Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas strategi pencegahan kejahatan narkotika khususnya yang saat ini diterapkan oleh Deputi Pencegahan BNN. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Bertujuan untuk memperoleh gambaran komprehensif, baik pada kesuksesan dan kendala yang dihadapi oleh Deputi Pencegahan BNN dalam mengimplementasikan strategi pencegahan narkotika, menggunakan programprogram pencegahan situasional, sosial dan komunitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pencegahan yang dilakukan oleh Deputi Pencegahan BNN lebih bergerak pada strategi pencegahan kejahatan dengan pencegahan kejahatan sosial dan pencegahan kejahatan komunitas, dan belum menyentuh secara maksimal pencegahan kejahatan situasional. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menyarankan bahwa untuk menurunkan angka penyalahgunaan narkoba yang lebih efektif lagi Deputi Pencegahan BNN harus melakukan strategi pencegahan dengan menggabungan tiga pendekatan ini karena pendekatan ini tidaklah dapat dikatakan sebagai bagian-bagian yang terpisah atau mempunyai ciri-ciri tersendiri yang benar-benar mutlak, tetapi lebih merupakan pendekatan yang saling berhubungan satu sama lain.

---

This research will address the strategies for drugs crime prevention as implemented by Deputy of Prevention National Narcotic Board. This research is a qualitative research. This research aims to achieve an elaborate illustration, both on the success and challenges faced by the Deputy of Prevention in implementing strategies for drugs prevention, using situational, social and community crime prevention programs. This result shows that strategies for drugs prevention, implemented by Deputy of Prevention National Narcotic Board is more engaged in using crime prevention strategies through social crime prevention and community crime prevention and has not been maximum implementing situational crime prevention at all. Hence, this research recommends that to decrease the abuse of narcotic more effectively, Deputy of Prevention should apply prevention strategies combining all three approaches, considering one can’t really work well unless simultaneously used with the other two."

"Penelitian ini bertujuan untuk; a. mendeskripsikan dan menganalisis regulasi yang mengatur penanganan dan operasi kejahatan tindak pidana narkotika di Polres Metro Jakarta Barat. b. menjelaskan bagaimana strategi pelaksanaan operasi penanganan kejahatan tindak pidana narkotika berupa 120 Kg Narkotika Jenis Sabu oleh Polres Metro Jakarta Barat. c. mendeskripsikan apa saja faktor yang menjadi pendukung dan penghambat pengungkapan kasus 120 Kg Narkotika jenis sabu tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, pemilihan narasumber dengan teknik purposive sampling. Lokasi penelitian di Polres Jakarta Barat. Hasil penelitian ini menjelaskan Pertama, Regulasi yang mengatur mekanisme penanganan dan operasi kejahatan tindak pidana narkotika diatur pada UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksana KUHAP. Kedua, strategi pelaksanaan operasi penanganan kejahatan tindak pidana 120 kg narkotika jenis sabu mencakup : 1. Environment Scanning, dalam tahap ini merupakan pemetaan terhadap situasi serta dampak lain yang ditimbulkannya, 2. Strategy formulation merupakan tahapan yang merumuskan segala kebijakan yang akan diimplementasikan. 3. Strategy Implementation dimana pada tahap ini merupakan pelaksanaan kebijakan yang telah disusun. 4. Strategy Evaluation dimana pada tahap ini merupakan tahap analisa dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Ketiga, faktor yang menjadi penghambat pengungkapan kasus 120 Kg Sabu antara lain; adanya perbedaan persepsi antar aparat penegak hukum dalam menetapkan status seseorang sebagai tersangka atau saksi, masih banyak aparat penegak hukum yang menyalahgunakan narkotika, adanya wilayah hukum yang terlalu luas, masyarakat yang tidak melaporkan kegiatan pemasok maupun pengedar narkoba, sumber daya manusia polisi yang masih minim kompetensi dan faktor budaya masyarakat yang apatis. Sedangkan faktor pendukungnnya antara lain; faktor hukum adanya UU No.35 Tahun 2009 mendukung pemberantasan korupsi, aspek sarana dan prasarana yang mumpuni, dan kerjasama yang baik dari masyarakat. Sedangkan saran dari penelitian ini; pertama, perlunya revisi atas Undang-Undang Tentang Narkotika. kedua, diperlukan sosialisasi secara masif mengenai bahaya dan macam-macam narkoba, Ketiga, perlu dibentuk satgas anti narkoba dalam yang memiliki fungsi membentuk budaya peduli terhadap tindak pidana ini.

---

The research aims to (a) describe and analyse regulations governing the handling of narcotics crime operations held by West Jakarta Metropolitan Police Resort, (b) explain the strategies for carrying out operations to handle narcotics crimes in the form of 120 kg of methamphetamine held by West Jakarta Metropolitan Police Resort, and (c) describe the factors supporting and hindering the uncovering the case involving the 120 kg of methamphetamine. The research employs the descriptive qualitative approach. Informants are selected through the purposive sampling technique. The research location is at West Jakarta Metropolitan Police Resort. The results of the study reveal that: first, regulations governing the mechanisms for handling narcotics crimes are Law No. 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Code, Law No. 2 of 2002 concerning Indonesian National Police, Law No. 35 of 2009 on Narcotics, and Government Regulation No. 27 of 1983 concerning Guidelines for the Implementation of Criminal Procedure Code. Second, the strategy to implement operations to handle the crime involving 120 kg of methamphetamine includes: (1) environment scanning—mapping the situation and other impacts caused by the situation; (2) strategy formulation—formulating policies that will be implemented; (3) strategy implementation—carrying out policies that have been prepared; and (4) strategy evaluation—analysing and evaluating the implementation of the policies. Third, factors hindering the uncovering the 120-kilogram methamphetamine case include: the different perceptions of law enforcement officers in determining a person's status as a suspect or witness; the existence of law enforcement officers abusing narcotics; the large jurisdiction; the reluctance of people to report the activities of drug suppliers or dealers; the lack of competence of police human resources; and the apathetic culture of society. Meanwhile, the supporting factors include: the existence of Law No. 35 of 2009 that supports the eradication of corruption; the aspects of qualified facilities and infrastructure, and the existence of a good cooperation from the community. Based on the results, the author strongly recommends that the related and relevant agencies to (1) revise the narcotics law, (2) hold massive socializations on the dangers and types of drugs, and (3) establish an anti-drug task force in order to build the awareness and care about the crimes."

"Subtance use disorder is setious problem nationally and globally, although its controlling effort is more considered as criminal rather than health matters. This probabli due to the tight regulation of the subtance which make illegal use of it is consideres as law violation. Commitment of Indonesian goverment is very strong by setting up a Nation Narcotics Bureau (BNN as coordinating and implementing body on narkotics related activities, including therapy and rahabilitation. There are at least five ministries involved in narcotics related avtivities. However there is defferent level of the narcotics office in each ministries, reflected their priority. Narcotics laws No. 35/2009 provides MOH the right to receive report from therapy and rahabilitation institutions. However it is not clealy stated that MOH is the only resposible body for such report, which meant that Narcotics bureau could also receive the report from its district branches in provinces which previously under the Provincial office. This article reviews the implementation of Narkotics Law No. 35/2009 and Healt Law No. 36/2009 for narcotic patients in DKI, DIY, Jabar, Jatim, Bali. The objective is to provide inpits for prevention and treatment policy development to stirr more sinergism and coordinated among related intutional. The review identified that narcotic Law UU35/2009 stated Provincial Narcotic Buteau (BNP) as part of BNN, not part of provincial instutional as it used yo be. this imply that BNP could have power to regulate treatment and rehabilitation provinces need law regulation for coordination between BNP and other provincial institutions, such as health office, social affair office, primary health care and district/provincial hospitals. Health financing is the most important issue which need clear regulation because involving several stakeholders, such as ministry of health, BNN, govermor and ministry of human affairs"

"Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan operasi penyamaran polisi terhadap pengungkapan kasus peredaran narkotika. Penelitian ini merupakan studi kasus dari penanganan peredaran narkotika oleh Ditresnarkoba Polda Metro Jaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui teknik wawancara mendalam semi struktur kepada anggota polisi di Ditresnarkoba Polda Metro Jaya. Selain itu, dilakukan observasi langsung terhadap ruang lingkup di Ditresnarkoba dan pengumpulan data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat kelemahan dalam operasi penyamaran polisi dalam mengungkap kasus peredaran narkotika yang telah dilaksanakan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya. Dengan memanfaatkan data hasil wawancara serta data kasus di Ditresnarkoba, penelitian ini menunjukkan bahwa operasi penyamaran dalam proses penyelidikan kasus kejahatan narkotika direpresentasikan melalui rapat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa operasi penyamaran merupakan pengaplikasian dari intelligence policing dan perilaku anggota penyamaran dapat dipengaruhi oleh budaya polisi yang ada di Ditresnarkoba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kelemahan dan hambatan dalam operasi penyamaran yang berasal dari keterbatasan sumber daya manusia pada keahlian penyamaran. Hasil penelitian ini menekankan pada rekomendasi untuk meningkatkan kinerja anggota polisi dengan mengadakan pelatihan khusus operasi penyamaran.

---

This thesis discusses the implementation of police undercover operations against the disclosure of narcotics trafficking cases, with a case study of the handling of narcotics trafficking by the Narcotics Directorate of Polda Metro Jaya. This study uses a qualitative approach through semi-structured in-depth interviews with police officers at the Narcotics Directorate of Polda Metro Jaya. Using direct observations within the scope of the Narcotics Directorate and secondary data collection, the results indicate that there are weaknesses in police undercover operations in uncovering narcotics trafficking cases carried out by the Narcotics Directorate Polda Metro Jaya. By utilizing interview data and case data at the Narcotics Directorate, this study shows that there are meetings to discuss undercover operations investigating narcotics crime cases. This study indicates that undercover operations are the application of intelligence policing, and the police culture can influence the behavior of undercover members in the Narcotics Directorate. The study results indicate that there are weaknesses and obstacles in undercover operations that stem from limited human resources in undercover skills. The results of this study emphasize recommendations to improve the performance of police officers by conducting special training in undercover operations."

"Pasal 137 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terlahir dari keinginan untuk mengatur secara khusus tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya narkotika. Secara yuridis normatif, tampak adanya perbedaan antara Pasal 137 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pasal 137 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai hasil kejahatan narkotika sedangkan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur mengenai Pencucian Uang.

---

Article 137 of Law No. 35 Year 2009 on Narcotics was enacted from the desire to specifically regulate money laundering which criminal offense origin from narcotics. By judicial normative, there are differences between Article 137 of Law No. 35 Year 2009 on Narcotics and Law No. 8 of 2010 on the Prevention and Combating of Money Laundering. The results of this study indicate that Article 137 of Law No. 35 Year 2009 on Narcotics governs the criminal proceeds of narcotics while Law No. 8 of 2010 on the Prevention and Combating of Money Laundering set on Money Laundering."

"Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus menerus dalam berbagai bidang termasuk usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan antara lain dalam bentuk ketersediaannya narkotika dan psikotropika sebagai obat dan pengembangan ilmu pengetahuan. Meskipun narkotika dan psikotropika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih kalau sudah sampai pada peredaran secara gelap, tentunya akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan baik bagi perorangan maupun masyarakat, terutama bagi generasi muda karena mereka merupakan tumpuan harapan dimasa depan. Bahkan dampak peredaran gelap tersebut dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi tata kehidupan masyarakat yang bersendikan pada nilai-nilai budaya bangsa yang akhirnya pada gilirannya akan dapat melemahkan ketahanan nasional bangsa Indonesia. Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika sangat diperlukan, karena kejahatan narkotika dan psikotropika pada umumnya. tidak dilakukan oleh perorangan, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan secara terorganisir. Mereka sangat sulit untuk ditembus, bahkan dalam penataan organisasinya telah membuat suatu cara yang sulit untuk diketahui atau dimonitor. Mereka inovatif, mereka tahu dan bisa nemanfaatkan hukum bahkan mereka juga bisa mempengaruhi aparat penegak hukum agar tidak mengusik kegiatannya. Dengan berbagai macam modus operandi mereka menjalankan bisnisnya agar narkotika dan psikotropika dapat sampai ke tangan pemakai dan disalahgunakan. Berkaitan dengan hal tersebut maka diperlukan upaya penanggulangan melalui penegakan hukum yang Salah saiunya dilakukan oleh aparat Kepolisian di bawah Satuan Narkoba. Dalam melaksanakan penegakan hukum tersebut, aparat Kepolisian tidak terlepas dari hambatan-hambatan atau kendala-kendala yang dihadapi. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat Kepolisian sehingga penegakan hukum tidak dapat berjalan secara maksimal."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan menganalisis implementasi sistem informasi manajemen dalam pengungkapan jaringan kejahatan narkotika di Deputi Pemberantasan BNN serta menentukan prioritas strateginya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif serta tehnik analisa menggunakan AHP Analytic Hierarchy Process . Hasil analisis implementasi berjalan dengan cukup baik tetapi masih adanya hambatan terkait informasi dan teknologi informasi, sedangkan sumber daya manusia sudah sesuai yang diharapkan. Prioritas strategi sistem informasi manajemen dalam pengungkapan jaringan kejahatan narkotika di Deputi Pemberantasan BNN dengan langkah pertama dengan penilaian 0.30 yaitu pengembangan database untuk menjawab permasalahan yang muncul terkait dengan informasi, yang kedua dengan penilaian 0.28 yaitu pengembangan sistem informasi untuk tingkatan manajerial dan pelaksana operasional, yang ketiga dengan penilaian 0.27 yaitu pengembangan sumber daya manusia secara kualitas serta kuantitas dan yang ke empat dengan penilaian 0.15 yaitu pengembangan hardware dan networking untuk mendukung pengembangan database dan sistem informasi di deputi pemberantasan serta integrasi jaringan dengan instansi terkait. Kemampuan dalam mengembangkan sistem informasi manajemen pada Deputi Pemberantasaan BNN merupakan salah satu upaya dalam menjaga ketahanan nasional, dikarenakan upaya tersebut merupakan salah satu kekuatan nasional yang digunakan dalam mengatasi ancaman dan gangguan kejahatan peredaran narkotika yang mampu mengancam identitas, integritas serta kehidupan berbangsa dan bernegara serta dalam memperjuangkan tujuan nasional.

---

ABSTRACTThe purposes of this research are to analysis management information system in order to support narcotics crime network investigation in deputy of eradication BNN and to select priority of strategy. This research uses qualitative approach with descriptive method and AHP Analytic Hierarchy Process for analyze technic.The Result of implementation analysis going is quit good but there are still some obstacles regard to information and information technology, while human resource on thhe other side has been running expected.The strategy priority of management information system in order to support narcotic crime network investigation in deputy of eradication BNN. First step with result 0.30 is database development to answer the question regarding to information. Second, with result 0.28 are developing information system for managerial and operational level. Third, with result 0.27 is development human resource quality. Fourth, with result 0.15 are development hardware and networking to support database development and information system in deputy of eradication also integration with related agencies.The ability in developing management information system in deputy of eradication BNN, is one of the effort to maintenance national defense. This effort is a national power used to eliminate threat and intrusion from narcotic illegal activity that able to endanger identity, integrity, life of nation and state in order to fulfill national goals."

"Penelitian ini membahas evaluasi program kerjasama pencegahan ppenyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah. Salah satu faktor penting dalam pengelolaan program kerjasama tersebut adalah monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerjasama. Evaluasi tersebut berfokus pada empat indikator yang relevan antara lain mencakup: a)Sumber Daya Manusia; b) Koordinasi; c) Insfrastruktur; d) Finansial. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif naratif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa selama ini kecenderungan krjasama dilaksanakan dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah yang telah eksis, oleh karena itu pelaksanaan kerjasama dengan komponen masyarakat terutama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pesantren-pesantren, dan sekolah-sekolah perlu ditingkatkan karena di lingkungan tersebut sangat potensi akan adanya bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Kerjasama yang telah disepakati seyogyanya tidak hanya pusat yang melaksanakan tetapi diinformasikan juga ke BNN Provinsi dan BNN Kab/Kota untuk ditindaklanjuti.

---

This research discusses about the evaluation of prevention programs cooperation Drug abuse and illegal trafficking conducted by the National Narcotics Agency(BNN) with government agencies and non-governmental organizations. Most important factorin the cooperation program management is monitoring andevaluation of the implementation of the cooperation program it self. The evaluation focused on four relevant indicators include the following of :a)Human Resources; b) Coordination; c) infrastructure; d) Financial. This research is aqualitative research design with a descriptive narrative.

This research suggest, atthistrend, during cooperation implemented by government agencies and non-governmental agencies that have existed, such as the implementation component of the community, especially cooperation with Governmental Organization(NGO), boarding schools, and the schools need to be improved. This is because in such environments is a potential for Drugab use and illegal trafficking. Agreed cooperation should not only be implementedb y the central government but also to be informed to BNN Province an dRegency/City to follow up."