Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai relasi sipil-militer di Brasil pada masa pemerintahan Presiden Luiz Inacio da Silva (2002-2009) berdasarkan pada landasan argumen teori yang dikembangkan oleh Alfred Stepan yakni tentang Teori Hak Istimewa Militer. Kajian utama yang dijadikan pembahasan di dalam skripsi ini adalah mengenai Strategi Kebijakan Nasional Brasil tahun 2008, dinamika relasi Kementerian Pertahanan Brasil dengan militer, dan faksionalisasi militer Brasil pada masa Presiden Luiz Inacio da Silva. Ketiga hal tersebut merupakan refleksi dari relasi sipil-militer Brasil pada masa pemerintahan Presiden Lula (2002-2009).

---

The focus of this study is to explain about Brazil civil-military relations under the authority of President Luiz Inacio da Silva (2002-2009), and based on with basic theory of Alfred Stepan that is Military Privilege Right Theory. The point of this problems are to know about National Strategy of Defence 2008, dynamic relations on Brazil Ministry of Defence with military, and factionalisation of Brasil Military under the authority of Presiden Luiz Inacio da Silva’s era. They reflected from Brazil civilmilitary relations under Presiden Luiz Inacio da Silva (2002-2009)."

"ABSTRAKAljazair adalah salah satu negara di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara yang memiliki sejarah panjang dominasi militer dalam politik dan pemerintahan. Dominasi militer dalam pemerintahan yang telah berlangsung sejak lama tersebut sebenarnya telah diupayakan untuk dikurangi, namun baru mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Presiden Abdelaziz Bouteflika periode ketiga dengan kebijakan reformasi dan demokrasi di pemerintahan Aljazair. Hanya saja, dibalik upaya tersebut, dominasi militer dalam politik Aljazair masih ada dengan peran aktif Dinas Intelijen Militer atau DRS Department Du Renseigment et De La Securite dalam menentukan arah kebijakan politik sekalipun secara konstitusional partisipasi militer dalam politik dilarang. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan sipil-militer di Aljazair pada tahun 2009-2014 mengingat revolusi Arab Spring berlangsung pada periode ini. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitiatif dengan pendekatan studi pustaka. Metode tersebut dilaksanakan dengan melakukan telaah literatur, dokumen dan teori yang berkaitan dengan hubungan sipil-militer di Aljazair pada periode tersebut. Adapun yang dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah hubungan sipil-militer di Aljazair yang mengarah kepada kontrol sipil secara penuh dengan pengurangan peran militer dalam politik dan penyerahan tanggungjawab penuh pertahanan negara terhadap militer. Peran Dinas Intelijen Militer juga perlahan mulai dikurangi semenjak tragedi ladang gas Amenas pada tahun 2013. Meskipun demikian, militer Aljazair masih digunakan oleh pemerintahan Presiden Abdelaziz Bouteflika sebagai alat kekuasaan.

---

ABSTRACTAlgeria is one among Middle East and North Africa states that has long history of military domination on its political and governmental affairs. There are a number of effort to reduce military domination on Algeria rsquo s political and governmental affairs that had been occurred since a long time ago, though it has just reached its peak during President Abdelaziz Bouteflika rsquo s third period with the policy of reformation and democratisation on governmental fields. Nevertheless, the domination of military in the Algerian political affairs are still remains with the active role of Military Intelligence Service or DRS Department Du Renseigment et De La Securite especially on state rsquo s policy direction making process though the military role in politics is prohibited constitutionally. Thus, the purpose of this research are intended to understand the civil military relations in Algeria during President Bouteflika rsquo s third periode from 2009 2014 because The Arab Spring Revolution occurred at that period. Method that used on this research is qualitative research with literature study approach. This research are conducted by reviewing and studying some literatures, documents, and theories related to civil military relations in Algeria at that period. According to this research, it may concluded that civil military relations in Algeria during President Bouteflika rsquo s third period are directing towards lsquo full civilian rsquo control with reducing military role in politics and handing over the security and defense affairs to the military. The role of the Military Intelligence Service DRS are reduced slowly after The Amenas Hostage Crisis in 2013. Despite of these situations, the military are still used by President Abdelaziz Bouteflika rsquo s administration as the tool to securing its power."

"Reformasi militer Indonesia telah mengakibatkan perubahan budaya, doktrin, struktural, dan organisasi. Perubahan tersebut belum mencapai sifat yang fundamental terhadap hubungan sipil-militer yang demokratis dimana hal ini sangat bergantung secara bersamaan pada "subordinasi masyarakat sipil untuk nilai-nilai militer” dan “subordinasi kontrol sipil atas militer". Kasus Indonesia dari reformasi militer tampaknya menunjukkan bahwa keberhasilan demokratisasi hubungan sipil-militer tergantung begitu banyak pada setup kelembagaan militer serta pada gigihnya bimbingan dan inisiatif dari institusi sipil. Beradaptasi dari Peter D. Feaver tentang teori "principal-agent", penelitian ini menunjukkan bahwa masih ada koherensi yang kurang terpadu dari upaya antara lembaga-lembaga sipil (supra), sehingga dasar reformasi militer di Indonesia di bawah kontrol demokrasi masih bermasalah. Hal ini jelas bahwa, pertama, reformasi militer merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari demokratisasi, dan kematangan demokrasi harus membuka jalan bagi reformasi di militer. Kenyataan bahwa militer tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lingkaran supra sehingga hal ini menjadi bermasalah. Kedua, lingkaran sipil/ politik di dalam lingkaran supra tidak dapat membimbing, memberikan saran, dan memberikan orientasi kepada militer dalam kerangka tujuan nasional, termasuk alokasi sumber daya serta penggunaan kekuatan militer, sementara militer tetap menjadi otonom dalam beberapa area seperti doktrin, organisasi, disiplin internal, sifat, serta rencana operasional. Ketiga, lingkaran infra-partai politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi non-pemerintah serta akademisi dan media-telah memainkan beberapa peran, meskipun terbatas, dalam menetapkan beberapa perubahan, tetapi mereka tetap tidak mampu menjaga momentum selama proses berlangsung. Keempat, pada tingkat implementasi, Departemen Pertahanan tampaknya memiliki kapasitas yang terbatas untuk melakukan kontrol mereka atas militer terutama di bidang anggaran militer, prioritas strategis, akuisisi senjata, pendidikan, dan doktrin. Supremasi sipil di Indonesia tampaknya telah mengandalkan "subordinasi sukarela" dari militer daripada akses sipil untuk melakukan kontrol yang efektif terhadap militer. Oleh karena itu, kebijakan instruktif dan dasar hukum keduanya diperlukan dan penting untuk menghasilkan subordinasi lengkap militer ke sipil.

---

Indonesia’s military reform may have resulted in noted cultural, structural, doctrinal, and organizational changes. But such change has yet to be felt in the fundamental democratic civil-military relation that relies upon both “the subordination of civil society to military values and the subordination of civilian control of the military”. In the case of Indonesia, the military reform process appears to suggest that the success of democratizing civil-military relations depends as much on the institutional setup of the military as on the persistence, guidance and initiative of the civilian institutions. Adapting Peter D. Feaver’s “principal-agent” theory, this study shows that owing to the lack of coherence and concerted effort among civilian institutions (supra), the nature of military reforms under democratic control in Indonesia remains problematic. Nonetheless, four points are clear. First, military reforms are an inseparable part of democratization, and democratic maturity should open the way for a better reforms in the military. The very fact that the military remains an integral and inseparable part of the supra is problematic. Secondly, the civil/political circle within supra is unable to fully guide, advise and orient the military in the area of national objectives, including the allocation of resources, and the use of military forces so long as the military remains autonomous in such areas as doctrine, organization, internal discipline, traits and operational planning. Thirdly, the infra -- political parties, social organizations, non-governmental organizations as well as academia and the media -- have played some roles, limited nonetheless, in setting the tone of changes, but they remain unable to keep up momentum throughout the process. Fourthly, at the implementation level, the Defense Ministry appears to have limited capacity to exercise its control over the military, especially in the area of the military budget, strategic priorities, weapons acquisition, education and doctrine. Civilian supremacy in Indonesia appears to have relied on “voluntary subordination” of the military rather than on civilian access to exercise effective control over the military. Hence, instructive policy and legal basis are both necessary and essential to yield a complete subordination of the military to the civilian democratic society."

"Penelitian ini membahas mengenai keterwakilan politik MST (Movimento dos Sem Terra - The Landless Workers' Movement) dalam pemerintahan Luiz Inácio Lula da Silva (2002 - 2010). Lula merupakan presiden Kiri pertama yang terpilih di Brazil yang berasal dari PT (The Workers Party - Partido dos Trabalhadores). Keterwakilan politik MST dilihat dari kebijakan agraria yang dikeluarkan oleh pemerintahan Lula. Penelitian ini berangkat dari fenomena pemerintahan yang dipimpin oleh presiden berideologi Kiri di Brazil. Ideologi Kiri di Amerika Latin memberikan alternatif solusi untuk memecahkan permasalahan ekonomi akibat penerapan kebijakan ekonomi liberal. MST merupakan salah satu gerakan sosial yang terbesar di Brazil yang mewakili para petani tidak memiliki tanah (sem terra) akibat ketidakadilan ekonomi tanah di Brazil yang terbentuk semenjak kolonialisasi Portugis yang menuntut reformasi agraria. Fokus dari penelitian ini adalah melihat keterwakilan politik MST sebagai gerakan sosial dalam masa pemerintahan Lula. PT dan MST berasal dari akar gerakan sosial yang sama. Namun, pemerintahan Lula tidak bisa lepas begitu saja dari pengaruh global, seperti IMF, akibat hutang luar negeri Brazil.

---

The purpose of this research is to analyze model political representation MST (Movimento dos Sem Terra - The Landless Workers' Movement) in Lula government. Lula is Brazil`s first Left President from PT (The Workers Party - Partido dos Trabalhadores). The representation of MST see through agrarian policies in Brazil. This study departs from Leftish government phenomenon in Latin America. Left`s Latin America appears and become alternative solution to solve problem of high social equity because of liberal`s economy policy. the problems of high social equity. MST is the biggest social movements organization in Brazil which represents the landless farmers (sem terra). Agrarian problems are Portugis colonialization`s heritage. Social movement organization born to demands justice of land redistribution. The focus of this research is to see the representation politic of MST as a social movement in Lula`s era. PT and MST derived from the same roots social movements. Challenges faced during the Lula`s government, especially from international organization such as IMF and their liberal`s economy policy."

"Fenomena intervensi militer telah berkembang secara signifikan setelah berakhirnya masa Perang Dingin dan hal tersebut juga berpengaruh pada berkembangnya literatur mengenai dampak intervensi militer eksternal pada konflik internal. Perkembangan literatur ini juga sempat menunjukkan adanya penggunaan istilah-istilah serta konsep yang cenderung ditemukan dalam ilmu hubungan internasional dalam berbagai kajian ini. Untuk itu, tinjauan pustaka ini bertujuan untuk mencari tahu bagaimana unsur serta konsep dari ilmu hubungan internasional ini sebenarnya digunakan dalam perkembangan kajian dampak intervensi militer eksternal pada konflik internal. Tulisan ini menggunakan alur tematis yang mengamati dampak intervensi militer eksternal pada unsur kapabilitas militer kedua pihak yang berkonflik, keadaan negara pascakonflik, keberadaan hak asasi manusia dalam konflik internalnya, dan dinamika kawasan yang dapat berubah dari adanya konflik internal ini. Hasil yang ditemukan dari pengamatan literatur dari empat tema tersebut memperlihatkan bahwa penggunaan unsur power digunakan secara signifikan dalam kajian-kajian ini walau faktor kepentingan yang dimiliki pihak pelaksana intervensi serta bentuk karakteristik dari konflik internal tersebut juga berpengaruh dalam pemakaian power tersebut. Meskipun begitu, hasil pengamatan ini belum memberikan penjelasan yang signifikan mengenai peran bentuk intervensi militer bersifat unilateral maupun multilateral terhadap dampaknya dalam konflik internal ini.

---

Military intervention as a phenomenon has evolved significantly since the end of the Cold War and this emerging trend has a certain effect on influencing how foreign military intervention's impact on internal conflicts are observed by scholars. This emerging trend also shows something interesting which is the usage of some terms and concepts more commonly found on International Relations' studies in these articles about military intervention and internal conflicts. Because of that, the purpose of this literature review is to look at how International Relations' terms and concepts is implemented by researchers in the development of studies about foreign military intervention's impact on internal conflicts after the Cold War ended. To find how it is used in the literature's development, this literature review uses a thematic structure by forming four different themes in explaining the effects of an external military intervention on a country's internal conflict. By observing the literature's development, it is discovered that the concept of power and its forms is used considerably in the development of its literature although the intervener's interests as well as the characteristics of the internal conflict in question also has its own influence on which form of power is used in the intervention. This, however, does not lead to a detailed explanation about the unilateral or multilateral forms of military intervention's role on defining its effects on the ongoing internal conflict."

"Disertasi ini membahas proses masuknya Purnawirawan TNI ke dalam politik dan kinerjanya setelah berada di dalam arena politik. Penelitian ini menduga bahwa dengan berperannya Purnawirawan TNI dalam kegiatan politik akan memberikan karakteristik baru pada pola relasi sipil-militer di Indonesia. Dalam menjelaskan fenomena ini penelitian menggunakan pendekatan jaringan Actor-Network Theory (ANT). Pendekatan ANT berfokus pada relasi performatif antara aktor dengan actant baik human actant maupun non-human actant. Kedua actant ini bertindak sebagai mediators (pengambil alih tindakan aktor). Penelusuran pendekatan ANT berusaha menggali suatu peristiwa secara riil dan detail. Metode Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam, observasi, dan penggunaan data sekunder terkait.Hasil dan kesimpulan penelitian ini adalah, pertama, penelitian ini berfokus pada tiga aktor Purnawirawan TNI yang masuk ke ranah politik (informan kunci) dan relasinya dengan sekian banyak human actant (informan) dan non-human actant. Penelitian ini.setidaknya menelusuri enam (6) non-human actant yang menjadi mediators. Keenam non-human actant tersebut adalah: Partai Politik dan Kondisi Politik secara umum; Pembentukan Karakter TNI;Purnawirawan TNI sebagai Warga Sipil; Usia Pensiun, Orientasi Kekuasaan dan Kegiatan pasca Pensiun Purnawirawan TNI; Pengalaman Dwi Fungsi ABRI; dan Organisasi Purnawirawan TNI. Sebagian non-human actant ini menggambarkan temuan “motif idealis” yang melatarbelakangi Purnawirawan TNI masuk ke ranah politik. Selain itu, penelitian juga menemukan bahwa pada sebagian kecil Purnawirawan TNI berpolitik didasarkan pada “motif pragmatis”, seperti misalnya keinginan tetap berkuasa dan tujuan ekonomi. Tentang “motif pragmatis”, penelitian mengakui belum berhasil menggalinya secara lebih dalam, masih tergolong sebagai “background plasma” sebagaimana dikatakan oleh Pendekatan ANT. Penelitian juga menyimpulkan bahwa: 1) aktor Politisi Purnawirawan TNI yang berseberangan dengan rezim penguasa membentuk pilihan partai politik selain partai berkuasa; 2) pengelompokan Politisi Purnawirawan TNI mengikuti pola-pola tertentu; dan 3) terdapat beberapa bentuk partisipasi politik Politisi Purnawirawan TNI.Kedua, mengenai group formation relasi sipil-militer dan peran Politisi Purnawirawan TNI dalam konsolidasi demokrasi Indonesia, penelitianmenyimpulkan bahwa: 1) Politisi Purnawirawan TNI tidak dapat dikatakan mewakili kepentingan militer; 2) Politisi Purnawirawan TNI mampu menjadi jembatan komunikasi (connector) dan peredam konflik (arbitrator-mediator) Politisi Sipil dengan Militer; 3) komitmen Purnawirawan TNI pada konstitusi dan politik negara berperan positif dalam konsolidasi demokrasi. Ancaman konsolidasi demokrasi muncul justru dari lemahnya infrastruktur dan institusionalisasi demokrasi. Ketiga, mengenai sumbangsih Pendekatan ANT pada studi sosiologis relasi sipil-militer, menyimpulkan bahwa relasi sipil-militer dipandang sebagai agregasi dari relasi performatif berbagai aktor sehingga diperoleh gambaran riil & detail relasi sipil-militer. Berdasarkan cara pandang demikian, penelitian ini menyatakan bahwa karakteristik relasi sipil-militer di Indonesia is constantly made and remade, dapat terus berkembang. Pada saat penelitian ini dilakukan Politisi Purnawirawan TNI mampu menjadi jembatan komunikasi dan peredam konflik politisi sipil dengan militer. Keempat, modifikasi-kritik penelitian ini terhadap Pendekatan ANT adalah: penelitian ini memasukan non-human actant yang tidak terbatas hanya pada saat tindakan aktor diambil (critical moment), tidak sebatas kondisi “here and now ”, namun juga konteks kesejarahan/pengalaman (related past time) aktor (seperti Pembentukan Karakter TNI dan Pengalaman Dwi Fungsi ABRI), sebagaimana juga menjadi masukan Boyana Peric terhadap Pendekatan ANT.

---

This dissertation examines the process of Retired Military (TNI) Personnels entering into practical politics and their performances after they are in the political arena. This research assumes that the role of Retired Military (TNI) Personnels in politics will provide new caracteristics in the pattern of civil-military relations in Indonesia. This phenomenon is explained by using the approach of Actor-Network Theory (ANT) which attempts to excavate an event with realness and detailness, based on the performative relations between actors (actant), human actant as well as non-human actant. The research methodology used is qualitative approach by excavating throughly the relational process between actors in the network. Data collection techniques used are interview, observation, and related secondary data source.

The result and conclusion of the research are as the following. First, there are 6 (six) non-human actants becoming mediators (change-taker of the actor’s steps of Retired Military into Politics). These six non-human actants consist of Establishment of TNI Characters; Political Party and Political Condition in General; Retired Military Personnel as Civil Citizen; Dual Functions of ABRI; Pension Age, Power Orientation and Activity after Pension of Retired Military Personnel; and Organization of Retired Military Personnel. Beside those six non-human actants which describe finding factor or ideal motive causing retired military personnel entering into politics, this research discovers a few retired military personnel joining politics based on pragmatic motive or factor, as a desire for constant authority and economic purpose. About this pragmatic motive or factor, the researcher admits unsuccessfully deep excavation, still classifying as “background plasma” as stated in the ANT approach. Moreover, the result research indicates as follow: 1) Conflict between actor of retired military and authoritarian regime sets up the option of political party against the ruling party; 2) Classification of retired military personnel follows certain patterns; 3) There are various forms of political participation of retired military personnel.

Second, group formation of civil-military relations and role of retired military personnel as politician in the consolidation of Indonesian democracy can be concluded as follow: retired military personnel as politician can not be stated to represent military interest; 2) Retired military personnel as politician has the capability to bridge the communication and to act as muting agent in political conflict between civil and military; 3) Commitment of retired military personnel to constitution and nation politics has positive role in democracy’s consolidation. The threat of democracy’s consolidation precisely emerges from the weakness of infrastructure and democracy institutionalization. Third, contribution of ANT Approach in sociological study of civil-military relations concludes as follow: 1) Civil-military relations are regarded as the aggregation of perfomative relations from various real actors so that it can provide real and detail description of civil-military relations. Based on that point of view, this research states that characteristics of civil-military relations is constantly made and remade. While conducting this research, retired military personnel as politician is able to bridge communication and to act as muting agent in political conflict between civil and military. Fourth, Review modification to ANT approach is that this research includes actant non-human not only in critical moment as restricted in here and now condition, but also the history/actor experience (the establishment of TNI characters and dual functions of ABRI) as responded from the review of Boyana Peric to the ANT approach."