Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Mengapa Yunani menandatangani Fiscal Compact menjadi pertanyaan yang tidak terelakkan ketika berkembangnya pandangan Euroscepticism terhadap manfaat langsung mata uang negara mereka bergabung dengan pasar umum. Krisis utang dimulai ketika Yunani gagal memenuhi persentase utang yang diizinkan oleh Kriteria Maastricht. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menghasilkan penjelasan yang bertumpu pada daya tawar, kepemimpinan dan keputusan negara. Menggunakan proses identifikasi melalui amandemen yang dihasilkan dari negosiasi rancangan resolusi, penelitian ini yakin untuk menyimpulkan bahwa Yunani adalah pengikut Perancis dan Jerman sehingga mereka tidak punya pilihan selain untuk menandatangani perjanjian. Negara-negara dengan power tinggi cenderung menjadi sponsor sebagai lawan penandatangan draft resolusi. Yunani memilihi tingkat rendah pada pemetaan power dibandingkan dengan negara-negara Uni Eropa lainnya. Oleh karena itu, akan sulit bagi Yunani untuk mengklaim kepemimpinan untuk bernegosiasi pada perjanjian. Akibatnya, ia tidak dimiliki kapabilitas untuk membentuk agenda yang bermanfaat dan cocok bagi negaranya.

---

Why would Greece sign the Fiscal Compact is an inevitable question when the growing of Euroscepticism finds no direct benefit of their country‘s currency joining the common market. The debt crisis started when Greece failed to comply within the Maastricht percentage of allowed debt. This research uses qualitative method to generate explanations that rests on bargaining power, leadership and actions. Using identification process through amendments resulting from negotiation of draft resolutions, this research is confident to conclude that Greece is a follower to France and Germany thus they had no choice but to sign the agreement. Power relations of Member States is a close indicators where high power states tend to be sponsors as opposed to signatories of draft resolutions. Greece is resting low on its power mapping compared to other EU states therefore it has been hard to claim leadership to negotiate on agreements. As a result, it does not posses the priviledge to form agenda that is beneficial and suitable for them."

"ABSTRAKSurat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/3386 / SJ dan Nomor903/3387 / SJ yang menjelaskan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 mengarahkan pergeseran pos anggaran untuk membayar tunjangan hari raya (THR) tahun 2018. Komponen Tambahan Keluarga, Manfaat Umum dan Tambahan Penghasilan PNSD yang sebelumnya tidak dianggarkan dianggap memberatkan. Variasi Besarnya tunjangan dan pengenaan APBD tersebut memicu kontroversi dari Pemerintah Daerah. Pemerintah DKI Jakarta menggunakan pos Pengeluaran Tak Terduga untuk menutupi kekurangan dana serta memutuskan menambah TKD 14 as salah satu komponen disediakan meski tidak mendapat penandaan DPRD DKI Jakarta. Rasionalitas Pemerintah DKI Jakarta dalam menerapkan kebijakan ini menjadi pertanyaan penelitian. Novinskey (2015) menyatakan bahwa Pilihan Rasional Kelembagaan cenderung konsekuensialisme, strategis, kalkulatif, adaptifstrategi, dan pelaku kebijakan individualis-metodologis. Sebagai teori pendamping, Menggunakan Birokrat yang Memaksimalkan Anggaran oleh Niskanen (1971) perilaku birokrat dan sponsor. Uraian tersebut dibuat atas unsur 1) rasionalitas, 2) motif strategis, 3) mendorong lembaga formal, dan 4) mendorong lembaga informal di Kebijakan. Penelitian dengan pendekatan post-positivis bertujuan untuk memperkaya teori pilihan rasional, khususnya dalam kebijakan anggaran Pemerintah DKI Jakarta. Pengamatan dilakukan kepada Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta dan ditriangulasi dengan DPRD DKI Jakarta, Kementerian Dalam Negeri, Akademisi, Seknas FITRA, TGUPP, dan KPPOD. Penelitian menunjukkan itu Berdasarkan dimensi 1) rasionalitas, pemerintah daerah menilai konsekuensi anggarantidak selalu signifikan; 2) motif strategis, didorong oleh kemampuan keuangan dan wewenang; 3) lembaga formal, mengikuti rekomendasi Surat Edaran dan Peraturan yang diamanatkan Pemerintah; dan 4) kelembagaan informal karena keutamaan etika pembuat kebijakan. Secara keseluruhan, pendorong utama aktor berasal dari institusi formal. Akan Namun, penggunaan surat edaran sebagai regulasi kebijakan memiliki kecenderunganpenyalahgunaan anggaran sehingga tidak sesuai dengan konteks pencairan THR ini. Saran yang bisa disediakan adalah memperbaiki mekanisme kendali pelaksanaan anggaran dan membatasi penggunaan peraturan kebijakan oleh kementerian.ABSTRACTMinister of Home Affairs Circular Number 903/3386 / SJ and Number903/3387 / SJ, which explains Government Regulation No. 19/2018 directs a shift in the budget post to pay for the 2018 holiday allowance (THR). Additional Family Components, General Benefits and Additional PNSD Income that were not previously budgeted are considered burdensome. The variation in the amount of allowances and the imposition of the APBD has sparked controversy from the Regional Government. The DKI Jakarta government used the Unexpected Expenditure post to cover the lack of funds and decided to add TKD 14 aces as one of the components to be provided even though it did not receive the mark of the DKI Jakarta DPRD. The rationality of the DKI Jakarta Government in implementing this policy is a research question. Novinskey (2015) states that Institutional Rational Choices tend to be consequentialism, strategic, calculative, adaptive strategy, and individualist-methodological policy actors. As a companion theory, Using Bureaucrats to Maximize Budgets by Niskanen (1971) the behavior of bureaucrats and sponsors. The description is made on the elements of 1) rationality, 2) strategic motives, 3) encouraging formal institutions, and 4) encouraging informal institutions in policy. Research with a post-positivist approach aims to enrich the theory of rational choice, particularly in the budget policy of the DKI Jakarta Government. Observations were made to the Regional Civil Service Agency, the Regional Financial Management Agency, and the DKI Jakarta Regional Development Planning Agency and triangulated with the DKI Jakarta DPRD, Ministry of Home Affairs, Academics, Seknas FITRA, TGUPP, and KPPOD. Research shows that based on dimension 1) rationality, local governments assess the consequences of the budget not always significant; 2) strategic motives, driven by financial capacity and authority; 3) formal institutions, following the recommendations of Circular and Regulations mandated by the Government; and 4) informal institutions because of the ethical virtues of policy makers. Overall, the main drivers of actors come from formal institutions. However, the use of circular letters as policy regulation has a tendency misuse of the budget so that it does not fit the context of this THR disbursement. Suggestions that could be provided are improving budget execution control mechanisms and limiting the use of policy regulations by ministries."

"[ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor faktor yang mempengaruhi pengambilan kebijakan bailout III setelah kegagalan kedua program bailoutdi Yunani Kebijakan bailout III bertentangan denga opini publik Yunani yang menolak kebijakan bailout diimplementasikan di Yunani Analisis penelitian ini menggunakan teori two level games oleh Robert Putnam dengan metode kualitatif Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengambilan kebijakan bailout III dipengaruhi oleh tekanan Troika kepada pemerintah Yunani untuk memperpanjang program bailout dan juga tekanan ekonomi domestik yang disuarakan oleh para bankir di Yunani untuk segera mendapatkan bantuan dana sehingga dapat menghindarkan Yunani dari krisis Persetujuan Yunani untuk mengambil kebijakan bailout III mencerminkan lemahnya peran negara dalam menghadapi tekanan internasional maupun tuntutan domestik yang bertentangan satu sama lain ABSTRACTThis research aimed to analyze the factors that influence policy making at the third bailout in Greece after the failure of the fisrt bailout and second bailout Moreover the third bailout policy opposed by Greek public opinion which rejected the bailout The analysis of this research is using two level games theory by Robert Putnam and also using qualitative methods This research shows that the policy making at the third bailout influenced by Troika pressure on Greek government to extend the bailout Furthermore there is economic domestic pressure that voiced by the bankers in Greece to get funding immediately to avoid the Greek sovereign debt crisis Greek agreement to take the third bailout reflects the role of the weak states dealing with international pressure and domestic demands , This research aimed to analyze the factors that influence policy making at the third bailout in Greece after the failure of the fisrt bailout and second bailout Moreover the third bailout policy opposed by Greek public opinion which rejected the bailout The analysis of this research is using two level games theory by Robert Putnam and also using qualitative methods This research shows that the policy making at the third bailout influenced by Troika pressure on Greek government to extend the bailout Furthermore there is economic domestic pressure that voiced by the bankers in Greece to get funding immediately to avoid the Greek sovereign debt crisis Greek agreement to take the third bailout reflects the role of the weak states dealing with international pressure and domestic demands ]"

"ABSTRAKTesis ini membahas krisis finansial atau yang lebih dikenal di Indonesia sebagai krisis moneter (krismon). Krisis iinansial dapat menlmbulkan dampak yang sangat berbahaya, tak hanya sekedar menganggu stabilitas perekonomian nasionai, tetapi lebih dari iw, krisis iinansial dapat memunculkan krisis multidimensi bahkan hilangnya eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKR1). Karena dampaknya yang sangat berbahaya itulah krisis finansial dapat dicegah agar jangan sampai terjadi kembali di Indonesia. Badan Intelijen Negara (BIN) telah dan akan terus melakukan upaya pencegahan terjadinya krisis Hnansial di Indonesia pasca krisis fiskal di Yunani tahun 2010. Upaya penoegahan dilakukan dengan mengoptimalkan kinerja Direktorat Keuangan dan Perbankan pada Deputi Ekonomi BIN. Upaya dalam bidang intelijen ekonomi tersebut antara lain dengan rnelakukan pengawasan (monitoring) terhadap kebijakan- _otoritas keuangan Indonesia dan implementasi kebijakan tersebut, térutama yang berkaitan dengan penciptaan utang baru, dan manajemen utang. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif analitis melalui pendekatan intelijen stratejik. Hasll penelitian ini menyarankan kepada BIN untuk semakin meningkatkan kinerja Direktorat Keuangan dan Perbankan dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki.

---

ABSTRACT

This thesis discusses the Iinancial crisis, or better known in Indonesia as the monetary crisis (krismon). The financial crisis could not merely disrupt the stability of national economy,-but more than that, the financial crisis can bring out the multidimensional crisis, even the loss of existence of the Republic of Indonesia (NKRI)Because of those dangerous impacts on the financial crisis must be prevented to avoid happening again in Indonesia. State Inteliigence Agency (BIN) has been and will continue to take steps to prevent the financial crisis in Indonesia after the Greece fiscal crisis in 2010, Deterrence efforts carried out by optimizing the performance of the Directorate of Finance and Banking in Economic Deputy BIN. Efforts in the field of economic intelligence, among others, by conducting surveillance / monitoring against the policies of Indonesia?s financial authorities and the irnpiernentation of these policies, especially those associated with the creation of new debt, and debt management. The study was a qualitative research design with descriptive analytical approach to strategic intelligence. The results of this study suggest to the BIN to further improve the performance of the Directorate of Finance and Banking by optimizing resources."

"Kekurangan tenaga kerja produktif Jepang akibat rendahnya angka kelahiran, menginisisasi pemerintah Jepang membuka kesempatan bagi tenaga kerja asing melalui skema program TITP (Technical Internship Training Program). Peluang ini dimanfaatkan oleh Lulusan Sarjana Sastra Jepang untuk memasuki pasar tenaga kerja Jepang, walaupun di sektor low-skilled. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki faktor-faktor yang dipertimbangkan pada keputusan tenaga kerja terdidik untuk melakukan program magang ke Jepang melalui skema TITP, serta bagaimna manfaat yang didapatkan setelah melakukan program magang tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian ini menggunakan metode kualitatif-fenomenologi dengan wawancara mendalam terhadap 5 orang eks-pemagang yang berpendidikan Sarjana lulusan Universitas Negeri dan Swasta di Pulau Jawa. Keputusan untuk melakukan magang ini dikaji dengan pendekatan teori pilihan rasional oleh James Coleman dan Sonja Haug dalam keputusan bermigrasi melalui program magang tersebut. Temuan penelitian antara lain: melalui program TITP informan ingin mengembangkan kemampuan berbahasa Jepang sebagai added value sehingga pengalaman selama magang menjadi sebuah pilihan yang menguntungkan ketika kembali ke Indonesia. Beberapa informan cenderung mencari pekerjaan dengan mudah karena dianggap sebagai pekerja berpengalaman.

---

The shortage of Japans productive workforce due to low birth rates, initiating the Japanese government opens opportunities for foreign workers through the TITP (Technical Internship Training Program) scheme. This opportunity was used by Japanese Literature Graduates to enter the Japanese labor market, even in the low-skilled sector.

This study aims to investigate the factors considered in the decision of educated workers to undertake an internship program to Japan through the TITP scheme, as well as how the benefits are obtained after undertaking the internship program.

This study is a qualitative-phenomenological method with in-depth interviews with 5 ex-trainees who have a Bachelors degree from State and Private University in Java. The decision to do this internship was approacehd by rational choice theory from James Coleman and Sonja Haug in the decision to migrate through the internship program.

The Research findings include: through the TITP program the informant wants to develop Japanese language skills. The experience during internship becomes a profitable choice when returning to Indonesia as added value to enter Indonesias Labor Market. The experience of working in Japan is a value. Some informants tend to find jobs easily because they are considered as experienced worker."

"

 

Pada tahun 1998, 2000, dan 2002, Pemerintah Indonesia berunding di forum Paris Club untuk menyelesaikan masalah utang luar negerinya akibat krisis ekonomi 1998. Penelitian ini membahas bagaimana proses perundingan utang antara Indonesia dengan negara kreditur Paris Club . Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana masalah utang luar negeri pada saat krisis 1998 dan bagaimana perundingan itu berlangsung dengan menggunakan metode sejarah yang terdiri dari heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Hasil dari penelitian ini adalah utang luar negeri pada krisis 1998 menjadi bermasalah karena dihantam oleh penurunan kurs rupiah terhadap dolar AS, masalah pengelolaan utang luar negeri, dan besarnya beban utang. Untuk keluar dari masalah itu Pemerintah memutuskan untuk melakukan penjadwalan utang luar negeri yang jatuh tempo di forum Paris Club. Perundingan utang pasca krisis diadakan hingga tiga kali. Adapun perundingan itu dikenal dengan perundingan Paris Club I, Paris Club II, dan Paris Club III. Hal itu diharapkan agar dapat mengurangi tekanan APBN serta menghindari default yang nantinya akan berdampak pada kredibilitas Indonesia dimata dunia internasional.

 

---

In 1998, 2000, and 2002, the Indonesian Government negotiated with the Paris Club forum to resolve its foreign debt problems due to the 1998 economic crisis. This research discusses the process of debt negotiations between Indonesia and the Paris Club creditor countries. The aim is to find out how is the problem of foreign debt during the 1998 crisis and how the negotiations took place. This research is using historical methods,  consisting of heuristics, criticism, interpretation, and historiography. The results of this study are foreign debt in the 1998 crisis became a problem because it was hit by a decline in the rupiah exchange rate to US dollar, foreign debt management problems, and the large of debt burden. To resolve those problems, the Indonesia Government decided to reschedule foreign debt due in the Paris Club forum. Debt negotiations after crisis 1998 were held three times. The negotiations are known as the Paris Club I, Paris Club II, and Paris Club III. The government of Indonesia expected to be able to reduce the pressure of the state budget and avoid defaults which would later have an impact on Indonesia's credibility in the eyes of the international community.

"

"Tulisan ini ingin melihat bagaimana proses cheapening terjadi di dalam kapitalosen melalui infrastruktur, struktur, dan superstruktur pada sampah dengan kemasan plastik. Rumusan masalah ingin melihat bagaimana proses cheapening terjadi pada masyarakat Komplek Bumi Sawangan Indah Blok H, menjalani kesehariannya dengan plastik, dan mengapa barang FMCG sekali pakai masih digunakan. Metode yang digunakan adalah observasi partisipan dan wawancara. Kesimpulannya dalah bahwa kerusakan alam bukanlah bersifat anthropogenic, melainkan capitalogenic.

---

This writing wants to see how the cheapening process occurs in the capitalocene through the infrastructure, structure, and superstructure of goods with plastic packaging. The formulation of the problem wants to see how the cheapening process occurs in the people of the Bumi Sawangan Indah Complex Blok H, living their daily lives with plastic, and why single-use FMCG goods are still used. The methods used are participant observation and interviews. The conclusion is that natural damage is not anthropogenic, but capitalogenic."

"ABSTRAKUntuk mendorong pertumbuhan ekonomi, hampir seluruh negara melakukan stimulasi kegiatan fiskal. Oleh karena itu, tantangan dalam situasi perekonomian saat ini adalah bagaimana menciptakan ketersediaan ruang fiskal yang cukup untuk menstimulasi kegiatan perekonomian. Selama ini, Indonesia terus berupaya mengatasi keterbatasan ruang fiskal, baik dengan meningkatkan penerimaan maupun melakukan efisiensi pengeluaran. Jika upaya ini berhasil, maka Indonesia akan dapat mengurangi ketergantungan pada utang.Batasan utang maksimum sangatlah penting. Jika terlewati, negara harus melakukan perubahan kebijakan mendasar dalam menyesuaikan penerimaan dan pengeluaran. Disertasi ini akan mengetahui batasan rasio utang yang tepat serta mengetahui kondisi kesinambungan utang dimasa lalu dan masa depan dalam berbagai scenario perubahan. Ruang lingkup utang adalah utang pemerintah, baik utang domestik maupun utang luar negeri.Pengukuran batasan utang maksimum akan menggunakan model Mendoza-Oviedo (2004) yang didasarkan pada hipotesa intertemporal budget contraints dengan asumsi Non-Ponzi Game. Untuk pengukuran stabilitas utang masa depan, akan digunakan model Ley (2010) melalui dekomposisi variable utang, penerimaan serta pengeluaran. Selanjutnya, akan dilakukan analisa interaksi utang dengan perubahan kebijakan serta dampaknya terhadap ketersediaan ruang fiskal. Pengukuran ruang fiskal dengan adanya dinamika utang akan menggunakan Model Gosh (2011).Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk kasus Indonesia, batasan rasio utang lebih rendah dari 60% dan kebijakan fiskal yang dilakukan selama ini sudah mempertimbangkan kesinambungan utang. Sementara itu, proyeksi dan simulasi menghasilkan bahwa penurunan rasio utang hanya terjadi saat tercapai surplus primer dan peningkatan porsi utang luar negeri akan meningkatkan rasio utang. Selain itu, perubahan harga minyak, kebijakan subsidi BBM dan penerimaan non migas akan mempengaruhi ketersediaan ruang fiskal. Untuk meningkatkan ruang fiskal, kebijakan pengurangan subsidi BBM perlu diikuti dengan peningkatan penerimaan non migas secara bersamaan.

---

ABSTRAKTo promote economic growth, almost all countries stimulate their fiscal activities. Therefore, the challenging in the current economic situation is how to create the availability of adequate fiscal space to stimulate economic activites. Going so far, Indonesia has attempted to overcome fiscal space limitation, both by increasing revenues and expenditure efficiency. If the attemption is successful, then Indonesia will be able to reduce the reliance on debt.The maximum debt limit is crusial. If passed, the country must undertake the fundamental changes in revenues and expenditures adjustment policies. This dissertation will determine the appropriate debt limit and debt sustainability conditions in the past and the future, given the variety of scenarios. The scope of the debt is government debt, both domestic and foreign debt.In determining the maximum debt limit, the Mendoza-Oviedo?s model (2004) will be used based on intertemporal budget contraints hypothesis and non-Ponzi game assumption. Ley?s model (2010) will be used for future measurements of debt sustainability by decomposing variable of debt, revenues and expenditures. Furthermore, there will be analysis interactions of debt with policy changes and its impact on the availability of fiscal space. Gosh?s model (2011) will be used in determining the fiscal space availability.The results showed that in Indonesia, the debt ratio is lower than the limit of 60 % and the fiscal policies carried out so far has maintained debt sustainability. Meanwhile, projections and simulations showed that the decreasing of debt ratio can be achieved only under primary surplus condition while the raising of foreign debt portion will increase debt ratio. In addition, oil price changes, fuel subsidy policy and non-oil revenues will affect the availability of fiscal space. In improving fiscal space, reducing fuel subsidy should be accompanied simultaneously by increasing non-oil revenue policy."

"Penelitian ini menguji dampak dari krisis finansial global pada tahun 2008 dan pandemi Covid-19 terhadap utang dan keberlanjutan fiskal di 11 negara. Sampel dari 11 negara pilihan diantaranya adalah negara dengan delta debt to gdp ratio tertinggi di dunia seperti Angola , Armenia , Yunani , Prancis , dan Spanyol. Pengujian menggunakan dua pendekatan , dimana untuk mengetahui dampak krisis finansial dan pandemi menggunakan pendekatan regresi dengan metode Pool Least Square, sedangkan untuk mengetahui dampak krisis finansial dan pandemi terhadap keberlanjutan fiskal diuji dengan menggunakan pendekatan Panel Structural Vector Autoregressive (PSVAR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa krisis finansial dan pandemi berpengaruh pada peningkatan utang. Untuk perbandingan dampak , berdasarkan koefisien regresi menunjukkan bahwa pandemi memiliki dampak yang lebih besar dalam peningkatan utang dibandingkan krisis finansial. Sedangkan terkait dengan keberlanjutan fiskal , menunjukkan bahwa dengan adanya krisis finansial dan pandemi menunjukkan bahwa shock yang terjadi menunjukkan pemudaran efeknya mulai dari lag ke-9 sehingga penggunaan fiskal sebagai media untuk pemulihan ekonomi disarankan hanya dalam jangka pendek saja. Apabila fiskal untuk pemulihan ekonomi jangka panjang , akan mengurangi sustainabilitas fiskal.

---

This study examines the impact of the global financial crisis in 2008 and the Covid-19 pandemic on debt and fiscal sustainability in 11 countries. Samples from 11 selected countries include countries with the highest delta debt to gdp ratios in the world such as Angola, Armenia, Greece, France, and Spain. The test uses two approaches, where to find out the impact of the financial crisis and pandemic using a regression approach with the Pool Least Square method, while to determine the impact of the financial crisis and pandemic on fiscal sustainability, it is tested using the Panel Structural Vector Autoregressive (PSVAR) approach. The results showed that the financial crisis and pandemic had an effect on increasing debt. For the comparison of impacts, based on the regression coefficients, it shows that the pandemic has a greater impact on increasing debt than the financial crisis. While related to fiscal sustainability, it shows that the financial crisis and pandemic indicate that the shock that occurs shows the fading of its effects starting from the 9th lag so that the use of fiscal as a medium for economic recovery is recommended only in the short term. If fiscal is for long-term economic recovery, it will reduce fiscal sustainability."

"Skripsi ini menganalisis penagihan utang Pajak Reklame dan menganalisis faktorfaktor penghambat dalam pelaksanaan penagihan utang Pajak Reklame di Kota Depok. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dengan manfaat penelitian murni. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis penagihan utang Pajak Reklame dan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan penagihan utang Pajak Reklame di Kota Depok. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan Field Research dan Studi Pustaka. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penagihan utang Pajak Reklame di Kota Depok dilakukan dengan cara penagihan pajak yang bersifat pasif dan aktif namun pelaksanaan penagihan aktif hanya dilakukan sampai dengan penerbitan Surat Teguran 2. Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa belum diterapkan di DPPKA Kota Depok karena masih rendahnya upaya untuk melakukan Penegakan Hukum/Law Enforcment. Yang menjadi faktor-faktor penghambat adalah berasal dari Wajib Pajak antara lain karena pengetahuan Wajib Pajak yang masih rendah, kondisi keuangan Wajib Pajak yang kurang baik, alamat Wajib Pajak/Pihak ke 3 yang tidak jelas serta lempar tanggung jawab antara pengguna dengan Pihak ke 3 yang telah habis kontraknya dan berasal dari Instansi Pemerintah Daerah kurangnya SDM yang bertugas untuk melakukan penagihan utang Pajak Reklame, kurangnya sosialisasi dari Pemerintah terkait Pajak Reklame.

---

This research analyzes the advertisement tax debt collection and analyzing the factors inhibiting the implementation of debt collection advertisement tax in Depok. This study used a qualitative approach with descriptive research with the benefits of pure research. The purpose of this study is to understand and analyze the advertisement tax debt collection and inhibiting factors in the implementation of debt collection advertisement tax in Depok. Techniques of data collection conducted by Field Research and Library Studies.The results concluded that the advertisement tax debt collection at Depok City implemented with passive and active tax collection, but the implementation of active billing only be carried out until the reminder letter 2.

Implementation of the Tax Collection with distress warrant have not been applied by DPPKA due to low effort in Law Enforcement. Inhibiting factors are from the taxpayer because knowledge is still low, the financial condition of the unstable taxpayer, the taxpayer's financial condition is not stable, the address of advertising agencies or taxpayers who are not clear and are not responsibleand inhibiting factor of Local Government Agencies in charge of a lack of human resources to carry out debt collection advertisement tax, less socialization of Advertisement Tax."