Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas tentang Pelaksanaan sejumlah prinsip prinsip GoodGovernance dalam Pelayanan Rusunawa di UPRS Wilayah III PemerintahProvinsi DKI Jakarta Tujuannya adalah untuk menganalisis apakah pelayananrumah susun sederhana sewa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dikelola olehUPRS Wilayah III pada rumah susun sederhana sewa Tipar Cakung ndash JakartaTimur telah mengacu pada prinsip prinsip good governance Penelitian ini adalahmenggunakan teori mengenai prinsip prinsip good governance dalam pelayananpublik Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data survei danwawancara mendalam Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaanpelayanan rumah susun sederhana sewa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yangdikelola oleh Unit Pengelola Rumah Susun Wilayah III pada Rumah Susun TiparCakung ndash Jakarta Timur belum menerapkan atau belum mengacu sepenuhnyapada prinsip prinsip good governance.

---

This research discusses the implementation of good governance principles in alow cost apartement Services in Region III UPRS Jakarta The goal is to analyzewhether the low cost apartement services of the city administration managed byUPRS Region III in a flats Tipar Cakung East Jakarta was referring to theprinciples of good governance This research is using the principles of goodgovernance theories in the public service

This research is using survey as datagathering terchniques and in depth interviews The results of the research is theimplementation of the flats services managed by the Regional Management UnitHousing Project III on The Flats Tipar Cakung East Jakarta have not been fullyimplemented or not reference to the principles of good governance "

"This study compares two major types of contracts in public procurement, i.e. unit price and lump sum contracts, in terms of the gap between the winner's bid price and owner’s estimated price (OEP) in resulted price gap during the tender process, taking the case of government procurement in Indonesia. Using Indonesian e-tendering data of 2018-2021, this study employs an Ordinary Least Square regression to assess whether there is a difference in the price gap between the two types of contracts. This study finds that the average price gap in unit price contract is significantly higher than that of lump sum contracts. With the help of the transaction cost economics approach, this study discussed that the higher average price gap in unit price contracts is related to a lower information cost and lower risk of having a change order for the contract faced by the bidders. While in a lump sum contract, the winner's bid price is closer to OEP because bidders are faced with design risks that require higher information costs and contract adaptation during the execution phase. The study also found that the use of a unit price contract is significantly related to a longer tendering time due to a longer period in evaluating the bid."

"ABSTRAKPenelitian dilakukan pada analisis kerja PPNS Pemda Bekasi, tefokus pada tiga indikator yaitu: a. Kelembagaan/organisasi, b. Motivasi, dan c. Koordinasi. Sedangkan terhadap penegakan peraturan Daerah. Penelitiannya difokuskan pada: a. Ketaatan Masyarakat terhadap Perda, b. Penyidikan terhadap Pelanggaran Perda.Pendekatan yang dilakukan dalam mengungkapkan fakta dalam penelitian digunakan metode deskriptif yaitu hanya menggambarkan apa adanya tentang keadaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui bahwa kinerja PPNS Pemda Bekasi belum efektif. Adapun penyebab belum efektif kinerja Penyidik PNS Pemda Bekasi dalam penegakan peraturan daerah, dapat dikemukakakn hal-hal sebagai berikut:1. Di bidang organisasi atau kelembagaan, terdapat sejumlah masalah/ kesulitan. Satu diantaranya yaitu: kurang ada prioritas dalam mendukung tugas-tugas PPNS, baik yang menyangkut dana maupun dalam tata pelaksanaan tugas, dengan kata lain, kurang keseriusan dalam pembinaan PPNS Pemda Bekasi secara organisatoris.2. Di bidang Motivasi menunjukkan kecenderungan motivasi PPNS Pemda Bekasi yang rendah, sebagai akibat yang ditimbulkan oleh masalah yang ada di bidang organisasi.3. Di bidang Koordinasi, khususnya dalam aspek : a. Keterpaduan kegiatan tergolong "Kurang Baik", b. Keterpaduan Waktu dan Pelaksanaannya tergolong "Kurang Jelas", c. Keterpaduan Sasaran dan Tujuan, tergolong "Kurang Jelas"Saran pemecahan atas masalah yang disebutkan di atas dapat dikemukakan sebagai berikut :1. PPNS Pemda Bekasi perlu diupayakan menjadi unit kerja yaitu Dinas Otonom agar Rentang Manajemen dapat berfungsi dan efektivitas organisasi dapat dicapai.2. Dengan menjadikan PPNS Pemda Bekasi menjadi Dinas Otonom, Rentang Manajemen dapat berfungsi, maka pegawai lebih termotivasi dalam bekerja3. Dalam Bidang Koordinasi, tiga hal dapat dilaksanakan yakni :a. Keterpaduan Kegiatan, yaitu menjalin komunikasi dengan semua unit kerja terkait, sebagai mekanisme yang baik untuk menciptakan koordinasi kegiatan kerja.b. Keterpaduan Waktu dan Pelaksanaan, yaitu pengaturan yang baik terhadap waktu yang akan digunakan dan pelaksanaannya melalui tiga tahap yakni : (1) kegiatan yang akan dikerjakan harus dipecah menjadi tugas-tugas tersendiri, (2) kegiatan tersebut ditempatkan secara logis dan berurut dan terpadu, (3) lamanya waktu yang diperlukan untuk setiap kegiatan ditaksir.c. Keterpaduan sasaran atau tujuan yaitu memberdayakan semua potensi yang ada di dalam organisasi secara terpadu ditujukan untuk mencapai sasaran atau tujuan organisasi yang sudah ditetapkan."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang analisa pelaksanaan transaski non tunai berdasarkan prinsip Good Governance di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Prinsip Good Governance yang dibahas yaitu akuntabilitas, transparasi dan berlandaskan hukum dan hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa proses implementasi non tunai di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dimulai secara penuh di tahun 2016 meliputi penerimaan dan pengeluaran APBD. Pelaksanaan mekanisme non tunai yang dilakukan sudah berdasarkan good governance tetapi belum sempurna karena yang dilakukan oleh Pemerintah Provisi DKI Jakarta masih dalam tahap pengembangan sehingga tetap masih perlunya dukungan pihak-pihak yang membantu Pemprov DKI tidak hanya dari sektor perbankan melainkan dari stakeholder/vendor/pihak ketiga serta masyarakat turut mensukseskan keberhasilan dalam implementasi non tunai ini. Teori 7S Mc Kinsey dipergunakan untuk membuktikan bahwa berbagai aspek seperti strategi, struktur, sistem, skill staffing serta style shared value kesemuanya berperan penting dalam keberhasilan implementasi program mekanisme non tunai ini.

---

ABSTRAKThis thesis discusses the analysis of non cash transactions based on Good Governance principles in DKI Jakarta Provincial Government. The principles of Good Governance discussed are accountability, transparency and law based and the results of this study indicate that the process of non cash implementation in Jakarta Capital City Government begins in full in 2016 includes revenue and expenditure of APBD. Implementation of non cash mechanism that is done is based on good governance but not yet perfect because that done by Provincial Government of DKI Jakarta still in development stage so that still need support from parties that assist city government not only from banking sector but from stakeholder vendor third party And the community also succeeded in the success of this non cash implementation. McKinsey 39 s 7S theory is used to prove that various aspects such as strategy, structure, system, skill staffing and style shared value all play an important role in the successful implementation of this non cash mechanism program."

"Skripsi ini membahas tentang pelayanan di Rusunawa Pulo Gebang, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, ditinjau dari prinsip-prinsip good governance. Pelayanan Rusunawa Pulo Gebang dilaksanakan oleh UPRS Wilayah III Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan teori good governance dalam pelayanan publik dengan pendekatan positivis dan teknik pengumpulan data kualitatif. Teknik analisis data menggunakan analisis deksriptif terhadap dimensi-dimensi good governance.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UPRS Wilayah III belum memenuhi prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik di Rusunawa Pulo Gebang. UPRS Wilayah III juga mengalami kendala dalam mewujudkan prinsip good governance, yakni tidak adanya sistem elektronik pendukung dalam pelayanan, terutama dalam pelayanan administrasi sehingga menyebabkan penyimpangan di lapangan dan masyarakat mengalami kesulitan dalam mengakses informasi mengenai pelayanan di Rusunawa Pulo Gebang. Selain itu, UPRS Wilayah III juga menghadapi kendala kekurangan SDM sebagai pengawas rusunawa, yakni penanggung jawab lokasi (penjalok).

---

This undergraduate thesis discusses about the services at Rusunawa Pulo Gebang, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, East Jakarta, reviewed by the principles of good governance. Rusunawa Pulo Gebang services performed by UPRS Region III in Agency of Housing and Local Government Buildings of DKI Jakarta Province. This study uses the theory of good governance in the public service with positivist approach and qualitative data collection techniques. The data analysis technique uses descriptive analysis technique of the dimensions of good governance.

The results of this study indicate that UPRS Region III has not comply the principles of good governance in service in Rusunawa Pulo Gebang. UPRS Region III also has a problem in realizing the principles of good governance, that is the absence of supporting electronic systems in services, especially in administrative services, causing irregularities in the implementation field and many people have difficulty in accessing information about services in Rusunawa Pulo Gebang. In addition, UPRS Region III also faces a lack of human resources as rusunawa supervisors, that is penanggung jawab lokasi (penjalok)."

"Pasca penerapan LAPOR sebagai aplikasi umum dalam Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N), setiap instansi pemerintah pusat dan daerah harus mengintegrasikan sistem pengaduannya dengan LAPOR. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga mengalami kendala dalam proses integrasi karena memiliki banyak sistem pengaduan internal. Proses integrasi telah dilakukan sejak tahun 2016. Namun proses integrasi tersebut hingga saat ini belum berhasil mencapai tujuannya. Salah satu penyebab yang ditemukan adalah gejala mentalitas silo dalam proses integrasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik dan faktor penyebab silo mentalitas dalam integrasi sistem pengaduan pelayanan publik di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivis. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari wawancara mendalam, observasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua faktor utama penyebab silo mentalitas dalam integrasi sistem pengaduan di KLHK. Kedua faktor tersebut adalah belum adanya sebaran visi dan misi serta belum adanya kejelasan peran dan tanggung jawab para pelaku terkait integrasi sistem pengaduan pelayanan publik di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sedangkan karakteristik yang dominan adalah perilaku yang mengedepankan keamanan dan kenyamanan unit itu sendiri serta mempertimbangkan unit lain yang memberi beban tambahan. Analisis faktor dan karakteristik tersebut menggunakan teori Unsur Budaya Schein (2010) yang dipadukan dengan teori Penyebab Silo Schutz dan Bloch (2006).

---

After the implementation of LAPOR as a general application in the National Public Service Complaint System (SP4N), every central and local government agency must integrate its complaint system with LAPOR. The Ministry of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia, as one of the institutions, is experiencing difficulties in the integration process because it has many internal complaint systems. The integration process has been carried out since 2016. However, the integration process has yet to achieve its goals. One of the causes found was a symptom of the silo mentality in the integration process. Therefore, this study aims to determine the characteristics and factors that cause mental silos in the integration of the public service complaint system at the Ministry of Environment and Forestry. This study uses a post-positivist approach. The data used in this study came from in-depth interviews, observations, and literature studies. The results showed that there were two main factors causing the silo mentality in the integration of the complaint system at the Ministry of Environment and Forestry. These two factors are the absence of the distribution of the vision and mission and the lack of clarity on the roles and responsibilities of actors related to the integration of the public service complaint system in the Ministry of Environment and Forestry. Meanwhile, the dominant characteristic is behavior that prioritizes the safety and comfort of the unit itself and considers other units that give additional burden. Analysis of these factors and characteristics uses Schein's Cultural Elements theory (2010) combined with the theory of the Cause of Silo Schutz and Bloch (2006)."

"ABSTRAK Sejalan dengan tugas Pertamina yang berlandaskan atas Undang-Undang RI, Nomor 8 tahun 1971, maka PT. Pelita Air Service (PT. PAS) yang semula adalah Dinas Penerbangan Pertamina, menjalankan kegiatan jasa angkutan udara yang bersifat General Aviation, yaitu hanya melayani kebutuhan operasional perusahaan induknya. Dengan makin bertumbuh kembangnya perusahaan penerbangan, yang mampu menembus ke dalam industri perminyakan, berarti PT. Pelita Air Service menghadapi ancaman persaingan terbuka, yang kenyataannya hampir 50% pangsa pasarnya benar-benar telah berada di tangan perusahaan pesaing. Kondisi ini mengharuskan PT. PAS mulai mencari peluang keluar Pertamina dengan orientasi profit, disamping tetap mengemban tugas utamanya sebagai anak perusahaan Pertamina yang mendukung operasional MIGAS. Orientasi kepada profit, berarti setiap langkah kegiatan Perusahaan harus dengan wawasan bisnis, agar tetap hidup berkembang. Langkah baru ini harus diikuti oleh kesiapan SAM untuk menyambutnya, baik dari SIKAP maupun PENGETAHUAN-nya yang bisa rneningkatkan MUTU PELAYANAN JASA. Aspek pentingnya Mutu Pelayanan Jasa adalah ciri utama dari Jiwa Kewiraswastaan, yang mengutamakan kepuasan pelanggan demi peningkatan produktivitas usaha. Dari hasil penelitian, ternyata sikap pegawai menanggapi keadaan Perusahaan cenderung baik, namun kinerja yang ditampilkan cenderung hanya Sedang. Hal ini terlihat, ada keinginan untuk mempertahankan perusahaan, namun tidak mengerti bagaimana harus berbuat. Kondisi ini memerlukan perhatian dari manajemen untuk mengembangkan motivasi kerja khususnya melalui program pendidikan dan pelatihan yang lebih intensif. Sikap lama yang cenderung manja karena adanya monopoli penerbangan bidang Migas, mengakibatkan lalai dan kurang tanggap terhadap perkembangan di luar organisasi. Hal ini menyebabkan sangat lambannya upaya untuk selalu menyempurnakan diri, terutama pada upaya meningkatkan mutu pelayanan. Peranan pengembangan Motivasi kerja dari Manajemen, dituntut agar mampu mengubah pola Pikir, pola Sikap, maupun pola Tindak pegawai, dan Sikap lama menjadi Sikap baru yang lebih inovatif dan kr-eatif, serta lebih mandiri. Sikap positif yang bercirikan kedewasaan dan kematangan, harus dapat ditumbuhkan pada diri pegawai, agar masing-masing dapat memahami dan menyadari kondisi perusahaannya. Selanjutnya diharapkan dapat tumbuh rasa ikut memiliki dan rasa ikut bertanggung jawab atas perusahaannya, dengan kesadaran untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan demi pelaksanaan tugasnya. Dengan demikian mutu pelayanan jasa dapat ditingkatkan, yang pada akhirnya produktivitas usaha dari PT. PAS akan meningkat pula."

"Produktivitas bagi suatu organisasi sangatlah terkait pada dua unsur yaitu unsur teknis dan unsur manusia. Oleh karena itu, maka pembinaan dan pengembangan pegawai yang dilakukan tidak hanya meliputi aspek teknis saja akan tetapi juga meliputi pembinaan terhadap aspek-aspek psikologis seperti peningkatan motivasi dan budaya organisasi.Motivasi dan budaya organisasi sangat penting dalam hubungannya dengan produktivitas kerja. Motivasi yang tinggi akan mendorong pegawai untuk bekerja secara disiplin dan budaya organisasi merupakan falsafah yang mendasari kerja untuk mencapai keberhasilan yang pada gilirannya akan mendorong peningkatan produktivitas kerja. Dalam kaitan inilah, maka penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui kondisi motivasi, budaya organisasi dan produktivitas kerja pegawai.Sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan korelasi antara motivasi dan budaya organisasi terhadap produktivitas kerja pegawai.Populasi ponelitian adalah seluruh pegawai Biro Keuangan dan Tata Usaha BUMN yang berjumlah 121 orang, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan penyebaran kuisioner dalam bentuk angket berjumlah 44 orang sampel dan diperoleh hasil bahwa kondisi motivasi pegawai di Biro Keuangan dan Tata Usaha BUMN cenderung baik, didasarkan pada indikator faktor motivator dan faktor hygienes . Kondisi budaya organisasi secara keseluruhan cenderung baik didasarkan dari seluruh indikator yaitu orientasi kualitas, keterbukaan, sistem imbalan, pembelajaran, dan kebersamaan. Kondisi produktivitas kerja berdasarkan pengukuran keseluruhan aspek indikator yaitu tindakan konstruktif, percaya pada din sendiri, bertanggung jawab, memiliki rasa cinta terhadap pekerjaan, mempunyai pandangan kedepan, mampu mengatasi persoalan, dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berubah-ubah, mempunyai kontribusi positip terhadap lingkungannya, dan memiliki kekuatan untuk mewujudkan potensinya cenderung baik. Terdapat hubungan yang positip dan signifikan antara faktor motivator dan faktor hygienes dengan produktivitas kerja pegawai, demikian juga dengan budaya organisasi hubungan yang positip dan sangat signifikan dari seluruh indikator budaya organisasi dengan produktivitas kerja pegawai."

"Penelitian ini bertujuan untuk menngetahui pengaruh motivasi intrinsik dan ekstrinsik terhadap produktivitas kerja perawat tetap ruang rawat inap di Rumah Sakit X. Motivasi adalah keinginan yang terdapat pada diri seseorang individu yang merangsangnya untuk melakukan tindakan-tindakan (Edwin B. Flippo). Teori motivasi dibagi menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner kepada 145 perawat tetap ruang rawat inap di Rumah Sakit X. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik memiliki pengaruh positif terhadap produktivitas kerja.

---

The research aims to find the influence of intrinsic motivation and extrinsic motivation to work productivity of permanent nurse at inpatient unit Hospital X. Motivation is a desire contained in individual that stimulated to take actions (Edwin B. Flippo). Theory of motivation divides into two, intrinsic motivation and extrinsic motivation. This study discusses the effect of intrinsic motivation and extrinsic motivation to work productivity of permanent nurse at inpatient unit Hospital X. This study uses a quantitative approach to distributing questionnaires to 145 permanent nurses at inpatient unit Hospital X. The results of this study showed that intrinsic motivation and extrinsic motivation has a positive influence on labor productivity."