Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan mana yang tepat untuk diterapkan, antara UUJF dan UUKPKPU, dalam pelaksanaan eksekusi terhadap boedel pailit, mengingat keduanya memiliki ketentuan yang saling bertentangan, dan untuk mengetahui urutan kreditor dalam pembagian hasil boedel pailit. Berdasarkan penelitian ini, ditemukan bahwa asas Systematische Specialiteit dapat digunakan untuk menentukan peraturan mana yang harus diterapkan, dan juga urutan kreditor dalam pembagian hasil boedel pailit, namun belum ada pengaturan yang jelas mengenai kedua hal tersebut, sehingga belum ada kepastian hukum, karena hakim dapat memiliki penafsiran yang berbeda dalam menentukan peraturan yang akan diterapkan, dan akibatnya putusan yang terbit juga berbeda.

---

This research is purposed on knowing which regulations are suitable to be implemented; between "UUJF" and "UUKPKPU", in executing the bankruptcy estate, despite the contraries in those regulations, and to define the priority of creditors on the estates’ execution. Based on the research, Systematische Specialiteit can be used to which regulation is suitable, and also reveal the suitable priority of the creditors on the estates’ execution. However, the law couldn’t regulate them precisely, so the supremacy of law won’t be established because Judges are having different interpretation on implementing the law. Therefore, there’ll be different decision in bankruptcy cases."

"Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran mengatur kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang mempunyai 2 (dua) prosedur dan ketentuan yang berbeda khususnya tentang masa insolvensi. Penelitian ini membahas tentang penerapan ketentuan jangka waktu yang diberikan oleh Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 kepada kreditur separatis untuk melakukan eksekusi obyek jaminan debitur pailit. Jangka waktu eksekusi ini dibatasi selama 2 (dua) bulan dihitung dari terjadinya masa insolvensi. Pada ketentuan penundaan kewajiban pembayaran utang masa insolvensi ini terjadi saat pernyataan pailit yang diucapkan setelah penundaan kewajiban pembayaran utang sedangkan pada ketentuan kepailitan masa insolvensi terjadi ketika tidak terjadi perdamaian pada saat rapat verifikasi piutang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah perbedaan ini perlu diperhatikan oleh kreditur separatis agar tetap dapat melaksanakan haknya untuk mengeksekusi objek jaminannya melalui lelang. Kesalahan dalam menentukan masa insolvensi ini akan mengakibatkan kreditor separatis tidak dapat menggunakan haknya."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaturan mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam rangka restrukturisasi utang di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Amerika Serikat akibat dari Reorganisasi Perusahaan berdasarkan Chapter 11 US Bankruptcy Code serta memberikan analisis perbandingan atas pelaksanaan kedua hal tersebut. Penulis mempergunakan metode penelitian eksplanatoris-analitis dengan studi kepustakaan yang dilengkapi dengan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara PKPU dalam konsep Hukum Kepailitan Indonesia dengan PKPU sebagai akibat dari Reorganisasi Perusahaan dalam Hukum Kepailitan Amerika Serikat. Perbedaan tersebut terletak pada kedudukan masa penundaan kewajiban pembayaran utang itu sendiri; jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang di antara keduanya; serta prosedur yang berlaku pada masingmasing konsep, yakni dalam hal eksistensi Pengurus atau Trustee pada PKPU dan Reorganisasi Perusahaan. Hasil penelitian juga menunjukkan adanya perbedaan terkait dengan kesepakatan akhir yang dihasilkan oleh proses penyelesaian perkara kepailitan pada masing-masing konsep.

---

This research aimed to explain the regulation of Suspension of Payment in accordance with debt restructuring in Indonesia based on Law Number 37 Year 2004 and Suspension of Payment in United States of America due to corporate reorganization based on Chapter 11 US Bankruptcy Code. Furthermore, this research contained of comparative analysis regarding the implementation of those concepts. This research uses the concept of analytical-explanatory method by means of literature study complemented by case study.

The results of this research showed that there are some differences between the concept of Suspension of Payment based on Indonesian Bankruptcy Law with the Suspension of Payment as the impact of corporate reorganization in the concept of American Bankruptcy Law. The differences are reposed in the standing of the Suspension of Payment itself, the period of Suspension of Payment between those concepts and the procedures applied to each concept, in the matter of the existence of the Undertaker and the Trustee on Suspension of Payment and corporate reorganization. The results also showed the differences related to the final agreement generated by the process of bankruptcy case settlement of each concept."

"ABSTRAKJaminan merupakan hal yang penting dalam perjanjian kredit, karena dengan adanya jaminan maka seandainya debitur tidak melaksanakan kewajibannya, kreditur dapat memperoleh pelunasan dari penjualan jaminan yang ada. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata namun ada juga jaminan yang tidak di atur di dalam KUHPER, salah satunya adalah Jaminan Fidusia ( UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia). Perjanjian fidusia merupakan perjanjian jaminan hutang yang bersifat assesoir (perjanjian tambahan). Dalam hal debitor dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, maka semua harta kekayaan debitor dinyatakan sebagai harta pailit, tak terkecuali benda jaminan fidusia yang haknya telah beralih kepada kreditor pemegang jaminan fidusia, yang secara fisik benda jaminan itu masih dikuasai debitor. Dalam hal kreditor pemegang hak jaminan tidak melaksanakan haknya maka kurator berhak meminta seluruh kebendaan (sertifikat-sertifikat dan bukti lainnya) dari pemegang jaminan untuk kemudian dilelang dan kemudian dibagikan kepada para kreditor tanpa mengurangi hak separatis dari pemilik hak jaminan tersebut.Jika Debitur Pailit, maka eksekusi kreditur separatis ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

---

ABSTRACTWarranties are important in the credit agreement , due to the presence of the collateral if the debtor does not perform its obligations , the creditor may obtain repayment of the existing sales collateral . In the Book of Civil Law , but there is also a guarantee that they are not set in the Civil Code , one of which is a Fiduciary ( Undang-Undang no. 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia ). Fiduciary agreement is an agreement that is collateral assesoir ( additional agreements ) . In the event that the debtor is declared bankrupt by the Commercial Court , then all assets the debtor declared bankruptcy estate , not to mention objects fiduciary whose rights have been transferred to the creditor fiduciary holder , which guarantees that the physical object is still controlled by the debtor . In terms of creditor rights holders do not exercise their rights guarantee the right to ask the curator of the whole material ( certificates and other evidence ) of the holders of a guarantee for later auctioned and then distributed to the creditors without prejudice to the rights of the owner of separatists such security interest .If the Bankrupt Debtors , the execution creditor separatist suspended for a period not exceeding 90 (ninety ) days from the date of the bankruptcy judgment is pronounced ."

"Tesis ini membahas mengenai upaya yang dilakukan kreditor separatis melakukan eksekusi atas jaminan hak kebendaan yang dimilikinya dalam jangka waktu yang ditentukan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Permasalahan dalam penulisan ini mengenai kedudukan kreditor separatis dalam proses kepailitan dan proses eksekusi jaminan yang dilakukan kreditor separatis dengan adanya pembatasan jangka waktu. Penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian normatif, dengan metode pengolahan data yang bersifat kualitatif. Dalam proses kepailitan terdapat batasan-batasan terkait hak yang dimiliki kreditor separatis untuk mengeksekusi sendiri jaminan hak kebedaan. Pembatasan yang utama mengenai jangka waktu untuk memulai melaksanakan haknya dalam melakukan eksekusi jaminan tersebut.

---

This thesis discusses the efforts made by separatist creditors in order to execute their security right of goods in the prescribed period by law of Bankruptcy and Suspension Of Obligation For Payment Of Debts. Problems are regarding the separatist creditor in a process of bankruptcy and the process of execution by separatist creditor in restriction period.

The legal research was carried out through normative research with qualitative data processing. In a process of bankruptcy, there are limitations imposed related to the separatist creditor's rights, to execute by himself the security right of goods that his owned. The main limitation is the defined time period for separatist creditor to begin exercising his rights to execute that security right."

"Tesis ini membahas Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagai metode penjadwalan kembali pembayaran utang perusahaan dengan mendasarkan pada Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta penerapannya dalam praktik, dan membahas mengenai bentuk pengaturan restrukturisasi utang di Amerika Serikat dan Singapura sebagai perbandingan. Penelitian ini adalah penelitian normatif yuridis. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa dalam mengajukan permohonan PKPU harus diperhatikan mengenai pembuktian adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, serta perlu adanya aturan pembatasan jumlah utang maksimal dan ketentuan jangka waktu maksimal dalam menjadwalkan kembali pembayaran utang.

---

The focus of this study is discussing about Suspension of Payment (PKPU) as a method to debt rescheduling payment of the company and its implementation in practice according to Law No. 37 of 2004 regarding Bankruptcy And Suspension of Payment, and, as comparison, this study is discuss how debt restructurization in United States Of America and Singapore are regulated. This research is juridical normative which mean the data is according to the applicable law. The researcher suggest that a simple evidentiary regarding a due and collectible debt must be aware while submission of PKPU petition, and a regulation regarding maximum debt limitation and maximum term of debt repayment are necessary needs."

"Skripsi ini membahas mengenai permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Efek yang diajukan oleh Krediturnya, dengan studi kasus Putusan Nomor 4/PDT.SUSPAILIT/2021/PN.NIAGA JKT.PST. Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Efek hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Adapun ketentuan tersebut dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pihak ketiga untuk berinvestasi melalui pasar modal. Kemudian, Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur bahwa panitera harus menolak permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Efek yang diajukan oleh pihak selain Otoritas Jasa Keuangan. Namun, pada praktiknya masih terdapat banyak pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Efek yang tidak diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini dapat dilihat pada Putusan Nomor 4/PDT.SUS-PAILIT/2021/PN.NIAGA JKT.PST, yang mengabulkan permohonan pernyataan pailit Perusahaan Efek (PT Brent Securities) yang diajukan oleh Kreditornya karena izin usahanya telah dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap suatu Perusahaan Efek dan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam permohonan pernyataan pailit Perusahaan Efek dalam putusan Nomor 4/PDT.SUS-PAILIT/2021/PN.NIAGA JKT.PST ditinjau dari Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Efek mutlak merupakan kewenangan khusus Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga negara yang melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Efek, sekalipun izin usahanya telah dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian, putusan Majelis Hakim pada Putusan Nomor 4/PDT.SUS-PAILIT/2021/PN.NIAGA JKT.PST, yang mengabulkan permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Efek oleh Krediturnya, tidak sesuai dengan pengaturan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

---

This thesis discusses about bankruptcy against Securities Company filed by its Creditors, with a case study of Verdict No. 4/PDT.SUS-PAILIT/2021/PN.NIAGA JKT.PST. Article 2 paragraph (4) of Law No. 37 year 2004 regarding Bankruptcy and Suspension of Payment states that the petition for a declaration of bankruptcy against Securities Company may only be filed by the Financial Services Authority. The existence of these provisions is intended to protect the interests of third parties to invest through the capital market. Then, Article 6 paragraph (3) of Law No. 37 year 2004 regarding Bankruptcy and Suspension of Payment states that the principal registrar is required to reject a petition for a declaration of bankruptcy against Securities Company if it’s filed by any other party besides the Financial Services Authority. However, in practice there are still many petitions for a declaration of bankruptcy against Securities Company that are not be filed by the Financial Services Authority. This can be seen on Verdict No. 4/PDT.SUS-PAILIT/2021/PN.NIAGA JKT.PST, which granted the petition for a declaration of bankruptcy against Securities Company (PT Brent Securities) that filed by its creditors due to its business license revoked by Financial Services Authority. This research aims to identify the mechanism of filing an application for a bankruptcy against Security Company and the authority of Financial Services Authority for the bankruptcy petition of Securities Company in Verdict No. 4/PDT.SUS-PAILIT/2021/PN.NIAGA JKT.PST. based on Law No. 37 year 2004 regarding Bankruptcy and Suspension of Payment. Type of research applied in this research is normative juridical approach with a descriptive typology. The result shows that the petition for a declaration of bankruptcy against Securities Company is the exclusive power of Financial Services Authority as a state institution that supervises Securities Company, even though their business license has been revoked by Financial Services Authority. Then, the decision of The Judges on Verdict No. 4/PDT.SUS-PAILIT/2021/PN.NIAGA JKT.PST which granted the application for bankruptcy declaration against the Securities Company by its Creditors, was not in accordance with the regulations in Article 2 paragraph (4) of Law No. 37 of 2004 regarding Bankruptcy and Suspension of Payment."

"Adanya perbedaan antara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PKPU berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang berlaku di Indonesia dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang terjadi akibat Rehabilitasi berdasarkan Financial Rehabilitation and Insolvency Act FRIA di Filipina menyebabkan perlunya perbandingan mengenai PKPU dengan negara lain. Filipina merupakan negara ASEAN pertama yang sudah mengadopsi UNCITRAL Model Law yang mengatur tentang kepailitan lintas negara. Undang-undang kepailitan di Filipina dianggap selangkah lebih maju daripada undang-undang yang berlaku di Indonesia. Tulisan ini akan mengkaji mengenai perbandingan PKPU di Indonesia dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang akibat Rehabilitasi di Filipina serta menjelaskan mengenai perbedaan apa saja yang ada dalam kedua sistem tersebut.

---

The difference between Suspension of Payment PKPU based on Law Number 37 Year 2004 applicable in Indonesia and Suspension of Payment due to Rehabilitation under the Financial Rehabilitation and Insolvency Act FRIA in the Philippines led to the need for comparison of PKPU with other countries. The Philippines is the first ASEAN country to have adopted the UNCITRAL Model Law that governs cross border insolvency. Insolvency law in the Philippines is considered one step ahead of Indonesian law. This paper will examine the comparison of PKPU in Indonesia and the Suspension of Payment due to Rehabilitation in the Philippines and explain what differences exist within the two systems."

"Dalam hal harta debitor pailit yang ditemukan saat proses pengurusan dan pemberesan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan, Hakim Pengawas mengusulkan kepada Hakim Pemeriksa untuk melakukan pencabutan pernyataan pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UUK & PKPU. Namun, dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 74/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST jo. Putusan Mahkamah Agung No. 1037.K/PDT.SUS/2010 yang mengajukan pencabutan pernyataan pailit adalah Kurator dengan hanya berdasarkan dugaan tidak ditemukan harta pailit. Permohonan pencabutan kepailitan oleh Kurator yang demikian tentu akan merugikan para kreditor untuk memperoleh pembayaran. Padahal, UUK & PKPU seyogyanya tidak hanya memberikan perlindungan kepada debitor, tetapi juga para kreditor. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode yuridis-normatif yang menggunakan data sekunder atau studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara terhadap beberapa informan sebagai data tambahan yang menunjang atau melengkapi data sekunder. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa Kurator dapat mengajukan permohonan pencabutan pernyataan pailit dengan terlebih dahulu melakukan rapat panitia kreditor untuk memastikan bahwa debitor pailit sudah tidak memiliki harta lagi untuk membayar biaya kepailitan, dan Kurator juga harus memperoleh izin dari Hakim Pengawas. Sehubungan dengan hal tersebut maka ada beberapa saran dari peneliti untuk melakukan pembaharuan terhadap UUK & PKPU, khususnya terkait prosedur dan tahapan pencabutan kepailitan.

---

In case that the debtors assets discovered during the management and settlement process of the bankruptcy assets are insufficient to cover the bankruptcy charge, the Supervisory Judge shall propose to the Panel of Judges to revoke bankruptcy decision as stipulated under Article 18 paragraph (1) of Law No. 37/2004. Having said that, however, on the Central Jakarta Commercial Court Verdict Number 74/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST jo. the Supreme Court Verdict Number 1037.K/PDT.SUS/2010, instead of the Supervisory Judge, it is the Receiver who proposed to revoke the bankruptcy decision merely based on unreasonable assumptions stating the debtors assets were insufficient. Such revocation proposal may have harmed the creditors to receive immediate payment. Whereas, Law No. 37/2004 implicates that reasonable protection should not only be given for the interest of the debtor, but also the creditors.

This research is a juridical-normative using secondary data or library research comprising primary, secondary, and tertiary legal materials. Additionally, the researcher also conducted key informants interview to further support and complement the secondary data.

The research shows that the Receiver may propose to revoke the bankruptcy decision by covening the creditors meeting in advance to ensure that the debtor does not have sufficient assets, and the Receiver must have obtained an authorization from the Supervisory Judge prior to the revocation proposal. In connection therewith, some recommendations for possible amendments to the Law No. 32004 are provided, specifically on the procedure and phase of bankruptcy revocation."

"Tesis ini merupakan analisa terhadap pengaturan mengenai rehabilitasi bagi debitur pailit dalam perkara kepailitan. Dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berlaku di Indonesia, diatur mengenai rehabilitasi, dimana Rehabilitasi tersebut dapat memulihkan nama baik serta keadaan debitur pailit seperti sebelum terjadinya kepailitan. Namun dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengatur mengenai kepailitan notaris, sanksi dari kepailitan yang dialami notaris tersebut adalah pemberhentian secara tidak hormat. Mengenai rehabilitasi terhadap notaris yang telah dijatuhi kepailitan belum diatur lebih lanjut mengenai pengangkatan kembali apabila notaris tersebut telah direhabilitasi atau dipulihkan. Hal tersebut menimbulkan ketidak sesuaian antara Undang-Undang Kepailitan dan Undang-Undang Jabatan Notaris, dimana seharusnya rehabilitasi dapat memulihkan keadaan debitur pailit tetapi tidak mengembalikan keadaan notaris seperti sebelum dipailitkan. Untuk melihat pengaturan mengenai pemulihan keadaan terhadap notaris yang telah dipailitkan, penulis melakukan studi komparatif terhadap Peraturan Notaris di Jepang yang telah melakukan pengaturan lebih lanjut mengenai keadaan notaris yang telah pailit dan dipulihkan keadaannya.

---

This thesis is an analysis of the regulation on rehabilitation of debtors in bankruptcy cases. Indonesia rsquo s Bankruptcy Law regulates the rehabilitation, which can restore the name and the condition of the bankrupt debtor as before the bankruptcy happened. Meanwhile, Indonesia rsquo s Notary Law which regulates a dishonorable dismissal as a sanction to a bankrupt notary, does not regulate more about the rehabilitation of the bankrupted notary. The notary who had been sentenced for bankruptcy can be rehabilitated as regulated by the Bankruptcy Law. However, the Notary Law does not regulate more about the reappointment of the notary who has been rehabilitated or restored. This circumstances causes a misalignment concept of rehabilitation between the Bankruptcy Law and Notary Law, in which rehabilitation that should be able to restore the debtor 39 s condition but does not restore the condition of a bankrupted notary as before the bankruptcy happened. To study more about the situation of a notary who has been bankrupted, the authors conducted a comparative study of the Japanese Notary Regulation who have regulate more about a bankrupted notary who has been restored."