Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keinginan untuk mengurangi ketergantungan dengan Barat menjadi dasar kuat bagi negara-negara ASEAN+3 untuk membuat kerja sama keuangan yang sesuai dengan kebutuhan negara-negara di kawasan ini. Berubahnya kerja sama CMI dari bilateral menjadi multilateral merupakan titik penting bagi kerja sama keuangan di Asia sebagai langkah awal untuk menuju regionalisasi kawasan. Kepentingan negara-negara besar di dalam kawasan ini tidak lepas begitu saja dalam pembentukan kerja sama CMIM. Cina dan Jepang, sebagai raksasa ekonomi Asia, berebut supremasi untuk memperoleh posisi pemimpin di dalam kerja sama tersebut. Penelitian ini ingin menganalisis mengapa kedua negara akhirnya mau bekerja sama secara multilateral mengingat sebelum tahun 2010 kerja sama yang dibentuk bersifat bilateral. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa melalui kerja sama multilateral, justru keuntungan yang bisa diperoleh oleh kedua negara lebih besar dibanding jika kedua negara mempertahankan status quo untuk bekerja sama secara bilateral. Selain itu, kompleksitas hubungan kedua negara tidak hanya ditandai dengan rivalitas yang ada namun juga ditunjukkan dengan makin tingginya derajat interdependensi di antara keduanya.

---

The wants to eliminate the degree of dependence towards West became the main reason for ASEAN+3 states to establish financial cooperation, based on their own needs. The transformation of CMI cooperation from bilateral to multilateral was a key point for the financial cooperation in Asia as a first step striving for regionalization. Interests of big states within the cooperation cannot be excluded in establishing CMIM. China and Japan, two economic giants in the region, compete to obtain the leadership seat in the cooperation. The research is aimed to see and analyze why those two states finally decided to cooperate multilaterally after years of bilateralism upto year 2010. The result shows that through multilateral cooperation, the gain and interests that can be aimed by two states are bigger, instead of them being stagnant in status quo. Moreover, the complex relation between China and Japan is not only shown by the rivalry existing between them, but also the rising degree of interdependence amongst them. "

"ABSTRACTDewasa ini situasi ekonomi global merupakan salah satu faktor yang memberi dampak signifikan terhadap kondisi suatu negara. Ketidakpercayaan akan instrumen arsitektur perekonomian Internasional yang telah dinilai gagal mengimplementasikan fungsinya dengan baik dalam peristiwa krisis terdahulu menjadi dasar bagi negara-negara ASEAN+3 untuk membuat sebuah kerjasama finansial dalam kawasan untuk meredam dan mengantisipasi krisis tersebut. Transformasi kerja sama CMI dari menjadi multilateral merupakan peristiwa penting bagi kerja sama keuangan di Asia untuk menuju proses regionalisasi. Kerjasama yang kompleks antar negara-negara yang heterogen tersebut diwarnai dengan berbagai kepentingan dan posisi dari masing-masing negara atas keterlibatannya. Penelitian ini menganalisis posisi serta kepentingan Indonesia terkait keikutsertaannya dalam kerjasama CMIM. Indonesia sebagai salah satu negara yang ikutserta serta latar belakang pengalaman krisis yang sedemikian rupa memiliki posisi dan kepentingan tersendiri yang diimplementasikan dalam kebijakan luar negeri. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Indonesia merupakan negara yang ikut mendukung terciptanya mekanisme penanganan krisis finansial alternatif yang kuat dan independen. Namun selain itu ada kepentingan akan terbentuknya kerjasama yang lebih kompleks berupa regionalisme, serta memperoleh berbagai keuntungan dibidang-bidang lainnya, baik ekonomi maupun politik sebagai dampak dari kerjasama multilateral dengan negara-negara ASEAN+3.

---

ABSTRACTGlobal economic situation has become one of core factors that gave a significant impact on the conditions of countries. The distrust to the instrument of international economic architecture based on the judged that failed in the implementation of its functions on previous crisis, became the basis for ASEAN + 3 countries to set up a financial cooperation within the region, which become an alternative instrument to stifle and anticipate the crisis. The CMI transformation into a multilateral cooperation is an important momentum for financial cooperation in Asia especially in leading the countries into the process of regionalization. Complex cooperation between those heterogeneous countries, influenced with variety of interests and position from each country on their involvement to the cooperation. This research analyze position and interest of Indonesia regarding the involvement in CMIM. Indonesia as one of countries which took part in the cooperation, with background related to crisis experience in such a way, has it‟s own positions and interests implemented in foreign policy. This research result showed that indonesia is a country that supporting the creation of a strong and also independent alternative mechanisms that can handle the financial crisis within the region. Futher, there is an intension and also desire to built a more complex cooperation as well as regionalism, that can give an advantage and benefits from various aspect, especially in economic and political as an impact with ASEAN + 3 countries multilateral cooperation."

"Skripsi ini membahas kepentingan ekonomi Jepang yang diidentifikasi dari partisipasi penguatan skema kerjasama keuangan Asia Timur, Chiang Mai Initiative 2000-2009. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menekankan pada metode analisis konten. Kerangka pemikiran penelitian ini berangkat dengan konsepsi interdependensi, institusionalisme, dan teori perumusan kebijakan luar negeri, dengan mengombinasikan pendekatan moneter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jepang memiliki kepentingan nasional yang harus diwujudkan dalam bentuk penguatan kerjasama keuangan di Asia Timur, Chiang Mai Initiative. Menurunnya performa ekonomi nasional Jepang, terutama terkait dengan liberalisasi kapital Jepang di seluruh dunia, menuntut perlunya penguatan stabilitas moneter di internal kawasan untuk mengamankan kerentanan ekonomi domestik Jepang.

---

This research focuses on the Japan's economic interest which is indicated by her further participation in East Asian financial cooperation scheme under Chiang Mai Initiative, 2000-2009. Under qualitative approach, this research mostly uses content analysis method. The framework of thingking begins with the concept of interdependence, institutionalism, and theory of foreign policy making, then combined with monetarism approach. The result of this research shows that Japan has a national interest that must be articulated through strengthening efforts of East Asian financial cooperation, Chiang Mai Initiative. The slowdown of Japan economic performance through time, i.e. related to its capital liberalization throughout the globe, as proven by this research, urge Japan to empower monetary stability within East Asia in order to secure its economic fragility."

"Tesis ini menganalisa peran Jepang di ASEAN pada masa krisis Asia 1998 dan krisis Global 2008. Kepemimpinan Jepang di Asia diperlihatkan dalam kebijakan ekonomi luar negeri yang membantu negara-negara Asia menghadapi krisis finansial. Kebijakan Jepang diantaranya mengajukan pembentukan kerjasama finansial regional yang kemudian berhasil dibentuk dalam wadah Chiang Mai Initiative. Alasan Jepang membantu negara-negara Asia karena ingin mempercepat proses pemulihan ekonomi domestiknya dan mempertahankan ideologi developmental state yang telah lama diusungnya. Dinamika realisasi bantuan Jepang untuk Asia dipengaruhi kondisi geopolitik negara-negara penerima bantuan, yaitu ASEAN, dan respon negara besar lain yang berkepentingan, seperti AS dan China. Tesis ini mencoba untuk mengevaluasi sejauh mana kesuksesan kebijakan ekonomi luar negeri Jepang dalam membentuk kerjasama finansial regional Asia pada.

---

This thesis analyse the role of Japan in ASEAN during Asian crisis 1998 and global crisis 2008. Japan leadership in Asia shown in term of foreign policy to provide support for Asia countries in overcoming the finansial crisis. One of Japan?s foreign policy is propose regional financial cooperation which is Chiang Mai Initiative. Japan has strong motive to support Asia in order to maintain its own economic recovery and defending developmental state ideology. The dynamic of Japan support realization for Asian countries depend on geopolitic of recipient countires, which is ASEAN countries, and respond from large countries that has interest in Asia too, especially United State and China."

"[Pembentukan Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM) merupakan sebuah dinamika baru dalam kawasan Asia. Regionalisme finansial di kawasantersebut seolah menjadi hal yang baru karena sebelumnya hubungan kerjasama antar-negara lebih bersifat bilateral. Negara-negara ASEAN+3 menciptakan mekanisme regional untuk mencapai solusi permasalahan neraca pembayaran dankrisis finansial. Sebagai institusi finansial regional, CMIM melakukan hubunganinstitusional yang bersifat nesting dengan International Monetary Fund (IMF)institusi finansial global. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungannesting dipengaruhi kepentingan politis ASEAN+3 dalam struktur rezim finansialglobal. CMIM merupakan upaya untuk meningkatkan posisi leverage negaranegara di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara dalam rezim finansial global., The establishment of Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM) is creatinga new dynamics in East Asia and Southeast Asia. Financial regionalism in theregion seems to be a novelty for inter-state relations of the region which is usuallyformed in bilateral relations. ASEAN+3 created a regional mechanism solution toovercome balance of payments problem and financial crisis in the future. As aregional financial institution, CMIM created an institutional nesting linkage to theInternational Monetary Fund (IMF) as a global financial institutions. The resultshows that the nesting linkage was created and influenced by political interests ofASEAN+3 countries. CMIM is one of the ASEAN+3 efforts to raise the leverageposition of East Asia and Southeast Asia countries in the global financial regime.]"

"Skripsi ini menganalisis pertimbangan apa yang mendasari keterlibatan Jepang secara triangular dalam Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) Indonesia. Indonesia sebagai middle-income country yang terus mengalami pertumbuhan ekonomi kini menjadi salah satu negara yang memiliki keinginan untuk menjadi penyedia KSS, termasuk melalui mekanisme triangular dengan mitra pembangunan dari negara donor tradisional. Sementara, Jepang sebagai donor terbesar ODA bilateral ke Indonesia lantas juga menjadi salah satu mitra pembangunan yang paling aktif. Ada beberapa keunikan terkait keterlibatan Jepang tersebut, antara lain bahwa Jepang telah terlibat melakukan kerja sama triangular dengan Indonesia sejak 1980an, serta area kerja samanya yang lebih banyak berfokus di sektor agrikultur alih-alih infrastruktur seperti ODA bilateralnya. Analisis akan didasarkan pada konsep pertimbangan kebijakan bantuan luar negeri, di mana di dalamnya ada tujuh aspek yang dapat menjadi pertimbangan. Dalam kasus Jepang, tiga aspek yang nampak menonjol yaitu perihal influence, kepentingan ekonomi, dan reputasi. Skripsi ini menemukan bahwa keterlibatan Jepang berdasarkan pertimbangan influence adalah untuk meningkatkan jangkauan Jepang di negara LDCs mengingat karakteristik Indonesia yang secara alami terbuka untuk berhubungan dengan negara manapun serta sebagai salah satu langkah pendukung kebijakan maritimnya di Indo-Pasifik. Kemudian berdasarkan pertimbangan kepentingan ekonomi, Jepang ingin meningkatkan efektivitas dan efisiensi bantuannya di tengah kelesuan ekonomi, mendukung pengembangan investasi di kawasan non-tradisional, menyelaraskan kepentingan dengan ODA bilateral di negara penerima manfaat, serta adanya knowledge asset di sektor agrikultur yang kebetulan juga merupakan sektor unggulan Indonesia dalam KSS. Berdasarkan pertimbangan terakhir yakni reputasi, Jepang ingin mentransformasikan citranya dari donor menjadi mitra sekaligus menjaga citranya di Indonesia yang telah terbangun melalui penyaluran ODA.

---

This thesis analyzes Japans consideration in participating in a triangular cooperation in Indonesias South-South Cooperation (SSC). Indonesia as a middle-income country which continuously experiences economic growth now has become a country with an ambition to be a SSC provider, including through triangular cooperation with development partners from traditional donor country. Japan as the largest donor of bilateral ODA to Indonesia has also become one of the most active development partners. There are some unique characteristics related to Japan, including the fact that Japan has been involved in triangular cooperation since the 1980s and that in triangular cooperation Japan is mainly involved the agricultural sector instead of infrastructure such as its bilateral ODA. The analysis will be based on the concept of foreign aid policies consideration, where there are seven aspects that can be considered. In the case of Japan, three aspects that stand out are the aspect of influence, economic interests, and reputation. This thesis finds that based on the aspect of influence, Japan aims to widen its reach to various LDCs, especially remembering that Indonesia as a country is open to establish a relation with any country and also as measures to support its maritime policy in the Indo-Pacific. Then, based on economic interests, Japan wants to increase its assistances efficiency and effectivity in the midst of economic recession, support investment development in non-traditional areas, harmonize interests with bilateral ODA in beneficiary countries, and the existence of knowledge assets in the Indonesian agricultural sector in the SSC. Based on the last consideration put forward, which is reputation, Japan wants to transform its image from a donor into a partner while supporting its image in Indonesia that has been built through the distribution of bilateral ODA."

"ABSTRAKKebangkitan Cina menjadikan dunia tidak lagi bersifat unipolar dan bipolar, namun semakin multipolar. Negara tirai bambu tersebut menjadi cerminan bagi negara berkembang diAsia dalam memajukan pembangunan nasional. Cina sebagai kekuatan ekonomi barusemakin menunjukkan kapabilitasnya dalam industrialisasi dan aliran investasi asing.Kemampuan SDM yang kompetitif dan teknologi yang mumpuni, membuat Cina semakinmenunjukkan eksistensinya dalam urusan ekonomi politik internasional dengan menginisiasipembentukan jalur sutra Belt and Road Initiave (BRI) di tahun 2013. Kebijakan inidiimplementasikan pertama kali oleh Presiden Deng Xiao-Ping, yang kemudian dilanjutkanoleh Presiden Xi Jinping. Sejak dibukanya jalur kerja sama ekonomi lintas kawasan BRI,kemitraan Indonesia dan Cina semakin erat. Peningkatan perekonomian kedua negaramenjadi magnet bagi warga kedua negara, baik untuk kepentingan perdagangan, investasi,pariwisata, pendidikan maupun budaya. Dengan semakin meningkatnya arus lalu lintasbarang dan orang dari kedua negara, diperlukan pengelolaan dan kerja sama yang baikantara kedua belah pihak. Realitanya, kerja sama yang terjalin antara Indonesia danCina dalam BRI dengan melibatkan lebih dari 65 negara, tidak terlepas dari kepentinganekonomi-politik di antara keduanya dan berimplikasi positif dan negatif terutama bagiIndonesia. "

"Keinginan untuk meningkatkan perekonomian kawasan menjadi dasar kuat bagi negara-negara ASEAN untuk membuat kerjasama perdagangan regional dengan partner dagang yang potensial dalam perekonomian dunia. Digagasnya ACFTA dengan China merupakan institusionalisasi dari keinginan tersebut sebagai bentuk regionalisme ekonomi, di mana kepentingan negara-negara yang terlibat di dalamnya menjadi elemen yang penting dalam pembentukan ACFTA. Indonesia, sebagai negara ASEAN yang terlibat di dalamnya melihat bahwa keberadaan ACFTA mendatangkan peluang dan keuntungan yang besar terlepas dari defisit yang terjadi di Indonesia. Penelitian ini menganalisis mengapa Indonesia mempertahankan dan terlibat lebih jauh dalam ACFTA sejak tahun 2002 hingga 2012 mengingat defisit yang dialami dan tingginya tekanan domestik untuk melakukan renegosiasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa melalui kerjasama regional, negara dapat memperoleh manfaat yang signifikan baik secara eksternal maupun internal. Walaupun mengalami defisit perdagangan, Indonesia dalam hal ini mendapatkan insentif dari keterlibatannya di ACFTA karena memutuskan untuk tidak terlibat sama sekali justru akan mendatangkan kerugian yang berupa ketertinggalan pertumbuhan ekonomi dibandingkan negara-negara lain yang terlibat di dalamnya.

---

The desire to grow the regional economy became the main reason for ASEAN states to create regional trade agreement with a potential trading partner in the world economy. The establishment of ACFTA, between ASEAN and China was an institutionalization of that desire as a step striving for economy regionalism, in which the interest of the states involved, being an important element in ACFTA. Indonesia as one of ASEAN states who took part in the agreement, seeing the existence of ACFTA could provide the opportunity and potential gain, though the deficit occured in Indonesia. This research is purposed to analyze why Indonesia decided to stay and expand its involvement in ACFTA since 2002 to 2012 through various agreement, remembering the deficit and the domestic pressure to do the renegotiation. The result of the research shows that through regional agreement with potential partner, states could achieve the benefits, both externally and internally. Despite the deficit, Indonesia still gained incentive from its involvement in ACFTA, as Indonesia believed that being left in regional trade agreement would only cause no gain and greater loss in economic growth than the other parties involved."

"Mae Teang District is home to many tributaries of the Ping River. Each tributary is associated with different geographical characteristics and uses. This study is the first report on benthic diatom diversity in the designated water bodies and the first comparison of benthic diatom distribution in the Ping River and its tributaries, including the Mae Hao and Mae Luang Streams in Mae Taeng District of Chiang Mai Province, Thailand. The benthic diatom distribution and physico-chemical properties were investigated in August and November 2015 at three locations in each water body. The highest abundance of benthic diatoms was found in the Ping River (143 species), followed by Mae Hao (132 species) and Mae Luang Streams (90 species). The most abundant species found in the Ping River were Planothidium lanceolatum, Nitzschia palea, Navicula cryptotenella and Seminavis strigosa. The most abundant species found in the Mae Hao Stream were Nitzschia palea, Seminavis strigosa, Surirella splendida and Sellaphora pupula. The most abundant species found in the Mae Luang Stream were Navicula cryptotenella, Diadesmis contenta, Karayevia oblongella and Achnanthes brevipes. Additionally, Amphipleura lindheimeri Grunow was identified as a newly recorded species for Thailand. This study revealed that the Ping River and Mae Hao Stream are similar bodies of water when compared with the Mae Luang Stream in terms of benthic diatom diversity and water quality. In addition, indicator species of tolerance and sensitivity to organic pollution were found. In conclusion, the areas of utilization were found to have affected the distribution of benthic diatoms in these water bodies, along with the water quality of the Ping River and its tributaries."

"ABSTRACTPenelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh aktivitas merger dan akuisisi terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diproksikan dengan rasio keuangan seperti, return on asset, return on equity, dan operation profit margin. Selain itu juga untuk memberikan bukti mengenai perbandingan kinerja perusahaan untuk setiap jenis merger atau akuisisi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 3 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010¬2012. Penelitian ini menggunakan pengujian hipotesis Paired Simpel T-test dan uji R-squared serta uji asumsi klasik seperti uji heteroskedesitas dan mulikolinearitas. Kinerja tersebut diukur dengan membandingkan rasio keuangan perusahaan lima tahun sebelum dan lima tahun setelah merger dan akuisisi. Masil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas merger dan akuisisi tidak menghasilkan sinergi bagi perusahaan, serta dapat disimpulkan bahwa hasil merger dan akuisisi tidak memiliki perbedaan yang signifikan.

---

ABSTRACTThis research aims to examine the effect of merger and acquisition activity on operational and market performance of the firms which can be measured using financial ratios, such as, return on equity, return on asset and operating profit margin. Moreover, to give evidence about firms performance comparison among the type of merger and acquisition. Sample of this research consists of 3 firms at the Indonesian Stock Exchange from 2010-2012. This research using paired sample t-test, and R-squared. The synergy is measured by examining some pre- and post-merger and acquisition financial ratios (five years before and five years after). The results showed that merger and acquisition didn't provide synergy for the firms. The results also leading to a conclusion that merger."