Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam menjalankan kegiatan usaha, para pelaku usaha baik badan usaha maupun perorangan memerlukan dana yang relatif besar untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya. Dana tersebut dapat berupa modal sendiri dan dapat berupa pinjaman yang diperoleh dari lembaga keuangan, terutama bank melalui penyaluran fasilitas kredit untuk modal kerja. Sebaliknya debitur wajib unuk memberikan jaminan kepada bank yang dibutuhkan untuk pelunasan kredit apabila debitur tidak dapat melunasi kredit tersebut. Pemberian fasilitas kredit tersebut dimaksudkan untuk membantu memajukan usaha, meningkatkan iklim perekonomian masyarakat dan meningkatkan arus perputaran uang dalam masyarakat. Dana yang terakumulasi di bank disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, sebaliknya keuntungan yang diperoleh dari pemberian kredit tersebut dipergunakan untuk mengembangkan usaha bank. Namun dalam pemberian kredit harus diperhatikan pula potensi pengembalian dana yang telah disalurkan. Dalam hal dana yang telah disalurkan tersebut tidak dapat dikembalikan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati maka jaminan yang diberikan oleh debitur tersebut akan diambil alih dan dijadikan pelunasan kredit debitur tersebut kepada bank. Dalam kasus yang dibahas penulis, kreditur dalam hal ini PT. Y selaku Bank mengambil alih jaminan debitur melalui penjualan umum dalam hal ini proses lelang, dan dalam pelaksanaannya Bank melakukan penyimpangan-penyimpangan, antara lain tidak melakukan balik nama pada sertifikat tanah, tidak segera mencairkan asset yang diambil alih, dan memiliki properti terbengkalai untuk jangka waktu yang relatif lama. Menurut penulis, penyimpangan-penyimpangan tersebut membawa dampak yang merugikan bagi Bank dilihat dari sanksi yang mungkin dijatuhkan dan merugikan Negara dari segi pemasukan Negara yang seharusnya diterima.

---

ABSTRACTIn running a business, entrepreneurs, both business entities and individuals, need a substantial amount of funds to run and to expand its business. The source of fund may be of its own capital or loan obtained from financial institutions, especially from banks through the provision of credit facilities for working capital. On the other hand debtor is obliged to provide collateral as guarantee to the bank should debtor fail to pay back the loan. The credit facility provision is intended to help develop the business, to improve the economic climate and to increase the cash flow in the community. The Funds accumulated in the bank are made available to those in need, whilst the income generated from credit facilities provision by the bank are used to develop bank’s business. But in providing the credit facilities, bank should also consider the potential payback of the funds that had already been distributed. In case that the funds that had been distributed is not repayable in accordance with the agreed terms, then the collateral given by the debtor shall be taken over and used as loan payback to the bank by debtor. In the case being discussed by author, creditor, in this case, PT. Y as the Bank, took over debtor's collateral through a public sale, i.e.: through auction process, and in its implementation, the Bank has done few misconducts, such as: does not switch the owner’s name in the land certificate after winning the auction, does not dispose the assets taken over immediately, and possess the idle properties for a relatively long period of time. In author’s opinion, these acts had adverse impacts for the Bank itself from the point of view that the sanctions that might be imposed to the bank, and harm the state in terms of revenue that the State should have been received."

"Salah satu tugas dan fungsi Bank umum adalah menyalurkan kredit kepada masyarakat. Selain usaha yang dibiayai oleh Bank (first way out), pihak Bank pun meminta jaminan dari debitur (second way out) sebagai dasar pertimbangan dalam memberikan kredit kepada debitur. Dalam hal debitur wanprestasi dengan tidak dapat membayar kewajibannya kepada Bank, maka pihak Bank memiliki hak untuk mengeksekusi agunan kredit milik debitur tersebut. Berdasarkan pasal 12A Undang-undang no. 10 tentang Perbankan yang merupakan pembaharuan dari Undang-Undang no. 7 tahun 1992, Bank umum dapat membeli sebagian ataupun seluruh agunan milik debitur macet dengan ketentuan harus menjual kembali agunan tersebut paling lambat 1 (satu) tahun setelah pembelian. Ketentuan tersebut menimbulkan beberapa pertanyaan penulis, apakah penyelesaian kredit macet melalui pembelian agunan oleh pihak Bank sudah sesuai dengan tujuan penyelesaian kredit?, Mengapa penyelesaian kredit harus menguntungkan pihak debitur dan pihak Bank? Dan Apakah keuntungan yang di terima debitur dan Bank dengan penyelesaian kredit macet melalui pembelian agunan oleh Bank? Hasil analisa dari penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam melakukan penyelesaian kredit harus dapat menguntungkan bagi kedua belah pihak yaitu debitur dan pihak Bank karena dengan Debitur merasa diuntungkan dengan proses recovery yang cepat, maka memperkecil kemungkinan bertambahnya outstanding kredit debitur pada Bank, dan juga memperkecil kemungkinan terjadinya permasalahan yang diselesaikan secara jalur hukum. Pihak Bank, merasa di untungkan dengan cepat nya proses recovery maka mengurangi kemungkinan resiko kredit yang terjadi dan juga akan semakin cepatnya pengembalian pencadangan (CKPN). Pembelian agunan kredit macet oleh Bank tidak dapat diaplikasikan dalam penyelesaian kredit macet di Bank X dan dianggap tidak sesuai dengan tujuan penyelesaian kredit macet yang harus menguntungkan kedua belah pihak, baik Debitur maupun pihak Bank. Pembelian agunan kredit macet oleh pihak Bank dinilai lebih rumit prosesnya dan mengeluarkan banyak biaya, serta dianggap hanya menguntungkan bagi pihak debitur saja, sehingga tidak sejalan dengan tujuan penyelesaian kredit yang harus menguntungkan kedua belah pihak debitur dan Bank. Dengan dilakukannya penyelesaian kredit macet melalui pembelian agunan oleh pihak Bank, manfaat yang diterima oleh debitur adalah kewajibannya kepada Bank sudah diselesaikan sehingga tidak perlu lagi direpotkan mencari pembeli agunan untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Bank. Bagi pihak Bank, penyelesaian kredit macet melalui pembelian agunan oleh pihak Bank tidak ada manfaatnya karena dirasa lebih banyak kerugiannya antara lain kewajiban menjual kembali agunan tersebut paling lambat 1 (satu) tahun setelah pembelian sementara agunan tersebut dari debitur.

---

One of the duties and functions of commercial banks are lending to the public. In addition to efforts financed by the Bank (first way out), the Bank also asked for a guarantee from the debtor (second way out) as a basis for consideration in giving credit to the debtor. In case of default by the debtor is unable to pay its obligations to the Bank, then the Bank has the right to execute collateral belonging to the debtor. Based on article 12A Law no. 10 of the Banking which is a renewal of the Law no. 7 In 1992, commercial banks may buy some or all of the collateral belonging to the debtor jammed with provision must sell back the collateral no later than 1 (one) year after purchase. Such a provision raises some questions the author, whether the settlement of bad debts through the purchase of collateral by the Bank are in accordance with the purpose of settlement of credit ?, Why should credit settlement in favor of the debtor and the Bank? And Do the benefits received by the debtor and Bank settlement of bad debts through the purchase of collateral by the bank?

Results of analysis of this study concluded that in the resolution of the credit should be profitable for both parties that the debtor and the Bank due to the Debtor feel disadvantaged by the process of rapid recovery, then minimize the possibility of credit outstanding increased debtors at the Bank, and also minimize the possibility of problems which resolved legal channels. The Bank, was in profitable with its fast recovery process that reduces the possibility of credit risk that occurs and will also be more rapid return on reserves (CKPN). Bad credit mortgage purchases by the Bank can not be applied in the resolution of bad loans at Bank X and deemed incompatible with the purpose of settlement of bad debts which should benefit both parties, both the Borrower and the Bank. Bad credit mortgage purchases by the Bank is considered more complicated process and a lot of money, and are considered only benefit to the debtor only, so it is not in line with the purpose of settlement of credit that should benefit both borrowers and the Bank. By doing settlement of bad debts through the purchase of collateral by the bank, the benefits received by the debtor's obligations to the Bank is already completed and thus no longer be bothered looking for buyers of collateral to settle obligations to the Bank. For the Bank, the settlement of bad debts through the purchase of collateral by the bank is useless because it feels more disadvantages include the obligation to sell back the collateral no later than one (1) year after the purchase while the collateral of the debtor."

"ABSTRAKDalam sebuah artikel media massa ditemukan notaris yang melakukan pelanggaran dengan menyalahgunakan jabatannya untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau pihak lain dan telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Nomor 41/Pid.B/2015/PN.Yyk tanggal 1 Juni 2015. Kasus ini melibatkan notaris sebagai pihak yang turut serta melakukan tindak pidana penipuan dan pencucian uang dengan memalsukan akta otentik. Perbuatan notaris tersebut masuk ke dalam ranah hukum pidana. Atas pelanggaran yang dilakukannya tersebut, notaris wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berkaitan dengan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai tanggung jawab notaris yang melakukan pelanggaran sehingga merugikan pihak lain. Penulis mengemukakan permasalahan sebagai berikut: 1. Pertanggungjawaban jabatan notaris yang melakukan penipuan melalui pemalsuan akta, 2. Penerapan sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris terhadap notaris yang secara kontinuitas melakukan pelanggaran dengan menyalahgunakan jabatannya. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder, pengumpulan data meliputi penelitian kepustakaan. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisi secara secara kualitatif, yaitu data sekunder yang telah dikumpulkan dan diolah dipergunakan untuk merumuskan kesimpulan serta memperoleh jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan.Kata Kunci : Notaris, Kode Etik Notaris, Penipuan, Pemalsuan Akta.

---

ABSTRACTIn a news article, a notary has been found to commit violation, by misuse of the profession to benefit oneself and or other parties, which stated by The County Court of Yogyakarta verdict number 1 Pid.B 2015 PN.Yyk dated 1st of July 2015. The case involved the notary as a conspirator in frauds and money laundering by forging an authentic deed. Such action considered to be in the criminal law. For the violation, the notary must take responsibility. In correlation with previous description, the writer was interested to conduct a research regarding a notary responsibilities towards the violation which resulted in damages on the other party. The writer formulates the problems such as 1. Notaries responsibilities in violation of deeds forgeries. 2. The application of sanctions stated in Notary Profession rsquo s Law and Notary Ethic Codes towards the multiple violations resulted by misusing his her profession. The research used normative law research method. Using secondary data including literature reviews. The collected data then treated and analyzed, the outcome then faused as a base for conclusions.Keyword Notary, Notaries Ethic Code, Fraud, deeds forgery"

"Bunga dan denda merupakan salah satu aspek yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit. Eksistensi Putusan 2899 K/Pdt/1994 berakibat adanya multitafsir mengenai pembebanan bunga dan denda dalam hukum kepailitan yang sudah pada pokoknya diatur dalam Pasal 137 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Tulisan ini menganalisis bagaimana pembebanan bunga dan denda dalam pernyataan kredit macet debitor pailit dalam kasus PT Mimi Kids Garmindo yang tertuang dalam Putusan 1021K/Pdt.Sus-PAILIT/2018 ditinjau dari Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode doktrinal. Pembebanan bunga dan denda dalam kredit macet debitor pailit telah menjadi salah satu pokok permasalahan yang terjadi dalam perkara kepailitan. Dalam kasus PT Mimi Kids Garmindo, debitor menggunakan Putusan No. 2899K sebagai dasar hukum untuk menyatakan bahwa pembebanan bunga dan denda tidak dapat diberikan pada kredit yang sudah dinyatakan macet. Pada pokoknya perhitungan mengenai pembebanan bunga dan denda sudah diatur dalam Pasal 137 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Adapun mengenai pernyataan kredit macet dalam hukum kepailitan terjadi pada saat putusan pernyataan pailit. Hal inipun berdampak pada pembebanan bunga dan denda dalam hukum kepailitan. Hasil peneleitian ini adalah hukum kepailitan mengatur bahwa pembebanan bunga dan denda harus dihitung pada saat putusan pernyataan pailit. Hal ini merupakan bentuk pengimplementasian sita umum dan asas-asas dalam hukum kepailitan.

---

Interest and penalties are one of the aspects agreed upon in a credit agreement. The existence of Decision 2899 K/Pdt/1994 results in multiple interpretations regarding the imposition of interest and penalties in bankruptcy law, which is basically regulated in Article 137 of Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. This paper analyzes how the imposition of interest and penalties in the statement of bad debts of bankrupt debtors in the case of PT Mimi Kids Garmindo as stated in Decision 1021K/Pdt.Sus-PAILIT/2018 is reviewed from Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. This paper is prepared using the doctrinal method. The imposition of interest and penalties in bad debts of bankrupt debtors has become one of the main problems that occur in bankruptcy cases. In the case of PT Mimi Kids Garmindo, the debtor used Decision No. 2899K as a legal basis to state that the charging of interest and penalties cannot be given to loans that have been declared bad debts. In essence, the calculation of interest and penalties is regulated in Article 137 of Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. As for the statement of bad credit in bankruptcy law occurs at the time of the bankruptcy statement decision. This also has an impact on the imposition of interest and penalties in bankruptcy law. Bankruptcy law regulates that the imposition of interest and penalties must be calculated."

"Penelitian tesis ini menitikberatkan masalah pada dua hal terkait pengaturan penyelesaian utang-piutang yang macet pada Bank BUMN agar sesuai dengan asas pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate governance) dan penyelesaian utang-piutang pada PT Bank BNI (Persero) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 77/PUU-IX/2011. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan penelitian yang bersifat yuridisnormatif yang lebih menekankan pada norma hukum tertulis dalam putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan serta mengaitkan dengan ketentuan hukum perjanjian pada umumnya. Ditinjau dari segi sifatnya, penelitian termasuk ke dalam tipe penelitian evaluatif karena uraian pembahasannya mengevaluasi teori dan fakta yang akan dianalisis. Dalam penerapannya, penelitian ini merupakan penelitian problem identification yang bertujuan mengidentifikasi masalah. Analisa obyek penelitian menghasilkan produk penafsiran hukum oleh hakim Konstitusi dan menemukan hukum karena mengesampingkan peraturan perundang-undangan piutang Negara. Sesuai dengan asas pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate governance), penyelesaian utang-piutang yang macet dilakukan melalui Standar Operasional Prosedur (SOP). Dengan demikian diharapkan Bank BUMN mampu melindungi kepentingan seluruh pemangku kepentingan yang memberikan kesempatan kepada debitur dalam merestrukturisasi utangnya dengan tetap memperhatikan kinerja bank BUMN.

---

Constitutional Court Decision Number 77/PUU-IX/2011 constitute legal discovery to identify bank accounts on state-owned enterprises is not included in the state's claim. This thesis focuses on two issues related to the settlement of receivables owned banks, namely how the settlement arrangement that bad debts at PT (Persero) Bank BNI in accordance with the principles of good corporate governance (GCG) and How Settlement of debts at PT (Persero) Bank BNI Post-Judgment of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 77/PUU-IX/2011. The research was conducted by the research approach juridical-normative emphasis on the rule of law and court decisions written in the legislation as well as linking with the provisions of contract law in general.

In terms of its nature, including research into the type of evaluative research for evaluating the theoretical description of the discussion and the facts to be analyzed. In application, this study is the identification of research problem that aims to identify the problem. Analysis of the research object produces interpretations of the Constitution and the law by the judge found the law because the legislation set aside accounts of the State.

Conclusions outlined in the settlement arrangement that bad debts at PT (Persero) Bank BNI in accordance with the principles of good corporate governance (GCG) and legal certainty is to resolve the bad debt through the standard operating procedure (SOP) that can protect your bank the interests of all stakeholders. Second, settlement debts at PT (Persero) Bank BNI Post-Judgment of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 77/PUU-IX/2011 is formed allowing the debtor to restructure its debt while maintaining the performance of state-owned banks."

"Pada tesis ini, penulis mengangkat permasalahan hukum mengenai perubahan susunan pemegang saham perseroan terbatas yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Latar belakang permasalahannya adalah pembuatan akta Pernyataan keputusan Rapat (PKR) tentang perubahan susunan pemegang saham didasari oleh ketidakwenangan penghadap dalam bertindak. Penghadap mendasari kewenangannya berdasarkan Putusan Deklaratoir yang membatalkan akta hibah saham, dimana Putusan ini adalah acuan dari dibuatnya akta. Tesis ini mengangkat rumusan masalah yaitu bagaimana keabsahan Akta Notaris tentang perubahan susunan pemegang saham yang didasarkan pada putusan yang berkekuatan Hukum tetap yang bersifat Deklaratoir dan bagaimana akibat hukum akta Notaris tentang perubahan susunan pemegang saham yang didasarkan pada putusan yang berkekuatan Hukum tetap yang bersifat Deklaratoir terhadap pihak dalam akta dan pihak ketiga. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode yuridis normatif dengan tipologi penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis.Hasil dari penelitian ini adalah pembuatan akta Notaris yang tidak memenuhi ketentuan undang-undang akan mengakibatkan akta menjadi tidak otentik. Kewenangan dari penghadap wajib diperhatikan dengan Notaris. Notaris pun wajib memahami isi putusan pengadilan yang didalilkan penghadap agar tidak salah dalam membuat akta Pernyataan Keputusan Rapat. Akibat dari munculnya Akta PKR yang cacat hukum tersebut, maka susunan pemegang saham menjadi berubah secara cacat hukum pula. Dengan demikian, pihak yang paling merasa dirugikan adalah pemegang saham yang hak nya terlanggar akibat perubahan susunan pemegang saham dalam Perseroan secara cacat hukum tersebut. Notaris dapat dimintakan tanggung jawab berupa penggantian kerugian berupa materiil dan immaterial oleh pihak-pihak yang dirugikan.

---

In this thesis, the author raising about legal issues regarding alteration of limited company shareholdersthat are not accordance with regulations. The issues background was aboutcomposing general meeting of shareholders decision statement deed regarding to alteration of limited company shareholders based on unauthorized parties. Third parties underlies their authority by declaratory verdict that called off the share granting. The problem statements are the validity of Notary Deed about the alteration of limited company shareholders which based on declaratory permanent legal verdict and the notary deedlegal consequences about alteration of limited company shareholders based on declaratory permanent legal verdict towards deeds parties and third parties. The research methods on this thesis are using normative juridical method with typological research used to answer the issues on this thesis tend to analytical research.The results on this research are composing Notary Deed does not comply the regulations causing the unauthentic deed. The parties legal standing must be under supervised by notary public. The notary public must has more acknowledgement about court verdict which is stated by parties to avoid faultnessin composing General Meeting of shareholders decision statement deed. The consequenses causes by those deed accordingly make unvalidity alteration of limited company shareholders. Therefore, the most disadvantages will impact to the shareholder. The notary public reliable to take responsibility for material and immaterial damages."

"Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Namun, banyakvsuami isteri yang tidak dapat mempertahankan tujuan perkawinan mereka,vsehingga perceraian dianggap jalan yang terbaik. Perceraian membawa akibat hukum salah satunya terkait pembagian harta bersama. Dalam penulisan ini pokok permasalahan yang diangkat ialah Bagaimanakah pengaturan pembagian harta bersama akibat perceraian dan bagaimanakah analisis hukum terkait pertimbangan Hakim dalam memutus permohonan pembagian harta bersama melalui proses lelang terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 587/Pdt./2006/PN.JAK.SEL ditinjau dari Undang ? Undang yang berlaku. Metode yang dipilih Penulis dalam penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis. Kasus dalam penulisan ini berawal dimana Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat terkait harta bersama yang mereka miliki, yang masih berada di bawah penguasaaan Tergugat. Gugatan Penggugat diantaranya agar Hakim menetapkan harta bersama mereka dibagi 2 bagian sama besar dan pembagian tersebut dilakukan dengan cara menjualnya secara lelang di muka umum. Atas gugatan yang diajukan, Hakim pun menjatuhkan putusan mengabulkan gugatan tersebut; karena dalam Undang ? Undang Perkawinan Pasal 37 telah diatur bahwa akibat perceraian, harta bersama diatur menurut hukum agama, adat, maupun hukum lainnya. Ketentuan tersebut dapat dikaitkan dengan pengaturan dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, Pasal 232 J.o 128 dimana harta bersama dibagi 2 bagian sama besar antara suami dan isteri. Atas ketentuan tersebut, maka menurut Penulis , putusan serta pertimbangan Hakim telah tepat dan sesuai, dan terkait pembagian harta bersama melalui lelang, cara tersebut dapat dibenarkan mengingat ketentuan dalam Pasal 37 tersebut di atas bahwa harta bersama dapat dibagi berdasarkan hukum lainnya, yang dalam kasus ini dapat diterapkan melalui cara lelang.

---

Due to Law No.1 of 1974 regarding to a marriage law, the purpose of marriage is for creating an eternal and happy family. But in fact, so many husbands dan wives cann?t maintain their purpose of marriage, so they decided to divorce as the best way for them. Divorce brings a legal consequences accociated wife the division of their property. The main issue in this thesis is how to arrange the joint property sharing due to divorce and how the legal analysis of the Judge?s consideration for making a decision though an auction process with South Jakarta Court decision No.587/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel reviewed by applicable laws. The method chosen by the writer in this thesis is normative Juridicial research form with descriptive analytical system. The case is based from the plaintiff who filed suit against the defendant related to their property which is still owned by the defendant. The plaintiff?s lawsuit included how to make the Judges take a decision to divide their property into two equal parts after selling it in a public auction. Regarding to a lawsuit filed, The Judges decided to grant the lawsuit based on article 37 of Law No.1 of 1974 which provided that the joint property due to divorce governed by religious laws, customs, and other laws. This provision can be related to article 232 J.o 128 of Civil Law which regulated that the joint property must be divided into two equal parts between husband and wife. Based on that provision, the writer agree that The Judge?s consideration and decisions on this case is appropriate and the division of joint property by auction is correct based on the provision on article 37 of Law No.1 of 1974 which regulated that the division of joint property can be divided by other laws, and in this case, the division of joint property divided by auction process."

"Untuk mengetahui penerapan Hukum Waris di Indonesia, maka dilakukan studi kasus terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3373K/Pdt/2001. Dalam putusan tersebut terdapat peristiwa pewarisan antara Pewaris (alm. JAP JOE NIO) yang mewaris harta peninggalannya berupa 3 (tiga) bidang tanah kepada para ahli waris (keturunan dari saudara Pewaris) yaitu HARUN TASMA, HO BOK LIM, HO PEN NIO, dan KWA SOEI NIO. Fakta hukum yang terdapat dalam putusan menyatakan bahwa keturunan dari saudara Pewaris merupakan anak luar kawin kecuali HARUN TASMA, sehingga penelitian ini akan membahas mengenai penggantian dan anak luar kawin. Penelitian hukum normatif ini bersifat eksplanatoris, evaluatif, dan preskritif dengan analisis kualitatif. Oleh karena tidak terdapatnya akta perkawinan serta akta kelahiran dari seluruh saudara Pewaris (alm. JAP JOE NIO) maupun keturunannya kecuali HARUN TASMA, hal ini memberikan alternatif terhadap siapa saja yang dapat menjadi ahli waris dari Pewaris. Apabila kelahiran para ahli waris terjadi sebelum tahun 1975, maka berlaku ketentuan dalam KUHPerdata. Sedangkan apabila lahir setelah tahun 1975, maka berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam kasus ini menjadi jelas terlihat bagaimana kesulitan penerapan dari Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan terhadap hal-hal yang belum diatur seperti hak mewaris. Dengan menganalisa fakta-fakta hukum dan ketentuan yang berlaku maka penulis menyimpulkan hanya HARUN TASMA yang secara sah berhak atas harta peninggalan Pewaris.

---

To determine the application of Inheritance Law in Indonesia, there will be conducted case study towards the decision from Supreme Court Number 3373K/Pdt/2001. In that decision, there was a number of events between the testator (Mrs. JAP JOE NIO) who's own heritage in the form of 3 (three) estate to her heirs (the descendants of JAP JOE NIO's siblings) which are Mr. HARUN TASMA, Mr. HO BOK LIM, Mrs. HO PEN NIO, and Mrs. KWA SOEI NIO. Legal facts in the decision from Supreme Court stated that the descendants from JAP JOE NIO's sibling are illegitimate children except Mr. HARUN TASMA, so that in this research will discuss about the substitution and illegitimate children.

This normative legal research are explained with explanatory, evaluative, and prescriptive with qualitative analysis. The absence of a marriage legal certificate and birth certificate from all JAP JOE NIO's sibling except HARUN TASMA, thus gave the alternative about who will be the heirs from JAP JOE NIO. If all of JAP JOE NIO's heirs were born prior to 1975, then the provisions of Indonesian Civil Code applied. In the other hands, if they all were born after 1975, then Marriage Law number 1 year 1974 applied.

In this case, it is clearly visible of how difficult the application from article 43 of the Marriage Law to the things, which has not been set as the rights to have inheritance from the testator. By analyzing from all of the legal facts and applicable provisions of law, the writer concluded that only HARUN TASMA who is feasible to become the heir of JAP JOE NIO."

"Kredit merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha untuk memenuhi kekurangan modal. Kebutuhan pelaku usaha akan tambahan modal kemudian bertemu dengan Bank yang menawarkan kredit. Kemudian timbul hubungan hukum dalam bentuk Perjanjian Kredit. Dalam setiap perjanjian, tidak selamanya berjalan dengan baik. Permasalahan dapat senantiasa timbul selama perjanjian masih berjalan. Begitupun dengan Perjanjian Kredit. Salah satu permasalahan yang dapat timbul dalam Perjanjian Kredit adalah tidak dibayarnya utang oleh nasabah debitor atau umumnya disebut Kredit Macet. Penelitian ini memaparkan pengaturan mengenai perkreditan perbankan di Indonesia serta menyajikan analisis terhadap kesesuaian penyelesaian kredit macet PT Y pada Bank X dalam putusan nomor 47/PDT.G/2013/PN JKT.PST dengan peraturan perkreditan yang berlaku. Masih terdapat ketidaksesuaian dengan peraturan yang berlaku meskipun di satu sisi terdapat pula kesesuaian dengan peraturan yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan melakukan studi dokumen.

---

Loan is one of the means available for a business to take in order to cover up its lack of capital. Business?s needs for additional capital can be met with loan offered by Bank. Thus, create a legal relation in the form of loan agreement. There is no guarantee for every agreement to be honored without any problems arises between the parties. Problems may arise anytime as long as the agreement still exist. The same could be said about loan agreement. One of the problem that may arise from loan agreement is non-performing loan.

This research shows how Bank credit is regulated in Indonesia and to present an analysis on the conformity of non-performing loan settlement used in the Central Jakata District Court?s Decision Number 47/PDT.G/2013/PN.JKT.PST. This research conclude that there are still some issues not in accordance with the regulations even though there are also some issues in accordance with the regulations. This research use normative juridical method through documents study."

"Kegiatan perbankan tidak dapat dipisahkan dengan proses pemberian kredit, karena salah satu fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Pemberian kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah debitur tidak selalu berjalan mulus, karena dalam prakteknya sering kali timbul masalah kredit macet. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai penyelesaian kredit macet menurut peraturan yang berlaku dan penyelesaian kredit macet dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1654 K/Pdt/2014. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan menggunakan data utama yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1654 K/Pdt/2014 dan data sekunder. Hasil penelitian ini adalah penyelesaian kredit macet dapat dilakukan dengan cara restrukturisasi, non litigasi, dan litigasi. Untuk menghemat biaya dan waktu, penyelesaian kredit macet bisa ditempuh dengan cara restrukturisasi atau non litigasi terlebih dahulu sebelum menempuh cara terakhir lainnya yaitu dengan litigasi.

---

Banking activities can not be separated by the process of crediting, because one of the main functions of the bank is to raise funds from the community and channel it back to the community in the form of credit. Loans given by banks to debtor customers do not always run smoothly, because in practice often arise bad credit.

In this research will be discussed on the settlement of non-performing loans according to the applicable regulations and the settlement of non-performing loans in the case of Supreme Court Decision Number 1654 K / Pdt /2014. The method used in this study is juridical-normative by using main data namely Supreme Court Decision Number 1654 K/Pdt/2014 and secondary data.

The result of this research is the settlement of non-performing loans can be done by restructuring, non litigation, and litigation. To save costs and time, settlement of non-performing loans can be done by way of restructuring pr non litigation first before taking the last other way is by litigation."