Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Isu pemekaran wilayah di Indonesia muncul kepermukaan pada tahun 1999, pasca turunnya Presiden Soeharto dari kursi kepresidenan pada tahun 1998. Banten yang merupakan wilayah Eks-Keresidenan masa Hindia Belanda muncul sebagai salah satu wilayah yang menuntut otonomi daerah dan terlepas dari Jawa Barat. Gagasan ini muncul setelah dua kali mendapatkan halangan menjadi provinsi pada masa Orde Lama dan masa Orde Baru. Ulama menjadi corong pertama dalam hal gagasan pembentukan provinsi Banten. Lobi politik baik formal ataupun informal dilakukan demi mendukung gagasan otonomi Banten. Gerakan sosial-politik ini dilakukan ulama demi mencapai tujuan otonomi yantu kesejahteraan, keadilan, dan pembangunan yang merata. Bersama dengan komponen sosial yang lain, ulama bergerak menjadi penyeimbang kepentingan dalam proses pembentukan provinsi Banten. Di lain pihak, Jawa Barat merasa terancam dengan pemekaran wilayah yang secara langsung akan mengurangi pendapatan asli daerah.

---

The region autonomy has appeared in Indonesia since 1999, after Soeharto’s retaired from his position as Indonesia President in 1998. Banten, whiches the eks-Residence in Netherland Indische has appeared as region who required of autonomy and separated from West Java. This idea was formed after Banten had threatment twice from Orde Lama and Orde Baru, when Banten formed to be a province. Ulama to be the first in terms of the idea funnel formation of Banten province. Political lobbying either formal or informal do to support the idea of autonomy Banten. This socio-political movements made ulama in order to achieve the goal of autonomy prosperity, justice, and equitable development. Together with the other social components, to balance the interests of ulama engaged in the process of formation of Banten province. On the other side, West Java felt threatened by the autonomy region because that will directly reduce revenue."

"Peraturan Perundang-undangan adalah dasar hukum tertulis, landasan hukum atau dasar hukum adalah landasan hukum atau legal basis. Indonesia sebagai Negara hukum tentu memiliki norma yang mengatur terkait dengan Proses pembentukannya dari tingkat pusat sampai daerah. Kemudian salah satu proses formil pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu adanya Partisipasi Masyarakat. Partisipasi Masyarakat didalam Proses Pembentukan peraturan daerah adalah salah satunya syarat terwujudnya peraturan daerah yang ideal. Partisipasi Masyarakat didalam Pembentukan peraturan daerah berkaitan dengan tata cara yang diatur oleh Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya. Mulai dari Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan sampai saat pada disahkannya menjadi sebuah Peraturan Daerah, serta disebarluaskannya peraturan daerah tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka, seperti Peraturan Perundang- undangan, Buku, jurnal, majalah ilmiah, kamus, dan surat kabar. Hasil penelitian menunjukan bahwa partisipasi masyarakat di provinsi Banten dalam proses pembentukan Perda, belum maksimal terlaksana, selain terkendala didalam hal sosialisasi terkait dengan pembentukan perda, lembaga pembentuk dalam hal ini DPRD bersama Gubernur, terlihat hanya sekedar menggugurkan kewajiban, karena masyarakat yang dilibatkan, bukan masyarakt atau kelompok yang terdampak dan terkait dengan perda yang akan dibentuk oleh DPRD bersama Gubernur. Hasil penelitian menunjukan bahwa masih minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Perda di Provinsi Banten, hal ini dapat dilihat dari dokumen risalah siding paripurna, dimana didalam risalah tersebut absensi dari mastyarakat yang hadir cenderung bukan merupakan masyarakat yang terdapak langsung dari subtansi perda yang akan dibuat. Konsep ideal dalam hal ini seharusnya pemerintah dan DPRD menyerap aspirasi tersebut melalui Musrenbang, dengan demikian aspirasi masyarakat dalam proses pembentukan perda dapat di inventarisir permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

---

Legislation is the written legal basis, the legal basis or legal basis is the legal basis or legal basis. Indonesia as a rule of law country certainly has norms that regulate the process of its formation from the central to the regional level. Then one of the formal processes of forming laws and regulations is Community Participation. Community Participation in the Formation Process of regional regulations is one of the requirements for the realization of ideal regional regulations. Community Participation in the Formation of regional regulations is related to the procedures regulated by the Law and its implementing regulations. Starting from planning, drafting, discussing until the moment when it becomes a regional regulation, as well as the dissemination of the regional regulation. By using the normative juridical research method, the normative juridical research method is library law research which is carried out by examining library materials, such as laws and regulations, books, journals, scientific magazines, dictionaries, and newspapers. The results of the study show that community participation in the province of Banten in the process of forming regional regulations has not been maximally implemented, apart from being constrained in terms of socialization related to the formation of regional regulations, the forming institutions in this case the DPRD and the Governor, are seen as merely aborting obligations, because the community is involved, not the community. or groups that are affected and related to regional regulations that will be formed by the DPRD together with the Governor. The results of the study show that there is still a lack of community participation in the process of forming regional regulations in Banten Province, this can be seen from the minutes of the plenary session, where in the minutes the absences of the people present tend not to be people who are directly affected by the substance of the regional regulations that will be made. The ideal concept in this case should be that the government and DPRD absorb these aspirations through the Musrenbang, so that people's aspirations in the process of forming local regulations can take an inventory of people's problems and needs."

"ABSTRAKSkripsi ini mempertanyakan permasalahan sejauh mana dampak pembangunan nasional terhadap peranan Ulama. Skripsi hendak menggambarkan sejauh mana penetrasi ' kegiatan-kegiatan dari pembangunan nasional kedalam masyarakat Serang pada umumnya, dan khususnya terhadap peranan Ulama di Serang. Gambaran tersebut diperoleh secara empiris dengan melakukan studi kasus pada pesantren di Al-Khariyah citangkil dan pesantren Al-Jauhaotunnaqiyah, Cibeber. Studi ini dilaksanakan dengan metode kwalitatif yang mengutamakan tehnik observasi dan wawancara mendalam secara teoritis, deskripsi pembahasan ulama dianalisa dengan mengkaitkanya pada tipologi yang digunakan Smelser, terutama yang berkenan dengan konsep diferensasi sosial."

"Skripsi ini membahas pembentukan Provinsi Banten pada 1963?2001. Perjuangan masyarakat Banten dalam mengubah status dari Karesidenan menjadi Provinsi berjalan sampai 47 tahun. Pembentukan Provinsi Banten dibagi menjadi tiga fase, yaitu inisiasi, integrasi, dan deklarasi. Masyarakat Banten melakukan berbagai upaya untuk memperjuangkan Banten menjadi sebuah provinsi, seperti dibentuk Panitia Pembentukan Propinsi Banten (PPPB), Kelompok Kerja Pembentukan Provinsi Banten (Pokja-PPB), Komite Pembentukan Provinsi Banten (KPPB), dan Sub Komite Pembentukan Provinsi Banten (SKPPB). Pembentukan Provinsi Banten ini mengalami berbagai tantangan terutama pada 1960-an, pembentukan Provinsi Banten dianggap didalangi oleh PKI. Banten resmi menjadi sebuah provinsi pada 4 Oktober tahun 2000 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukam Provinsi Banten.

---

The focus of this study discuses efforts to break away from the mains: establishment of Banten Province in 1963?2001. Banten people struggle in an attempt to change the status of residency became the Province run until 47 years. The formation of Banten Province is divided into three phases, namely initiation, integration, and declaration. Banten community made various efforts to fight Banten became a province, such as Panitia Pembentukan Provinsi Banten (PPPB), Kelompok Kerja Pembentukan Provinsi Banten (Pokja-PPPB), Komite Pembentukan Provinsi Banten (KPPPB), Badan Koordinasi Pembentukan Provinsi Banten (Bakor-PPPB), and Sub Komite Pembentukan Provinsi Banten (SKPPB). The formation of Banten Province, have difficult experince, especially in the 1960s, the establishment of Banten Province is considered masterminded by the PKI. Banten officially became a province on October 4, 2000 established by Decree Law No. 23 of 2000 on Pembentukan Banten."

"Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pemertahanan bahasa Jawa dialek Banten melalui pilihan dan pemakaian bahasa di ranah keluarga berdasarkan lokasi pemukiman. Diduga lokasi pemukiman dapat memberikan pengaruh terhadap pemertahanan bahasa. Penelitian ini dilakukan di masyarakat yang homogen, yaitu lokasi pemukiman di desa dan di masyarakat yang heterogen, yaitu lokasi pemukiman di dekat pusat pemerintahan, pusat industri dan pariwisata. Populasi penelitian adalah semua penutur bahasa Jawa dialek Banten di Provinsi Banten. Dengan menggunakan stratified purposive sampling, diperoleh 340 responden dari sepuluh desa yang mewakili berbagai lokasi pemukiman. Data pilihan bahasa dikumpulkan berdasarkan kuesioner dan dianalisis dengan SPSS dan data pemakaian bahasa didapatkan melalui observasi lapangan yang dianalisis dengan teknik triangulasi. Hasil analisis menunjukkan secara umum pemertahanan bahasa Jawa dialek Banten dalam kategori baik, dengan rerata persentase responden yang memilih menggunakan bahasa Jawa dialek Banten kepada mitra tutur di ranah keluarga 86,15%. Berdasarkan lokasi pemukiman, responden dengan karakteristik homogen (di desa) menunjukkan pemertahanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan responden dengan karakteristik heterogen. Pemertahanan bahasa di desa didominasi oleh responden yang berusia 41-50 tahun. Pada masyarakat heterogen, responden yang tinggal di lokasi pemukiman dekat pusat pemerintahan menunjukkan pemertahanan bahasa Jawa dialek Banten paling tinggi, yaitu dengan rerata 74,93% dan didominasi oleh responden perempuan.

---

The research aims to figure out Banten Javanese maintenance through language choice and language use in family domain based on respondents settlement location. It is supposed that settlement location gives influence toward language maintenance. The research conducted in homogeny society, those who stay in villages, and in heterogeneous society, those who stay near governmental center, industrial center and tourism. The population is all Banten Javanese speakers in Banten Province. by using stratified purposive sampling, there are 340 Banten Javanese speakers as respondents taken from the four settlement locations. Language choice data taken from questionnaire and it analyzed using SPSS; while language use data taken from observation and it analyzed using triangulation.

The result of analysis showed that Banten Javanese maintenance is good, reaching 86.15 % of respondents who chose to use the language. Based on the settlement locations, respondents represented homogeny society (village) tends to maintain the language higher than those who represented heterogeneous society. Social factor dominated in this location is respondents with 41-50 years old. In heterogonous societies, the respondents who live near the governmental center get the highest percentage, i.e. 74,93% with women domination."

"Batu kalimaya Banten merupakan komoditi bisnis yang dieksploitasi masyarakat di sekitarnya dengan cara ditambang, diolah dan dibentuk menjadi batu permata kemudian dijual untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Merosoknya harga batu permata kalimaya Banten karena trend batu akik dan perilaku pedagang yang tidak bertanggung jawab yang mementingkan kepentingan individu tanpa memperhatikan keberlanjutan batu kalimaya Banten. Berdasarkan latar belakang tersebut dibentuk organisasi Kalimaya Banten Indonesia untuk mengembalikan eksistensi dan harga batu kalimaya Banten. skripsi ini akan melihat bagaimana keadaan sistem perdagangan batu kalimaya dan peran, fungsi dan arti penting organisasi sosial Kalimaya Banten Indonesia.

---

Stone Kalimaya Banten is a commodity business that exploited by the surrounding communities by means mined, processed and formed into a gemstone to be sold to fullfill the needs of their livelihood. The lowering price ofKalimaya gemstone from Banten happens due togems trend and irresponsible traders who put their individual interests without regarding the sustainability of the Kalimaya Banten stone itself. Based on this background Banten Indonesia Kalimaya organization was formed to restore the existence and raising the price of Kalimaya Banten stone. This thesis will highlightthe system of Kalimaya stone in the trading and the role it self, function and the importance of the Kalimaya Banten Indonesia organization itself."