for students with disabilities from bullying in schools. This can be seen from the lack of legal knowledge, the unavailability of a Special Needs Teacher, and the normalization of acts of bullying."

"Tesis ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan tentang peraturan perpajakan, persepsi keadilan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pengusaha kecil dan menengah dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Adapun variabel-variabel yang akan diteliti adalah pengetahuan tentang peraturan perpajakan, persepsi keadilan pajak, dan sanksi pajak. Sampel dalam penelitian ini adalah usaha kecil dan menengah di SMESCO Mt. Haryono. Penelitian ini dilakukan dengan mengadakan survey kepada pengusaha kecil dan menengah di SMESCO Mt. Haryono. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada pengusaha kecil dan menengah di SMESCO Mt. Haryono. Setelah data terkumpul, pengujian dilakukan dengan metode analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS. Hasil penelitian ini adalah pengetahuan tentang peraturan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sedangkan persepsi keadilan pajak dan sanksi pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

---

This thesis aims to know the effect of knowledge about taxation regulation, perception of tax justice, and tax sanction to obedience of small and medium entrepreneur in fulfilling tax obligation. The variables to be studied are knowledge of tax regulations, perceptions of tax justice, and tax penalties. The sample in this research is small and medium business in SMESCO Mt. Haryono. This research was conducted by conducting a survey to small and medium entrepreneurs at SMESCO Mt. Haryono. The data was collected by distributing questionnaires to small and medium entrepreneurs at SMESCO Mt. Haryono. After the data collected, the test is done by multiple linear regression analysis method with the help of SPSS program. The result of this research is knowledge of taxation regulation does not have a significant effect to taxpayer compliance in fulfilling its tax obligation. While the perception of tax justice and tax sanction have a significant influence on taxpayer compliance in fulfilling its tax obligations."

"Salah satu penyebab kurangnya kesadaran lingkungan adalah ketidakpedulian manusia bahwa pembangunan yang terjadi sekarang berkelanjutan atau tidak. Untuk mencegah berkurangnya fungsi alam, manusia harus mempunyai kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan. Upaya mendukung keberlanjutan lingkungan hidup melalui pendidikan dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan konsep Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan (PPB). Model PPB atau ESD belum banyak dikembangkan untuk mendukung keberlanjutan. Tujuan riset ini adalah memberikan analisis kesadaran lingkungan ditinjau dari lingkungan belajar dalam upaya mewujudkan pembangunan untuk keberlanjutan di Indonesia dengan evaluasi potensi sekolah di Sekolah Menengah Atas penerima Adiwiyata. Wawancara dilakukan kepada 12 guru termasuk pimpinan sekolah, serta dilakukan kuesioner kepada 417 siswa dari dua SMA penerima Adiwiyata di Jakarta. Hasil wawancara menunjukan bahwa sekolah penerima Adiwiyata mempunyai potensi untuk melaksanakan ESD,  namun kesadaran lingkungan di sekolah tersebut belum menunjukkan hasil yang terbaik. Model ESD yang dikembangkan diharapkan mampu mendukung program ESD untuk kehidupan yang keberlanjutan.

---

One of the causes of the lack of environmental awareness is human ignorance that the current development is sustainable or not. To prevent the loss of natural functions, humans must have awareness and concern for the environment. Efforts to support environmental sustainability through education are carried out by the United Nations (UN) with the concept of Education for Sustainable Development (PPB). The PPB or ESD model has not developed enough to support sustainability.

The purpose of this research is to provide an environmental awareness analysis in terms of the learning environment to realize development for sustainability in Indonesia by evaluating the potential of schools in Adiwiyata recipient high schools. Interviews were conducted with 12 teachers, including school leaders, and conducted questionnaires with 417 students from two Adiwiyata recipient high schools in Jakarta.

The interview results show that Adiwiyata recipient schools have the potential to implement ESD, but environmental awareness in these schools has not shown the best results. The ESD model developed is expected to be able to support the ESD program for sustainable living. "

"Untuk memaksimalkan proses kegiatan pembelajaran dibutuhkan fasilitas pendidikan yang memadai. Namun, masalah pendidikan masih ditemukan, dimana salah satu akar permasalahannya adalah kurangnya fasilitas pendidikan. Pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), jumlah SMP yang relatif banyak merupakan salah satu penghambat dalam penyaluran dan pemerataan dana APBN. Selain itu salah satu parameter untuk mengukur mutu pendidikan adalah nilai Ujian Nasional (UN). Sebagai Ibu Kota, DKI Jakarta adalah provinsi yang merupakan pusat pendidikan di Indonesia dan Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta. Maka, analisis hubungan fasilitas sekolah dengan nilai UN pada DKI Jakarta dan Jawa Barat dapat diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif bagi pemerintah untuk melihat keadaan SMP pada kedua provinsi terebut dan dalam menyalurkan dana APBN secara cepat dan tepat dengan melihat fasilitas apa saja yang memiliki hubungan dengan hasil belajar siswa. Banyaknya observasi yang digunakan adalah 987 SMP di Provinsi DKI Jakarta dan 4766 SMP di Provinsi Jawa Barat dengan 9 variabel kategorik fasilitas pendidikan dan sebuah variabel numerik yaitu nilai ujian nasional. Adapun metode yang digunakan untuk mengelompokkan adalah Robust Clustering Using Link (ROCK) yang diyakini mempunyai tingkat akurasi yang baik dan mampu menangani data kategorik dalam jumlah yang besar. Serta untuk mengetahui hubungan antara fasilitas dengan hasil ujian nasional akan di tentukan menggunakan Analisis Regresi. Didapat bahwa fasilitas SMP di DKI Jakarta sudah cukup merata dan cukup baik sehingga tidak terbentuk cluster dengan profil berbeda, sedangkan di Jawa Barat terbentuk 5 cluster dengan karakteristik masing masing. Terdapat indikasi hubungan yang kuat pada fasilitas laboratorium, rasio murid per guru, status, dan daya listrik dengan nilai ujian nasional di DKI Jakarta. Sedangkan untuk Provinsi Jawa Barat, hampir setiap cluster memiliki hubungan yang berbeda terhadap nilai ujian nasional. Namun, pada setiap cluster, fasisilitas daya listrik merupakan fasilitas yang memiliki hubungan signifikan dengan hasil ujian nasional siswa.

---

To maximize the process of learning activities, adequate educational facilities are needed. However, there are still some problem, where one of the root causes is the lack of educational facilities. At the junior high school level, the relatively large number of junior high school is one of the obstacles in the distribution of APBN funds. In addition, one of the parameters that can be used to measure the quality of education is the value of the National Examination (UN). As the capital city, DKI Jakarta is a province that is the centre of education in Indonesia and West Java is the province with the largest population in Indonesia which is directly adjacent to DKI Jakarta. Thus, the analysis of the relationship between school facilities and the UN scores in DKI Jakarta and West Java is expected to be an alternative for the government to see the state of SMP in the two provinces and to distribute the APBN funds immediately and properly by looking at what facilities have a relationship with student learning outcomes. The number of observations used was 987 junior high schools in DKI Jakarta Province and 4766 junior high schools in West Java Province with 9 categorical variables for educational facilities and a numeric variable, which is the national exam scores. The method used for clustering is Robust Clustering Using Link (ROCK) which is believed to have a good level of accuracy and able to handle large amounts of categorical data. Also, to confirm the relationship between facilities and the results of the national exam will be determined by using Regression Analysis. It was found that the junior high school's facilities in DKI Jakarta were quite evenly distributed and good enough so that there were not forming any cluster with different profile, while in West Java there were 5 clusters with their respective characteristics. There are indications of a strong relationship with laboratory, student-teacher ratio, status, and electrical power to national exam scores in DKI Jakarta. Whereas for West Java Province, almost every clusters have a different relationship to the national exam scores. However, in each cluster, the utility of electrical power has a significant relationship with student's national exam results."

"Tidak adanya pemerataan mutu pendidikan di Indonesia menyebabkan tidak meratanya kualitas pendidikan yang diterima masyarakat di setiap daerah. Dengan kondisi yang demikian maka pemerintah membuat kebijakan Standar Nasional Pendidikan yang merupakan kriteria minimal dalam hal penyelenggaraan pendidikan dan berfungsi sebagai penjamin dari pemerataan mutu pendidikan. DKI Jakarta sebagai ibu kota Negara seharusnya dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah lain dalam pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan. Karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan Standar Nasional Pendidikan di DKI Jakarta dengan mengambil kasus pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kotamadya Jakarta Barat. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif melalui wawancara mendalam dan juga studi dokumen. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pelaksanaan kebijakan Standar Nasional Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri di Jakarta Barat belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya kesulitan-kesulitan teknis yang dihadapi sekolah, rendahnya pengawasan, dan juga kurang optimalnya pengalokasian dana.

---

The lack of equity of educational quality in Indonesia cause differences in quality of education that Indonesian society receive. With that condition, the government makes a policy about National Education Standard which is the minimum criteria of education and as assurance of equity in education quality. DKI Jakarta as a capital city of Indonesia should be an example for other province for the implementation of National Education Standard.

Therefore, the goals of this research is to analyze how the implementation of the National Education Standard policy by taking case in Public Junior High School in West Jakarta. The methods of data collection in this research is using qualitative methods by deep interview and document study.

The conclusion of this research prove that the implementation of National Education Standard policy in Public Junior High School in West Jakarta hasn’t been going quite well viewed by many technical difficulties that school faces, lack of supervision, and the lack of optimality in budget allocation."

"Program Pengungkapan Sukarela (PPS) merupakan kebijakan pengampunan pajak yang menuai pro kontra di tengah masyarakat. Setelah pelaksanaannya, penting untuk dilihat evaluasi Wajib Pajak terhadap kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan kepatuhan pajak berkelanjutan tersebut. Dalam penelitian ini digunakan theory of planned behavior yang dapat menggambarkan respon individu dalam menanggapi suatu stimulus beserta intensi berperilaku yang ditimbulkan. Adapun penelitian ini memiliki tujuan untuk: 1) menganalisis pengaruh sikap atas PPS terhadap intensi kepatuhan pajak berkelanjutan; 2) menganalisis pengaruh norma subjektif atas PPS terhadap intensi kepatuhan pajak berkelanjutan, dan 3) menganalisis pengaruh persepsi kendali atas PPS terhadap intensi kepatuhan pajak berkelanjutan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif menggunakan instrumen survei berupa kuesioner yang dibagikan kepada responden di KPP Pratama Jakarta Pluit. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: 1) sikap berpengaruh positif dan signifikan terhadap intensi berperilaku. Dapat diketahui bahwa sikap positif individu dalam merespon dan mengevaluasi PPS akan mempengaruhi intensi individu agar dapat mewujudkan kepatuhan pajak berkelanjutan secara sukarela; 2) norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap intensi berperilaku. Dalam hal ini, lingkungan sosial individu juga berperan penting dalam memberikan penilaian positif terkait PPS dan sekaligus memberikan dorongan bagi intensi individu dalam mewujudkan kepatuhan pajak berkelanjutan sebagai tujuan utama dari kebijakan tersebut, dan 3) persepsi kendali tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap intensi berperilaku. Sementara itu, persepsi individu terkait kemudahan dalam PPS tidak memiliki pengaruh yang cukup untuk menumbuhkan intensi perilaku kepatuhan pajak berkelanjutan bagi individu pasca dilaksanakannya program tersebut.

---

Voluntary Disclosre Program (VDP) is a tax amnesty policy that raised pros and cons for the society. Following its implementation, it is important to recognize the Taxpayer’s evaluation of this policy that aimed to generate a sustainable tax compliance. In this research, theory of planned behavior is used to describe individual responses toward a stimulus along with the behavioral intention that is generated. As for the purposes of this research are: 1) analyzing the influence of attitude toward behavior over VDP towards the sustainable tax compliance intention; 2) analyzing the influence of subjective norm over VDP towards the sustainable tax compliance intention, and 3) analyzing the influence of perceived behavioral control over VDP towards the sustainable tax compliance intention. This research was conducted in a quantitative approach using survey as the instrument in the form of questionnaires which were distributed to the respondents at KPP Pratama Jakarta Pluit. The results of this research show that: 1) attitudes toward behavior has a positive and significant impact on behavioral intention. It can be known that the positive attitude of individuals in evaluating and responding to VDP will influence the individual intentions to generate a voluntary sustainable tax compliance; 2) subjective norm has a positive and significant impact on behavioral intention. In this case, the individual’s social environment is also plays an important role in providing a positive judgement towards VDP while at the same time provides an ecouragement for individuals to have the intention of generating the sustainable tax compliance behavior as the main objective of this policy, and 3) perceived behavioral control doesn’t have a positive and significant impact on behavioral intention. On the other hand, individual perceptions regarding the convenience of VDP did not have a sufficient influence to foster the sustainable tax compliance behavioral intentions for individuals after the implementation of this program."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh norma sosial terhadap kepatuhan PBB-P2 Provinsi DKI Jakarta, baik pengaruh langsung ataupun tidak langsung. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer dari wajib pajak PBB-P2 DKI Jakarta sejumlah 156 responden diperoleh dengan kuesioner dan data sekunder dari Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta. Analisa data menggunakan Structural Equation Modelling (SEM) dengan software Lisrel 8.7. Norma sosial mengacu pada hasil identifikasi Cialdini and Tross (1998) yang terdiri dari norma descriptif (apa yang orang benar-benar lakukan), norma injunctif (aturan moral kelompok), norma subyektif (persepsi orang terdekat) dan norma personal (standar perilaku individu).Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa norma injunctif wajib pajak PBB-P2 DKI Jakarta berpengaruh pada norma subyektif, norma subyektif wajib pajak PBB-P2 DKI Jakarta berpengaruh pada norma personal dan norma personal berpengaruh signifikan pada kepatuhan pajak. Hubungan antara norma-norma sosial pada kepatuhan pajak adalah tidak langsung melalui norma personal. Sedangkan norma injunctif dan subyektif tidak berpengaruh langsung pada kepatuhan pajak.

---

ABSTRACT

The goal of the thesis is to determine the effect of the social norm toward PBB-P2 compliance, either direct or indirect influence. The data used are primary and secondary data. Primary data is from the Jakarta?s PBB-P2 taxpayers of 156 respondents obtained by questionnaire and secondary data from the Tax Office of Jakarta Province. Data were analyzed using Structural Equation Modeling (SEM) with software lisrel 8.7. Social norms refer to the identification of Cialdini and Tross (1998), which consists of a descriptive norm (what people actually do), injunctive norms (moral rule of the group), subjective norm (perception is close other) and the personal norm (standard behavior of individuals).

The results of this study indicate that the PBB-P2 taxpayer injunctive norm affects on subjective norm, PBB-P2 taxpayer subjective norm affects on personal norm and personal norms has a significant effect on tax compliance. The relationship between social norms in tax compliance is indirectly through personal norm. While injunctive and subjective norm have no direct effect on tax compliance."

"ABSTRAK Skripsi ini membahas mengenai hasil penelitian yang dilakukan untuk menganalisis strategi peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Restoran Non-Pengguna TOSKA di DKI Jakarta dan mengetahui kendala yang dihadapi pemerintah DKI Jakarta dalam upaya menerapkan strategi untuk meningkatan kepatuhan Wajib Pajak Restoran Non-Pengguna TOSKA di Kecamatan Koja. Di sini peneliti ingin melihat seperti apa cara Bapenda DKI Jakarta menyiasati kecamatan Koja yang Objek Pajaknya paling sedikit terdaftar dalam sistem online terintegrasi perpajakan daerah DKI Jakarta agar kepatuhan Wajib Pajaknya tetap terpantau meskipun tidak terdaftar dalam sistem online TOSKA. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak restoran non-pengguna TOSKA oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dilakukan melalui upaya ekstensifikasi dan melalui upaya intensifikasi. Kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta yaitu kendala eksternal dan kendala internal. Kendala eksternal yang dihadapi ialah karakteristik dari Wajib Pajak yang berbeda dengan daerah-daerah di sekitarnya dan masih adanya kesulitan bertemu dengan pemilik usaha atau penanggung jawab dari restoran yang terdaftar sebagai Objek Pajak. Sementara kendala internal, yaitu kurangnya sumber daya manusia di Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah dan masalah keterbatasan dalam pemeriksaan.

---

ABSTRACT

This undergraduate thesis discusses the results of research conducted to analyze strategies to improve compliance of TOSKA Non-User Restaurant Taxpayers in DKI Jakarta and determine the obstacles faced by Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta in implementing strategies to improve compliance of TOSKA Non-User Restaurant Taxpayers in Koja District. Here, the researcher wants to see how Bapenda DKI Jakarta gets around the Koja district whose tax objects are at least registered in the DKI Jakarta regional integrated taxation online system so that taxpayer compliance is monitored even though it is not registered in the TOSKA online system. This research uses qualitative methods by collecting data through field studies and literature studies. The results showed that the strategy of improving tax compliance for non-TOSKA restaurant users by Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta was carried out through extensification and intensification. The obstacles faced by Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta are external and internal constraints. External constraints faced are the characteristics of taxpayers who are different from the surrounding areas and there are still difficulties in meeting with business owners or those in charge of restaurants that are registered as tax objects. While internal constraints are the lack of human resources in Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah and the constraints in the examination."