Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTanggung jawab sosial (CSR) merupakan fungsi penting untuk membantumempercepat proses pembangunan bangsa secara merata dan menyeluruh.Indonesia, merupakan negara terpadat ke-4 di dunia, sekaligus merupakan rumahdengan komposisi penduduk mayoritas yang masih membutuhkan fasilitasfasilitaspokok, dimana diperlukan upaya-upaya yang lebih intensif untukmenjangkau panjang dan luasnya negara, salah satunya dengan upaya danprogram CSRSebagai institusi BUMN, BNI merasa memiliki tanggung jawab sosial untukturut berperan secara nyata ditengah-tengah masyarakat, selain itu diharapkandapat turut memberikan contoh bagi dunia bisnis pada umumnya. Dalampelaksanaannya bersama dengan organisasi sosial kemanusiaan Mer-C, BNImembangun dan mengoperasikan program bina lingkungan dalam bentuk klinikkesehatan, berawal sejak 2005 sebanyak 60 (enampuluh) lokasi, yang saat ini totalberoperasi sebanyak 33 (tigapuluh tiga) lokasi yang memerlukan bantuan dibidang kesehatan yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari hasil penelitian yangdilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa terdapat hubungan antara program BinaLingkungan “Balai Pelayanan Kesehatan Masyarakat BNI Berbagi” terhadapcitra BNI. Dimana di saat yg sama program bina lingkungan di bidang kesehatanyang telah dilakukan selain membantu masyarakat setempat juga telahmembentuk dengan baik citra BNI secara luas dan menjalin hubungan yang kuatkhususnya terhadap masyarakat setempat.Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan implikasi praktis bagiperusahaan untuk mendapatkan feedback dari program sosialnya, yang antara laintelah membangkitkan kesadaran penulis atas timbal-balik perusahaan terhadapmasyarakat setempat yang tidak semata hanya melakukan bisnis, tetapi jugamemberikan manfaat dari keuntungan yang diperoleh dalam bentuk pelayanankesehatan terhadap masyarakat setempat yang membutuhkan. Selanjutnya dari sisiakademis diharapkan dapat memberikan sumbangan perspektif dan gambaransalah satu bentuk bina lingkungan dalam bidang kesehatan dilakukan untukmasyarakat yang membutuhkan.

---

ABSTRACTSocial responsibility (CSR) is an important function to help speed up theprocess of building the country evenly and thoroughly. Indonesia is the 4th mostpopulous country in the world, and is home to the majority of the populationcomposition who is still need the basic amenities, which required the efforts ofmore intensive to reach the length and breadth of the country, one of them withthe efforts and CSRAs a state institution, BNI also has a social responsibility to be able tocontribute significantly in the society, but it is expected to also provide a modelfor the world of business in general. In its implementation together with the socialorganization of humanity Mer-C, BNI build and operate a communitydevelopment program in the form of a health clinic, started in 2005 by 60 (sixty)locations, which currently operates a total of as many as 33 (thirty three) locationsthat require health assistance across Indonesia. From the research conducted, it isconcluded that there is a relationship between the Community Developmentprogram "Public Health Care Center of BNI " on the image of BNI. Where at thesame time environmental development programs in the areas of health that havebeen conducted in addition to helping the local community has also established agood image with BNI widely and in particular a strong relationship to the localcommunity.Results of this study are expected to provide recommendations for thecompany to get feedback from the social program, which has raised awarenessauthor for mutual relationship to local communities which are not solely doingbusiness, but also giving back the benefit of profits earned in the form of healthcare on local communities in need. Furthermore, from the academic side isexpected to contribute perspective and overview of one form of communitydevelopment in the field of health assistance for people in need."

"Permasalahan pokok yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Penelitian ini berusaha mendiskripsikan proses perusahaan dalam merespon perubahan lingkungan bisnis dan sosialnya dalam perspektif stakeholder. Upaya perusahaan dalam merespon perubahan dan kepentingan stakeholder terutama masyarakat sekitar dilihat sebagai proses adaptasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam kegiatan bisnisnya. Studi kasus diangkat dari proses dan pengalaman perusahaan pengembang ( developer) dalam mengembangkan kebijakan kelembagaan dan strategi Community Development yang dilaksanakannya.Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan dilakukan melalui pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi langsung. Analisa terhadap hasil temuan lapangan dilakukan secara kualitatif dan disajikan secara diskriptif dilengkapi dengan bagan alur dan tabel untuk menunjukkan hubungan antar faktor dalam unit-unit analisa. Kerangka pemikiran yang melandasi studi ini meliputi tinjauan tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, tinjauan tentang Dinamika Perusahaan dan tinjauan tentang Community Development. Dalam hal ini tiga kerangka pemikiran tersebut digunakan untuk melihat dan menjelaskan kasus dan pengalaman perusahaan pengembang.Temuan dan analisa hasil studi kasus PT.SA sebagai perusahaan pengembang dalam mengadaptasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam kegiatan bisnisnya nienunjukkan beberapa hal penting: a). Perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya di sektor properti nampaknya telah berusaha untuk melaksanakan tanggung jawab sosialnya terhadap lingkungan masyarakat sekitar, b). Perusahaan melakukan pengembangan kebijakan kelembagaan dan melaksanakan sejumlah pendekatan dan strategi untuk turut serta memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat sekitar, c). PT.SA memiliki pengalaman dan kompetensi yang khas sebagai pengembang dalam mengelola lingkungan fisik dan sosial, serta berpotensi untuk mengembangkan strategi community development yang efektif sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan bagi masyarakat sekitar.Proses dan pengalaman perusahaan dalam mengadaptasi Tanggung Jawab Sosial dalam kegiatan bisnisnya tersebut telah mempengaruhi pengembangan kebijakan dan strategi Community Development yang dilaksanakannya. Hal ini antara lain ditandai oleh dukungan manajemen dalam meningkatkan kontribusi perusahaan bagi masyarakat sekitar, pengembangan struktur dan fungsional dalam menangani hubungan perusahaan dan masyarakat sekitar serta kebijakan untuk melibatkan para karyawan dalam berbagai kegiatan sosial sebagai volunteer.Perusahaan pengembang memiliki peluang yang strategis untuk mengembangkan Community Development sebagai bentuk dan strategi pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Untuk mengoptimalkan kedua peluang ini perusahaan perlu melakukan langkah-langkah strategis untuk mengintegrasikan strategi Community Development menjadi bagian dari kebijakan bisnisnya, antara lain melalui :1. Pengembangan organisasi, menyusun strategi community development pada tingkat manajer atau direktur, untuk mengintegrasikan tujuan bisnis dan tujuan pengembangan masyarakat pada tingkat kebijakan. Sehingga pada tingkat operasional tujuan sosial dan tujuan bisnis perusahaan dapat bersinergi.2. Kerjasama lintas sektor, setelah memiliki struktur kelembagaan yang mengatur kebijakan community development, perusahaan dapat mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak sebagai langkah strategis. Instansi pemerintah, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dibidang pengembangan komunitas misalnya, adalah pihak-pihak yang dapat dimanfaatkan.3. Meningkatkan partisipasi warga, baik sebagai bagian dari strategi maupun aktivitas. Sebagai bagian dari strategi pencapaian tujuan pengembangan masyarakat misalnya, melibatkan warga masyarakat dalam proses perencanaan merupakan agenda strategis yang dapat dilakukan."

"Tesis ini membahas mengenai kepemilikan saham yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang dikaitkan dengan tanggungjawab pemegang saham sebagaimana diatur dalam UU Nomor 40 tahun 2007. Dengan menggunakan metode menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang didasarkan data sekunder berupa studi dokumendokumen dari bahan kepustakaan berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier sebagai sumber utamanya. Adapun instrumen lain yang digunakan adalah penafsiran serta wawancara langsung dengan nara sumber yang berkaitan dengan penelitian deskriptif ini.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terkait penjatuhan denda administratif akibat terpenuhinya unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 27 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang menjadi beban perseroan terbatas, (para) pemegang saham dapat mengajukan gugatan derivatif ke Pengadilan Negeri jika diduga adanya penyalahgunaan wewenang atau kelalaian anggota Direksi dalam melakukan tindakan kepemilikan saham oleh perseroan pada beberapa perusahaan dan atau pendirian beberapa perusahaan. Pemegang saham yang juga terbukti baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi tetap harus bertanggungjawab secara pribadi, sehingga dengan demikian tidak berlaku lagi tanggung jawab terbatas baginya.

---

This thesis discusses the ownership of shares that are prohibited under Article 27 of Law No. 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition as it relates to the responsibilities of shareholders as stipulated in Law No. 40 of 2007 concerning Private Lialibility Company. Using the method of normative juridical research that is research based on secondary data such as document studies of literature in the form of primary, secondary and tertiary legal materials as its main source. The other instrument used is the interpretation as well as live interviews with resource persons associated with this descriptive study.Results of research indicate that if administrative penalties due to the fulfillment of the elements of Article 27 of Law No. 5 of 1999 which were charged to a limited liability company, (the) shareholders may file a derivative lawsuit at the District Court if the alleged abuse of authority or negligence of any member of the Board of Directors in taking ownership action in other companies or the establishment of several companies. Shareholders are proved either directly or indirectly utilize the company in bad faith solely for personal purposes will continue to be personally liable, and could not invoke limited liability."

"Skripsi ini membahas tentang penerapan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan oleh perusahaan subsidiary di Indonesia dalam rangka memenuhi Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Skripsi ini juga melihat Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) dari kacamata pemerintah Amerika Serikat, Inggris, dan Tiongkok sebagai negara asal dari perusahaan subsidiary yang dibahas, dimana ketiga negara tersebut memiliki pemahaman dan peraturan yang berbeda mengenai Corporate Social Responsibility (CSR). Dalam pembahasannya skripsi ini akan melihat pertentangan peraturan yang dihadapi oleh perusahaan multinasional, dan bagaimana penerapan TJSL di Indonesia di tengah-tengah perbedaan peraturan ini. Selain itu skripsi ini juga akan menelaah mengenai hubungan pemerintah negara asal dengan perusahaan subsidiary yang ada di Indonesia, secara khusus dalam hal CSR. Terakhir pada skripsi ini juga akan dibahas mengenai kesamaan dan perbedaan konsep TJSL dan CSR, serta kelebihan dan kelemahan TJSL di Indonesia. Penulisan ini menggunakan penelitian yuridis normatif.

---

This thesis focuses on the implementation of Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) done by multinational companies in Indonesia to meet the obligation set out in The Law of Republic of Indonesia No. 40 of 2007 Concerning Limited Liability Company. This thesis also recognizes the different interpretation of the concept of Corporate Social Responsibility (CSR) adopted by the United States, United Kingdom, and the People’s Republic of China Government.

This thesis will then analyze how does that different interpretation plays out in the implementation of TJSL done by its subsidiary companies. This thesis will also cover the relationship between home countries and its subsidiary companies in Indonesia. The last issue covered in this thesis will talk about similarity and difference between TJSL and CSR, as well as the strength and weakness of TJSL in Indonesia. The research uses normative judicial study."

"Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh agresivitas pajak perusahaan terhadap pengungkapan CSR, serta menganalisis pengaruh firm risk yang memoderasi hubungan antara agresivitas pajak perusahaan dan pengungkapan CSR. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2013-2015 dengan total sampel sebanyak 309 sampel observasi yang memenuhi kriteria purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pengungkapan CSR dalam periode penelitian tersebut. Kemudian agresivitas pajak ditemukan tidak memiliki pengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR. Pemoderasi firm risk ditemukan memiliki pengaruh positif terhadap hubungan antara agresivitas pajak dan pengungkapan CSR.

---

The purpose of present study is to test relations between corporate social responsibility and tax aggressiveness, and examines firm risk could moderate the relation between corporate social responsibility and tax aggressiveness. Empirical investigation is conducted on listed companies in Indonesia Stock Exchange (IDX) from 2013 to 2015, using purposive sampling method; the final sample of observation is 309 firm-years.

The result found the increasing of CSR disclosure in research period. Then, tax aggressiveness do not have negative impact on the disclosure of CSR. In addition, firm risk could support the negative impact between tax aggressiveness and the disclosure of CSR."

"Partai politik memegang peranan penting dalam sistem politik Indonesia, maka partai politik diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Dalam undang-undang tersebut diatur mengenai cara pembentukan Partai Politik, yaitu untuk dapat mendirikan suatu partai politik, salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pendiri partai politik adalah dengan menggunakan jasa notaris untuk membuat akta pendirian partai politik yang memuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik. Dalam penulisan ini, yang akan diteliti adalah putusan pengadilan Nomor 1129/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel. yang melibatkan seorang notaris yang digugat dalam pembuatan akta perubahan Angaran Dasar suatu partai politik. Notaris digugat karena penggugat merasa akta yang dibuat oleh Notaris tersebut tidak sesuai dengan perubahan Anggaran Dasar hasil Kongres partai politik tersebut. Penggugat berkeinginan untuk membatalkan akta tersebut melalui prosedur gugatan di Pengadilan Negeri dengan menjadikan Notaris sebagai tergugat. Pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah apakah Notaris dapat dijadikan sebagai Tergugat atas akta yang telah dibuatnya dan bagaimana tanggung jawab Notaris dan sanksi apa yang dapat diberikan kepadanya dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif yang akan menghasilkan data yang bersifat deskriptifevaluatif-preskriptif. Hasil penelitian adalah Notaris tidak dapat dijadikan tergugat karena notaris hanya menuangkan kembali dokumen-dokumen yang diserahkan penghadap ke dalam akta dan notaris telah membuat akta sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai pembuatan akta. Tanggung Jawab Notaris adalah sebatas pada pemenuhan unsur otentisitas suatu akta, namun terhadap kebenaran isi akta bukan merupakan tanggung jawab notaris.

---

Political Parties hold a very important role in the Indonesian political system, therefore they are regulated in the Law Number 2 Year 2008 about Political Parties. In that regulation, requirements about how to establish a political party is regulated, one of the requirements is using public notary service to make the Political Party`s Deed of Establishment which contains their Article of Association.

Judicial Decision Number 1129/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel. is reviewed in this thesis, that decision involves a public notary who was sued in the making of the Alteration of Article of Association Deed of a Political Party. The notary was sued because the plaintiff thought that the deed made by the notary was not in accordance with the Alteration of Article of Association based on the Political Party`s congress. The Plaintiff wish to nullify that deed by suing the notary in front of the District Court.

The main problem in this thesis is whether the Notary could be sued based on the deed he made, and what are the notary`s responsibility and what sanction could be imposed on him based on the Law Number 30 Year 2004 about Notary Function. Data used in this thesis are secondary data which is analyzed qualitatively which results a descriptiveevaluative-prescriptive data.

The Result of the research is the notary could not be sued as a plaintiff because he only rewrote documents given to him into a deed and the notary had applied all the regulations in making an authentic deed based on the Law Number 30 Year 2004 about Notary Function. The Notary`s responsibility is limited only in fulfilling authenticity substances in making a deed, but the truth of the deed content is not the notary`s responsibility."

"CSR perusahaan jasa konstruksi perlu mendapat sorotan melihat kegiatan industrinya cukup berisiko. PT.PP sebagai perusahaan jasa konstruksi melakukan dua bentuk tanggung jawab sosial, yaitu yang dilakukan terpusat (PKBL dan CSR) dan yang dilakukan di proyek (skripsi ini memfokuskan pada CSR PT.PP di wilayah Proyek Pembangunan Komplek Kantor Pusat Jasa Marga). Menggunakan metode kualitatif yaitu wawancara mendalam dengan beberapa informan dari pihak PT.PP (di pusat maupun di proyek) serta masyarakat di sekitar proyek sebagai pemanfaat, penulis menemukan bahwa industrial specific perusahaan, local specific masyarakat, motif perusahaan dalam melakukan CSR, serta substansi pokok CSR (komitmen dan tindakan perusahaan) turut menentukan efektivitas CSR.

---

It is crucial to put CSR of construction industry under the spotlight for the risk of its industrial specific. PT.PP, a general contractor, do their CSR in two ways, one is executed in centralized method (PKBL and CSR), the second is executed in each project site ( this thesis focused on CSR by PT.PP in Proyek Pembangunan Komplek Kantor Pusat Jasa Marga). Done through using qualitative methods of data collection, such as deep interview with several informants from PT.PP (both from head office and in project site management) and also with the local community representatives, author find out that corporate industrial specific, community local specific, corporate motives in doing CSR, and also the substance of CSR (corporate actions and commitment) proved to be essential in CSR effectiveness."

"Tesis ini membahas hubungan kontraktual pengembang dengan pembeli atas transaksi jual beli satuan rumah susun secara pesan terlebih dahulu (indent) dalam bentuk perjanjian jual beli pendahuluan. Pengembang menggunakan jasa Notaris untuk melegalisasi perjanjian agar dapat memberikan kepastian hukum dan akta dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna. Penelitian ini adalah penelitian analitis dengan desain deskriptif dan didukung dengan penelitian lapangan, wawancara dengan Notaris, pengembang dan pembeli. Hasil penelitian menunjukkan tanggung jawab Notaris dalam melegalisasi surat atau akta di bawah tangan sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, terbatas mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat atau akta di bawah tangan, sebagaimana diatur Pasal 15 ayat 2 huruf a. Dalam praktek Notaris tidak sepenuhnya mengacu pada ketentuan tersebut, dan tetap menjelaskan isi akta terlebih dahulu, karena Notaris mempunyai tanggung jawab profesional secara perdata atas dasar prestasi pemberian jasa yang tidak terukur.

---

The focus of this thesis is about the contractual relationship between developer and buyer of sale and purchase transactions of apartment unit were reserved in advance (indented) in the form of a preliminary purchase agreement. Developers use the services of Notary to legalize the Agreement to provide legal certainty of the deed, so can be used as evidence. This research is analysis descriptive and supported by field research in form of interview with Notaries, developer and buyers.

The result of research reveals that the Responsibility of Notary in legalizing letter or inauthorised deed since the effectuation of the Law of the Republic of Indonesia Number 30 Year 2004 concerning Notary, limited to ratify the signature and establish certainty date of the letter or inauthorised deed as stipulated in Article 15 paragraph 2 point a. In the practice of carrying out Notary duties is not entirely refer to the mentioned Article, the Notary remains explain and give information on the contents of deed, because Notary possess a professional responsibility in public law based on the unmeasurable performance of services."