Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPeranan kedudukan tanah sebagai harta benda yang bermanfaat sangatlah tinggi bagi perekonomian. Tanah dipergunakan sebagai jaminan sebuah hutang yang diajukan kepada lembaga perbankan. Dimana jaminan atas tanah tersebut dibebankan dalam bentuk Hak Tanggungan Atas Tanah beserta benda-benda lain yang Berkaitan Dengan Tanah. Hak Tanggungan hanya akan dapat lahir jika adanya perjanjian lain yang melandasinya sebagai perjanjian pokok, karena kedudukan Hak Tanggungan yang merupakan perjanjian tambahan (accessoir). Keberlakuan jaminan Hak Tanggungan sangat bergantung pada Perjanjian Kredit yang mendahului, karena hapus atau batalnya ikut tergantung pada perjanjian pendahuluan tersebut. Dalam dunia nyata, keadaan tersebut akhirnya dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berkepentingan, dimana pihak tersebut menguasai sertipikat hak atas tanah tanpa hak (dengan tipu daya) bertujuan untuk menjaminkan tanah tersebut sebagai jaminan hak tanggungan dihadapan notarisppat yang kemudian menimbulkan kerugian bagi pemilik hak atas tanah tersebut. Terhadap kondisi yang demikian, undang-undang memberikan kesempatan kepada pihak pemilik untuk menuntut dan memperjuangkan hak nya tersebut dalam persidangan melalui gugatan pihak ketiga (derden verzet) terhadap si pemberi dan penerima hak tanggungan tersebut yang melakukan pembebanan hak tanggungan dengan jaminan hak atas tanah tersebut secara tidak sah. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pembebanan hak tanggungan secara sah dan akibat hukum terhadap hak tanggungan yang dibebankan secara tidak sah apabila dibatalkan. Hasil penelitian menyarankan agar aturan diperbaiki dan seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembebanan hak tanggungan lebih teliti agar semua prosedur sesuai dengan aturan yangberlaku.

---

ABSTRACTThe position role of land as one of realty is really have a huge benefits for economics. Land is used as a guarantee of bank payable. Where guarantee of the land is burdened to the lien of land along with another object that interconnected to the land. The lien as a guarantee of the land only can arise if there other agreement that based on the main agreement, because the position of lien as a additional agreement (accessoir). Go into effect of guarantee of lien is really base\on credit agreement that preceed it, because vanish or cancel of rhe lien is base on the agreement preceded. In real life, this kind of condition is exploit by uninterested parties, where that parties have the power to hold the land certificate without right (tricky), aim to guarantee that land as a guarantee of lien in front of the notary-ppat, then generate the loss of the real owner of that land. For this kind of situation, law giving the chance to the owner to claim and fight for their right in the court through suing the third parties to the giver and the receiver of the lien who encumbering the lien with guaranteeing land right legally. Therefore, this analysis aim to know the real procedure of encumbering the lien in legal way and the legal consequences to the lien that burdered illegally if it’s cancelled. The result of this analysis is suggesting to repair the existing law and all the parties who involved in this encumbering the lien process to be more accurate, so all the procedure can be fit to the law."

"Dalam pemberian kredit, Bank biasanya mensyaratkan suatu jaminan atau guarantee, salah satunya dalam bentuk personal guarantee yang mana garantor diberikan hak istimewa oleh Undang-Undang guna melindungi kedudukannya sebagai penjamin. Apabila suatu debitur dalam keadaan tidak mampu membayar kepada kreditur utama maka seharusnya debitur itulah yang seharusnya melakukan pembayaran atas kewajibannya. Seorang personal guarantor dapat memiliki konsekuensi hukum yang jauh, dimana apabila syarat kepailitan telah terpenuhi, maka kreditur dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap personal guarantor di Pengadilan Niaga. Namun, dalam perjanjian garansi seringkali diatur mengenai pelepasan hak istimewa garantor untuk menuntut lebih dahulu harta benda debitur untuk disita dan dijual demi melunasi utang-utangnya. Hal ini kerap kali menjadi dasar kreditur untuk mengajukan permohonan pailit terhadap guarantor. Personal guarantor dapat menjadi pihak yang dirugikan dikarenakan pelepasan hak istimewanya.

---

In order to grant a credit, banks usually require a guarantee. It can be a form of personal guarantee. Personal guarantor are given special privileges by law in order to protect his position as guarantor. If a debtor in a state where he can't afford to pay to the creditor, the personal guarantor is supposed to be the party who should fulfil the payments. A personal guarantor could have big legal consequences, where if requirements of bankruptcy are met, it follows that the creditor may file for a petition to declare bankruptcy of the personal guarantor on the Commercial Court. However, a guarantee agreement often arrange the discharge of guarantor’s privilege to go after and prosecute property of a debtor first in order to pay debtor’s debts. This frequently become the reason for creditor to file for a petition to declare against guarantor. Personal guarantor can have an inflicted loss because his privelege relinquishment. This thesis examine the position of the guarantor who has discharge his priveleges and the timing for filing the petition to declare against personal guarantor. "

"ABSTRAKBank Garansi adalah salah satu produk perbankan yang bersumber dariperjanjian penanggungan yang berasal dari Kitab Undang-undang Hukum Perdatadimana terdapat tiga pihak di dalamnya yaitu Penanggung, Tertanggung danPenerima Tanggungan. Dalam prakteknya bank garansi digolongkan sebagaiperjanjian accesoir yang tergantung dengan perjanjian pokoknya, sehingga jikaperjanjian pokoknya tidak sah maka bank garansi akan secara otomatis menjadibatal demi hukum. Terkait dengan klaim, bank garansi bersifat unconditional,yakni serta merta di bayar ketika penerima bank garansi mengajukan klaim,namun ternyata klaim bank garansi dalam prakteknya memiliki kondisi-kondisitertentu yang menyebabkan klaim tersebut ditolak oleh bank penerbit

---

ABSTRACTBank Guarantee is one of banking products sourced from agreementderived from the Book of the Law of Civil Law where there are three parties in it,Guarantor, Applicant and Dependent Beneficiary. In practice the bank guaranteeis classified as a accesoir agreement, so that if an main agreement is not valid thebank guarantee will automatically become null and void. Associated with theclaim, unconditional bank guarantee, which is not necessarily in the receivingbank guarantees paid when filing a claim, but it claims the bank guarantee inpractice have certain conditions that cause the claim was rejected by the issuingbank"

"ABSTRAKLaporan magang ini membahas tentang pengendalian internal atas sistem Permohonan Bank Garansi untuk keperluan tender maupun pelaksanaan proyek dari PT ESA Tbk. Analisis dibatasi pada penilaian risiko dan aktivitas pengendalian. Analisis dilakukan dengan membandingkan praktik yang berjalan dengan prosedur yang telah diterapkan dan mengidentifikasi kelemahan pengendalian dalam proses permohonan Bank Garansi. Berdasarkan hasil analisis, terdapat rekomendasi seperti perlunya perbaikan standar operasional prosedur perusahaan untuk permohonan Bank Garansi serta penambahan aktivitas pengendalian terkait Bank Garansi.

---

ABSTRACTThis internship report discusses internal control over the Bank Guarantee Application system for tender and project implementation from PT ESA Tbk. Analysis is limited to risk assessment and control activities. Analysis is carried out by comparing the practices that are running with the procedures that have been implemented and identifying control weaknesses in the process of applying for a Bank Guarantee. Based on the results of the analysis, there are recommendations such as the need to improve the standard operating procedure Bank Guarantee Application and the addition of Bank Guarantee control activities."

"Studi Komparatif Hukum Jaminan Kebendaan atas Pesawat Udara Menurut Hukum Indonesia dan Hukum Jerman Mantaro Priatama dan Akhmad Budi Cahyono Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Email: mantaropriatama123@gmail.com Abstrak skripsi ini membahas mengenai perbandingan hukum jaminan kebendaan atas pesawat udara menurut hukum Indonesia dan hukum Jerman seperti lembaga jaminan kebendaan yang dapat dibebankan pada pesawat udara di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, lembaga jaminan kebendaan yang dapat dibebankan pada pesawat udara di Jerman hingga perbandingan hukum jaminan kebendaan atas pesawat udara menurut hukum Indonesia dan hukum Jerman. Penelitian ini menunjukkan bahwa sampai saat ini masih belum ada dasar hukum mengenai pembebanan lembaga jaminan kebendaan terhadap pesawat udara di Indonesia melalui peraturan perundang-undangan atau peraturan terkait lainnya sementara di Jerman sudah ada dasar hukum yang jelas mengenai penjaminan perjanjian kredit dengan pesawat udara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis-normatif.Hasil penelitian menyarankan bahwa untuk mengatasi kelemahan hukum jaminan kebendaan atas pesawat udara di Indonesia maka Pemerintah Indonesia perlu membuat dasar hukum mengenai jaminan kebendaan pesawat udara melalui peraturan perundang-undangan khusus yang dibuat dengan mengikuti atau mempelajari peraturan jaminan kebendaan atas pesawat udara di Jerman yang mengatur bahwa pesawat udara termasuk benda bergerak yang terhadapnya berlaku ketentuan benda tidak bergerak perihal pembebanan lembaga jaminan kebendaan, lembaga jaminan kebendaan yang dibebankan pada pesawat udara adalah lembaga hipotik yang dibuat berdasarkan pengaturan hipotik benda tidak bergerak dan kapal di mana prosedur pembebanan hipotik pesawat yang sah adalah dengan membuat perjanjian hipotik pesawat dalam bentuk akta otentik dan mendaftarkannya pada badan instansi yang berwenang dan prosedur eksekusi hipotik pesawat mengikuti eksekusi hipotik benda tidak bergerak dengan beberapa ketentuan khusus terhadapnya.

---

Comparative Study of Aircraft as Guarantee According to Indonesian and German Law Abstract. This thesis focuses on a comparative study of aircraft as a guarantee according to Indonesian and German law such as what kind of security institution could be encumbered on aircraft based on current Indonesian law and how German law arranges security encumbrance on aircraft until the comparison of aircraft as a guarantee between Indonesian and German law. This research shows that until now, there is no clear provision for aircraft as a guarantee in Indonesia law but on the other hand German law does. The method of this study is comparison which produces normative judicial research.

The result of this study suggests legislative body in Indonesia needs to start making a clear provision or law of aircraft as guarantee which can be adapted from German law which is the regulation clearly states aircraft as a movable thing but subject to immovable law in certain cases such as encumbrance of security institution, the security institution may encumber on aircraft is mortgage, the procedure of making aircraft mortgage security agreement based on other provisions of mortgage for immovable and ships which must be done in notary deed and registration in relevant registry authority, and the enforcement of aircraft mortgage made based on enforcement mortgage provision for immovable and ships with special provisions in it. The study german law guarantee security agreement."

"Tesis ini membahas mengenai tanggung jawab penjamin atau Guarantor yang telah melepaskan hak istimewa apabila ditarik sebagai Termohon PKPU dan pandangan hakim terhadap penjamin atau Guarantor akibat melepaskan hak istimewa apabila ditarik sebagai Termohon perkara PKPU ditinjau dari asas pembuktian sederhana dan aturan hukum dalam Undang – Undang Kepailitan dan PKPU. Dari hasil kajian masih terdapat perbedaan pandangan hakim mengenai dapat atau tidaknya penjamin atau Guarantor yang melepaskan hak istimewa ditarik sebagai pihak Termohon perkara PKPU. Terdapat berbagai putusan yang memiliki sudut pandang berbeda dalam menjadikan Penjamin atau Guarantor dapat ditarik atau tidak dapat ditarik sebagai Pihak Termohon dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Berdasarkan hasil kajian, kedudukan Penjamin atau Guarantor tidaklah tepat ditarik sebagai Termohon dalam PKPU walaupun telah melepaskan hak istimewanya dikarenakan telah melanggar Pasal 254 Undang – Undang Kepailitan dan PKPU dan pembuktian adanya utang piutang antara kreditur dan pihak penjamin atau Guarantor tidak dapat dibuktikan secara sederhana sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU.

---

This thesis examines the liability of a guarantor who has waived their privilege when being designated as a respondent in a Suspension of Debt Payment Obligation (PKPU) case and analyzes judicial perspectives on such guarantors. The study evaluates the matter from the standpoint of the principle of simple proof and the legal provisions in the Bankruptcy and PKPU Law. The findings reveal differing judicial opinions regarding whether a guarantor who has waived their privilege can be designated as a respondent in a PKPU case. Various court decisions demonstrate divergent viewpoints on whether a guarantor can or cannot be included as a respondent in PKPU proceedings. Based on the analysis, it is concluded that the guarantor's designation as a respondent in PKPU proceedings is inappropriate, even if the guarantor has waived their privilege. This designation contravenes Article 254 of the Bankruptcy and PKPU Law, and the existence of a debt relationship between the creditor and the guarantor cannot be proven simply as required under Article 8 paragraph (4) of the Bankruptcy and PKPU Law."

"Tesis ini membahas mengenai tanggung jawab penjamin atau Guarantor yang telah melepaskan hak istimewa apabila ditarik sebagai Termohon PKPU dan pandangan hakim terhadap penjamin atau Guarantor akibat melepaskan hak istimewa apabila ditarik sebagai Termohon perkara PKPU ditinjau dari asas pembuktian sederhana dan aturan hukum dalam Undang – Undang Kepailitan dan PKPU. Dari hasil kajian masih terdapat perbedaan pandangan hakim mengenai dapat atau tidaknya penjamin atau Guarantor yang melepaskan hak istimewa ditarik sebagai pihak Termohon perkara PKPU. Terdapat berbagai putusan yang memiliki sudut pandang berbeda dalam menjadikan Penjamin atau Guarantor dapat ditarik atau tidak dapat ditarik sebagai Pihak Termohon dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Berdasarkan hasil kajian, kedudukan Penjamin atau Guarantor tidaklah tepat ditarik sebagai Termohon dalam PKPU walaupun telah melepaskan hak istimewanya dikarenakan telah melanggar Pasal 254 Undang – Undang Kepailitan dan PKPU dan pembuktian adanya utang piutang antara kreditur dan pihak penjamin atau Guarantor tidak dapat dibuktikan secara sederhana sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU.

---

This thesis examines the liability of a guarantor who has waived their privilege when being designated as a respondent in a Suspension of Debt Payment Obligation (PKPU) case and analyzes judicial perspectives on such guarantors. The study evaluates the matter from the standpoint of the principle of simple proof and the legal provisions in the Bankruptcy and PKPU Law. The findings reveal differing judicial opinions regarding whether a guarantor who has waived their privilege can be designated as a respondent in a PKPU case. Various court decisions demonstrate divergent viewpoints on whether a guarantor can or cannot be included as a respondent in PKPU proceedings. Based on the analysis, it is concluded that the guarantor's designation as a respondent in PKPU proceedings is inappropriate, even if the guarantor has waived their privilege. This designation contravenes Article 254 of the Bankruptcy and PKPU Law, and the existence of a debt relationship between the creditor and the guarantor cannot be proven simply as required under Article 8 paragraph (4) of the Bankruptcy and PKPU Law."