Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dibuka oleh fenomena perpajakan banyak kendala yang dihadapi oleh wajib pajak Beberapa diantaranya yaitu wajib pajak kadang merasa diperlakukan tidak adil dalam pemungutan pajak dan juga kurangnya informasi yang didapat oleh wajib pajak yang menyangkut kewajiban perpajakannya Dengan kata lain peningkatan kepatuhan wajib pajak berhubungan erat dengan pelayanan yang diberikan oleh negara terhadap para wajib pajak Oleh karena itu didirikan Komite Pengawas Perpajakan Akan tetapi masih banyak yang belum mengetahui keberadaan Komite Pengawas Perpajakan Maka penelitian ini bertujuan mengetahui efektivitas peran lengkap Komite Pengawas Perpajakan dan apa saja kendalanya Menggunakan metode penelitian kualitatif yang berdasarkan hasil wawancara mendalam ukuran efektivitas Komite Pengawas Perpajakan diukur lewat pendekatan sumber proses dan sasaran Dalam penelitian ini juga menampilkan model penelitian sebelum dan sesudah turun ke lapangan Hasil dari penelitian ini peran dari Komite Pengawas Perpajakan dapat dikatakan cukup efektif hal ini terlihat dari input proses dan output Untuk kendala yang dihadapi yaitu kurangnya sosialisasi keterbatasan wewenang keterbatasan dalam melaksanakan law enforcement dan keterbatasan jumlah sumber daya manusia.

---

This research opened by the phenomenon of tax obstacles faced by many taxpayers Some of them namely taxpayers sometimes feel treated unfairly in the tax collection and also a lack of information obtained by the taxpayer regarding tax obligations In other words increasing tax compliance is closely related to the services provided by the state against the taxpayers Therefore established the Tax Ombudsman Committee However there are still many who do not know the existence of the Tax Ombudsman Committee So this study aims to determine the effectiveness of the role of the Tax Ombudsman Committee and complete any obstacles

Using qualitative research methods are based on in depth interviews the size of the Tax Ombudsman Committee measured the effectiveness of the approach through sources processes and goals In this study a research model also displays before and after going to the field The results of this study the role of the Tax Ombudsman Committee can be quite effective it is seen from the input process and output To the constraints faced by the lack of socialization limited authority limitations in performing law enforcement and the limited number of human resources."

"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis dampak yang akan timbul dari implementasi Multilateral Instrument on Tax Treaty MLI yang diadopsi oleh Indonesia terhadap bilateral tax treaty yang sudah ditandatangani negara treaty partner dan faktor penyebab tertundanya penerapan Multilateral Instrument on Tax Treaty dalam perundang-undangan perpajakan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi lapangan dan literatur, studi lapangan dengan wawancara mendalam kepada pihak-pihak ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak dari implementasi MLI yang diadopsi Indonesia terhadap bilateral tax treaty adalah memodifikasi treaty-treaty yang sudah lama, baik itu mengubah, menambahkan klausul-klausul yang ada dalam MLI ke dalam bilateral tax treaty. Faktor-faktor penyebab tertundanya MLI adalah adalah proses ratifikasi perjanjian internasional tidak mudah dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Saat ini proses ratifikasi sedang berlangsung, pemerintah yaitu DJP dan BKF sudah menyiapkan draft Peraturan Presiden dan Surat Edaran sebagai pemberitahuan bahwa suatu treaty telah dimodifikasi. Karena fokus pemerintah saat ini adalah pendapatan, maka pemerintah berharap MLI akan memberikan manfaat untuk Indonesia.

---

This thesis aims to analyze the impact that will arise from the implementation of Multilateral Instrument on Tax Treaty MLI implementation adopted by Indonesia on bilateral tax treaty signed by country treaty partner and the factors why the Multilateral Instrument on Tax Treaty is not immediately applied in Indonesia. This study used a qualitative approach with field studies and literature, field studies with in depth interviews to expert parties.

The results show that the impact of MLI implementation adopted by Indonesia on bilateral tax treaty is to amend modify old treaties, either change, add clauses in MLI. MLI is not immediately implemented in Indonesia is because to ratify international agreements it is not easy and takes a while.

Currently the ratification process is underway, the government of the DGT and BKF has prepared a draft of Presidential Regulation and Circular Letter as a notification that a treaty has been modified. Because the current government focus is income, the government hopes MLI will provide benefits for Indonesia. "

"Surat Ketetapan Pajak yang dikeluarkan oleh fiskus pada dasarnya merupakan produk dari pejabat tata usaha negara.  Apabila wajib pajak tidak setuju atas SKP tersebut, maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat diajukan upaya hukum. Untuk menganalisis dan mengetahui sejauh mana alur penyelesaian sengketa pajak yang berlaku selama ini, yaitu mengenai proses keberatan dan banding, serta kedudukan dari pengadilan pajak dalam sistem peradilan di Indonesia. Eksistensi pengadilan pajak di Indonesia sebagai salah satu lembaga pengadilan yang bersifat khusus diharapkan dapat berperan secara independen dalam penyelesaian sengketa perpajakan bagi pencari keadilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan tipe deskriptif-analitik. Hasil dari penelitian ini mendapatkan simpulan bahwa alur penyelesaian sengketa dalam sistem perpajakan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Tidak terdapat upaya hukum kasasi sebagaimana pada peradilan umum lainnya, namun dikenal dengan Peninjauan Kembali yang diajukan pada Mahkamah Agung.

---

Tax Assessment Letter (SKP) issued by the tax authorities is basically a product of the state administration official. If the taxpayer does not agree to the SKP, according to the statutory regulations, legal remedies can be submitted. To analyze and find out the extent of the tax dispute settlement path that applies so far, namely regarding the objection and appeal process, as well as the position of the tax court in the justice system in Indonesia. The existence of a tax court in Indonesia as one of the specialized judicial institutions is expected to play an independent role in the resolution of tax disputes for justice seekers. The method used in this study uses a juridical-normative approach with descriptive-analytic type. The results of this study conclude that the flow of dispute resolution in the taxation system in Indonesia has been regulated in Act Number 14 of 2002 concerning Tax Courts and Act Number 28 of 2007 concerning General Provisions and Tax Procedures. There is no appeal against cassation as in other general courts, but it is known as a Review submitted to the Supreme Court."

"Umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Upaya tersebut disebut sebagai penghindaran pajak tax avoidance. Pemerintah telah berupaya dalam mengatasi masalah penghindaran pajak yaitu dengan adanya pasal-pasal yang bertujuan sebagai pencegahan penghindaran pajak yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan UU PPh, namun peraturan ini hanya dapat diterapkan pada transaksi tertentu yang bersifat khusus atau spesifik saja Specific Anti Avoidance Rule/SAAR, sehingga belum mampu sepenuhnya menyelesaikan masalah penghindaran pajak karena ketiadaan peraturan mengenai Peraturan Umum Anti Penghindaran Pajak General Anti Avoidance Rule/GAAR yang hingga saat ini belum dapat dikeluarkan oleh pemerintah. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang menghasilkan kajian preskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa Indonesia perlu membuat Peraturan Umum Pencegahan Penghindaran Pajak atau General Anti Avoidance Rule GAAR yang terintegrasi dalam Undang-undang Pajak Penghasilan, yang memberikan definisi mengenai tax avoidance, acceptable tax avoidance, unacceptable tax avoidance, dan tax evasion demi mencapai kepastian hukum bagi fiskus dan Wajib Pajak, karena tax avoidance sering disalahgunakan untuk hal-hal yang merugikan penerimaan negara.

---

Generally, the tax planning refers to the process of business implementation planned and Tax Payer transaction, that the tax debt is in minimal amounts, but still in the tax regulations frame. That efforts is frequently called ldquo tax avoidance rdquo . The government has sought to tackle the problem of tax avoidance in Indonesia, with provisions aimed at the anti tax avoidance in the Law No. 36 Year 2008 on Fourth Amendment on Law Number 7 of 1983 on Tax income Income Tax Act, but this provision can be applied to certain transactions that are special or specific course Specific Anti Avoidance Rule SAAR , so it has not been able to completely solve the problem of tax avoidance in the absence of regulations on the General Anti Avoidance Tax Rules General Anti Avoidance Rule GAAR, which until now have not been able to be issued by the government. This research is a normative study which results a prescriptive study.

The results of the study suggest that Indonesia needs to General Anti Avoidance Rule GAAR integrated in the Law of Income Tax, which provide a definition of tax avoidance, acceptable tax avoidance, unacceptable tax avoidance and tax evasion in order to achieve certainty law for the tax authorities and the taxpayer, for tax avoidance often missued things that are detrimental to the state revenue."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh efektivitas komite manajemen risiko terhadap kinerja perusahaan di Indonesia. Efektivitas komite manajemen risiko dinilai dari indenpendensi, kompetensi, dan aktivitas rapat yang dilakukan oleh komite manajemen risiko. Kinerja perusahaan diukur dengan menggunakan rasio return on asset ROA perusahaan. Pengujian hipotesis menggunakan regresi linear berganda dengan mengambil 30 perusahaan yang memiliki komite manajemen risiko dan terdaftar di BEI dari tahun 2013 ndash; 2016. Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara efektivitas komite manajemen risiko terhadap kinerja perusahaan di Indonesia.

---

ABSTRACTThis study aims to determine the effect of risk management effectiveness on firm performance in Indonesia. Risk management committee effectiveness is assessed from independency, competency, and meeting activities conducted by risk management committee. Firm performance is measured by company rsquo s return on asset ratio ROA . Hypothesis testing using multiple linear regression by taking 30 companies that have risk management committee and listed on BEI in year 2013 2016. The result of this research shows that there is no significant influence between risk management committee effectiveness and firm performance in Indonesia. "

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah efektivitas komite pemantau risiko (komite pemantau risiko wanita, jumlah anggota komite dan frekuensi rapat komite) berpengaruh terhadap pengambilan risiko dan kinerja bank umum di Indonesia. Penelitian ini juga meneliti pengaruh interaksi komite pemantau risiko dengan pengambilan risiko terhadap kinerja bank yang dihitung dengan menggunakan Tobin's Q. Dengan sampel 25 bank umum yang terdaftar di BEI periode 2008-2012, penelitian ini menunjukkan bahwa frekuensi rapat komite berpengaruh positif terhadap pengambilan risiko sedangkan proporsi komite wanita dan jumlah anggota komite berpengaruh negatif terhadap pengambilan risiko. Frekuensi rapat berpengaruh negatif terhadap kinerja namun berpengaruh positif terhadap hubungan antara pengambilan risiko dan kinerja bank.

---

This study aims to examine whether risk monitoring committee effectiveness (female risk monitoring committee, size committee, and frequency of meetings) affects bank risk taking and bank performance. This study also examines the effect of risk monitoring committee effectiveness on the relationship between bank risk taking and bank performance measured by Tobin’s Q. With a sample of 25 bank listed in Indonesia Stock Exchange during 2008-2012, this study finds that frequency of meetings committee positively affect bank risk taking while proportion of female risk monitoring committee and size committee negatively affect bank risk taking. Frequency of meetings negatively affects bank performance but positively affect the relationship between bank risk taking and bank performance."

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan dengan tujuan menganalisis penentuan status subjek pajak orang pribadi dual residence dalam perpajakan Indonesia baik dengan menggunakan P3B maupun tanpa P3B. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis keselarasan penentuan tersebut dengan asas certainty dalam perpajakan. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat aturan teknis penentuan status subjek pajak orang pribadi terkait potensi dual residence yang kurang selaras dengan UU PPh. Selain itu, penerapan penentuan status subjek pajak orang pribadi serta pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan terkait dual residence di Kantor Pelayanan Pajak belum seragam sehingga memunculkan potensi perselisihan antara Wajib Pajak dengan petugas pajak serta hilangnya potensi penerimaan negara yang bersumber dari pajak. Diperlukan aturan pelaksanaan yang secara jelas dan mudah untuk dilaksanakan di lapangan agar penerapannya dapat sama di setiap unit kerja Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini akan bermanfaat tidak hanya bagi Wajib Pajak namun juga kepada petugas pajak agar tidak ada lagi keraguan dalam penerapannya. Jika penerapannya dilakukan secara konsisten maka Wajib Pajak dan petugas pajak akan merasa lebih mudah dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Potensi dispute dapat dihindari dan diminimalisasi sekecil mungkin serta dalam jangka panjang dapat berpengaruh pada penerimaan pajak.

---

ABSTRACTThis study was conducted with the aim to analyze the determination of tax subject status of private individuals dual residence in Indonesian Taxation either with Tax Treaty P3B or without P3B. This study also analyzes the alignment of the status determination with certainty principle in taxation. The research approach used in this research is qualitative approach. The results showed that there was an inconsistency between the technical rule on how to determine the status of personal tax subject related to the potential of dual residence and the Income Tax Law in Indonesia. In addition, the application of status of personal tax subject determination and taxation rights and duties fulfillment related to dual residence in the Tax Office in Indonesia were not consistent which might generate disputes between taxpayers and tax officers resulting in the loss of potential state revenues derived from taxes. It is necessary to apply clear and easy practical rules so that the implementation of tax subject determination could be uniform in all offices of Directorate General of Taxes. Equal understanding would benefit not only taxpayers but also tax officers to avoid disagreement in the application and to ease their respective duties. As the result, the potential dispute could be avoided and be minimized as small as possible and lastly, could increase the tax revenue in the long run."

"ABSTRAKIndustri kertas merupakan salah satu industri andalan Indonesia yang memiliki kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian Indonesia. Produk kertas Indonesia yang memiliki orientasi pada ekspor saat ini termasuk salah satu produk yang berasal dari 10 negara eksportir kertas terbesar dunia. Industri kertas Indonesia memiliki potensi untuk terus berkembang yang didukung oleh keberlimpahan sumber daya. Kondisi ini juga didukung oleh kebutuhan kertas dunia yang diproyeksikan akan terus tumbuh setiap tahunnya. Dalam perdagangan internasional, ekspor kertas Indonesia dihadapkan pada masih rendahnya daya saing yang dimiliki jika dibandingkan dengan negara-negara produsen raksasa lainnya. Selain itu, komoditas kertas Indonesia dihadapkan pada tuntutan sertifikasi ecolabelling yang dapat menjamin legalitas asal bahan baku dan menghindari praktik pembalakan liar. Dalam merespon tuntutan tersebut, Pemerintah memberlakukan kebijakan penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu SVLK , salah satunya untuk produk kertas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan penerapan SVLK terhadap kinerja ekspor kertas Indonesia. Penelitian ini menggunakan data panel ekspor kertas ke 15 negara importir utama pada periode tahun 2003-2014. Diperoleh hasil bahwa pada periode pemberlakuan kebijakan penerapan SVLK, kebijakan ini tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja ekspor kertas Indonesia. Kata Kunci:Sistem verifikasi legalitas kayu; komoditas kertas; ekspor; daya saing

---

ABSTRACTThe paper industry is one of main industry in Indonesia, which has contributed in increasing Indonesia rsquo s economic growth. The export oriented of Indonesia paper commodity currently become one of the product from 10 countries of the world 39 s largest paper exporter. The abundance of forestry resources in Indonesia and world paper demand that projected will continue to grow each year become the reason why this commodity has the potential to grow. In international trade, Indonesian paper export has been experienced of the low competitiveness issue compared with other giant manufacturer countries. On the other hand, this commodity also faced with the ecolabelling certification issue, which the certificate are aimed to ensure the legality of the source of raw materials and avoid the practice of illegal logging. In response to these demands, the government has been imposed the policy of implementation of the Timber Legality Verification System SVLK , including for paper commodity. This study aimed to analyze the effectiveness of the policy of SVLK implementation on Indonesian paper export performance. This research paper uses panel data export to 15 major importing countries in the period of 2003 2014. The result shows that in the period of SVLK application, this policy does not have a significant influence on the export performance of Indonesian paper. Keywords Timber Legality Verification System paper commodity export competitiveness JEL Classification C1 F1 H8"

"ABSTRAKIndustri kertas merupakan salah satu industri andalan Indonesia yang memiliki kontribusidalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian Indonesia. Produk kertas Indonesia yangmemiliki orientasi pada ekspor saat ini termasuk salah satu produk yang berasal dari 10negara eksportir kertas terbesar dunia. Industri kertas Indonesia memiliki potensi untuk terusberkembang yang didukung oleh keberlimpahan sumber daya. Kondisi ini juga didukung olehkebutuhan kertas dunia yang diproyeksikan akan terus tumbuh setiap tahunnya. Dalamperdagangan internasional, ekspor kertas Indonesia dihadapkan pada masih rendahnya dayasaing yang dimiliki jika dibandingkan dengan negara-negara produsen raksasa lainnya. Selainitu, komoditas kertas Indonesia dihadapkan pada tuntutan sertifikasi ecolabelling yang dapatmenjamin legalitas asal bahan baku dan menghindari praktik pembalakan liar. Dalammerespon tuntutan tersebut, Pemerintah memberlakukan kebijakan penerapan SistemVerifikasi Legalitas Kayu (SVLK), salah satunya untuk produk kertas. Penelitian inibertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan penerapan SVLK terhadap kinerja eksporkertas Indonesia. Penelitian ini menggunakan data panel ekspor kertas ke negara-negaraimportir utama pada periode tahun 2003-2014. Diperoleh hasil bahwa pada periodepemberlakuan kebijakan penerapan SVLK, kebijakan ini tidak memberikan pengaruh yangsignifikan terhadap kinerja ekspor kertas IndonesiaABSTRACTThe paper industry is one of main industry in Indonesia, which has contributed in increasingIndonesia?s economic growth. The export-oriented of Indonesia paper commodity currentlybecome one of the product from 10 countries of the world's largest paper exporter. Theabundance of forestry resources in Indonesia and world paper demand that projected willcontinue to grow each year become the reason why this commodity has the potential to grow.In international trade, Indonesian paper export has been experienced of the lowcompetitivenessissue compared with other giant manufacturer countries. On the other hand,this commodity also faced with the ecolabelling certification issue, which the certificate areaimed to ensure the legality of the source of raw materials and avoid the practice of illegallogging. In response to these demands, the government has been imposed the policy ofimplementation of the Timber Legality Verification System (SVLK), including for papercommodity. This study aimed to analyze the effectiveness of the policy of SVLKimplementation on Indonesian paper export performance. This research paper uses panel dataexport to 15 major importing countries in the period of 2003-2014. The result shows that inthe period of SVLK application, this policy does not have a significant influence on theexport performance of Indonesian paper"

"Kemajuan teknologi informasi membawa pengaruh terhadap pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan munculnya aplikasi perpajakan. Aplikasi perpajakan yang digunakan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan di Bank Indonesia bernama BIJAK (Bank Indonesia Aplikasi Perhitungan Pajak). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas pemenuhan kewajiban perpajakan Bank Indonesia melalui penggunaan BIJAK. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, tujuan penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan kewajiban perpajakan di Bank Indonesia khususnya pajak penghasilan melalui penggunaan BIJAK sudah efektif, namun masih perlu beberapa perbaikan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada dalam penggunaan BIJAK.

---

Advances in information technology affects the fulfillment of tax obligations with the presence of taxation applications. Taxation application used in order to fulfill tax obligations in Bank Indonesia named BIJAK (Bank Indonesia’s Tax Calculation Application). Qualitative approach used as the method of this research. This descriptive research used in depth interview and literature study as data collection technique. The result of this study indicates that fulfillment of tax obligations in Bank Indonesia in particular income tax through the use of BIJAK has been effective, but still needs some improvement to solve the existing problems in usage of BIJAK."