Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Latar belakang penelitian ini berawal dari adanya masalah dalam implementasi kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca erupsi gunung merapi di Kabupaten Sleman, yaitu target relokasi penduduk di kawasan rawan bencana tidak bisa tercapai. Hal ini menyebabkan tidak tercapainya penyerapan dana sesuai dengan yang telah dianggarkan dan dana itupun harus dikembalikan ke kas negara di akhir tahun 2012. Kebijakan pemulihan bidang perumahan dan permukiman dilaksanakan melalui skema relokasi dari wilayah KRB III yang tidak layak huni berdasarkan peta bersama hasil rekomendasi Kementerian ESDM, BNPB, Bappenas dan Kementerian Pekerjaan Umum. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivist dengan data kualitatif dengan kerangka berpikir menggunakan teori Mazmanian-Sabatier sehingga dapat dianalisa variabel variabel yang mempengaruhi kebijakan implementasi tersebut hingga akhirnya mendapatkan temuan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam dan kajian dokumen. Hasil yang didapatkan yaitu bahwa kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sudah sesuai dengan peraturan yang ada, tetapi ada kendala dalam implementasinya. sehingga dibutuhkan solusi untuk masyarakat yang tidak mau direlokasi yaitu dengan cara pengurangan resiko bencana yang merupakan bagian dalam manajemen bencana.

---

The research background was raised by several problems surrounding the implementation of rehabilitation and reconstruction post disaster merapi volcano eruption at Sleman Regency, which is the target of relocation of residents in disaster-prone areas can not be reached. This led to the failure of funds absorption that have been budgeted and even then must be returned to the state treasury at the end of 2012. Recovery of housing policy implemented through relocation scheme from KRB III region uninhabitable map according to recomendation from Ministry of Energy and Mineral Resources, BNPB, Bappenas and Ministry of Public Works.

This study uses a positivist approach with qualitative data and using the theoretical framework from Mazmanian-Sabatier that can analyzed variables that affect the implementation of policies to get the findings in the study. Data was collected by in-depth interviews and document review.

The results obtained are that the Rehabilitation and Reconstruction policies are in accordance with existing regulations, but there are obstacles in its implementation. Disaster risk reduction as a part of disaster management is solution for people who do not want to be relocated."

"Indonesia merupakan suatu negara kepulauan yang terkepung oleh tiga lempeng yang sewaktu-waktu dapat bergerak dan menimbulkan patahan, diantaranya lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Selain itu, Indonesia juga merupakan jalur The Pasific Ring Of Fire (cincin api fasifik), yang merupakan jalur rangkaian gunung api aktif di dunia. Indonesia memiliki gunung berapi dengan jumlah kurang lebih 240 gunung berapi, dimana hampir 70 diantaranya masih aktif. Akibat letak geografis inilah Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi gempa terbesar di dunia. Dengan mempelajari sifat dan karakteristik alam, manusia dapat hidup menyesuaikan dengan alam. Patuh pada hukum dan kodrat alam sehingga tidak menimbulkan bencana yang dapat merugikan manusia. Tujuan penelitian ini adalah membandingkan pengetahuan siswa SMA tentang kesiapsiagaan bencana antara siswa SMAN 2 Depok Jawa Barat dengan SMAN 1 Pariaman Sumatera Barat tahun 2011. Dengan jumlah sampel sebanyak 379 responden, yang dilaksanakan pada bulan Maret-April 2011. Menggunakan rancangan cross sectional dengan pendekatan kuantitatif dan dianalisis secara univariat, bivariat dengan uji T tes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa SMAN 1 Pariaman yang yang memiliki pengetahuan baik yaitu 64,62% dan siswa SMAN 2 Depok Yang memiliki pengetahuan baik yaitu 59,78%. Hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan tentang kesiapsiagaan bencana siswa SMAN 1 Pariaman Sumatera Barat lebih tinggi dari pada siswa SMAN 2 Depok Jawa Barat.

---

Indonesia is an archipelago surrounded by three plates which sometimes can move and cause errors, such as the Eurasian plate, the Indo-Australian Plate and Pacific Plate. In addition, Indonesia is also a path of The Pacific Ring Of Fire (ring of fire fasifik), which is a series of lines active volcanoes in the world. Indonesia has volcanoes, amounting to about 240 volcanoes, of which nearly 70 are still active.

Due to the geographical location Indonesia is a country that has the potential of the world's largest earthquakes. By studying the nature and characteristics of nature, humans can adapt to living with nature. Obedient to the laws of nature and of nature so as to avoid the disasters that can harm humans.

The purpose of this study was to compare the knowledge of high school students about disaster preparedness among students of SMAN 2 Depok West Java, by SMAN 1 Pariaman, West Sumatra in 2011. With a total sample of 379 respondents, conducted in March-April 2011. Using cross-sectional design with quantitative approach and analyzed in, test by test univariate bivariate T.

Results showed that students of SMAN 1 Pariaman who have good knowledge of ie 64.62% and the students of SMAN 2 Depok Which has a good knowledge of 59.78%. The results of bivariate analysis showed that the level of knowledge about disaster preparedness SMAN 1 Pariaman West Sumatra is higher than the students of SMAN 2 Depok West Java."

"Bencana merupakan suatu rangkaian kejadian yang terjadi mengancam Kehidupan manusia. Bencana tidak terukur dan tidak dapat diprediksi datangnya. Untuk itu diperlukan suatu perencanaan untuk menghadapi keadaan darurat. Perencanaan Kontinjensi merupakan suatu proses perencanaan ke depan, dalam keadaan tidak menentu. Tujuan dari perancangan sistem ini adalah untuk membangun suatu sistem informasi rencana kontinjensi dalam upaya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana banjir bidang kesehatan secara terintegrasi antar lintas program dan lintas sektor di tingkat Wilayah Jakarta Timur. Metodologi untuk perancangan sistem yang digunakan adalah sistem pengambilan keputusan (SPK). SPK adalah suatu sistem interaktif berbasis komputer yang dapat membantu para pengambil keputusan dalam menggunakan data dan model untuk memecahkan persoalan yang bersifat tidak berstruktur. Perancangan sistem ini dilakukan untuk mengidentifikasi peluang pengembangan sistem berdasarkan hasil analisis aspek sumberdaya manusia, aspek keuangan, aspek metode, aspek teknis dan aspek organisasi. Aspek-aspek tersebut memungkinkan untuk menyusun suatu sistem informasi perencanaan kontinjensi dengan mempergunakan rancangan basis data dengan rancangan luar berupa tabel dan rancangan masukan berupa formulir laporan. Sistem yang dikembangkan ini menggunakan cara otomatis, berstruktur. Dalam prosesnya cepat dalam hal pengolahan data, informasi yang dihasilkan dapat disimulasikan untuk menganalisis kebutuhan berdasarkan indikator yang ditetapkan. Sedangkan kekurangan dari sistem ini adalah belum semua modul yang ada terbangun, masih memerlukan pengembangan lebih lanjut serta belum terujinya sistem pada tahap implementasi di Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur. Dalam menyusun perencanaan kontinjensi harus dilakukan secara berkesinambungan dan berkala, sehingga dapat menjadi acuan bagi pemegang keputusan dalam memutuskan kebijakan yang berhubungan dengan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

---

Disaster is kind of phenomenon which threaten human's life.The effect of the disaster can not be predictable and often unmeasurable, therefore preventive action should be taken to cope with. Contingency Plan is a kind of process which is future-oriented planning. The aim of the system planning is to build a contingential information system in order to be alerted and to be trans-programming and trans-sectoral integrated to face with flood?s effect for health in east of Jakarta region. Decision-Making System or Sistem Pengambilan Keputusan (SPK) is used as the methodology for the sistem planning. The system is a computer-based system enables decision makers in using model and data to solve unstructural problems. This planning system is done to identify system development chance based on human resource aspects result analysist, financial aspects, methode aspects, technical aspects and organizational aspects. Those aspects enable to make a contingential information planning system by using data base with tables and report form. This developed system is using automatic structural way which provides quick process in data processing and the information can be simulated based on the necessity by the indicators made.The lack of this system is incomplete modul that needs further development and the system has not implemented yet for Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur. In case of planning contigential system should be done gradually and periodically in order to be refference for the decision makers to decide what should be taken for coping with the disaster might occur."

"Bencana (disaster) adalah gangguan serius yang melampaui kemampuan perusahaan untuk menanggulanginya, hanya dengan menggunakan sumber dayanya sendiri. Dampak yang ditimbulkan dari terjadinya bencana ini antara lain kerusakan sarana prasarana,kehilangan data,terganggunya fungsi utama organisasi,sampai dengan kehilangan nyawa. PT. Lautan Otsuka Chemical sebagai sebuah perusahaan kimia yang berada di kawasan industri kimia/petrokimia di Cilegon berpotensi menimbulkan bencana karena aktifitas produksinya menggunakan bahan berbahaya dan beracun misalnya amonia dan chlorin. Peristiwa peledakan yang menimbulkan kerusakan alat dan luka-luka di PT. Lautan Otsuka pada tahun 2009 yang pernah terjadi dulu, harus membuat kita semua semakin waspada. Kejadian itu mengingatkan, betapa rawan proses produksi yang yang ada di PT. Lautan Otsuka Chemical therhadap potensi becca naindustri kimia Tanpa kewaspadaan sejak dini, bukan tidak mungkin peristiwa ledakan terjadi lagi, mungkin saja di tempat ?tempat lain Setiap pengelola industri seharusnya mulai melengkapi sistem tanggap darurat industri sehingga ketika sewaktu-waktu terjadi kecelakaan yang tidak diharapkan bisa segera diantisipasi, termasuk kesiapan masyarakat di sekitarnya ketika perlu evakuasi. Sikap waspada tidak ada salahnya untuk selalu diingatkan secara terus-menerus. Ini mengingat seiring pertumbuhan industri yang pesat. Saat ini Gresik telah mengaplikasikan system tanggap darurat yang lebih dikenal dengan APELL(Awarenes And Preparedness for Emergencies at Local Level). Untuk mengetahui tentang kesiapan Gresik menghadapi bencana industri, diperlukan evaluasi tanggap darurat industri yang selama ini telah berjalan. Salahsatu model yang dipergunakan untuk mengevaluasi tanggap darurat industri adalah model SCAR (State Capability Assesment for Readiness). Dengan pengumpulan data primer berupa metode kuesioner yang berisikan seperangkat check list/ daftar pertanyaan maka model SCAR dipakai sebagai alat untuk mengevaluasi system tanggap darurat yang selama ini diaplikasikan di Gresik. Didukung dengan data sekunder berupa studi literature tentang hal-hal yang berhubungan dengan kecelakaan industri serta observasi dilapangan maka penelitian menfokuskan pada pelaksanaan."

"Penelitian ini membahas tentang gambaran pemenuhan dari pelaksanaan sistem tanggap darurat di Fakultas Teknik Universitas Indonesia tahun 2016 berdasarkan Pedoman Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat Universitas Indonesia yang mengacu pada NFPA 1600 edisi 2016. Penelitian merupakan penelitian kualitatif dengan desain penelitian deskriptif analitik.Metode yang digunakan berupa wawancara, observasi langsung, dan telaah dokumen menggunakan instrumen checklist self-assessment for conformity NFPA 1600 edisi 2016. Penelitian dilakukan terhadap enam elemen di dalam NFPA 1600 edisi 2016 dan diperoleh hasil dengan total rata-rata terpenuhi sebesar 58,20%, tidak terpenuhi sebesar 29,40% dan tidak dapat teraplikasikan (not applicable) sebesar 12,40%.

---

This Research discusses about the compliance of emergency response system implementation at Faculty of Engineering Universitas Indonesia in 2016, based on the University?s Guidelines for Emergency Preparedness and Response which refer to 2016 edition of NFPA 1600. It is a qualitative research with descriptive analytic design.

The method being used in this research are interview, observation, and document study using self-assessment for conformity checklist of NFPA 1600, 2016 edition. This research assess six elements of 2016 edition of NFPA 1600. The result of this study shows 58,20%% points are conforming, 29,40% are nonconforming, and 12,40% are not applicable."

"Penelitian ini membahas tentang sistem tanggap darurat yang Rumpun Ilmu Kesehatan Universitas Indonesia tahun 2016 mengacu pada pedoman tanggap darurat yang dimiliki K3L UI atau NFPA 1600 edisi 2016. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan disain deskriptif analitik.Hasil penelitian ini diperoleh dari wawancara semi-terstruktur, telaah dokumen terkait, serta observasi tempat penelitian. Dari 6 elemen yang diteliti, didapatkan hasil dengan total rata-rata kategori "Terpenuhi" yaitu 37,61%, kategori "Tidak Terpenuhi" yaitu 50,85%, dan kategori "Tidak Tersedia" yaitu 12,01%.

---

This research is conducted in order to assess conformity of Faculty of Health Sciences Universitas Indonesia‟s emergency response system in accordance with the existent emergency response guidance by K3L UI. This is a qualitative research with descriptive analytic design.

The result of this research is obtained from semi-structured interview, review of related documents, and observation of research location. Out of all six elements that has been assessed, results are obtained with total average of "Conforming" category is 37,61%, "None Conforming" category is 50,85%, and "Not Available" category is 12,01%."

"Pertumbuhan industri manufaktur dan konstruksi dapat meningkatkan potensi kecelakaan dan kejadian darurat yang perlu dipertimbangkan. Diperlukan sistem tanggap darurat untuk mengurangi dan meminimalkan dampak dan kerugian yang bisa disebabkan oleh peristiwa darurat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian implementasi sistem tanggap darurat di pabrik fabrikasi baja PT Wijaya Karya pada tahun 2019 berdasarkan National Fire Protection Association 1600 (NFPA 1600) 2016 edisi untuk menangani peristiwa darurat/bencana. Penelitian ini adalah desain penelitian deskriptif kualitatif yang menggunakan dua jenis data-ata primer diperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan, sedangkan data sekunder adalah melalui tinjauan dokumen. Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kesesuaian implementasi sistem tanggap darurat berbasis NFPA 1600 di pabrik fabrikasi baja PT Wijaya Karya adalah 74%, sedangkan ketidaksesuaian adalah 26%. Meskipun hasilnya dapat diterima, perusahaan dituntut untuk meningkatkan perencanaan dan implementasi sistem tanggap darurat agar lebih komprehensif.

---

The growth of the manufacturing and construction industry can increase the potential for accidents and emergencies that need to be considered. Emergency response systems are needed to reduce and minimize the impact and losses that can be caused by emergency events. The purpose of this study is to analyze the suitability of the implementation of the emergency response system at PT Wijaya Karya steel fabrication plant in 2019 based on the 2016 National Fire Protection Association (NFPA 1600) edition to handle emergency/disaster events. This research is a descriptive qualitative research design that uses two types of data; Primary data obtained through interviews and field observations, while secondary data is through a document review. From this study, it can be concluded that the suitability of the implementation of the NFPA 1600-based emergency response system at PT Wijaya Karya steel fabrication plant is 74%, while the non-conformity is 26%. Although the results are acceptable, companies are required to improve the planning and implementation of emergency response systems to be more comprehensive."

"Penelitian ini mengenai Analisis Faktor Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi Pada Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Bidang Pendidikan. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Penelitian ini mengkaji secara mendalam dan terperinci tentang analisis implementasi kebijakan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Bidang Pendidikan. Model implementasi kebijakan yang digunakan dalam menganalisis faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi pada implementasi kebijakan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Bidang Pendidikan adalah model yang dikemukakan oleh George C. Edward III. Model ini menjelaskan bahwa terdapat empat varibel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi, yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Karena penelitian ini mempertanyakan makna suatu obyek secara mendalam dan tuntas, dan keakuratan deskripsi setiap variabelnya, maka metode yang digunakan pada penelitian ini adalah perpaduan (mix) antara kuantitatif dan kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Berdasarkan penjelasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa semua aspek atau dimensi, yaitu komuniaksi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi masih kategori sedang, artinya bahwa pelaksanaan implementasi penyelenggaraan penanggulangan bencana bidang pendidikan masih perlu ditingkatkan agar lebih maksimal dan lebih efektif, sehinggadapat menimbulkan kesadaran masyarakat untuk lebih mandiri di dalam penanggulangan bencana bidang pendidikan. Dengan demikian Pengurangan Resiko bencana akan lebih mudah ditanggapi.

---

The research is about Factor Analysis of Communication, Resource, Disposition and Bureaucratic Structure in Implementation of Disaster Management Policies in Education. The research was conducted in district Tasikmalaya dan Cianjur, West Java. The research examines about the analysis of the implementation of disaster management policy in education in depth and detail. Policy implementation model used in analyzing the factors of communication, resources, disposition and bureaucratic structure in the implementation of disaster management policy in education is the model proposed by George C. Edward III. The model explains that there are four important variables in achieving the success of implementation, they are: communication, resource, disposition and bureaucratic structure. Since the research questions the meaning of an object in depth and complete and accurate description of each variable, the method used in this study is combination of quantitative and qualitative.The result of the research shows that based on above explanation can be concluded that all the aspects or dimensions, which are communication, resource, disposition and bureaucratic structure are still in medium category, which means the implementations of disaster management in education needs to be improved for more leverage and more effectively, so that it can generate the community?s self-awareness in disaster management in education. Thereby, reducing disaster risk will be addressed more easily."

"Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu wilayah yang karena lokasi dan kondisi geografisnya termasuk dalam daerah yang rawan bencana, terutama bencana alam seperti banjir, tanah Iongsor, gempa bumf tektonik, gempa bumi vulkanis dan bencana kebakaran. Oleh karena itu, diperlukan adanya kewaspadaan dan kesiapan dari segenap unsur terkait yang mempunyai fungsi dibidang penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat.Berkaitan dengan hal tersebut perlu dilakukan penelitian terhadap implementasi fungsi penanggulangan bencana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini bertujuan untuk membahas implementasi fungsi Program Penanggulangan Bencana yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat; dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Barat.Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan metode analisis deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dengan menggunakan studi kepustakaan, teknik wawancara dan pengamatan. Wawancara dilakukan dengan 4 informan dari unsur pemerintah serta 10 informan dari unsur masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat lokal yang dianggap mewakili masyarakat Kabupaten/Kota yang menjadi lokasi penelitian.Berdasarkan pembahasan hasil penelitian maka didapat pokokpokok kesimpulan sebagai berikut :Implementasi Fungsi Program Penanggulangan Bencana sebelum terjadi bencana oleh Badan Kesbang Linmas Provinsi Sumatera Barat. meliputi penyusunan kebijakan penanggulangan bencana yang dilakukan secara terkoordinasi dengan melibatkan instansi-instasi pemerintah serta stakeholders yang terkait dalam implementasi program penanggulangan bencana. Kegiatan yang dilakukan antara lain membuat peta daerah-daerah rawan bencana dan menginformasikannya kepada pihak-pihak terkait; menyusun potensi Linmas dan Satgas PBP; menetapkan daerah-daerah alternatif pengungsian; menyusun program PBP; mengadakan kegiatan pendidikan dan pelatihan; Geladi Posko dan Geladi Lapangan PBP; menyusun Prosedur Tetap (Protap) PBP; dan menetapkan anggaran PBP dalam APBD Provinsi Sumatera Barat.Implementasi Fungsi Program Penanggulangan Bencana saat terjadi bencana oleh Badan Kesbang Linmas Provinsi Sumatera Barat meliputi kegiatan peningkatan dan pengerahan sumber daya penanggulangan bencana; kegiatan relokasi dan rekonstruksi serta pelaksanaan rehabilitasi mental korban bencana; kegiatan peningkatan peranserta masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana, penyelamatan dan rehabilitasi korban bencana; dan kegiatan sosialisasi kewaspadaan terhadap ancaman dan akibat bencana.Implementasi Fungsi Program Penanggulangan Bencana sesudah terjadi bencana Dinas Badan Kesbang Linmas Provinsi Sumatera Barat meliputi kegiatan pelaporan jumlah korban bencana, perkiraan jumlah kerugian, jumlah kebutuhan rehabilitasi/rekonstruksi dan rencana penempatan kembali korban bencana kepada Menteri Dalam Negeri dan Ketua BAKORNAS PBP; serta pemberian bantuan rehabilitasi dan atau rekonstruksi pemukiman, fasilitas sosial dan fasilitas umum di daerah rawan bencana; dan mendorong terciptanya situasi dan kondisi bagi kelancaran kegiatan pemerintahan dan pembangunan.Implementasi Fungsi Program Penanggulangan Bencana oleh Badan Kesbang Linmas Provinsi Sumatera Barat sudah sesuai dengan kebijakan BAKORNAS PBP, dan secara prinsip sudah selaras dengan teori Manajemen Risiko sebagaimana yang disekripsikan oleh Asian Disaster Preparedness Center, namun secara teknis masih menunjukan kelemahan-kelemahan sebagai berikut :kebijakan penanggulangan bencana tidak tersosialisasi secara efektif kepada masyarakat di daerah-daerah rawan bencana; tidak ada penggalangan secara khusus sumber daya masyarakat di lokasi-lokasi bencana atau rawan bencana; pemberian bantuan sangat terlambat, jumlah bantuan tidak mencukupi, dan kontribusi Pemerintah Provinsi lebih kecil bila dibanding dengan kontribusi Pemerintah Kabupaten; penggalangan peranserta masyarakat di lokasi-lokasi bencana/rawan bencana dari pemerintah Provinsi/Badan Kesbang Linmas tidak ada."

"Penyediaan sistem tanggap darurat seperti pembentukan dan pelatihan tim, penyediaan sarana dan prasarana, dan pemeliharaan alat-alat emergency memerlukan biaya yang tidak sedikit, terkadang perusahaan mengesampingkan aspek ini karena keadaan darurat adalah hal yang tidak bisa diprediksi dan kejadiannya sangat jarang terjadi, namun upaya penyediaan kesiapsiagaan tetap wajib disediakan untuk menjamin keselamatan pekerja, masyarakat sekitar, dan keberlangsungan produksi di perusahaan. Aspek penilaian kesiapsiagaan tanggap darurat menurut SMKP Minerba merupakan langkah mudah untuk mengevaluasi sejauh mana persiapan perusahaan dalam menghadap keadaan darurat yang berpotensi terjadi, baik akibat proses kerja, maupun bencana alam. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa perusahaan sebaiknya melakukan perbaikkan dari hasil temuan yang tidak sesuai seperti evaluasi berkala tentang penanganan bencana, pelatihan tim tanggap darurat, pemeliharaan sarana dan prasarana darurat, serta penambahan jumlah tenaga kesehatan dan alat P3K.

---

Providing emergency response system such as emergency team forming, making training program continuously, emergency maintenance facilities routinely, are needs much money to keep on top perform, therefore a company sometimes sees override through emergency response program because emergency condition are rarely to happened and unpredictable, however emergency response preparedness are required to ensure safety worker, community, and product sustainability of the company activies. The Assessment aspect of emergency response procedure based on Mineral and Coal Mine Safety Management System is the way to evaluate about company preparedness to overcome the emergency condition or disaster which have potential to be happened. This experiment is qualitative with description design. The experiment result is recommendation to the company to improve their current emergency response preparedness such as updating disaster procedure, training for emergency team routinely, maintenance all the emergency facility, providing a propely first aid, and increasing number for health workers."