Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai 3 hal, yakni mengenai pengaturan mengenai Konsultasi dan Pemberitahuan dalam rangka pengambilalihan saham perusahaan,penerapan hukum persaingan usaha dalam Putusan KPPU nomor 08/KPPUM/2012 mengenai dugaan keterlambatan melakukan Pemberitahuan oleh PT Bumi Kencana Eka Sejahtera, dan perbandingan pengaturan mengenai Konsultasi dan Pemberitahuan dalam rangka pengambilalihan saham perusahaan di beberapa negara dengan pengaturan di Indonesia. Pengaturan mengenai Konsultasi dan Pemberitahuan perlu dimengerti dan dipahami baik oleh pelaku usaha maupun Investigator KPPU. Dengan demikian, pelaku usaha terhindar dari pelanggaran pengaturan yang ada dan KPPU dapat melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengambilalihan saham dengan maksimal, sehingga pelanggaran terhadap hukum persaingan usaha pun dapat dihindari. KPPU telah menerapkan pengaturan pengambilalihan saham dalam memutuskan kasus dugaan keterlambatan melakukan Pemberitahuan pengambilalihan saham oleh PT Bumi Kencana Eka Sejahtera. Jika pengaturan mengenai Konsultasi dan Pemberitahuan di Indonesia dibandingkan dengan pengaturan di berbagai negara yaitu Australia, Brazil, dan Jepang, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan.

---

This thesis is mainly discuss about 3 (three) problems. First, regulation of Consultation and Notification about acquisition based on Antitrust Law, the implementation of Antitrust Law in KPPU?s decision No. 08/KPPU-M/2012 about failure to notify acquisition case by PT Bumi Kencana Eka Sejahtera, and comparison between regulation of Consultation and Notification about acquisition based on Indonesian Antitrust Law and regulation of Consultation and Notification about acquisition based on other country?s Antitrust Law. Regulation of Consultation and Notification about acquisition shall be understood by companies and KPPU?s Investigator. Therefore, companies can avoid violation of the regulation and KPPU can perform its best control function, so that in the end violation of Antitrust Law can be avoided. KPPU has implemented the regulation of acquisition in failure to notify acquisition case by PT Bumi Kencana Eka Sejahtera in a right way. In a comparison between regulation of Consultation and Notification about acquisition based on Indonesian Antitrust Law and regulation of Consultation and Notification about acquisition based on other country?s Antitrust Law, there are some similarities and differences."

"KPPU berwenang menjatuhkan denda administratif sebesar Rp 1.000.000.000 untuk setiap hari keterlambatan pemberitahuan dengan denda paling tinggi sebesar Rp 25.000.000.000. Penulisan skripsi ini membahas mengenai apakah implementasi pengaturan denda administratif sudah memenuhi keadilan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Besaran denda dirasakan tidak wajar jika hanya melihat masalah keterlambatan sehingga pengaturan denda tidak memenuhi keadilan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Dalam hal pelaku usaha terlambat melakukan pemberitahuan bukan berarti tindakan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan yang dilakukan dapat menyebabkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Keterlambatan pemberitahuan dapat terjadi dikarenakan perbedaan pemahaman antara Komisi dengan pelaku usaha.

---

The Commission authorized to impose administrative fines amounting Rp 1.000.000.000 for every day delay with the highest fines amounting Rp 25.000.000.000. Of writing this minithesis concerning on whether the implementation of administrative fines regulation already meet justice and legal certainty for businessmen. The amount of fines perceived unnatural if only look at delays problem so that the regulation of administrative fines does not meet the justice and legal certainty for businessmen. In terms of businessmen failure to fill the notification does not mean that the act of merger, consolidation, or acquisition was being done may result a monopolistic practice and unfair business competition. The failure to fill notification can occur due to the difference understanding between KPPU and businessmen"

"Pemberitahuan kepada Komisi telah terjadinya pengambilalihan saham harus dilakukan apabila sudah melebihi jumlah tertentu dan harus dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengambilalihan tersebut. PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk. Terlambat menyampaikan pemberitahuan pengambilalihan saham PT Centurion Perkasa Iman kepada KPPU selama 2 (dua) hari kerja. Atas pelanggaran tersebut, PT PP (Persero), Tbk dijatuhkan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah). Denda tersebut mengalami pengurangan dari pengaturan undang-undang karena pertimbangan hal-hal yang meringankan oleh Majelis Komisi. Pengurangan denda karena hal-hal yang meringankan mengakibatkan pendapat Majelis Komisi menjadi peran sangat penting. Selain itu, dalam kasus ini juga terdapat perbedaan pendapat mengenai definisi dan kategori perusahaan terafiliasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tujuan menganalisis kasus pengambilalihan saham PT CPI oleh PT PP (Persero), Tbk berdasarkan undang-undang. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat salah pengertian oleh PT PP (Persero), Tbk mengenai perusahaan terafiliasi dan penghitungan nilai aset dan/atau nilai penjualan gabungan. Pertimbangan Majelis Komisi dengan alasan hal-hal yang meringankan tidak diatur dalam undang-undang.

---

The Commission must be notified of the acquisition of shares after a particular period of time has elapsed and no later than thirty (30) days after the date of acquisition. PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk is known to have been 2 (two) business days late in notifying KPPU of the takeover of PT Centurion Perkasa Iman shares. For this infraction, PT PP (Persero), Tbk was liable to a fine of IDR 1,000,000,000.00 (One Billion Rupiah). However, the amount of the fine was reduced from that which had been stipulated by law because of the relief granted by the Commission Council. In this case, the Commission Council has a very important role in reducing the fines that have been set at PT PP (Persero) Tbk. Furthermore, in this scenario, there are varying opinions on what constitutes an affiliated company and how to classify them. To analyse the situation of PT PP (Persero), Tbk's takeover of PT CPI shares in a way that is compliant with the law, this study employs a method known as normative juridical research. Based on the findings of this research, PT PP (Persero), Tbk has some confusion about how to value its affiliated companies' assets and/or total sales. The consideration of mitigating circumstances by the Commission Council is not governed by law."

"Skripsi ini membahas mengenai penilaian Komisi Pengawas Persaingan Usaha terhadap akuisisi pelaku usahaa industri hulu minyak dan gas bumi di Indonesia, dengan studi kasus akuisisi INPEX Jawa Ltd oleh PT. Pertamina Hulu Energi. Analisis difokuskan kepada pendapat Komisi Pengawas Persaingan Usaha atas dampak pelaksanaan akuisisi INPEX Jawa Ltd oleh PT. Pertamina Hulu Energi terhadap persiangan di kegiatan hulu minyak dan gas bumi, serta dampak langsung pada cadangan minyak dan gas bumi yang terdapat di dalam wilayah kerja tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan studi kepustakaan.

---

This research answers the problem on the assessment of shares acquisition by Komisi Pengawas Persaingan Usaha towards the acquisition of upstream oil and gas operator in Indonesia, by using the case study of the acquisition of INPEX Jawa Ltd by PT. Pertamina Hulu Energi. The analysis is focused on the opinion of Komisi Pengawas Persaingan Usaha for the acquisition of INPEX Jawa Ltd by PT. Pertamina Hulu Energi and its impact on upstream oil and gas industries,also its direct impact on oil and gas reserves in the work area. This research is a normative legal research which si conducted through literature study."

"Jual beli saham yang merupakan tindakan pengambilalihan perseroan terbatas harus memperhatikan pemegang saham minoritas, karyawan perseroan, kreditor dan mitra usaha, masyarakat dan kondisi persaingan usaha. Oleh karena itu, notaris harus cermat dalam menerapkan aturan-aturan hukum yang berlaku dalam pembuatan akta jual beli saham tersebut. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai (i) kekuatan hukum Akta Jual Beli saham yang pembayarannya dilakukan berdasarkan termin dalam perjanjian pengambilalihan; dan (ii) bentuk kelalaian dan tanggung jawab notaris atas jual beli saham dalam pelaksanaan pengambilalihan PT PJA. Penelitian ini berjenis yuridis normatif dengan menggunakan tipologi penelitian problem-solution yang dilakukan dengan studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Hasil penelitian ini adalah: (i) ditandatanganinya Akta Jual Beli Saham yang pembayaran harga pembeliannya belum dilakukan berakibat jual beli saham dapat dibatalkan apabila terjadi wanprestasi ; dan (ii) bentuk kelalaian notaris dalam kasus ini adalah notaris lalai dalam meminta bukti pengumuman dalam surat kabar sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 127 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan telah melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UU No. 2 Tahun 2014 jo. UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris karena menyerahkan dokumen PT PJA kepada pihak ketiga yang bukan merupakan para pihak. Tanggung jawab Notaris atas kelalaian yang dilakukannya adalah tanggung jawab administratif dan tanggung jawab perdata berupa ganti rugi. Notaris diharapkan teliti dalam melihat suatu rangkaian transaksi jual beli saham yang dilakukan oleh para penghadap yang datang kepadanya khususnya jika mengakibatkan peralihan pengendalian perseroan terbatas.

---

The sale and purchase of shares which is an act of acquisition of a limited liability company must pay attention to minority shareholders, company employees, creditors and other business partners, the community and fair business competition. Therefore, the notary must be careful in applying the applicable legal rules in making the deed of sale and purchase of shares. The problems studied in this research are regarding (i) the legal force of the Share Purchase Deed whose payment is made based on the terms in the acquisition agreement; and (ii) the form of negligence and responsibility of the notary for the sale and purchase of shares in the implementation of the acquisition of PT PJA. This research is a normative juridical type using a problem-solution typology of research conducted by literature study to obtain secondary data. The results of this study are: (i) the signing of the Deed of Sale and Purchase of Shares for which payment of the purchase price has not been made will result in the sale and purchase of shares can be void in the event of default; and (ii) the form of negligence of the Notary in this case are the Notary is negligent in asking for proof of announcement in the newspaper as required by article 127 verse (2) Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company and has violated the provisions of Article 16 paragraph (1) letter a of Law Number 2 of 2014 jo. Law Number 30 of 2004 for submitting PT PJA documents to third parties who are not parties. The Notary's responsibility for his negligence is administrative responsibility and civil liability in the form of compensation. Notaries are expected to be careful in understanding share sale and purchase transactions carried out by the parties who come to him, especially if it results in a transfer of control of a limited liability company."

"Penelitian ini membahas mengenai suatu pengambilalihan yang dilakukan oleh Hary Tanoesudibjo selaku Chief Executive Officer (CEO) dari Media Nusantara Citra (MNC) Grup melalui salah satu anak perusahaannya, yaitu PT. Berkah Karya Bersama (BKB), terhadap PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (CTPI) yang keseluruhan sahamnya dimiliki oleh Siti Hardiyanti Rukmana, melalui suatu Investment Agreement tanggal 23 Juni 2002. Sebagai kelanjutan dari Investment Agrement tersebut, pihak Siti Hardiyanti Rukmana telah memberikan kuasa kepada pihak BKB, khusus untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pengendalian operasional TPI pada tanggal 3 Juni 2003. Namun seiring berjalannya perjanjian tersebut, pihak Siti Hardiyanti Rukmana merasa ada ketidakcocokan dengan pihak BKB sehingga pihak Siti Hardiyanti Rukmana berniat untuk mengakhiri perjanjian tersebut dengan membayar segala biaya yang telah dikeluarkan oleh BKB selama masa pengendaliannya terhadap TPI. Dikarenakan ditemukannya adanya indikasi kecurangan dari pihak BKB untuk menguasai TPI secara keseluruhan, maka pihak Siti Hardiyanti Rukmana mencabut surat kuasa yang telah diberikan kepada BKB tertanggal 3 Juni 2003 tersebut. Pokok masalah yang dihadapi adalah bagaimana kesesuaian proses pengambilalihan tersebut dengan UU No. 1/1995 yang merupakan peraturan yang mengatur mengenai pengambilalihan pada saat itu dan bagaimanakah kedudukan pencabutan surat kuasa oleh pihak Siti Hardiyanti Rukmana dalam perundangundangan. Untuk menjawab permasalahan diatas, maka penulis menggunakan metode penelitian normatif, yang dilakukan dengan mengutamakan meneliti bahan pustaka atau dokumen yang disebut data sekunder, berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

---

AbstractThis analysis discusses about the acquisition by Hary Tanoesudibjo, Chief Executive Officer (CEO) of Multimedia Nusantara Citra (MNC) Group, through one of its subsidiaries, PT. Berkah Karya Bersama (BKB), towards PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) in which all shares are owned by Siti Hardiyanti Rukmana, through the Investment Agreement dated June 23, 2002. As a continuation of the Investment Agrement, Siti Hardiyanti Rukmana has provided a power of attorney to BKB, specifically to do things related to the operational control of TPI at the date of June 3, 2003. But over the agreement, Siti Hardiyanti Rukmana feels that there is incompatibility with BKB so Siti Hardiyanti Rukmana intends to terminate the agreement by paying all costs incurred by BKB over the control of the TPI. Due to the indications of fraud from BKB to dominate the TPI as a whole, then Siti Hardiyanti Rukmana revoke a power of attorney which has been given to BKB dated June 3, 2003. The principal problem faced is how the acquisition process in accordance with Law No. 1 / 1995, which is the rules regulating the acquisition at that time and and how the position of the revocation of the power of attorney by Siti Hardiyanti Rukmana as endorser, in laws and regulations. To answer the above-mentioned problems, therefore, the writer used a legal research conducted by prioritizing the observation of literature materials or documents named as secondary data, in form of primary, secondary and tertiary law materials. "

"Skripsi ini membahas tentang dugaan praktek anti persaingan yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia dengan melekatkan perjanjian Kredit Pemilikan Rumah BRI dengan produk asuransi jiwa dari PT Asuransi Jiwa Bringin Sejahtera dan PT Heksa Eka Life Insurance. Kerja sama ini dianggap dapar membatasi pilihan konsumen dan menciptakan barrier to entry terhadap pelaku usaha lain. Terhadap permasalahan di atas dilakukan peneltian dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh ketiga pelaku usaha tergolong ke dalam tying agreement, namun untuk dapat membuktikan bahwa praktek tying agreement melanggar Undang-Undang No.5 Tahun 1999, maka perlu dilakukannya pembuktian pasal 15 ayat (2) dan pasal 19 huruf (a) dengan menggunakan pendekatan rule of reason dan melihat dampak yang ditimbulkan bagi konsumen dan perusahaan lain.

---

This thesis discusses about presumption of anti-competition practices commited by PT Bank Rakyat Indonesia by embedding home loan agreement with life insurance products of PT Asuransi Jiwa Bringin Sejahtera and PT Heksa Eka Life Insurace. This cooperation can limiting consumer choice and create barrier to entry for other business actors. Upon these problems, research has been done in the juridical-normative approach.

The result showed that the activities commited by this three business actors classified into tying agreement, but to prove that the practice of tying agreements breached on Law Number 5 Of 1999, it is necessary to prove Article 15 paragraph (2) and Article 19 paragraph (a) using the rule of reason approach and the impact for consumers and other companies."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai kewajiban pelaku usaha pada PT. Nippon Indosari Corpindo, Tbk. untuk menyampaikan pemberitahuan pengambilalihan saham PT. Prima Top Boga kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan bagaimana penerapan sanksi yang diberikan kepada PT. Nippon Indosari Corpindo, Tbk. akibat dari keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham. Bahwa dengan adanya ketentuan yang berlaku atas kewajiban pelaku usaha untuk melakukan pembeitahuan dengan syarat-syarat tertentu dilakukan adalah agar Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai regulator dapat mengawasi atau memantau atas segala tindakan pelaku usaha yang dimungkinkan terjadinya praktek monopoli dari tindakan hukum pengambilalihan saham perusahaan. Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan ini diketahui bahwa penerapan sanksi akibat keterlambatan pemberitahuan pengambialihan tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian dengan adanya kasus yang terjadi ini maka dapat menjadikan salah satu contoh bagi pelaku usaha lain yang juga ingin melakukan pengambilalihan perusahaan lain untuk memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku agar tidak terjerat dengan kasus yang sama.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the obligations of business actor at PT. Nippon Indosari Corpindo, Tbk. to convey a notification of aquisition of shares of PT. Prima Top Boga to The Business Competition Supervisory Commission and how the application of sanctions given to PT. Nippon Indosari Corpindo, Tbk. as a consequent of overdue notification in the acquisition of shares. Whereas with the provisions that apply to the obligations of business actors to make notification with certain conditions carried out so The Business Competition Supervisory Commission as a regulator, it can supervise or monitor all actions of business actors which may result in monopolistic practices from legal actions aquisition of company shares. Based on the results of the research conducted, it is known that the application of sanctions due to the overdue notification is already in accordance with the applicable laws and regulations. Thus with the existence of this case, it can make one example for other business actors who also want to Aquisition of other companies to pay attention to the applicable provisions so that they are not entangled in the same case."