Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan imbalan bunga dalam sengketa pajak yang diatur dalam Undangundang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan KUP 2007 dan Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2011 berpotensi menimbulkan ketidaksetaraan diantara Wajib Pajak dan fiskus. Penelitian ini mendeskripsikan perkembangan kebijakan imbalan bunga dalam sengketa pajak dan meninjau kebijakan dengan asas kesetaraan. Pendekatan yang digunakan diberlakukannyaa adalah kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara mendalam dan studi pustaka. Penelitian ini menemukan bahwa realisasi kebijakan tersebut tidak sepenuhnya setara.

---

The policy of interest on overpayment related to tax dispute which stipulated in Tax Administration Law and Procedure Year 2007 and Government Regulation Number 74 2011 potentially caused unfairness between taxpayer and tax authority. This research describes the development of the interset policy related to to tax dispute and reviewing the policy with the fair play principle. This research uses descriptive qualitative method with in-depth interview and literature study techniques. This research finds that the interest policy is not fully fair."

"ABSTRAKProses pemberian sanksi administrasi dan imbalan bunga terhadap wajib pajak dalam proses sengketa pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum tata cara perpajakan (UU KUP) tidak selamanya berjalan lancar, proses pemberian sanksi administrasi kepada wajib pajak kadang tidak sesuai dengan asas keadilan dan kesetaraan. Kebijakan imbalan bunga yang sebagaimana diatur dalam pasal 27 A Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 dan peraturan perundangan dibawahnya yakni dalam pasal 43 Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2011 merupakan salah satu produk dari kebijakan publik yang merupakan pembaharuan dari peraturan perundang-undangan sebelumnya yakni UU 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pembaharuan tersebut merupakan tujuan dari reformasi perpajakan agar sistem perpajakantidak menimbulkan hambatan atau perlawanan dari masyarakat.

---

ABSTRACTThe process of administering administrative sanctions and interest rewards on taxpayers in the tax dispute process as regulated in Law Number 28 Year 2007 concerning general provisions on taxation procedures (UU KUP) does not always run smoothly, the process ofadministering administrative sanctions to taxpayers is sometimes not in accordance with the principle of justice and equality. The interest compensation policy as stipulated in article 27 A of Law No. 28 of 2007 and the laws and regulations below that is in article 43 Government Regulation no. 74 of 2011 is one of the products of public policy which is a renewal of the previous legislation namely Law 16 of 2000 concerning General Provisions and Tax Procedures. This renewal is the aim of tax reform so that the taxation system does not cause obstacles or resistance from the community."

"Berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2013 membuat Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang diatur di Pasal 14 Undang ? Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) tidak lagi berlaku bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan kegiatan usaha dengan peredaran bruto dibawah Rp. 4,8 miliar setahun. Kebijakan tersebut dalam rangka penyederhanaan pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi WP Orang Pribadi. Penelitian kuantitatif, dengan survey dan wawancara mendalam bertujuan membandingkan penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Pajak Penghasilan Final 1% dalam pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan Orang Pribadi ditinjau dari asas simplicity. Ketentuan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Pajak Penghasilan Final 1% bagi Wajib Pajak Orang Pribadi telah memenuhi asas simplicity.

---

Government Regulation No. 46 Year 2013 made Deemed Profit which is regulated in Article 14 of Income Tax Act is no longer applied to the Individual Taxpayer who is carrying on business activities with a gross turnover of less than Rp. 4.8 billion a year. This quantitative approach used survey and in-depth interview as collection data technique. The research focused to compare the use of Deemed Profit and Final Income Tax 1% in the fulfillment of Personal Income Tax liability in terms of simplicity. As a result, simplicity has been felt by Individual Taxpayer who used Deemed Profit and Final Income Tax 1%."

"Skripsi ini membandingkan implementasi kebijakan ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi baru melalui pendataan objek PBB dengan model implementasi milik Edward III. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memaparkan implementasi ekstensifikasi berdasarkan SOP. Analisis pada skripsi ini akan menggambarkan implementasi SOP dilapangan yang kemudian dibandingkan dengan model implementasi Edward III. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan implementasi sudah sesuai dengan model implementasi Edward III sehingga berdasarkan model implementasi Edward III implementasi kebijakan ekstensifikasi di KPP Mampang telah berjalan dengan baik.

---

This thesis compares the implementation of new personal taxpayer‘s extension policy through land and property tax object data collection with Edward III’s implementation model. This research is using qualitative descriptive as research method to explain extensification’s implementation based on SOP. This thesis’s analysis is going to portray SOP implementation being practiced then compared to Edward III’s implementation model. This research’s result are the implementation is suitable to Edward III’s model and based on Edward III’s model, implementation in KPP Mampang Prapatan is running well."

"Adanya perubahan kebijakan mengenai pengembalian pendahuluan kelebihanpembayaran pajak merupakan bentuk pemberian pelayanan bagi Wajib Pajak dimana Wajib Pajak akan mendapat pengembalian kelebihan pembayaran pajaktanpa harus melalui proses pemeriksaan yang lama.Metode penelitian yangdigunakan yaitu penelitian kualitatif dengan desain deskriptif Data kualitatif diperoleh melalui studi literatur dan wawancara mendalam.Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dihasilkan kesimpulan bahwa kebijakan yangdikeluarkan oleh pemerintah dibuat untuk membantu pekerjaan pemeriksa dalam memeriksa SPT Lebih Bayar yang nominalnya tidak besar sehingga lebih fokusterhadap pemeriksaan yang memerlukan analisis yang mendalam dengan potensiyang besar pula namun pada kenyataannya menambah pekerjaan Account Representatif.

---

The amendment in the regulation regarding the preliminary refund of overpaidtax is a form of service delivery for taxpayers where the taxpayer will obtain atax overpayment refund without a long tax audit process.

The method used isdescriptive qualitative research design The qualitative data obtained through thestudy of literature and in depth interviews.

Based on the research conducted then results in conclusion that the policy issued by the government created to assist taxofficers in checking the nominal of tax return with small amount overpaid tax sothey will be more focused on the tax audit which requires in depth analysis withbig potency as well but in fact increases the Account Representative's jobs."

"Penelitian ini membahas peraturan pengajuan resititusi PPN ditinjau dari asas cost of taxation. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivis dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ditinjau dari asas cost of taxation secara umum administrasi pengajuan restitusi PPN telah efektif khususnya dari administrative dan enforcement cost nya. Namun, ditinjau dari aspek compliance cost nya masih terdapat beberapa kekurangan yang dirasakan oleh wajib pajak. Saran dari penelitian ini adalah agar pembuatan kebijakan yang dilakukan sebaiknya memperhatikan compliance cost yang harus ditanggung oleh wajib pajak, dimana hal tersebut akan meningkatkan kesadaran kepatuhan dari wajib pajak.

---

This research discusses the regulation of Value Added Tax which is reviewed by cost of taxation principle. The VAT refunds mainly reviewed by administrative cost, enforcement cost and compliance cost aspect. This is a descriptive research using positivist approach. The result shows that VAT refunds regulation is progressing into a better stage and generally has been effective. Effectivity seen from administrative and enforcement cost review, however there are a few lacks from the compliance cost aspect review. Furthermore, this research suggests regulation making should consider the burden of compliance cost that taxpayers have to endured."

"Skripsi ini membahas mengenai kebijakan pemerintah yang mewajibkan penyampaian e-SPT bagi Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya termasuk Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus dan Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini membahas tentang justifikasi dan konsekuensi yang muncul akibat kewajiban penyampaian spt secara elektronik, baik itu bagi wajib pajak maupun petugas pajak. Konsekuensi yang muncul harus dapat diterima dengan tujuan kebijakan ini dapat berjalan dengan efektif dan tujuan kemudahan administrasi dapat tercapai.

---

This research talks about government policy that gives tax payers the obligation for delivering e-SPT to tax payers who registered at Madya Tax Office, include Tax Office at Special Tax Office area and Tax Office at Large Tax Office area. The research is qualitative one with descriptive design.

The result of this research talks about justifications and consequences that emerge, from the tax payers obligation for delivering e-SPT, for tax payers or tax officers. The consequences from the policies government that emerge have to be accept for achieve the effective and ease of administration purposes."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai kebijakan penegasan penerbitan faktur pajak yangdiatur dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-26/PJ/2015. Kebijakan tersebutmengatur mengenai tanggal penerbitan faktur pajak yang seharusnya yaitu pada saatdiberikannya nomor seri faktur pajak oleh DJP. Penerbitan faktur pajak yang tidaksesuai dengan kebijakan dalam SE-26 yang telah diatur sebelumnya dalam PER-24/PJ/2012 merupakan faktur pajak tidak lengkap atau disebut sebagai faktur pajakbackdate, sehingga bagi PKP Penjual dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% dariDPP berdasarkan UU KUP Pasal 14 Ayat (4) dan bagi PKP Pembeli pajakmasukannya tidak dapat dikreditkan. Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskankebijakan penegasan penerbitan faktur pajak ditinjau dari asas kepastian (certainty)dan untuk menjelaskan kebijakan penegasan penerbitan faktur pajak terhadap biayakepatuhan (compliance cost) PKP. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatifdeskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan penegasan penerbitanfaktur pajak tidak memenuhi asas kepastian hukum (certainty) dalam hal tidakterpenuhinya faktor-faktor kepastian hukum yaitu materi/obyek kebijakan, subyek,pendefinisian aturan, perluasan materi kebijakan karena keberlakuan efektifkebijakan yaitu 2 April 2015, tetapi DJP memberikan surat klarifikasi penggantianfaktur pajak tidak lengkap untuk faktur pajak tahun 2013, 2014 dan 2015. Selain itu,dikarenakan kebijakan ini tidak memberikan kepastian hukum bagi PKP, makamenimbulkan biaya kepatuhan PKP berupa direct money cost, time cost danpyschological cost

---

ABSTRACTThis study discusses the issuance of tax invoices affirmation policy as regulated inthe Directorate General of Taxation No. SE-26 / PJ / 2015. The policy stipulate theissuance date of the tax invoice is supposed at the time when the tax invoice serialnumber given by the Directorate General of Taxation. The issuance of tax invoiceswhich are not in accordance with the policy as regulated in SE-26 that had beenarranged earlier in PER-24 / PJ / 2012 is considered as an incomplete tax invoice oris referred to as backdated tax invoice, therefore the taxable person shall be subject toadministrative sanction amounting to 2% of the tax base as regulated in Article 14Paragraph (4) of General Provision Tax Law Number 36 Year 2008 and VAT INunable to be credited by the related of taxable person. The purpose of this research isto explain the policy affirmation on issuance of tax invoices policy as viewed fromthe principle of certainty and to explain the policy affirmation issuance of taxinvoices to the cost of compliance taxable person. This research applies quantitativedescriptive. The results of this study concluded that the policy affirmation issuanceof tax invoices did not met the principle of legal certainty in the case of nonfulfillmentof the factors of legal certainty that the material/object of the policy,subject, defining rules, expansion of policies in terms of the effective enforceabilityof the policy is April 2, 2015, but the Directorate General of Taxation issues the taxclarification letter for the replacement of incomplete tax invoices issued on 2013,2014 and 2015. In addition because of this policy does not provide legal certainty fortaxable person, then generate compliance cost in the form of direct money cost, timecost and pyschological cost."

"Penelitian ini mengangkat permasalahan yaitu alasan pemerintah menerapkan tax holiday, proses formulasi tax holiday, dan tanggapan pelaku industri yang sudah existing terhadap tax holiday. Pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan pemerintah menerapkan kebijakan tax holiday karena amanat dari undang-undang, tax competition, dan dampak positif dari tax holiday. Proses formulasi kebijakan tax holiday telah mengikuti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur negara Nomor: PER/04/M.PAN/4/2007, model rasional sederhana Patton dan Savicky, dan aspek-aspek insentif pajak menurut Easson. Akan tetapi, formulasi kebijakan tax holiday tersebut belum mengikutsertkan secara langsung pihak swasta, asosiasi, dan pemerintah daerah sehingga kurang aspiratif. Tanggapan pelaku industri yang sudah existing terhadap tax holiday adalah positif. Akan tetapi, ketentuan tax holiday kurang jelas dan rumit, serta diskriminasi antara investor baru dengan investor lama.

---

The issues of this underthesis are the reason of the government implemented tax holiday, formulation process of tax holiday, respone of industry players who already existing about tax holiday. The research approach is qualitative to the type of descriptive research. The result showed that the reason of the government implemented tax holiday because of the mandate of law, tax competition, and positive effect of tax holiday. The formulation process has followed the stages of the Minister of Administrative Reform Number: PER/04/M.PAN/4/2007, according to a simple rational model of Patton and Savicky, and importance aspects of Easson. Nevertheless, the formulation is not directly involve private sector, association, and local government, so that less aspiration. Responses of existing industry to tax holiday is a positive. However, the provision of tax holiday is less clear and complex, as well as discrimination between new and old investors."