Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 71129 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Nasirin Aziz
"ABSTRAK
Tesis ini membahas proses pemberdayaan masyarakat dan strategi yang digunakan
oleh Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam kegiatan kewaspadaan dini
masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus
pada Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Depok. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Forum Kewaspadaan Dini
Masyarakat melibatkan partisipasi tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh
pemuda dan elemen masyarakat lainnya. Kegiatan kewaspadaan dini merupakan
bentuk antisipasi masyarakat terhadap potensi ancaman keamanan, gejala atau
peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara
dini.

ABSTRACT
This thesis describes the process of community empowerment and strategies used by
Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat in activity early awareness of the society. This
study used a qualitative approach with case studies on Forum Kewaspadaan Dini
Masyarakat Depok. Results of this study indicate that the activities carried out by
Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat involve the participation of public figures,
religious figures, traditional figures, youth figures and other elements of society.
Activities of early warning is a form of anticipation against potential security threats,
symptoms or catastrophic events, in order to prevent and overcome premature."
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
T36144
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Batho, Jemmy Franky
"Kota Ternate sebagai Kota Kepulauan di Provinsi Maluku utara yang rentan terhadap konflik sosial dikarenakan pernah mengalami konflik horizontal pada tahun 1999-2000. Tingginya intensitas konflik / pertikaian antar warga / pemuda yang terjadi di Kelurahan Mangga Dua dan Toboko pada tahun 2012-2013 menjadikan situasi dan kondisi keamanan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat yang tidak kondusif dan berdampak terhadap lambannya proses kebijakan pemerintah dalam pembangunan daerah yang mengakibatkan lemahnya ketahanan daerah. Pemerintah membentuk FKDM berdasarkan Permendagrii nomor 12 tahun 2006 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dengan tujuan untuk membantu instrumen negara dalam menyelenggarakan urusan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, melalui upaya pencegahan dan deteksi dini terhadap potensi dan kecenderungan ancaman serta gejala atau peristiwa bencana. Undang-undang nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik sosial dijelaskan bahwa Penanganan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi Konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik. Sedangkan Pencegahan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini. Peneliti melakukan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan mengumpulkan data, informasi serta mewawancarai delapan orang informen terdiri dari Keanggotaan FKDM Kota Ternate antara lain Agung Prasojo Anggota Pembinan, Halil Hi Ibrahim wakil perguruan tinggi selaku Ketua FKDM Kota Ternate, Pdt. Abram Uggu anggota FKDM dari tokoh agama, Johan wahyudi anggota FKDM unsur Kepolisian, Aswan Lampa anggota FKDM dari tokoh pemuda, Iksan Ahmad Camat Ternate Selatan, Mochtar Lurah Mangga Dua dan Mahmud Hi. Ibrahim Lurah Toboko. Penyelesaian konflik akan terwujud melalui lembaga-lembaga tertentu yang mewujudkan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusa-keputusan diantara pihak-pihak yang berlawanan mengenai persoalan-persoalan yang mereka pertentangkan, maka Peran FKDM bukanlah bentuk pranata sosial yang dapat menjalankan tingkatan intervensi transformasi konflik seperti Peace making (menciptakan perdamaian), Peace keeping (menjaga perdamaian), Conflict management (pengelolaan konfli) dalam bentuk Negosiasi, Mediasi, Penyelesaian jalur hukum (judicial settlement), arbitrase, dan workshop pemecahan masalah dan Peace building (pembangunan perdamaian) yang merupakan proses peningkatan kesejahteraan, pembangunan infrastruktur, dan rekonsiliasi seluruh pihak bertikai. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik yang terjadi di mangga dua dan toboko kota ternate disebabkan oleh faktor pendorong struktural. Dimana pengaruh minuman keras, pengangguran, rendanya pendidikan dan mudahnya terpovokasi dengan isu serta solidaritas yang kuat diatara kelompokop membuat pemuda sering terlibat dalam konflik yang disertai dengan tindakan kekerasan. Pencegahan konflik yang dilakukan oleh FKDM dengan meminimalisir faktor determinan, malakukan untuk hidup damai dan mejauhi kekerasan menunjukkan bahwa konflik di Ternate mengalami penurunan namun masih saja terlihat banyak minuman keras yang masuk disebabkan tidak optimal pengawasan serta tindakan tegas kepada penjual. Penyelesaian konflik yang dilakukan oleh FKDM dengan melakukan konsiliasi, tindakan paksaan oleh aparat dan detente sangat baik dalam menyelesaikan konflik namun dibutuhkan peningkatan koordinasi dari FKDM dan aparat terkait sehingga penyelesaian konflik berjalan maksimal.

Ternate city as the city of island in North Maluku Province is vulnerable to social conflict because there had been horizontal conflict in 1999-2000. The high intensity of conflict/ inter-society/youth brawl in Mangga Dua and Toboko administrative village during 2012-1013 made the atmosphere, security, order and peace of society hardly conducive and affected to the slow government policy process in regional development which result in weak regional resilience. Government formed FKDM based on Regulation of the Minister of Home Affairs (Permendagri) Number 12 2006 on Early Public Vigilance Forum with the purpose to help government apparatus in serving security, peace and order of society through early prevention and detection of potential threat and disaster. In constitution Number 7 2012 on handling of social conflict explained that conflict handling is a series of systematic and organized activity. Conflict prevention is a series of activities conducted to prevent the conflict by improving the capacity of institution and early warning system. This study was conducted by using qualitative with descriptive approach and data collection, information and also interviewing eight informants from the members of FKDM, Ternate City. They are Agung Prasojo as member of training, Halil Hi Ibrahim the representative from University as the leader of FKDM Ternate City, Pdt. Abram Uggu member of FKDM from religious leader, Johan wahyudi member of FKDM from police, Aswan Lampa member of FKDM from youth leader, Iksan Ahmad district chief (Camat) of South Ternate, Mochtar head of administrative village (Lurah) of Mangga Dua dan Mahmud Hi. Ibrahim head of administrative village (Lurah) Toboko. The conflict resolution will be met through certain institutions which grow the pattern of discussion and decision making among the opposite sides so the role of FKDM is not as social institution to intervene conflict transformation such as Peacemaking (creating peace), Peace keeping (keeping peace), Conflict management (conflict management) in the form of negotiation, mediation, judicial settlement, arbitration and workshop of conflict resolving and Peace building which are processes to increase welfare, development, infrastructural development, and reconciliation among the actors. The result of the study showed that the conflict which happened in Mangga Dua and Toboko, Ternate City was caused by structural supporting factors. They are the effect of alcohol, unemployment, low education rate, easily provoked group and the strong community solidarity made the youth often involved in violent conflict. The conflict prevention which implemented by FKDM through minimizing the determinant factors, living the peaceful life and avoiding violent act showed the conflict in Ternate declining, in reality, there are still number of alcoholic beverages distribution which caused by lack of supervision and decisive action to the seller. The conflict resolution which implemented by FKDM through conciliation, coercive action by law enforcement officers and ... in resolving conflict but it is also needed to improve the coordination from FKDM and law enforcement officers so that the conflict resolution can run optimally.
"
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ni Luh Maitra Agastya
"Tahap identifikasi kebutuhan dan permasalahan (assessment) adalah tahapan kedua dalam pemberdayaan masyarakat setelah melakukan 'proses menjalin relasi' (engagement). Tahapan identifikasi kebutuhan dan permasalahan merupakan tahapan yang penting dalam proses pemberdayaan masyarakat. Tanpa hasil identifikasi kebutuhan dan permasalahan yang memadai, tujuan pengembangan masyarakat sulit tercapai. Tahapan identifikasi kebutuhan dan permasalahan dalam proses pemberdayaan masyarakat seharusnya tidak menjadi langkah awal yang kaku dalam sebuah proyek kegiatan. Sebaliknya, tahapan tersebut merupakan salah satu langkah yang ada dalam siklus kegiatan program berkelanjutan dalam rangka upaya pembelajaran masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan permasalahannya.
Artikel ini mendeskripsikan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia (Puska Kesos UI) di salah satu wilayah binaannya di Kelurahan Cinangka, Depok. Proses pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan sejak tahun 2014 sampai saat ini memperlihatkan bahwa keberlangsungan program pemberdayaan membutuhkan siklus pemberdayaan yang dinamis dan tidak linear. Upaya assessment non liner terus dilaksanakan oleh Puska Kesos UI. melibatkan berbagai pemangku kepentingan di komunitas (anak, pemuda, orang tua dan tokoh masyarakat). Artikel ini menemukan bahwa identifikasi kebutuhan dan permasalahan yang komprehensif sangat penting untuk perencanaan dan implementasi kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan. Selain itu, rasa memiliki dari anggota komunitas--pemuda dan anak-anak, membantu pengembangan cakupan program dengan menggandeng pemangku kepentingan yang lebih luas di komunitasnya. Pada saat ini, komunitas di Kelurahan Cinangka, Depok, memiliki pusat belajar komunitas kini yang telah beroperasi penuh dengan berbagai kegiatan untuk anak-anak dan keluarga.

In a community development program, assessment is the second step conducted following the engagement process. Assessment is a crucial process. Without sufficient data deriving from the assessment process, the community development goals will be challenging to achieve. In its implementation, an assessment process in the community development is not a rigid step. Conversely, it is a continuous step in the planning and implementation of a program towards sustainability. Assessment is also a learning effort for the community in meeting needs and solving issues. This article describes the community development initiative led by Pusat Kajian Kesejahteraan Sosial (Puska Kesos UI) in Cinangka, Depok. Through this initiative, that was started in 2014; we learned that the empowerment process within a community development is dynamic and non-linear. Identification of issues and resources is a continuous process that the organization conducts. Through this initiative, we found that a comprehensive assessment is essential towards planning and implementation of sustainable community development. Moreover, a sense of belonging from youth and children as part of the community enhanced the program's sustainability through engaging broader networks in the community. Currently, the community organizes a learning center that is in full operation with various activities for children and families."
Sosio Konsepsia, 2018
MK-Pdf
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Jasmani
"Berbagai program pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan di RW 04 Kelurahan Setu Kecamatan Cipayung-Jakarta Timur telah dilakukan. Namun, program-program tersebut kurang menyentuh masyarakat Iokal lapis bawah, terutama dalam hal bantuan atau akses modal usaha yang terbentur pada persoalan persyaratan dan kelayakan usaha.
Pemberdayaan Masyarakat meialui Program Pengembangan Keluarga (selanjutnya disingkat Probangga) yang dilakukan oleh Yayasan BMS merupakan solusi allernatif terhadap penanggulangan kemiskinan yang terjadi di RW O4 Kelurahan Setu, Cipayung-Jakarta Timur. Melalui Probangga, 11 (sebelas) kegiatan yang telah terealisasi dari 13 (tiga belas) kegiatan yang direncanakan menunjukkan adanya upaya pemutusan kemiskinan melalui pendampingan keiuarga dengan fokus utama pada anak.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pemberdayaan masyarakai melalui Probangga, hambatan-hambatan dan penanggulangannya serta hasil atau perubahan yang dicapai dari proses pemberdayaan yang dilaksanakan oleh BMS di RW 04 Kelurahan Setu Kecamatan Cipayung-Jakarta Timur. Pendekatan yang digunakan dalam rangka pendeskripsian proses pemberdayaan tersebut adalah pendekatan kualitatif.
Ditinjau dari penyebabnya, kemiskinan yang terjadi di RW O4 Kelurahan Setu terdiri dari dua faktor utama. Pertama, budaya masyarakat lokal secara turun temurun yang mengekalkan kernlskinanl Hal tersebut ditunjukan dengan kebiasaan atau pola hidup yang konsumtif dan penggunaan uang secara berlebihan yang tidak layak jika dibandingkan dengan asset dan keuangan yang mereka miliki Budaya ataupun pola hidup yang demikian diistilahkan ?Biar Tekor Asal Nyohor" disertai perilaku malas dan iidak kreatif. Kedua, kebijakan pelebaran kawasan Mabes TNI yang membuat lahan perkebunan dan pertanian masyarakat Iokal semakin menghilang dan kebijakan-kebijakan pembangunan yang kurang menyentuh masyarakat yang paling bawah dan tidak berdaya.
Kedua faktor dominan tersebut menyebabkan masyarakat lokal kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan sebagai akibat dari tingkat pendidikan yang mereka miliki, dimana 70,7% berada pada tingkat sekolah dasar. Dalam kondisi demikian, masyarakat lokal tidak mampu bersaing untuk mendapatkan pekerjaan baik pada sektor formal maupun informal dan pada akhirnya menjadi miskin. Kondisi tersebut semakin diperparah dengan krisis multi-dimensi yang melanda Bangsa Indonesia.
Proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan BMS dikategorikan dengan mengacu pada pendapat Adi (2001), yang terdiri dari, tahap persiapan; tahap assessment; tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan; tahap formulasi rencana aksi; tahap pelaksanaan; tahap evaluasi; dan tahap akhir. Hambatan-hambatan yang ditemui selama proses pemberdayaan antara lain, persepsi negatif masyarakat lokal terhadap kehadiran BMS dengan Probangganya; Penentuan terget group; Partisipasi target group; Keterbatasan dana dan tenaga pendamping. Upaya penanggulangan hambatan-hambatan tersebut dinilai sudah cukup optimal dan cukup berhasil yang disertai dengan usaha pengembangan.
Pemberdayaan yang telah berjalan selama setahun (periode 2003-2004) telah memberikan pengaruh para kondisi hidup target group, balk dari segi ekonomi maupun sosial budaya. Perubahan pada bidang ekonomi yang ditandai dengan (1) Meningkatnya pendapatan keluarga dari hasil pengembangan usaha keluarga/akumulasi modal (50% dari peminjam), (2) Pengembalian cukup lancar dan tidak macet, (3) Dapat meringankan beban ekonomi keluarga (4) Manajemen usaha dan Pengaturan Ekonomi Rumah Tangga (PERT), (5) Tumbuhnya jiwa kewirausahaan, perintisan usaha baru dan pengembangan usaha Iama. Sedangkan perubahan pada bidang sosial budaya ditandai dengan: (1) Meningkatnya motivasi, minat dan kesempatan anak untuk melanjutkan sekolah (35 orang anak telah mendapatkan beasiswa), (2) Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan anak dalam bidang bahasa lnggris, (3) Meningkatnya kemampuan membaca anak melalui kegiatan kelompok belajar, (4) Bertambahnya wawasan dan pengetahuan umum dari kalangan orangtua dalam hal pendidikan, manajemen usaha dan Pengaturan Ekonomi Rumah Tangga (PERT), serta jender, (5) Terkikisnya budaya konsumtif, (6) Anak telah mampu menggunakan komputer tingkat dasar, (7) Tumbuhya budaya belajar dikalangan anak, (8) Semakin eratnya hubungan ketetanggaan dan tumbuhnya rasa kebersamaan dalam suasana pluralitas melalui belajar berorganisasi yang mengarahkan untuk melakukan aksi-aksl kolektif (collective action).
Mengacu atas hasil penelitian dan analisisnya, dapat dikelompokkan menjadi dua hal pokok permasalahan dan sekaligus upaya pemecahannya atau solusi yang diberikan untuk segerah dilakukan oleh BMS dalam upaya pengoptimalan pemberdayaan, yakni pertama, upaya peningkatan pendapatan keluarga anggota Probangga melalui Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif dengan berbasis kelompok. Kedua, penambahan tenaga pendamping atau fasilitator lapangan dan optimalisasi volunteer disertai dengan adanya alokasi dana buat mereka."
Depok: Universitas Indonesia, 2004
T21689
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hardina, Donna
New York: Columbia University Press, 2002
361.5 HAR a
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Hasibuan, Fince Decima
"Pembangunan yang berpusat pada rakyat dan upaya pembelajaran demokratisasi masyarakat dalam mempergunakan haknya sebagai warga negara salah satunya diwujudkan dalam forum warga berdasarkan kewilayahan (community of place) yang dikenal dengan Forum Komunikasi Perencanaan Pembangunan/ FKPP kelurahan, kecamatan dan kota sebagai forum yang bertujuan mensinkronikasikan dan menetapkan program pembangunan diwilayahnya.
Tesis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran pada jenjang mana keberadaan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan FKPP baik pada tingkat kelurahan, kelurahan, kecamatan dan kota di Kota Depok yang dinilai dari aspek pemberian informasi, konsultasi/diskusi, pengambilan keputusan dan kewenangan kontrol masyarakat yang mengacu pada teori "Jenjang Partisipasi Masyarakat" Danny Burns, dkk. Serta untuk memperoleh gambaran hal-hal apa yang menghambat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan FKPP tersebut.
Metodeologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tehnik pengambilan sampel informan menggunakan teknik Purposive Sampling untuk menentukan informan yang memahami topik penelitian yaitu Kepala Bappeda Kota Depok, Camat dan Lurah serta Peserta FKPP yang berjumlah 43 informan. Lokasi penelitian mengambil wilayah Kota Depok untuk mengkaji FKPP Kota, 2 Kecamatan yakni kKecamatan Beji dan Sukmajaya, 4 kelurahan yakni kelurahan Pondok Cina, Beji, Tirtajaya dan Cisalak.
Penelitian jenjang partisipasi masyarakat ini mengacu pada teori "a ladder of Empowerment" Burns, dkk. Dari temuan lapangan menunjukan terdapatnya keragaman jenjang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan FKPP kelurahan, kecamatan dan kota. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan FKPP memiliki karakteristik dari aspek pemberian informasi telah dilakukan kepada masyarakat, pelaksanaan konsultasi/diskusi telah berlangsung dengan walaupun dengan kualitas kurang baik sedangkan kewenangan pengambilan keputusan dan kontrol masyarakat tidak ada. Dimana pengambilan keputusan masih berada di tangan aparat pemerintah dan masyarakat hanya sebatas memberikan masukan dan saran tanpa adanya jaminan pemerintah akan mempertimbangkan maupun menindaklanjuti saran tersebut. Sedangkan dari segi kewenangan kontrol, masyarakat tidak mempunyai wewenang untuk mengontrol hasil FKPP yang telah ditetapkan bersama.
Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan FKPP ini diantaranya berasal dari masyarakat, pemerintah dan faktor eksternal yang kurang mendukung. Keberadaan masyarakat yang kurang memahami haknya sebagai warga negara untuk memanfaatkan forum ini merupakan kendala tersendiri yang menyebabkan masyarakat bersikap diam, apatis dan "nrimo" terhadap hal-hal yang ditetapkan oleh pemerintah. Terlalu dominannya posisi pemerintah dalam forum ini juga menghambat pelaksanaan konsultasi, pengambilan keputusan dan kontrol masyarakat menyebabkan masyarakat. Adanya sistem pemerintahan yang cenderung sentralistik menjadikan salah satu kendala disamping belum adanya sarana dan prasarana pendukung bagi terwujudnya partisipasi masyarakat seperti dalam hal belum adanya peraturan dan pedoman pelaksanaan FKPP, tidak adanya mekanisme serta sarana pengaduan rasa ketidak-puasan masyarakat dalam pelaksanaan kontrol.
Pentingnya manfaat pelaksanaan forum ini dalam peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif dan aspiratif maupun ruang publik bagi masyarakat sebagai sarana pembelajaran demokrasi akan sangat disayangkan apabila forum ini hanya digunakan sebagai forum konsultasi/diskusi antara masyarakat dengan pemerintah. Untuk itu perlu dilakukan beberapa perbaikan mekanisme dan prosedur pelaksanaan FKPP dari pemberian infomasi, Konsultasi/diskusi, pengambilan keputusan dan kontrol. Selain itu perlu diterapkannya strategi pemberdayaan masyarakat yang berbeda dalam pelaksanaan FKPP menurut jenjang partisipasi yang ada di kota Depok"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T11572
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Wileden, Arthur F.
New Jersey: Bedminster Press , 1970
301.34 WIL c
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
"The Development of an area which based on social organization have been being in various region in Indonesia. In this context, basically give awareness and opportunity for society which taking a part in development process. Organizational construction is aimed for ability by giving education to grow with strong motivation and enthusiasm to society in order to taking a part with actively in development. Others, is growing ability and independence to associate the aspiration of society in national development. The goal of this study is analyze the organization in area of study function optimally, can earn powered as media of development. Study conducted in area of Lembah Tamansari, Cipaganti village ( focus study of RW 02 and RW 04), Coblong Sub district, Bandung, with method of observation and interview to local elite figure and the organizational perpetrator of existing society. There are social organization in this area , that is LPM, PKK and Karang Taruna. After analyze data by using process of a group theory and the goal of social organization, to be obtained the picture of social organization effectiveness which contribute to environmental problems of settlements. The social organization in study area, don't have own ability to finish environmental problems of study area. Performance which is not optimal caused by limited amount organization human skills and quality."
710 JIAUPI 8:1 (2008)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Isbandi Rukminto Adi
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1998
LP-pdf
UI - Laporan Penelitian  Universitas Indonesia Library
cover
Dikko Alrakhman
"Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) kelurahan merupakan forum musyawarah perencanaan pembangunan yang paling awal dilaksanakan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan merupakan titik terdekat dengan masyarakat untuk menampung aspirasi masyarakat di setiap kelurahan. Oleh karena itu, pentingnya partisipasi masyarakat dalam Musrenbang kelurahan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka penyusunan RKPD. Penelitian ini membahas partisipasi masyarakat dalam Musrenbang kelurahan di Kecamatan Cipayung untuk penyusunan RKPD Kota Depok Tahun 2012. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitan deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwabentuk partisipasi perwakilan masyarakat dalam Musrenbang kelurahan adalah berupa kehadiran, pemikiran, saran, diskusi, maupun pendapat; motivasi perwakilan masyarakat untuk menghadiri Musrenbang kelurahan di antaranya adalah keingintahuan masyarakat dalam melihat perkembangan di wilayahnya dan adanya rasa tanggung jawab; empat kelurahan di Kecamatan Cipayung telah mengindikasikan adanya pembahasan usulan yang melibatkan seluruh pihak perwakilan masyarakat; dan satu kelurahan yaitu Kelurahan Cipayung dinilai belum sampai pada partisipasi masyarakat seperti yang terdapat di kelurahan lainnya, karena tidak terdapat pembagian kelompok dan pembahasan usulan, perjuangan usulan, serta tidak ada hak bagi masyarakat untuk menentukan prioritas pembangunan kelurahan.

The multi stakeholders consultation forum for local government development plan (Musrenbang)village is a forum of development planning discussion that earliest implemented in preparation process of Local Government Annual Development Plans(RKPD) and it is the closest point to community to accommodate the aspirations of community in each villages. Therefore, the importance of community participation in Musrenbang village become an inseparable part in the preparation of RKPD.This research discusses community participation in Musrenbang village atCipayungDistrict for the preparation of RKPDDepokCity 2012. It used a qualitative approachto the type of descriptive research.
The result showed that the forms of community participation in Musrenbang village is presence, thoughts, suggestions, discussion, and opinions; the motivation of community representatives to attend Musrenbang village is a curiosity of community in seeing the development in the region and a sense of responsibility; four villages atCipayung District has indicated theproposal discussions with involving all of community representatives; and one village that isCipayungVillage considered not up to community participation as found in other villages, because there is no proposalsdiscussion, proposals struggle, and there is no right for community to determine the villagedevelopmentpriorities.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
S45081
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>