Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas implementasi kebijakan remunerasi di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus dari informan terpilih. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan remunerasi pada aspek kondisi lingkungan secara umum mendapatkan persepsi positif. Sedangkan hubungan antar organisasi didapatkan persepsi yang negatif. Persepsi yang negatif ditujukan pada implementasi remunerasi pada aspek sumber daya organisasi khususnya ketepatan alokasi anggaran dan komitmen birokrasi yang relatif rendah. Aspek karakteristik dan kapabilitas instansi pelaksana mendapat persepsi positif. Data sekunder menunjukkan adanya peningkatan kinerja pelayanan dan keuangan jika dibandingkan sebelum dan setelah remunerasi. Kesimpulan penelitian menunjukkan impelementasi kebijakan remunerasi di RSJPDHK berlangsung cukup baik dengan beberapa kekurangan yang perlu mendapatkan perhatian. Perubahan bertahap dan berkesinambungan untuk mengubah paradigmadan budaya kerja karyawan, meningkatkan kualitas dan kuantitas komunikasi antar organisasi maupun manajemen dengan karyawan menyangkut tranparansi dan mengoptimalkan sosialisasi kebijakan remunerasi. Selain itu, disarankan pula untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, melakukan evaluasi dan revisi secara komprehensif Keputusan Menteri Keuangan nomor 165 tahun 2008 adalah beberapa rekomendasi dari hasil penelitian ini.

---

This thesis studied the implementation of remuneration in National Cardiovascular Center Harapan Kita Hospital. A qualitative method applied in this research by conducting in depth interview and focus group discussion. This study revealed that the environment condition aspect is positively percept in general. On the contrary, negative perception was found on inter-organization connection and the organization resource aspect. Characteristic and capability of implementer agents is positively percept in general, except internal communication between implementer and program receiver. The secondary data showed an increase of medical services and financial performance comparing before and after remuneration implemented. Thus, remuneration policy in NCVC Harapan Kita Hospital is relatively well implemented. In view of improving implementation policy, a step and continuous changes in terms of paradigm and work culture should be done. Increasing the quality and quantity of inter-organization communications, including management-employee communications, transparency and optimize socialization remuneration policy is recommended as well as enhancing any efforts of continuous monitoring and evaluation. Another recommendation is an evaluation and revision of the previous regulation regarding Decision of Finance Minister Number 165/2008 should be conducted comprehensively."

"Tesis ini membahas kajian Penerapan Sistem Remunerasi Dan Kinerja Pelayanan bedah Jantung Dewasa Di Rumah Sakit Jantung Dan Pembuluh Darah Harapan Kita (RSJPDHK). Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed method dengan melakukan kajian deskriftif data sekunder dan data primer dengan kuesioner self assessment dari responden terpilih, dilanjutkan Focus Group Disscusion dari informan terpilih. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar SMF dan perawat tidak puas dengan beberapa hal dalam penerapan sistem remunerasi. Namun ternyata ketidakpuasan tersebut terjadi karena kekurangpahaman terhadap isi dari Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2008. Pada penelitian ini juga terlihat kinerja pelayanan bedah jantung dewasa tetap mengalami kenaikan setiap tahunnya sebelum dan sesudah penerapan sistem remunerasi. Saran yang dapat diajukan dari penelitian ini adalah agar Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memfasilitasi RSJPD Harapan Kita untuk memperoleh formulasi sistem remunerasi yang lebih sesuai dengan kondisi saat ini, RSJPDHK membuat sistem remunerasi yang sesuai ketentuan dan kondisi terkini, serta dilakukan sosialisasi yang baik dan evaluasi secara berkala.

---

This thesis studied of implementation of Remuneration System and Performance of adult cardiac surgery services in Harapan Kita Cardiovascular Hospital. This research used a mixed method approach by conducting detailed descriptive study of secondary data and primary data with self assessment questioner from selected respondent, continued with Focus Group Discussion from selected informant.

The result of the research showed that almost of functional medical staff dan nurse unsatisfied with several things in implementation of Remuneration system. However the unsatisfied due to not well informed with the content of Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 165/2008. But performance of adult cardiac surgery services increased for every year, before and after implementation of Remuneration System.

The researcher suggest that Ministry of Health facilitates RSJPD Harapan Kita to have remuneration system formulation that more appropriate with the present condition. RSJPD Harapan Kita make remuneration system that appropriate with regulation and the present condition that continued with a good socialization and evaluated regularly."

"RSJPDHK adalah RS pemerintah di bawah Kementerian Kesehatan yang ditetapkan sebagai rumah sakit BLU (Badan Layanan Umum) Kementerian Kesehatan yang telah melaksanakan remunerasi sejak tahun 2008. Implementasi kebijakan remunerasi di RSJPDHK ditetapkan melalui keluarnya KMK 165 tahun 2008. Pada tahun 2011 yang mengatur sistem tunjangan kinerja. Tujuannya adalah melaksanakan reformasi birokrasi maka perlu diberikan tunjangan kinerja. Tujuan penelitian ini yaitu melakukan kajian terhadap sistem remunerasi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 165 Tahun 2008 yang telah diterapkan di RSJPDHK dan sistem remunerasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 63 Tahun 2011 yang akan diterapkan di Instansi Pemerintah. Penelitian ini melakukan analisis kesenjangan antara sistem remunerasi RSJPDHK berdasarkan KMK nomor 165 tahun 2008 dengan Permen PAN nomor 63 tahun 2011.Dari hasil FGD dengan para dokter spesiaslis jantung RSJPDHK dan wawancara mendalam para informan bahwa KMK nomor 165 tahun 2008 dasarnya adalah PP 23 tahun 2005 tentang BLU sedangkan Permen PAN nomor 63 tahun 2011 tidak berdasarkan PP 23 tahun 2005 tentang BLU. Sehingga Permen PAN nomor 63 tahun 2011 dapat dipergunakan pada tatanan birokrasi dan tidak bisa dipergunakan untuk RS BLU. Keadaan tersebut akan berdampak terjadinya kesenjangan pada segala aplikasi pelaksanaan sistem remunerasi pada RS BLU. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu penerapan KMK nomor 165 tahun 2008 di RSJPDHK sudah tepat. Permen PAN nomor 63 tahun 2011tepat apabila diterapkan di institusi dengan tatanan birokrat.Saran yang diberikan yaitu melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sistem remunerasi yang berjalan di RSJPDHK berdasarkan KMK No. 165 Tahun 2008 sebagai upaya penyempurnaan. Permen Pan No. 63 tahun 2011 harus dilengkapi dengan peraturan yang sesuai jika akan dilaksanakan pada institusi BLU.

---

National Cardiovascular Center Harapan Kita (NCCHK) is a public hospital which structurally located under Ministry of Health and defined as a Public Service Board. The Ministry of Health has been implemented the remuneration system since 2008. The implementation of these policies in NCCHK are set through a decree of the Minister of Finance No.165 in 2008. In 2011, the Minister of Administrative and Bureaucratic Reform published a decree No.63 to regulate the performance allowance.

The aim is, to implement a bureaucratic reform, it is necessary to give the performance allowance. To review the remuneration system based on a decree of the Minister of Finance No.165, 2008 which has been applied in NCCHK and the remuneration system based on a decree of the Minister of Administrative and Bureaucratic Reform No.63, 2011 which will be applied in governmental bodies. Perform a gap analysis between the remuneration system based on a decree of the Minister of Finance No.165, 2008 and a decree of the Minister of Administrative and Bureaucratic Reform No.63, 2011.

From the results of the focused group discussions with NCCHK cardiologists and in-depth interview with informants, it was conclude that a decree of the Minister of Finance No.165, 2008 is essentially based on a Government Ordinance No.23, 2005 about Public Service Board. However, a decree of the Minister of Administrative and Bureaucratic Reform No.63, 201 was not based on this Government Ordinance so that it cannot be used in a hospital that become a Public Service Board. This situation will end with the occurrence of gaps in the implementation of any applied system in the public-service-board hospital remuneration.

Conclusion. The application of the decree of the Minister of Finance No.165,2008 is appropriate for public-service-board hospitals. The decree of the Minister of Administrative and Bureaucratic Reform No.63, 2011 is applicable when it is applied in institutions with bureaucratic order.

Suggestion. To monitor and evaluate the implementation of the remuneration system that running on NCCHK based on a decree of the Minister of Finance No.165, 2008 as efforts to improve. The decree of the Minister of Administrative and Bureaucratic Reform No.63, 2011 should be equipped with appropriate regulations if it would be implemented on public-service-board institutions."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji relevansi pelaksanaan sistem penggajian yang ada di Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM yang ada, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2003 dan memformulasikan sistem penggajian yang adil berdasarkan beban kerja yang harus ditanggung oleh pegawai. Masalah penggajian adalah sesuatu yang perlu untuk dikaji karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Untuk itu usaha pencapaian sistem penggajian yang sesuai harus tetap dilakukan melalui kajian-kajian sebagai bahan masukan bagi penyempurnaan sistem penggajian yang ada.Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 223 responden, terdiri dari semua pejabat eselon II, IlI, IV dan staf. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara stratified proportional random sampling yaitu mengambil sampel secara berstrata, porposif dan acak. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang bersifat kuantitatif dan kualitatif.Analisis data penelitian dilakukan dengan melihat kondisi penggajian yang ada dan membandingkan dengan perhitungan gaji berdasarkan metode point system. Diperoleh hasil bahwa kondisi penggajian yang berlaku adalah sudah cukup baik terlihat bahwa sebagian besar gaji berada pada posisi in paid. Ini ditunjukkan dari kajian penggajian tanpa penggolongan dengan jumlah in paid mencapai 53%.Sedangkan pada penggajian dengan penggolongan, kondisi in paid yang dicapai sebesar 83%. Jadi bila dikaitkan dengan perumusan masalah, bagaimanakan sistem penggajian Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sesuai dengan beban kerja, temyata sistem penggajian yang berlaku saat ini sudah sesuai dengan beban kerja yang harus ditanggung PNS. Hal itu ditunjukkan pula dalam persamaan garis gaji yang ada.Namun yang masih periu dilakukan dalam manajemen adalah adanya penetapan standar kinerja PNS melalui pembuatan job description sesuai dengan analisis kebutuhan. Sehingga memudahkan dalam penghitungan bobot kerja sebagai patokan dalam penghitungan gaji yang sesuai. Sedangkan untuk mencapai tingkat kelayakan, sangat sulit. Mengingat penilaian tentang kelayakan bersifat relatif. Masing-masing orang mempunyai sudut pandang yang berbeda dalam menilai suatu tingkat kelayakan. Akan tetapi mengingat rasio antara gaji yang diterima saat ini dengan harga kebutuhan, dapat dilihat bahwa standar gaji PNS saat ini memang sudah tidak layak lagi. Untuk itu sudah seharusnya mulai diadakan pembaruan dalam sistem penggajian PNS. Altematif yang dipakai dalam menaikkan gaji yaitu melalui penambahan jumlah tunjangan atau menggunakan pendekatan beban kerja.Untuk Iebih melengkapi referensi dalam penyempumaan sistem penggajian yang akan datang, sebaiknya diakukan pula pengkajian yang Iebih komprehensif terhadap total kompensasi dan benefit pada seluruh eselon. Pada tahapan yang Iebih strategis, hasil ini dapat digunakan untuk mengkaji efektivitas sistem kompensasi yang diberikan dikaitkan dengan produktivitas pegawai. Dengan demikian pendapat orang bahwa penggajian PNS adalah menganut sistem PGPS dapat direduksi dan diubah menjadi PGPB.

---

This research is done to study the relevance of remuneration system implementation in Secretariat General Department of Law and Human Rights, according to Government Regulation Number 11 Year 2003 and formulate the acceptable remuneration system based on work load which burdened by each employee. The remuneration is a necessary field to study because it relates to collective interest. Therefore, an effort to achieve suitable remuneration system has to be done through studies as input to develop the present remuneration system.

In this research, sample taken are 223 people from all position echelon 11, III, IV and staffs. The sample is taken by stratified proportional random sampling that takes samples stratified, proportionally and randomly. The research method used is analytical descriptive with has quantitative and qualitative characteristics.

Research data analysis is done by observing the remuneration condition is compare with mid point 20%. The result is that the present remuneration condition is sufficient; it is seen from the study that more employees have already been in paid category. This is showed by the remuneration study without classification where the in paid gets 53%, meanwhile to remuneration with classification the in paid condition gets 83 %. As a result, if related to problem formulation, how Government Employee Remuneration System equal to work load, the result is the present remuneration system has already suitable with the work load burdened by Government Employee. This is also shown in salary line analog exist.

However, one thing should be done in management is to establish the performance standard of Government Employees through the creation of job description go with demand analysis. So it can make easier to count work load as benchmark in payment which go well with work load to be burdened. To achieve sufficient level is very difficult regarding the evaluation of sufficiency is relative where each person has different view. On the contrary, consider the ration between present salary and the price of basic needs. It can be seen that the present government employee salary is not sufficient anymore. Therefore, it should start modernization in Government Employee Remuneration System. As stated recently that the alternative used in salary increase is through additional extra income or using approach and burdened proportional used approach and burdened positional weight.

To complete reference in improving the next remuneration system, it should also implement more comprehensive study on total of compensation study and benefit to all echelons. In more strategic stages, this result can be used to study the effectiveness of given compensation system related to employee productivity. Consequently, the opinion that government employee salary uses PGPS system can be reduced and change with PGPB."

"Skripsi ini membahas perbedaan perlakuan atas biaya tenaga kerja di perkebunan kelapa sawit antara pajak (Kebijakan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 249/PMK.03/2008) dengan akuntasi (Standar Akuntansi Keuangan Nomor 16), dampak implementasi dan solusi alternatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian eksplanatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa berdasarkan konsep aset yang dibangun sendiri, biaya dan penghasilan, implementasi biaya tenaga kerja berdasarkan Kebijakan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 249/PMK.03/2008 tidak sesuai diterapkan di industri perkebunan kelapa sawit.

---

The focus in this research is about the difference treatment of labor cost in palm plantations between tax regulation ( Republic of Indonesia finance ministerial policy number 249/PMK.03/2008) and accounting ( Financial Accounting Standart number 16), implementation impact and alternative solution in PT X. This research using explanative research for qualitative approach. This research result conclude by the concept of asset self-construction, cost and income, labor cost implementation base on Republic of Indonesia Finance Ministerial Policy number 249/PMK.03/2008 is not appropriate on palm plantations industry implementation."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dan struktur kepemilikan, ukuran perusahaan, dan praktek corporate governance terhadap pengelolaan laba dan kekeliruan penilaian pasar. Struktur kepemilikan, ukuran perusahaan, dan praktek corporate governance diduga akan mempengaruhi besaran pengelolaan laba, penilaian pasar atas pengelolaan laba, dan jenis pengelolaan laba (efisien atau oportunis). Selain itu, karena terdapat perbedaan persistensi dari komponen-komponen laba (arus kas operasi, akrual non diskresioner, dan akrual diskresioner) maka pasar seharusnya juga mengantisipasi adanya perbedaan persistensi tersebut dan memperhitungkannya dalam pembentukan harga saham. Jika pasar tidak mampu mengantisipasi hal tersebut maka akan terjadi kekeliruan penilaian pasar. Struktur kepemilikan, ukuran perusahaan, dan praktek corporate governance diduga mempengaruhi kekeliruan penilaian pasar tersebut.Akrual dapat dibedakan menjadi dua komponen yaitu akrual diskresioner dan akrual non diskresioner. Akrual diskresioner adalah akrual yang berasal dari diskresi manajemen sedangkan akrual non diskresioner adalah akrual yang besarnya tergantung kegiatan operasional perusahaan. Akrual diskresioner dalam penelitian ini digunakan sebagai proxy dari pengelolaan laba.Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda, uji F, dan Mishkin Test, dan menggunakan data empiris di Bursa Efek Jakarta dengan sampel sebanyak 144 perusahaan untuk periode non krisis (1995-1996, 1999-2002).Berdasarkan hasil pengujian, ditemukan bahwa ukuran perusahaan dan kepemilikan keluarga adalah variabel yang mempengaruhi pengelolaan laba. Semakin besar ukuran perusahaan semakin kecil pengelolaan labanya, serta pengelolaan laba pada perusahaan dengan kepemilikan keluarga tinggi dan bukan perusahaan konglomerasi lebih tinggi dibandingkan pengelolaan laba pada perusahaan lain.Kesimpulan mengenai jenis pengelolaan laba yang dilakukan oleh perusahaan masih mixed, walaupun lebih cenderung efisien. Hasil ini tidak konsisten dengan anggapan selama ini bahwa pengelolaan laba di Indonesia adalah oportunis. Faktor yang terbukti secara signifikan mempengaruhi jenis pengelolaan laba adalah kepemilikan keluarga. Pengelolaan laba pada perusahaan dengan kepemilikan keluarga tinggi dan bukan perusahaan konglomerasi lebih efisien dibandingkan pengelolaan laba pada perusahaan lain. Sedangkan variabel kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, dan praktek corporate governance tidak terbukti secara konsisten berpengaruh signifikan terhadap jenis pengelolaan laba.Pengelolaan laba terbukti dinilai signifikan positif oleh pasar, tetapi hasil ini tidak selalu didukung karena dalam pengujian sensitivitas terdapat hasil pengujian yang menunjukkan bahwa akrual diskresioner tidak berhubungan signifikan dengan imbal hasil saham. Variabel struktur kepemilikan, ukuran perusahaan, dan praktek corporate governance tidak terbukti secara konsisten mempengaruhi penilaian pasar terhadap pengelolaan laba. Tidak signifikannya variabel-variabel tersebut menunjukkan bahwa dalam melakukan penilaian, pasar tidak mempertimbangkan motif dan kesempatan yang berbeda-beda dari perusahaan dalam melakukan pengelolaan laba.Pengujian persistensi laba menunjukkan adanya perbedaan persistensi dari komponen laba, dimana arus kas operasi lebih persisten dibandingkan akrual diskresioner dan akrual non diskresioner lebih persisten dibandingkan akrual diskresioner. Hasil pengujian Mishkin Test menunjukkan terdapat kekeliruan penilaian pasar pada komponen arus kas dan akrual non diskresioner, tetapi tidak terdapat kekeliruan penilaian pasar untuk akrual diskresioner. Adanya bukti mengenai kekeliruan penilaian pasar atas komponen laba mengindikasikan bahwa pasar modal di Indonesia tergolong tidak efisien dalam bentuk setengah kuat (semi strong form).Pengujian lebih lanjut untuk melihat apakah kekeliruan penilaian pasar tersebut dipengaruhi oleh kepemilikan keluarga, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, kuaiitas audit, komisaris independen, dan komite audit, menunjukkan bahwa variabelvariabel tersebut tidak mempengaruhi kekeliruan penilaian pasar atas akrual diskresioner.

---

ABSTRACT

The purpose of this study is to investigate the affect of ownership structure, firm size, and corporate governance practices on earnings management and market mispricing. We predict that ownership structure, firm size, and corporate governance practices have significant influence on the level of earnings management, the pricing of earnings management, and type of earnings management (efficient or opportunistic). In addition, the stock prices should reflect the differential persistence of earnings components (cash flow from operation, non-discretionary accruals, and discretionary accruals). Market mispricing occurs if market fails to reflect that differential persistence. We expect ownership structure, firm size, and corporate governance practices have significant influence on market mispricing.

Accruals consist of two components: discretionary accruals and non-discretionary accruals. Discretionary accruals are accruals from management discretion, whereas non-discretionary accruals are those accruals, which amount, are depending on company's operational activity. This study use discretionary accruals as a proxy of earnings management.

Multiple regressions, F-test, and Mishkin Test are used to test hypothesis developed in this study. Sample consists of 144 firms listed in Jakarta Stock Exchange over non-crisis period (1995-1996, 1999-2002).

I find that firm size and family ownership have significant influence on level of earnings management. The bigger firm sizes the lesser the earnings management and earnings management on firms with high proportion of family ownership and non business-group is higher than that of other firms.

The evidence regarding type of earnings management is mixed, although it has a tendency to efficient earnings management. This evidence is inconsistent with usual view that an earnings management in Indonesia is opportunistic. Family ownership is found has significant influence on earnings management type. Earnings management on firms with high proportion of family ownership and non business-group is more efficient than that of other firms. There is no consistent evidence that institutional ownership, firm size, and corporate governance practices have that significant influence.

I also found that the market prices earnings management positively, but this evidence is not always supported in sensitivity analysis. Some of sensitivity analysis results show that earnings management does not have significant influence on market return. There is no consistent evidence that ownership structure, firm size, and corporate governance practices have significant influence on market pricing of discretionary accruals. This evidence indicates that market valuation is not considering that firms have different chance and motives of doing earnings management.

Test of differential earnings components persistence shows that cash flow from operation significantly has higher persistence than non-discretionary accruals and discretionary accruals and non-discretionary accruals significantly has higher persistence than discretionary accruals-Mishkin Test shows that market misprices cash flow from operation and non-discretionary accruals, but it correctly prices discretionary accruals. This evidence on market mispricing indicates that Jakarta Stock Exchange is not efficient in semi-strong form.

Further tests are performed to investigate whether market mispricing is influenced by ownership structure, firm size, and corporate governance practices. Those tests show that those variables do not significantly affect market mispricing on discretionary accruals."

"Teori Kuznet mengatakan bahwa, pembagian yang lebih timpang akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan terjadi karena adanya transfer sumber-sumber ekonomi dari sektor pertanian ke sektor moderen dan ketimpangan pendapatan dalam proses pertumbuhan terjadi karena adanya perubahan struktur yang lambat dari dualisme ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk megetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakmerataan pendapatan regional periode tahun 1993 sampai dengan tahun 1998.Setelah melakukan studi-studi awal mengenai ketersediaan data dan kondisi wilayah Indonesia maka dilakukan beberapa modifikasi dan model. Sehingga diduga variabel - variabel berikut ini : 1) pertumbuhan penduduk 2) pertumbuhan ekonomi 3) pendapatan per kapita 4) tenaga kerja 5) tingkat pendidikan 6) tingkat kesehatan.Berdasarkan karakteristik data dan kondisi wilayah penelitian,maka diklasifikasikan bahwa data observasi terdiri dari data deret waktu (rime series) periode tahun 1993-1998 dan data karat lintang (cross section) menurut 26 propinsi (tanpa Timor Timur) di Indonesia. Dengan demikian untuk mendapatkan model estimasi yang baik dan efisien maka digunakan model panel data (Pooling) dengan cara menghitung metode efek tetap (fixed effect).Berdasarkan basil regresi didapatkan bahwa pertumbuhan penduduk tidak signifikan terhadap ketidakmerataan distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap ketidakmerataan pendapatan dan hubungari ini adalah positif. Pendapatan perkapita berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap ketidakmerataan distribusi pendapatan. Tenaga kerja berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap ketidakmerataan distribusi pendapatan. Kesehatan berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap distribusi pendapatan. Tingkat pendidikan berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap distribusi pendapatan. Maka dari hasil regresi menunjukan bahwa semua variabel dalam model hasilnya cukup baik dimana hanya variabel penduduk yang tidak signifikan. Ini terjadi karena pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia pada periode pengamatan variasi pertumbuhannya sangat kecil. Sehingga kenaikkan jumlah pertumbuhan penduduk tidak memberikan pengaruh terhadap ketidakmerataan pendapatan.Keragaman ketidakmerataan pendapatan antar daerah propinsi (cross section) ditunjukan dengan nilai intercep dari model persamaan fungsional hasil perhitungan fixed effect. Faktor-faktor yang menyebabkan keragaman perbedaan ketidakmerataan pendapatan yang dimiliki masing-masing propinsi antara lain: faktor demografi seperti jumlah penduduk, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan lapangan pekerjaan. Faktor geografi seperti kondisi daerah dan keterjangkauan sarana dan prasarana penunjang pembangunan ekonomi daiam Perubahan struktur ekonomi, pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan."

"Kesetaraan gender menjadi isu yang diperjuangkan secara terus menerus. Salah satu aspek yang menjadi indikator evaluasi apakah kesetaraan gender sudah diterapkan adalah adanya fenomena kesenjangan upah antar gender. Studi ini bertujuan untuk melihat persistensi kesenjangan upah antar gender dengan menggunakan data Sakernas 2022 serta variasi kesenjangan antar gender yang terjadi di antara sektor industri, tempat tinggal, dan tipe kontrak. Pada tahun 2022, ditunjukkan bahwa gender kesenjangan upah antar gender di Indonesia meningkat dibanding dengan tahun 2010, baik pada daerah pedesaan maupun perkotaan. Selain itu, secara keseluruhan, kesenjangan upah antar gender bervariase antar sektor dengan tertinggi terdapat pada sektor perdagangan besar, eceran, reparasi dan perawatan mobil sedangkan sektor dengan kesenjangan upah terendah adalah sektor keuangan, asuransi, dan real estat. Hal yang sama terjadi pada daerah perkotaan. Namun, jika dilihat pada daerah pedesaan, sektor pengangkutan, pergudangan, informasi dan komunikasi memiliki kesenjangan upah tertinggi, sementara sektor aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial memiliki kesenjangan upah terendah.

---

Gender equality has become an ongoing campaign years after years. One aspect that serves as an indicator of whether gender equality has been implemented is the phenomenon of the gender wage gap. This research aims to examine the persistence of the gender wage gap phenomena, using the data from Sakernas 2022. Additionally, this study also displays the variations of gender wage gap between sectors, areas, and employment types. The result indicates that Indonesia showed a wider gender wage gap in 2022, compared to 2010, in both rural and urban areas. Overall, the highest gender wage gap was found in the wholesale, retail trade, and motor vehicle repair and maintenance sectors, while the sector with the lowest wage gap was the finance, insurance, and real estate sectors. The same pattern was observed in urban areas. However, in rural areas, the transportation, warehousing, information, and communication sector had the highest wage gap, while the human health and social work activities sectors had the lowest wage gap."

"Jumlah dan jenis rumah sakit di Jakarta setiap waktu semakin meningkat dan menyebabkan timbulnya kompetisi untuk mendapatkan pelanggan atau pasien. Rumah sakit milik pemerintah provinsi DKI Jakarta menghadapi tantangan dalam hal menyediakan layanan dokter spesialis dengan kinerja terbaik untuk masyarakat, hal ini erat kaitannya dengan imbalan yang ditawarkan kepada dokter spesialis. Salah satu Upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja dokter spesialis adalah dengan mengeluarkan peraturan pemberian remunerasi bagi Rumah Sakit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kebijakan remunerasi dengan kinerja dokter dokter spesialis di RSUD Kramat Jati. Penelitian dilakukan dengan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan pada 11 dokter spesialis dengan kuesioner dan wawancara mendalam kepada informan. Hasil studi menemukan bahwa implementasi kebijakan remunerasi di RSUD Kramat Jati meningkatkan rata-rata pendapatan dokter spesialis sebesar 42,9% dari pendapatan dokter spesialis sebelum pemberlakuan remunerasi. Studi ini juga menemukan bahwa implementasi kebijakan remunerasi di RSUD kramat jati memiliki hubungan terhadap kinerja dokter spesialis secara kuantitas.

---

The number and types of hospitals in Jakarta are increasing every time and causing competition to get customers or patients. Hospitals owned by the DKI Jakarta provincial government face challenges in terms of providing specialist services with the best performance to the community, this is closely related to the rewards offered to specialist doctors. One of the local government's efforts to improve the performance of specialist doctors is to issue regulations on providing remuneration for hospitals. This study aims to determine the relationship between remuneration policy and the performance of specialist doctors at RSUD Kramat Jati. The research was conducted using the case study method with a qualitative approach. The study was conducted on 11 specialist doctors with questionnaires and in-depth interviews with informants. The results of the study found that the implementation of the remuneration policy at RSUD Kramat Jati increased the average income of specialist doctors by 42.9% of the income of specialist doctors before the implementation of remuneration. This study also found that the implementation of remuneration policy at RSUD Kramat Jati has a relationship with the performance of specialist doctors in quantity."