Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang permasalahan imbalan jasa kurator dari suatu kasus kepailitan yang dihadapkan pada dua peraturan, di mana dua peraturan tersebut memiliki beberapa perbedaan substansi yang saling bertolak belakang. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan tipologi penelitian Preskriptif. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa dua peraturan yang memiliki beberapa perbedaan substansi tersebut sama-sama menerapkan sistem hourly sehingga seharusnya penetapan imbalan jasa kurator harus dihitung berdasarkan jam kerja kurator. Sedangkan pihak yang wajib membayar imbalan jasa kurator adalah pemohon pailit dan debitor dan upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap penetapan tersebut adalah kasasi.

---

ABSTRACTThis thesis deals with the curator’s service fee of a bankruptcy which has two different rules and substantial. It uses a normative method and prescriptive. The result of this research conclude that those two different rules use the same method which apply hourly systems so that a curators service fee should be calculated based on how many hours he has worked. The one who has the obligation to pay a curators service fee is the one who filing the petition and debtor. The legal remedy of the judgment is cassation."

"ABSTRAKHadirnya Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) sebagai lembaga penegak hukumadministrasi bagi para pencari keadilan, seringkali menemui hambatan ataspelaksanaan/eksekusi putusan. Putusan yang dimaksud ialah dalam konteksputusan tersebut sudah in kracht, terhadap putusan yang sudah in kracht tersebutPejabat TUN selaku pihak yang kalah seringkali tidak mau mematuhi isi putusandari para hakim PTUN. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatifdengan menggunakan data sekunder. Terhadap faktor-faktor tidakdilaksanakannya putusan TUN disebabkan oleh beberapa faktor diantaranyaseperti belum adanya pengaturan pelaksanaan terkait uang paksa, penggunaanmedia massa sebagai upaya pejabat TUN jera ternyata tidak mudah dijangkau olehpenggugat, eksekusi hierarkis yang sering tidak ditindaklanjuti, serta dapatdisimpulkan sekalipun terdapat berbagai macam upaya paksa ternyata letakmartabat dan daya eksekusi putusan TUN sendiri berada pada kesadaran/selfrespect dari pejabat TUN. Adapun perbuatan tidak patuh terhadap isi putusanTUN tersebut dapat masuk kedalam unsur perbuatan Contempt of Court yangdisebutkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-UndangNomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Adapun jenis perbuatankonstitutif ketidak patuhan pejabat TUN masuk kedalam bentuk penentanganterhadap perintah pengadilan secara terbuka atau disebut Obstruction of Justice.Hal tersebut dapat berimplikasi terhadap kemungkinan kriminalisasi Pejabat TUNsesuai Pasal 216 KUHP atas konsekuensi perbuatan tidak patuh tersebut.

---

ABSTRACTThe presence of the State Administrative Court (TUN) as an administrative lawenforcement agency for justice seekers, often faces obstacles to theimplementation / execution of decisions. The verdict in question is in the contextof the verdict already in kracht, against the verdict that is already in kracht TUNofficials as the losing party often do not want to comply with the contents of thedecisions of the PTUN judges. This type of research is normative legal researchusing secondary data. The factors that the implementation of the TUN verdictwere not caused by several factors such as the lack of implementationarrangements related to forced money, the use of mass media as a deterrent fromTUN officials was apparently not easy to reach by the plaintiff, hierarchicalexecutions were often not followed up, and it could be concluded even thoughthere were various the kind of forced effort turns out that the location of thedignity and power of execution of the TUN decision itself is in the awareness /self respect of the TUN official. The act of not complying with the contents of theTUN decision can be included in the Contempt of Court element of actionmentioned in Act Number 14 of 1985 jo Law Number 5 of 2004 concerning theSupreme Court. The type of constitutive act of disobedience of TUN officials goesinto the form of open opposition to court orders or called Obstruction of Justice.This can have implications for the possibility of criminalization of TUN Officialsin accordance with Article 216 of the Criminal Code for the consequences of suchnon-compliance."

"Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis normatif dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah upaya hukum yang dapat diajukan terhadap penetapan imbalan jasa kurator dan aturan yang dipakai untuk menentukan besaran imbalan jasa kurator pada putusan No. 48PK/Pdt.Sus-Pailit/2013. Bahwa penetapan imbalan jasa kurator merupakan permohonan secara sepihak, tidak ada pihak lawan maka untuk pihak yang dirugikan (PT.Telkomsel) dapat melakukan pembatalan terhadap penetapan tersebut ke Mahkamah Agung. Dan untuk aturan imbalan jasa kurator yang diberlakukan dalam perkara ini yaitu tetap pada peraturan yang lama karena kepailitan PT. Telkomsel telah berakhir sebelum adanya peraturan yang baru.

---

This thesis was using a normative juridical approach as its research method with secondary data as the primary data source. As for the subject matter in writing this thesis was a remedy which may be brought against the determination of costs and compensation for services of curator and the prevailing laws and regulations used to determine such costs and compensation based on the Decision of the Supreme Court of (“Decision”). Whereas, the determination of such costs and compensation was a plea in a unilateral manner, where none of the parties opposed. Thus, the inflicted loss party (PT Telkomsel) may file cancellation against the Decision. The laws and regulations which prevail in this case were the preceding laws and regulations for the reason that this case has ended before the presence of the new regulation."

"Dalam proses penanganan perkara kepailitan di Indonesia dewasa ini perkara kepailitan PT Telkomsel, sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut karena Telkomsel merupakan perusahan besar yang ada di Indonesia yang juga dimiliki oleh Pemerintah. Hanya saja patut disayangkan, bahwa Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai bentuk perbuatan hukum yang dapat dibuktikan secara sederhana. Sehingga dalam hal ini muncul permasalahan apa saja bentuk perbuatan hukum yang dapat dibuktikan secara sederhana dalam kepailitan. Untuk memberikan jawaban masalah tersebut maka penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan tipe penelitan deskriftif. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa adanya inkonsistensi putusan majelis hakim Pengadilan Niaga dan majelis Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa permohonan pailit, terutama dalam mengartikan terbukti secara sederhana (sumir) tersebut.

---

In the process of handling bankruptcy cases in Indonesia today bankruptcy case PT Telkomsel, is very interesting to study further because Telkomsel is a big company in Indonesia which is also owned by the Government. It's just unfortunate, that the Act on Bankruptcy and Suspension of Payment does not provide a detailed explanation as to form a legal action can be proved simple. So in this case any problems arise form of legal action can be proved simply in bankruptcy.

To provide answers to these problems the research conducted using the normative method of descriptive research type. From the research that has been done, the result that there was an inconsistency decision of the judges of the Commercial Court and the panel of judges of the Supreme Court in checking for bankruptcy, especially in deciphering proven simpler (vague) is."

"Skripsi ini membahas mengenai kewenangan yang dimiliki oleh Kurator dalam mengambilalih harta dari pihak ketiga yang berada di atas tanah boedel pailit serta kewenangannya dalam mengakhiri perjanjian sewa-menyewa dan hak pengelolaan tanah secara sepihak. Tesis ini menggunakan penelitian yuridis normatif karena menitikberatkan pada penelitian kepustakaan yang intinya meneliti asas-asas hukum, sistematis hukum, dan sinkronisasi hukum dengan cara menganalisanya. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pada akhirnya, Peneliti memperoleh kesimpulan bahwa putusan tidak sesuai dengan UUK-PKPU dan harta pihak ketiga tetap termasuk ke dalam boedel pailit sehingga kepengurusannya dapat diambilalih oleh Kurator.

---

This thesis discussed about Curator's authorities in taking over assets of third party which were built above the bankruptcy land owned by a bankrupt debtor and also the authority to make unilateral termination of rent agreement with land management rights in it. Furthermore, this thesis uses normative legal research because it focuses on the research literature that examines the core principles of law, the law systematically, and the synchronization of the law by analyzing them. The data obtained were analyzed using qualitative descriptive methods. Researcher came to conclusions that the decision of Supreme Court is not in accordance with Bankruptcy Act and the assets of third party are included in bankrupt assets, therefore they can be taken over by Curators."

"ABSTRAKHukum Kepailitan Indonesia memperkenankan Kurator untuk diusulkan oleh debitor maupun kreditor dalam suatu perkara kepailitan. Ketentuan seperti ini dapat menimbulkan dugaan Kurator yang diusulkan akan cenderung bersikap tidak independen dan bersikap cenderung menguntungkan pihak yang mengusulkannya. Penelitian ini dilakukan untuk meneliti secara mendalam tentang independensi Kurator yang diusulkan oleh salah satu pihak dalam perkara pailit dan upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap Kurator yang diduga tidak independen. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah berbentuk studi kepustakaan library research dengan pendekatan peraturan perundang-undangan statute approach . Simpulan dalam penelitian ini adalah bahwa terlepas dari siapa yang mengusulkannya, seorang Kurator wajib untuk bersikap independen dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Peraturan perundang-undangan memberikan berbagai upaya hukum baik dalam ranah pidana, perdata maupun administratif yang dapat dilakukan terhadap Kurator yang diduga tidak independen. Walaupun demikian, akan lebih baik apabila ketentuan mengenai independensi seorang Kurator diatur secara lebih terperinci agar dapat mempersempit celah hukum yang dapat dipersalahgunakan.

---

ABSTRACTIndonesia Bankruptcy Law allows a curator to be proposed by a debtor or creditor on a bankruptcy case. This condition could raise suspicion towards curator who is proposed by debtor or creditor will tend to be not independent and a suspicion towards a one sided benefit of the proposing party. The purpose of this research is to investigate the independence of a curator that is proposed by one party on a bankruptcy case and a plausible legal effort that can be done against the curator who allegedly not independent. The method of research used will be in the form of library research with a statute approach. The conclusion of this research is that regardless of the proposing party, a curator has the responsibility and is obligated to be independent in enforcing his her authority. The statutory law provides several legal efforts in a form of criminal, civil as well as administrative legal effort that could be enforced towards curators who allegedly not independent. It is advisable to have a more detailed regulation towards the independence of a curator as it will narrow down any possible loophole that could be misused."

"Direksi dengan didasari itikad baik wajib menjalankan kepengurusannya sesuai dengan apa yang diamanatkan kepadanya oleh Perseroan sesuai dengan UUPT, anggaran dasar, serta keputusan RUPS. Suatu keputusan bisnis yang diambil oleh Direksi bertujuan untuk memberikan keuntungan bagi Perseroannya. Bagaimana tanggung jawab Direksi dalam hal keputusan bisnis yang diambilnya merugikan atau mengakibatkan pailitnya Perseroan? Untuk menentukan tanggung jawabnya dapat dilihat dari apakah ada kesalahan atau kelalaian yang dilakukannya saat mengambil keputusan bisnis tersebut, yang dikaitkan dengan doktrin-doktrin modern dalam corporate law. Apabila terbukti keputusan bisnis tersebut adalah akibat dari kesalahan atau kelalaiannya, maka atas keputusannya yang menyebabkan kerugian Perseroan tersebut Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi oleh Perseroan melalui Pengadilan Negeri. Kemudian apabila keputusannya mengakibatkan pailitnya Perseroan sehingga harta Perseroan tidak cukup untuk melunasi seluruh utang-utangnya, maka Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban baik oleh Perseroan maupun Kreditur melalui Pengadilan Niaga. Hal demikian dilakukan semata-mata untuk memenuhi kekurangan pelunasan utang kepada para Kreditur.

---

Board of Directors are obliged to manage the Company based on good faith in accordance with the Company Law, the Articles of Association, as well as the resolution of the GMS. Business decisions made by the Board of Directors is solely to benefit the Company. How can Director be held responsible for business decisions that leads to loss or even banctrupcy to the Company? To determine the responsibilities of Directors can be review from whether there is an error or neglectance when making business decisions, that can be related with modern doctrines in corporate law. If proven, that the business decision is a result of errors or neglectance, then the decision which led to the loss of the Company's Board of Directors can be held personally by the Company through the District Court. Then if the decision resulted in the Company banctrupcy with no sufficient assets to pay off all of its debts, the Board of Directors may be held accountable by both the Company and the Lenders to the Commercial Court. It is solely done to meet the shortage of debt repayment to the creditors."

"Kurator memegang peranan penting di dalam suatu proses kepailitan. Tugas kurator adalah melakukan pemberesan dan pengurusan atas harta pailit. Kurator bukan bekerja tanpa imbalan. Kurator mempunyai hak untuk mendapatkan penggantian atas biaya yang telah dikeluarkannya dari harta pailit. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan mengenai penetapan imbalan jasa kurator dan bagaimana penetapan imbalan jasa kurator dalam kasus kepailitan PT. Telkomsel. Pokok permasalahan tersebut dianalisa dengan menggunakan pengaturan undang-undang kepailitan beserta peraturan pelaksananya. Tujuannya adalah untuk menjelaskan pedoman yang digunakan hakim dalam menetapkan imbalan jasa kurator dan menganalisis penetapan imbalan jasa kurator kepailitan PT. Telkomsel. Penetapan imbalan jasa kurator PT. Telkomsel tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku karena dihitung berdasarkan persentase aset pailit, bukan berdasarkan rincian yang diajukan kurator dan laporan hakim pengawas. Hakim juga tidak mempertimbangkan pekerjaan yang telah dilakukan, kemampuan, dan tarif kerja dari kurator. Namun hakim telah tepat dengan membebankan imbalan jasa kurator kepada kedua belah pihak.

---

Receiver takes an important role in the process of bankruptcy. The receiver’s duties are proceeding for administration and settlement proceedings of the bankrupt estate. Receiver not working without pays. Receiver has a right to get reimbursement for every cost they have paid from the bankrupt asset.

The main issues that would be discuss in this writing are about the regulation of receiver’s fee stipulation and how the receiver’s fee stipulation in case of PT. Telkomsel bankruptcy. The issue would be analyzed with the bankruptcy regulation and also it’s implementing regulation. The purposes of this research is to explain about the guidance that used by judges to stipulate the receiver’s fee and to analyzed the receiver’s fee stipulation in case of PT. Telkomsel bankruptcy.

The receiver’s fee stipulation of PT. Telkomsel bankruptcy is not based on the regulations because it is calculated based on the assets percentage, not based on the details that submitted by receiver and based on supervisory judge’s report. The judges also not considering the work has been done, competence, and the receiver’s rate. However, the judges has made a right decission to charge the receiver’s fee to both parties."