Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian yang berjudul Peralihan Fungsi dan Peranan ABRI pada Pasca Reformasi , membahas mengenai peralihan fungsi ABRI dari masa Orde Baru ke masa Reformasi dan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh ABRI dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat agar ABRI melakukan reformasi internal pasca runtuhnya Orde Baru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang terdiri dari empat tahapan yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian ini adalah bahwa mundurnya militer dari politik tidak secara otomatis menjadikan militer profesional. Profesionalisme militer masih berada pada tataran kebijakan yang menghadapi kendala teknis implementasinya.

---

The focus of this study is to explain the transition of ABRI function on the New Order era to the Reform era, moreover the policies which conducted by the ABRI in order to fulfill the demands from society that ABRI has to do internal reforms after the collapse of New Order.

The method used in this study is the historical method consists of four stages: heuristic, critic, interpretation, and historiography. The result of this study is that the with drawal of the military from politics doesn’t automatically make professional military. The professionalism of military is still facing the obstacle of technical implementation."

"Tesis ini mengkaji Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Peradilan Militer Dalam Mengadili Prajurit TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Umum Pasca Berlakunya Undang-Undang TNI. Bertitik tolak dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 65 Ayat 2 yang mengatur prajurit tunduk pada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum. Hal ini membawa perubahan sangat mendasar, karena selama ini peradilan militer berwenang mengadili semua tindak pidana yang dilakukan prajurit, baik tindak pidana militer maupun tindak pidana umum. Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini memberikan hasil bahwa hukum pidana militer merupakan lex spesialis dari hukum pidana umum yaitu hukum yang berlaku bagi yustisiabel peradilan militer.

---

This thesis focuses on the review at authority of military court on judgment Indonesian soldier that in case criminal action placing Indonesian Army Law. This issue has been rearranged in law number 34 year 2004 of Indonesian Army, especially in article 65 paragaph 2 with is stated that soldiers should be processed in military court in case of the committed military criminal action, and yet should be processed in general court in case of they commited general criminal action. This brings a fundamental changes regarding authority of processing the soldiers who so far had been processed in military court, either they commited general criminal action or military criminal action in particular. The kind of this research is normative law research with approach is juridical normative. This research shows that military criminal law is a lex specialis of general criminal law which is applicable in military court jurisdiction."

"[Perempuan pasca melahirkan adalah kelompok yang berisiko mengalami perubahan pada fungsi seksual. Penelitian ini untuk mengetahui perbedaan fungsi seksual ibu postpartum pervaginam dengan atau tanpa episiotomi dan pasca bedah sesar. Penelitian ini merupakan studi deskriptif dengan desain cross sectional. Sampel berjumlah 225 ibu postpartum yang diambil secara consecutive sampling dari bulan April-Mei 2015. Fungsi seksual dinilai dengan Sexual Function Questionnaire (SFQ). Hasil penelitian menunjukkan tidak ada perbedaan yang bermakna antara fungsi seksual pada semua jenis persalinan (p=0,977), begitupun hasrat seksual, gairah seksual, dan orgasme. Penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan kesehatan seksual ibu pada perawatan postpartum yang berkualitas.;The postpartum women is one of group who experience sexual function changes. The aims of the study is to know the comparation sexual function woman after vaginal delivery without episiotomi and post caesarean section. The study was a descriptive study of cross-sectional design. The sample was 225 womanpostpartum was taken by consecutive sampling from April-May 2015. Sexual function was assessed by the Sexual Function Questionnaire (SFQ) score. The results of this study showed there were no significant differences between sexual function and types of delivery (p=0.977), including sexual desire, sexual arousal and orgasm. The results of the study can be used to increase nurses’s service sexual postpartum women for reach quality postpartum care., The postpartum women is one of group who experience sexual function changes.The aims of the study is to know the comparation sexual function woman aftervaginal delivery without episiotomi and post caesarean section. The study was adescriptive study of cross-sectional design. The sample was 225 womanpostpartum was taken by consecutive sampling from April-May 2015. Sexualfunction was assessed by the Sexual Function Questionnaire (SFQ) score. Theresults of this study showed there were no significant differences between sexualfunction and types of delivery (p=0.977), including sexual desire, sexual arousaland orgasm. The results of the study can be used to increase nurses’s servicesexual postpartum women for reach quality postpartum care.]"

"Disertasi ini berisi kajian terhadap tiga novel Indonesia pasca-Reformasi untuk menyingkap cara negara bekerja dengan konsep the art of modern government yang meliputi pengaturan penduduk, ekonomi politik, dan perangkat pengamanan (security apparatuses). Penelitian ini mengurai (1) kontribusi teoretik karya sastra (novel) dalam memberi warna baru bagi wacana governmentality; (2) bentuk kepengaturan dominan yang muncul dalam anatomi tiga novel dan membentuk kekhasan novel pasca-Reformasi; (3) keterlibatan tiga novel dalam merespons atau menjadi agensi yang ikut serta menyebarluaskan rezim kepengaturan. Analisis terhadap novel Lampuki, Puya ke Puya, dan Dawuk menunjukkan bahwa governmentality pasca-Reformasi di Indonesia berbeda dengan yang diteorikan oleh Michel Foucault. Corak kepengaturan Reformasi tidak terpusat pada satu sumber kekuasaan, melainkan tersebar ke berbagai kelompok dan kepentingan yang tidak selalu menampakkan dirinya. Walaupun ideologi kepengaturannya cenderung sama-sama bagian dari resonansi kapitalisme global, wujud dari rezim kepengaturan tersebut senantiasa berubah, dan menyesuaikan diri dengan habitat dan ekosistemnya. Novel berfungsi sebagai heteroglossia, hadir beriringan (coexist) dengan teks lainnya, menciptakan ruang baru dalam konstruksi governmentality yang semula bercorak positivistik menjadi rezim kepengaturan yang bercorak humanistik. Heteroglossia sastra Reformasi didominasi oleh kepengaturan ekonomi politik. Walaupun kepengaturan tubuh dan ruang kerap muncul beriringan dengan mekanisme penormaan dan pendisiplinan, keempatnya hadir mengintensifikasi kepentingan ekonomi yang menjadi leitmotif bagi elemen-elemen cerita. Analisis terhadap ketiga novel Indonesia pasca-Reformasi menegaskan bahwa pola kekuasaan yang menjalankan fungsi-fungsi governmentality telah menciptakan hierarki tinggi-rendah, kuat-lemah, kaya-miskin, bahkan memungkinkan sistem kekuasaan dapat mengatur siapa yang berhak hidup dan siapa yang layak mati. Masing-masing teks memperlihatkan wilayah yang abu-abu di hadapan cermin governmentality, bahwa dalam situasi yang berakibat pada keterpinggiran, keniscayaan nasib buruk bagi kelas menengah ke bawah, bahkan korban-korban yang terus berjatuhan, dimunculkan pula pihak-pihak yang tampak merasa nyaman hidup dalam rezim kepengaturan, dan berupaya terus mempertahankannya. Perspektif govermentality atas tiga teks novel pemenang sayembara, ternyata tidak hanya menyingkap akibat laten dari rezim kepengaturan di Indonesia, tapi pada saat yang bersamaan, juga memperlihatkan keberpihakan teks-teks tersebut pada rezim kepengaturan, mengafirmasinya secara diam-diam, dan berusaha mempertahankannya.

---

The dissertation discusses three post-Reform Indonesian novels to reveal how the state works with the concept of the art of modern government which includes governmentality of population, political economy, and security apparatuses. This research analyzes (1) the theoretical contribution of literary works (novels) in assigning a new color to the discourse of governmentality; (2) the dominant form of governmentality appearing in the anatomy of the three novels that builds the unique characteristics of post-Reform novels; (3) the involvement of the three novels in responding or else becoming an agency that contributes to the dissemination of the regime of governmentality. Analyses on the novels Lampuki, Puya ke Puya, and Dawuk shows that post-Reform governmentality in Indonesia is different from that theorized by Michel Foucault. The style of the Reform governmentality is not centered on one power but spread over various groups and interests, which are mostly concealed. Even though the governmental ideology tends to be equally part of the resonance of global capitalism, the form of the governmentality is constantly changing and adapting itself to its habitat and ecosystem. The novel functions as a heteroglossia, coexisting with other texts, creating a new space in the construction of governmentality which was originally positivistic in nature, coloring it with a humanistic touch. Literary heteroglossia of Reform era is dominated by the governmentality of political economy. Even though the biopolitics and spatial governmentality often coexists with normalizing and disciplinary mechanisms, these four emerge to intensify economic interests that become the leitmotif for the story’s literary elements. The finding confirms that the pattern of power bearing the functions of governmentality has created hierarchies of high-low, strong-weak, rich-poor, even allowing the system of power to govern who deserves to live and let die. Each text shows a gray heterotopia in the mirror of governmentality, resulting in a distorted reflection of lower middle class marginalization, among which parties with comfortable living are inevitable in the regulatory regime, and seeks to continue to maintain it. The governmental perspective of the three award-winning novels, in fact, not only reveals the latent effects of the governmentality in Indonesia, but at the same time also shows the alignment of these texts to the governmental regime, affirming it, and secretly attempting to maintain it."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berdirinya yayasan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (Dewan Dakwah) yang fokus bergerak dibidang dakwah. Yayasan ini terus berkembang dan melakukan dakwah di daerah perkotaan maupun pedalaman di seluruh Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan kajian pustaka, teknik wawancara secara langsung dan observasi. Tujuan penelitian ini adalah membahas keberlangsungan (continuity) yang masih dilakukan oleh Dewan Dakwah dan latar belakangnya. Penelitian ini juga bertujuan untuk membahas perubahan (change) yang dilakukan oleh Dewan Dakwah dan latar belakang perubahan itu terjadi. Teori yang digunakan adalah teori Continuity And Change yaitu keberlangsungan dan perubahan yang dikemukakan oleh John Obert Voll. Hasil penelitian ini menjelaskan keberlangsungan Dewan Dakwah tetap menjadi yayasan yang berfokus di bidang dakwah. Dewan Dakwah sejak berdiri sampai saat ini berbentuk yayasan dan mengikuti aturan sesuai undang-undang yayasan. Dewan Dakwah memiliki visi yang sama dan aktif dalam menjalin kerjasama internasional dengan banyak organisasi. Metode dakwah bil hal dan peran para da'i menjadi sasaran inti dari pergerakan dakwah yang dilakukan oleh Dewan Dakwah. Perubahan yang dilakukan oleh Dewan Dakwah adalah memperluas jangkauan dakwah sehingga telah memiliki banyak cabang. Dewan Dakwah juga mendirikan STID M. Natsir untuk mengkader calon-calon dai. Pasca reformasi Dewan Dakwah juga melaksanakan aktivitas perekonomian melalui unit pelaksana kegiatan dengan mendirikan Laznas Dewan Dakwah, biro perjalanan haji Hudaya Safari, dan badan wakaf untuk menunjang dakwah yayasan ini.

---

The background of this research is the establishment of the Indonesian Islamic Da'wah Council (Dakwah Council) which focuses on da'wah. This foundation continues to grow and conduct da'wah in both urban and rural areas throughout Indonesia. This study uses qualitative methods with literature review, direct interviews and observation techniques. The purpose of this study is to discuss the continuity that is still being carried out by the Dakwah Council and its background. This study also aims to discuss the changes (changes) made by the Da'wah Council and the background of these changes. The theory used is the theory of Continuity and Change, namely the theory of continuity and change put forward by John Obert Voll. The results of this study explain the sustainability of the Da'wah Council to remain a foundation that focuses on the field of da'wah. The Da'wah Council since its establishment until now has been in the form of a foundation and follows the rules according to the law regarding foundations. The Dakwah Council has the same vision and actively cooperates internationally with many organizations. The bil hal da'wah method and the role of the da'i are the core objectives of the da'wah movement carried out by the Dakwah Council. The changes made by the Da'wah Council are to expand the reach of da'wah so that it has many branches. The Dakwah Council also established STID M. Natsir to cadre prospective preachers. After the reform, the Da'wah Council also carried out economic activities through the activity implementing unit by forming the Laznas Da'wah Council, the Hudaya Hajj Safari Travel Bureau, and the Waqf Agency to support the da'wah of this foundation."

"ABSTRAKPerkembangan jumlah satuan kerja BNN, BNNP, BNNK/Kota yang pesat akan menambah jumlah pegawai dan dukungan anggaran, beban pengawasan intern yang dilaksanakan oleh Inspektorat Utama bertambah karena jumlah pegawai yang masuk mempunyai beragam karakteristik. Pemetaan resiko diperlukan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan pengawasan intern. Pelaksanaan atas tugas dan fungsi pengawasan intern yang dilaksanakan masih bisa ditingkatkan dalam perencanaan jenis kegiatan pengawasan intern dengan mempedomani Standar Audit Pemerintah Indonesia yang dikeluarkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia AAIPI yang memuat contoh kegiatan pengawasan intern. Pelaksanaan pemantauan hasil pengawasan oleh tim pemantauan hasil pengawasan memerlukan kewenangan yang diperkuat dengan membentuk Peraturan Kepala agar pelaksanaan pemantauan memberikan manfaat besar dalam upaya mencegah penyalahgunaan wewenang dan anggaran. Selain itu dalam upaya pelaksanaan reformasi birokrasi, pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi UPG dan Unit Pengelola Pengaduan UPP sebagai upaya implementasi reformasi birokrasi dan melakukan penyebaran informasi kepada seluruh pegawai menjadi fokus perhatian tahun 2017. Kata kunci:Perkembangan satuan kerja; pengawasan intern; penyalahgunaan wewenang dan anggaran.

---

ABSTRACTThe rapid development of BNN, BNNP, BNNK will make them increase the number of employees, budget supports, and internal controls. The internal control carried out by inspectorate will get higher as the number of employees enrolling have various characteristics. Risk mapping is required to provide guidance in the conduct of internal controls. The implementation of the main duties carried out by inspectorate could be improved in planning based on Indonesian Governmant Audit standards by the Indonesian Government Internal Auditor Association AAIPI containing the example of internal control activities. The implementation of monitoring internal control requires authorization strengthened by establishing a chief regulation in order to provide benefits to prevent the abuse of authority and budget. In addition, in the effort to implement bureaucratic reform, the establishment of Gratification Control Unit GCU and Complaint Management Unit CMU as an effort to implement bureaucratic reform and disseminate information to all employess becomes the focus of attentiom in 2017 Keywords units organization development , internal controls, prevent the abuse of authority and budget."

"Reformasi militer Indonesia telah mengakibatkan perubahan budaya, doktrin, struktural, dan organisasi. Perubahan tersebut belum mencapai sifat yang fundamental terhadap hubungan sipil-militer yang demokratis dimana hal ini sangat bergantung secara bersamaan pada "subordinasi masyarakat sipil untuk nilai-nilai militer” dan “subordinasi kontrol sipil atas militer". Kasus Indonesia dari reformasi militer tampaknya menunjukkan bahwa keberhasilan demokratisasi hubungan sipil-militer tergantung begitu banyak pada setup kelembagaan militer serta pada gigihnya bimbingan dan inisiatif dari institusi sipil. Beradaptasi dari Peter D. Feaver tentang teori "principal-agent", penelitian ini menunjukkan bahwa masih ada koherensi yang kurang terpadu dari upaya antara lembaga-lembaga sipil (supra), sehingga dasar reformasi militer di Indonesia di bawah kontrol demokrasi masih bermasalah. Hal ini jelas bahwa, pertama, reformasi militer merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari demokratisasi, dan kematangan demokrasi harus membuka jalan bagi reformasi di militer. Kenyataan bahwa militer tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lingkaran supra sehingga hal ini menjadi bermasalah. Kedua, lingkaran sipil/ politik di dalam lingkaran supra tidak dapat membimbing, memberikan saran, dan memberikan orientasi kepada militer dalam kerangka tujuan nasional, termasuk alokasi sumber daya serta penggunaan kekuatan militer, sementara militer tetap menjadi otonom dalam beberapa area seperti doktrin, organisasi, disiplin internal, sifat, serta rencana operasional. Ketiga, lingkaran infra-partai politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi non-pemerintah serta akademisi dan media-telah memainkan beberapa peran, meskipun terbatas, dalam menetapkan beberapa perubahan, tetapi mereka tetap tidak mampu menjaga momentum selama proses berlangsung. Keempat, pada tingkat implementasi, Departemen Pertahanan tampaknya memiliki kapasitas yang terbatas untuk melakukan kontrol mereka atas militer terutama di bidang anggaran militer, prioritas strategis, akuisisi senjata, pendidikan, dan doktrin. Supremasi sipil di Indonesia tampaknya telah mengandalkan "subordinasi sukarela" dari militer daripada akses sipil untuk melakukan kontrol yang efektif terhadap militer. Oleh karena itu, kebijakan instruktif dan dasar hukum keduanya diperlukan dan penting untuk menghasilkan subordinasi lengkap militer ke sipil.

---

Indonesia’s military reform may have resulted in noted cultural, structural, doctrinal, and organizational changes. But such change has yet to be felt in the fundamental democratic civil-military relation that relies upon both “the subordination of civil society to military values and the subordination of civilian control of the military”. In the case of Indonesia, the military reform process appears to suggest that the success of democratizing civil-military relations depends as much on the institutional setup of the military as on the persistence, guidance and initiative of the civilian institutions. Adapting Peter D. Feaver’s “principal-agent” theory, this study shows that owing to the lack of coherence and concerted effort among civilian institutions (supra), the nature of military reforms under democratic control in Indonesia remains problematic. Nonetheless, four points are clear. First, military reforms are an inseparable part of democratization, and democratic maturity should open the way for a better reforms in the military. The very fact that the military remains an integral and inseparable part of the supra is problematic. Secondly, the civil/political circle within supra is unable to fully guide, advise and orient the military in the area of national objectives, including the allocation of resources, and the use of military forces so long as the military remains autonomous in such areas as doctrine, organization, internal discipline, traits and operational planning. Thirdly, the infra -- political parties, social organizations, non-governmental organizations as well as academia and the media -- have played some roles, limited nonetheless, in setting the tone of changes, but they remain unable to keep up momentum throughout the process. Fourthly, at the implementation level, the Defense Ministry appears to have limited capacity to exercise its control over the military, especially in the area of the military budget, strategic priorities, weapons acquisition, education and doctrine. Civilian supremacy in Indonesia appears to have relied on “voluntary subordination” of the military rather than on civilian access to exercise effective control over the military. Hence, instructive policy and legal basis are both necessary and essential to yield a complete subordination of the military to the civilian democratic society."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang pola pembayaran yang digunakan oleh pemerintah Indonesia dalam kerjasama teknik-militer dengan Rusia pasca-Reformasi Indonesia. Penggunaan pola pembayaran yang berbeda di setiap era pemerintahan, tentunya menimbulkan pertanyaan mengenai alasan pemilihan pola pembayaran tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan alasan dari penggunaan setiap pola pembayaran yang dipilih oleh pemerintah Indonesia. Alasan dari pemilihan pola pembayaran tersebut dijawab dengan metode kepustakaan dan dijelaskan secara komprehensif dengan mengaitkan konsep teori Imbal Dagang dan Letter of Credit. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan pola pembayaran yang berbeda di setiap era pemerintahan memiliki alasan yang berbeda-beda. Alasan pemilihan setiap pola pembayaran ditentukan dengan menyesuaikan situasi dan kondisi yang diperlukan oleh Indonesia.

---

ABSTRACTThis research discusses about the chosen international payment method conducted by Indonesian government in military-technical cooperation with Russia post-Reformation era. The use of different international payment method in different era, certainly raises a question about the reasons behind it. The purpose of this research is to explain the reasons of every chosen international payment method conducted by Indonesian government. The reasons behind the use of every chosen international payment method is answered by literary methods and comprehensively explained by associate it with the theoretical concept of Countertade and Letter of Credit. This research concludes that the use of every chosen international payment method in different era has heterogeneous reasons. The reasons of every chosen international payment method are determined by adjusting with the situations and conditions needed by Indonesia."

"Tesis ini membahas tentang Peran Bawaslu dan Dinamika HubunganKelembagaannya Dalam Proses Pengawasan Pemilu Pasca Reformasi diIndonesia. Dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, pendekatandengan menggunakan teori Kedaulatan Rakyat, teori Lembaga Negara, dan teoriPartisipasi. Serta penggunaan konsep-konsep tentang pemilihan umum,pengawasan pemilu, dan masyarakat. Untuk memperoleh kesimpulan dari tujuanpenelitian hal-hal yang disampaikan adalah meliputi sejarah pengawasan pemiludi Indonesia, kedudukan dan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)pasca reformasi, mekanisme penyelesaian sengketa, dan dinamika hubungankelembagaan Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Dewan KehormatanPenyelenggara Pemilu (DKPP).Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa peran Bawaslu dalampengawasan pemilu pasca reformasi menunjukkan hasil yang cukup baik, meskimasih terdapat banyak kekurangan. Kedudukan Bawaslu diperkuat dari yangsemula lembaga adhoc menjadi tetap dan mandiri. Kewenangannya pun ditambahsebagai penyelesai sengketa pemilu. Dalam praktiknya terjadi dinamika hubungankelembagaan Bawaslu, KPU, selaku penyelenggara pemilu dan DKPP sebagailembaga yang menegakkan kode etik penyelenggara pemilu. Dinamika hubungankelembagaan tersebut mengakibatkan terhambatnya tahapan pemilu dan terjadiketidakpastian hukum sebagai akibat putusan DKPP yang menyentuh ranahtahapan pemilu yang bukan menjadi kewenangannya

---

ABSTRACTThis Thesis will discuss the Role of BAWASLU and the Dynamic InstituionalRelationship of BAWASLU in the General Election (PEMILU) MonitoringProcess Post- Reform in Indonesia. This paper uses a normative juridicalresearch method, as well as the Popular Sovereignty theory, State Institutionstheory and Participation theory as approach. Last but not least, concepts relatedto General Election, General Election Monitoring and the society is also includedin the research. In order to draw a conclusion from the research objectives, thepoints that will be addressed includes the history of General Election Monitoringin Indonesia, the Position and Authority of BAWASLU Post – Reformasi era, theGeneral Election Commition (KPU) and the Election Organizers Ethics Council(DKPP).Based on the results, the role of BAWASLU in monitoring general election duringpost-reform era shows decent results, nothing that improvements are still needed.The position of BAWASLU is reaffirmed with its transition from and adhocinstitution into and independent and permanent institution. BAWASLU was alsogranted authority to settle disputes related to the general election. However, in itspractice, tensions and dynamic institutional relationships among BAWASLU,KPU and DKPP arises. The dynamic institutional relationship has hindered thegeneral election process and causes uncertainty due to DKPP’S authority to passout a decision outside its original authority and functions."