Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu syarat penanaman modal asing dalam bentuk perseroan terbatas (“perseroan”) pada Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan menurut Daftar Negatif Investasi (“DNI”) adalah batasan kepemilikan modal (saham). Struktur kepemilikan saham yang terdiri dari klasifikasi saham tanpa hak suara oleh penanam modal dalam negeri dan klasifikasi saham dengan hak suara oleh penanam modal asing memberikan pengaruh terhadap pemegang saham dalam perusahaan penanaman modal asing (“perusahaan PMA”). Penanam modal dalam negeri pemegang saham tanpa hak suara kehilangan hak-hak yang melekat pada saham sehubungan dengan suara, derifative suit dan pengawasan. Sedangkan penanam modal asing pemegang saham tanpa hak suara, sekalipun memenuhi batasan kepemilikan berdasarkan DNI namun menurut alter ego sesungguhnya mengendalikan perusahaan PMA secara tunggal, khususnya di dalam RUPS. Pengendalian untuk mewujudkan kepentingan pribadi penanam modal asing yang mengakibatkan kerugian merupakan piercing the corporate veil sehingga dapat bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang dialami oleh perusahaan PMA.

---

One of conditions to be complied upon foreign capital investment in a form of limited liability company (“company”) on Conditionally Open Business Fields according to Negative Investment List (“DNI”) is limitation of capital (shares) ownership. Shares ownership comprising non-voting right share clasification by domestic investor and voting right clasification by foreign investor affects both investors as shareholders in a foreign capital company (“foreign company”). Domestic investor owning non-voting right share clasification loses its some of its rights embeded in a share in connection with voting, derifative suit and controlling. On the other side, foreign investor owning voting right share clasification, despite remaining complied to DNI, in the basis of alter ego controls the foreign company solely, particulalry in the General Meeting Shareholders. Act of controlling for the sake of foreign investor’s interest implementation which results to loss suffered by foreign company constitues piercing the corporate veil and puts the foreign investor in personal responsibility."

"Klasifikasi saham dengan hak suara multipel adalah klasifikasi saham dimana suatu saham dapat memberikan hak suara multipel kepada pemegang saham yang telah sesuai persyaratan yang diatur. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2021 tentang penerapan klasifikasi saham dengan hak suara multipel oleh emiten dengan inovasi dan tingkat pertumbuhan tinggi yang melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas berupa saham mengatur lebih detail mengenai penerapan teknis sistem ini, selain itu juga diikuti oleh Peraturan I-A Tahun 2021 dan Peraturan I-Y Tahun 2022 yang dikeluarkan Bursa Efek Indonesia yang mendukung Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2021 tersebut. Namun, penerapan klasifikasi saham dengan hak suara multipel dalam perusahaan terbuka menimbulkan pertanyaan tentang seperti apa wujud perlindungan hukum kepada pemegang saham minoritas dalam sistem baru ini, yang dimana aturan-aturan yang ada lebih menitikberatkan kepentingan hukum dari para pemegang saham mayoritas. Penelitian ini membahas apakah peraturan perundang-undangan yang ada sudah cukup dalam mengatur klasifikasi saham dengan hak suara multipel dalam perusahaan terbuka menarik untuk dibahas. Selain itu, juga membahas bentuk perlindungan hukum yang tepat terhadap pemegang saham minoritas pada perusahaan terbuka yang menerapkan klasifikasi saham dengan hak suara multipel. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam perusahaan terbuka yang menerapkan klasifikasi saham dengan hak suara multipel. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan didukung dengan studi kepustakaan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa klasifikasi saham dengan hak suara multipel memberikan perlindungan terhadap kendali yang dimiliki para pendiri perusahaan terbuka. Namun, sistem ini cenderung akan mengurangi representasi kepentingan pemegang saham minoritas. Perlindungan hukum secara preventif dapat dilakukan dengan adanya tata kelola perusahaan yang baik. Penilaian atas kepatuhan terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang baik disarankan untuk diwajibkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia. Sehingga, peran dari pengawas pasar modal dan bursa efek juga sangat krusial dalam mengawasi jalannya kegiatan pasar modal yang sehat.

---

The classification of shares with multiple voting rights refers to the classification of shares wherein a single share can grant multiple voting rights to shareholders who meet specific predetermined requirements. The Financial Services Authority Regulation No. 22/POJK.04/2021 on the implementation of the classification of shares with multiple voting rights by issuers with innovation and high growth rates conducting public offerings of equity securities in the form of shares provides more detailed provisions regarding the technical implementation of this system. Additionally, it is complemented by the Indonesia Stock Exchange by issuing Regulation I-A of 2021 and I-Y of 2022, which support the Financial Services Authority Regulation No. 22/POJK.04/2021. However, the implementation of the classification of shares with multiple voting rights in publicly listed companies raises questions about the form of legal protection for minority shareholders within this new system, where the existing rules seem to emphasize the legal interests of majority shareholders. This research aims to explore whether the existing regulations are sufficient in regulating the classification of shares with multiple voting rights in publicly listed. Furthermore, the research delves into discussing the appropriate forms of legal protection for minority shareholders in publicly listed companies that adopt the classification of shares with multiple voting rights. The primary objective of this research is to analyze the legal protection for minority shareholders in publicly listed companies which implementing the classification of shares with multiple voting rights. The research utilizes a normative juridical analysis method, supported by literature study. Based on the research findings, it can be concluded that the classification of shares with multiple voting rights provides protection for the control held by the founders of publicly listed companies. However, this system tends to reduce the representation of minority shareholders' interests. Preventive legal protection can be achieved through the implementation of effective corporate governance. It is recommended that the assessment of compliance with good corporate governance principles be made mandatory by the Financial Services Authority and the Indonesia Stock Exchange. Consequently, the roles of capital market and stock exchange supervisors become crucial in overseeing the proper functioning of the capital market activities."

"Penulisan tesis ini dilatarbelakangi dengan adanya ketentuan perubahan status anak perusahaan PMDN tertutup akibat perubahan kepemilikan saham. Perubahan tersebut salah satunya disebabkan karena pengambilalihan saham sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.5 Tahun 2013 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Non Perizinan Penanaman Modal. Namun, ketentuan tersebut akhirnya dicabut yang berdampak kepada ketidakpastian hukum dan pelanggaran terhadap ketentuan bidang usaha yang terutup bagi modal asing. Pembahasan dilakukan dengan menjelaskan pengambilalihan saham terhadap perusahaan PMDN tertutup dan perubahan status perusahaan yang disebabkannya. Penulisan ini menggunakan tipologi penelitian normatif dengan metode penelitian kepustakaan dan wawancara. Akhir penulisan ini menyimpulkan bahwa ketentuan perubahan status terhadap anak perusahaan PMDN harus ditetapkan kembali.

---

This thesis is written based on the provision regarding the amendment of status of subsidiaries domestic investment company due to the amendment of shares composition. One of The amendments is caused by the acquisition of shares as stipulated under The Regulation of Head of Investment Coordinating Board No.5/2013 regarding Guidance and Procedure of License and Non License of Investment. However, at the end, the stipulation was revoked which impacted to the legal uncertainty and violated the provisions of the business field which prohibited to foreign capital.

The study is conducted by explaining the shares acquisition toward the private domestic investment company and the alteration of the company status caused by it. This thesis uses normative research typology with bibliographical and interview research method. At the end of thesis is concludes that the regulation of alteration of status of subsidiaries the private domestic investment company must be re stipulated."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dasar hukum terkaitkebutuhan rekomendasi bagi penanam modal asing (studi kasus atas PT X) dalam melakukan perubahan hak atas saham. Bahwa Salah Satu prinsip penanaman modal di Indonesia adalah memberikan kepastian hukum bagi para penanam modal baik dalam negeri maupun asing. Adapun dalam pelaksanaan penanaman modal di bidang pertambangan, PT X mendapatkan kendala yang mensyaratkan kebutuhan persetujuan dalam bentuk Surat Rekomendasi untuk melakukan perubahan hak atas saham. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 27 tahun 2013 tentang Tata Cara dan Penetapan Harga Divestasi Saham, Serta Perubahan Penanaman Modal di Bidang Usaha Pertambangan lebih lanjut mengatur bahwa yang dapat mengajukan kebutuhan persetujuan tersebut adalah pemilik Izin Usaha Pertambangan. Sehubungan dengan hal tersebut, PT X yang belum memiliki Izin Usaha Pertambangan tidak berhak mendapatkan rekomendasi yang dibutuhkannya untuk merubah hak atas saham dalam perusahaan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan serta menguraikan semua data yang diperoleh, terkait dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu dengan menganalisis putusan pengadilan serta membuatcatatan dari buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen dan hal-hal lain yang relevan dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya data yang diperoleh diolah dan dianalisis lebih lanjut untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

---

ABSTRACTThis study aimed to find out how the legal basis regarding the requirement ofrecommendation for foreign direct investment (case study of PT X) for conducting changes of rights of shares. Whereas one of the fundamental law for investment in Indonesia is providing legal certainty both for local and foreign investor. Whereas in the implementation of investment in mining sector, PT X face obstacles which required them to obtain approval in the form of recommendation for changing company's rights of shares. In Regulation of Ministry of Energy and Mineral Resources No. 27 of 2013 concerning the Procedure and Determination of Divestment of Shares Price and Change of Mining Investment stated that the party which has the right to obtain recommendation is company who owned Mining License. In connection with that regulation, PT X who not yet obtains Mining License can not obtain recommendation for changing company's rights of shares. This research includes the study of normative and descriptive legal. The research which is descriptive of this study are intended to illustrate and describe all the data obtained, related to the problem being investigated. In this research, datacollection techniques used are literature studies, namely by analyzing courtdecisions and make notes of books of literature, legislation, documents and other matters relevant to the issues being investigated"

"Tesis ini membahas mengenai permasalahan hukum yang timbul pada saat sebuah perseroan terbatas berstatus penanaman modal asing di Indonesia hendak melakukan jual beli saham dalam perseroan, yang berkaitan dengan permasalahan sah atau tidaknya perjanjian jual beli saham yang dilakukan sebelum memperoleh persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal, permasalahan mengenai ketidaksetujuan dan hak dari para karyawan perseroan atas adanya jual beli saham yang dilakukan oleh perseroan, serta mengenai persetujuan jual beli saham dalam perseroan yang dilakukan melalui keputusan sirkular para pemegang saham perseroan. Hasil analisa dari permasalahan yang dikemukakan di atas dilakukan secara yuridis normatif berdasarkan undang-undang yang berlaku.

---

The focus of this study are regarding legal issues which arising when a limited liability company in the framework of foreign investment in Indonesia intend to conduct sale and purchase if shares in the company, which related with the issues of the legality of sale and purchase agreement conducted before obtaining the approval from Investment Coordination Board in advance, issues regarding disapproval and rights of company’s employee on the sale and purchase of shares conducted by the company, and issue regarding the approval of the sale and purchase of shares which resolved through circular resolution of shareholders of the company. The analysis results of the legal issues mentioned above carry out by juridical and normative analysis pursuant to the prevailing laws."

"Indonesia merupakan salah satu negara yang strategis bagi penanam modal asing untuk melakukan kegiatan penanaman modal, di mana telah membawa pengaruh yang cukup signifikan terhadap pelaksanaan hukum dalam bidang perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan pemegang saham pinjam nama atau nominee shareholder dalam Perseroan Terbatas di Indonesia, khususnya dalam PT Indo. Pemegang saham pinjam nama merupakan bentuk nyata daripada konsep nominee yang dikenal dalam sistem hukum negara-negara Common Law, di mana Indonesia yang menganut sistem hukum Civil Law tidak mengenal konsep tersebut dalam peraturan perundang-undangannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Konsep nominee tersebut dilakukan antara warga negara asing yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia dengan warga negara Indonesia yang hanya dipinjam namanya sebagai pemegang saham terdaftar berdasarkan hukum formil Indonesia dan Anggaran Dasar perseroan. Warga negara asing tersebut hanya bertindak sebagai beneficiary, yaitu, pihak yang menerima kenikmatan atau kemanfaatan dari nominee shareholder yang tercatat namanya sebagai pemegang saham perseroan. Lahirnya konsep tersebut di Indonesia adalah salah satunya dilatarbelakangi untuk menghindar dari pengaturan suatu perusahaan yang dikategorikan sebagai perusahaan asing. Konsep nominee tidak dikenal dalam hukum Indonesia, tetapi ada larangan terhadapnya yang dimuat dalam ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang- Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

---

Indonesia is one of the most strategic nations for foreign investors to perform indirect investment activities, in which has affected some legal aspects within the nation?s company law. This effect is evidenced by the existence of nominee shareholder within Limited Company in Indonesia, especially within PT Indo. Nominee shareholder is commonly known and used in nations which has Common Law legal system. Indonesia has Civil Law legal system that does not recognize the use of nominee shareholder in its laws and regulations. Based on this problem, a normative juridical approach is used as a method to analyse this research accordingly. The use of nominee shareholder was conducted among foreign nationals who simply borrowed Indonesian nationals? name as a registered shareholders in Limited Company regulated by formal laws of Indonesia and the company's article. Foreign nationals are acting as a beneficiary, that is, those who receive pleasure or usefulness of nominee registered shareholders as shareholders of the company. The existance of the nominee shareholder in Indonesia is caused by foreign nationals who wants to avoid foreign companies classification. The use of nominee shareholder is not recognized in Indonesian law, but there is a prohibition against the provision regulated in Article 33 paragraph (1) of Indonesian Capital Investment Law No. 25 Year 2007."

"Penelitian ini menganalisis keabsahan akta kuasa dengan klausul tidak dapat dicabut kembali atas obyek saham perseroan terbatas penanaman modal asing, dengan studi kasus pendirian PT X. Penelitian ini dilakukan dengan merumuskan 2 (dua) permasalahan utama, yaitu mengenai bagaimana pengaturan kepemilikan saham asing pada Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing dan bagaimana keabsahan akta kuasa notaril dengan klausula yang tidak dapat dicabut kembali dalam pemindahan hak atas saham dan hak untuk hadir serta mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham pada Perseroan Terbatas serta kaitannya dengan tanggung jawab Notaris dalam membuat akta kuasa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif , yakni dengan penelusuran dan penelaahan, dengan menggunakan pendekatan penelitian deduktif dengan bentuk penelitian preskiptif. Adapun penelitian ini dengan memanfaatkan sumber data yang bersifat kualitatif serta data yang menjadi obyek penelitian merupakan data sekunder yang didapatkan melalui studi kepustakaan.Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa regulasi yang mengatur tentang kepemilikan saham asing pada Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing adalah regulasi mengenai perseroan terbatas, dengan mengkaitkannya terhadap regulasi-regulasi terkhusus tentang penanaman modal asing baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah hingga produk regulasi Badan Koordinasi Penanama Modal Asing. Selain itu, kuasa notaril dengan klausula yang tidak dapat dicabut kembali dalam pemindahan hak atas saham dan hak untuk hadir serta mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah sah, namun oleh karena dengan adanya klausula tidak dapat dicabut kembali menyebabkan perpindahan kepemilikan secara tidak langsung dan melanggar pasal 33 UU Penanaman Modal, maka klausula tersebut menjadi batal demi hukum. Sehingga kuasa tersebut tunduk pada konstruksi kuasa pada umumnya berdasarkan KUHPerdata

---

This research analyzes the validity of the deed of power of attorney with irrevocable clause in regarding to the right of shares in Foreign Investment Limited Liability Company, with a case study of the establishment of PT X. This research has 2 (two) main issues. First, the regulation of the ownership of foreign right of shares in Foreign Investment Limited Liability Company, and second, the validity of the deed of power of attorney with irrevocable clause in regarding to transfer of share, also right to attend and to vote in General Meeting of Shareholder Limited Liability Company, and related to Public Notary`s responsibility and liability as the maker of the deed of power of attorney. This research uses normative juridical research, which consists of searching and studying with using deductive research approach in the form of prescriptive research. This research is using qualitative data sources, also using the secondary data as the objects of research, which was found through library research.This research concludes that the regulation about the ownership of foreign investor`s right of share in Foreign Investment Limited Liability Company is the Limited Liability Company`s regulation related to specific regulations about foreign investment regulation, both in form of Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, the regulations of Badan Koordinasi Penanaman Modal and other derivative regulations Besides, the deed of power of attorney with irrevocable clause in transfer of shares and right to attend and to vote in GMS is lawful, but because of the existence of the deed of power of attorney with irrevocable clause causes the indirect transfer of ownership which also violates Article 33 UU Penanaman Modal, then the irrevocable clause is null and void. Therefore, the power of attorney prevails the regulation of general power of attorney as regulated in Kitab Undang-Undang Hukum Perdata."

"Tesis ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji mengenai permasalahan yang timbul dari penyetoran modal saham Perseroan dalam bentuk tanah (Inbreng Tanah), yang dilaksanakan atas dasar kesepakatan para pemegang saham, tanpa melalui adanya penilaian oleh ahli terlebih dahulu. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan dengan tipe penelitian yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif. Untuk menunjang data, dilakukan wawancara langsung terhadap narasumber, serta melakukan riset kepustakaan melalui peraturan perundang-undangan, buku dan artikel. Berdasarkan hasil penelitan yang dilakukan, secara tegas diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Undang-Undang Perseroan Terbatas) beserta regulasi yang terkait, bahwa dalam rangka Inbreng Tanah maka harus dilakukan penilaian oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan. Akan tetapi, ternyata dalam Undang-UndangPerseroan Terbatas beserta regulasi yang terkait, belum jelas mengatur bagaimana sanksi dan akibat hukumnya apabila ketentuan mengenai penilaian oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan tersebut dilanggar, sementara akta pendirian ataupun perubahan anggaran dasar Perseroan mengenai Inbreng Tanah yang dibuat oleh Notaris telah disahkan dan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta telah dilakukan peralihan status hak atas tanah menjadi milik Perseroan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah.

---

This thesis aims to understand and analyzing the problems that arise from payments for capital shares of the Company in the form of land (Inbreng of Land), which carried out on the basis of the shareholders agreement without appraisal by the expert. This research uses a normative juridical method, with the type of research used is descriptive qualitative. In order to support data, conducted direct interviews with resource persons, as well as library research through legislation, books and articles. Based on the results of the research, it is expressly regulated in Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (Company Law)and related regulations, that in the framework of Inbreng of Land, it must be appraised by the expert who are not affiliated with the Company. However, it turns out in Company Law and related regulations, it is not clear how the sanctions and legal consequences if the provisions of appraisal by the expert who are not affiliated with the Company are violated, while the deed of establishment or amendment of Articles of Association of the Company regarding Inbreng of Land has been ratified and approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, and the status of land rights has been transferred to become the property of the Company by the Land Deed Official."

"Skripsi ini menganalisis sah tidaknya rapat umum pemegang saham luar biasa yang memutuskan untuk menerbitkan klasifikasi saham baru dengan membatalkan hak suara pemegang saham minoritas yang ada berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas di Indonesia dan Australian Corporations Act di Australia serta menilai apakah putusan pengadilan yang mempersyaratkan persetujuan dari tuan Lili Soemantri atas keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa Perseroan Terbatas Cabot Indonesia, yang membatalkan klasifikasi saham tuan Lili Someantri sehingga mengakibatkan hilangnya hak suara, sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas di Indonesia dan Australian Corporations Act di Australia. Dengan menerapkan penelitian yuridisnormatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan komparatif, maka skripsi ini menimpulkan: pertama, berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas di Indonesia dan Australian Corporations Act di Australia, keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa untuk menerbitkan klasifikasi saham baru dengan membatalkan hak suara pemegang saham minoritas yang ada adalah sah sepanjang memenuhi ketentuan kuorum kehadiran dan jumlah suara minimum yang menyetujui keputusan untuk menjadi sah dengan agenda perubahan anggaran dasar berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas di Indonesia dan agenda memvariasi dan membatalkan hak-hak pada klasifikasi saham berdasarkan Australian Corporations Act di Australia; kedua, putusan pengadilan yang mempersyaratkan persetujuan dari tuan Lili Soemantri atas keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa Perseroan Terbatas Cabot Indonesia, yang membatalkan klasifikasi saham tuan Lili Someantri sehingga mengakibatkan hilangnya hak suara, bertentangan dengan Undang Undang Perseroan Terbatas di Indonesia, tetapi telah sesuai dengan Australian Corporations Act.

---

This thesis analyzes whether the extraordinary general meeting of shareholders, which decides to issue a new classification of shares by cancelling the existing minority shareholder voting rights, is valid based on the Indonesian Limited Liability Company Law and Australian Corporations Act and evaluates whether the court decision that declares the approval requirement from mister Lili Soemantri on the extraordinary general meeting of shareholder resolution of Cabot Indonesia Limited Liability Company, which cancels mister Lili Someantri's classification of shares resulting in the loss of voting rights, complies with the Indonesian Limited Liability Company Law and Australian Corporations Act. By applying juridical-normative research with statutory, cases, and comparative approaches, this thesis concludes that: as follows: first, based on both Indonesian Limited Liability Company Law and Australian Corporations Act, the resolution to issue a new classification of shares by cancelling the existing minority shareholder voting rights has to be done through an extraordinary general meeting of shareholders which fulfil the provision of attendance quorum and the minimum vote approving for the resolution to be valid with agenda amendment of articles of association under Indonesian Limited Company Law and agenda varying and cancelling class rights under Australian Corporations Act; second, the court decision that declares the approval requirement from mister Lili Soemantri on the extraordinary general meeting of shareholder resolution of Cabot Indonesia Limited Liability Company, which cancels mister Lili Someantri's classification of shares resulting in the loss of voting rights, contradicts with the Limited Liability Company Law in Indonesia, but comply with the Australian Corporations Act since it requires approval from mister Lili Soemantri."