Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini berfokus pada Praktek Perkantoran Elektronis (E-Office) yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif.Analisis Implementasi Praktek Perkantoran Elektronis ini menggunakan teori tentang komunikasi, sikap (kecenderungan), sumber-sumber, dan struktur birokrasi. Data primer diperoleh langsung dari sejumlah responden dan wawancara yang mendalam yang dilakukan kepada beberapa informan. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 127 responden terdiri dari Pejabat eselon II, III, IV dan staf di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner, sedangkan analisis dilakukan dengan mengacu pada teori dan konsep yang digunakan.Dari analisis terhadap hasil kuesioner, disimpulkan bahwa: 1) penyelenggaraan Perkantoran Elektronis (E-Office) di Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM ditinjau dari kebijakan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.13/KEP/M.PAN/1/2003 implementasinya masih jauh dari yang diharapkan dan 2) upaya-upaya strategis yang harus dilakukan untuk memaksimalkan penyelenggaraan Perkantoran Elektronis (E-Office) sebagai implementasi kebijakan tersebut.Hasil penelitian menyarankan bahwa perlunya diadakan revisi terhadap Peraturan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor M.HH-01.PL.01.01 Tahun 2012 agar tidak terjadi gap atau selisih antara Peraturan yang mengatur tentang jumlah kebutuhan yang dibutuhkan dengan jumlah barang yang ada. Selain itu perlu dilakukan sosialisasi terlebih dahulu sebelum mengimplementasikan suatu kebijakan terhadap Unit sekretariat Jenderal pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.

---

ABSTRACTThis study focuses on the Practice Electronic Office (E-Office) conducted by the Secretariat General of the Ministry of Justice and Human Rights of Indonesia. This study included descriptive quantitative research methods.This Analysis of the Implementation Electronic Office Practice uses the theory of communication, attitude (inclination), resources, and bureaucratic structures. Primary data were obtained directly from the some respondents and in-depth interviews were carried out to several informants. Respondents in this study consisted of 127 respondents consisting of Echelon II, III, IV, and staff in the Secretariat General of the Ministry of Justice and Human Rights of Indonesia. The data was collected using a questionnaire, while the analysis is done with reference to the theories and concepts used.From the analysis of the questionnaire results, it was concluded that: 1) the implementation of Electronic Office (E-Office) at the Secretariat General of the Ministry of Law and Human Rights in terms of policy Decree of the Minister of State for Administrative Reform No.13/KEP/M.PAN/1/2003 implementation is still further than expected and 2) strategic efforts should be made to maximize the implementation of Electronic Office (E-Office) as the implementation of the policy.The results suggest that the need of holding the revision of Law and Human Rights Minister Regulation No. M.HH-01.PL.01.01 in 2012 in order to avoid a gap or difference between the rules governing the the amount of requirements needed by the number of items available. In addition it is necessary to be socialized prior to implementing a policy at the of Secretariat General Unit of the Ministry of Law and Human Rights of Indonesia."

"Tesis ini membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi e-office layanan persuratan di Kementerian Sekretariat Negara. Penelitian ini berangkat dari permasalahan dimana Kementerian Sekretariat Negara telah menggunakan e-office layanan persuratan sejak tahun 2009 namun penerapan e-office layanan persuratan belum sepenuhnya terlaksana di Kementerian Sekretariat Negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi e-office layanan persuratan di Kementerian Sekretariat Negara berdasarkan teori Harvard JFK School of Government (2006). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara secara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 3 faktor yang mempengaruhi e-office yaitu elemen support didukung dengan landasan hukum, Standart Operating Prosedure serta perencanaan dalam tahapan pelaksanaan e-office, elemen capacity didukung oleh ketersediaan sumber daya finansial, ketersediaan infrastruktur teknologi dan ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia dan elemen value yang menunjukkan nilai dalam pelayanan publik berbasis online dan kebermanfaatan untuk pemerintah dan masyarakat.

---

This thesis discusses the factors that influence the implementation of e-office mailing services at the Ministry of State Secretariat. This research departs from the problem where the Ministry of State Secretariat has been using e-office mail services since 2009 but the implementation of e-office mail services has not been fully implemented at the Ministry of State Secretariat. This study aims to analyze the factors that influence the implementation of e-office mail services at the Ministry of State Secretariat based on the theory of Harvard JFK School of Government (2006). This study used a qualitative approach by collecting data through in-depth interviews. The results of the study show that there are 3 factors that affect e-office, namely element support supported by legal basis, Standard Operating Procedures and planning in the stages of implementing e-office, element capacity is supported by the availability of financial resources, availability of technological infrastructure and availability and quality of human resources and value elements that show value in online-based public services and benefits for government and society."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai kesiapan Kemenpan RB dalam Implementasi Administrasi Perkantoran Maya (siMAYA) dalam Upaya Perwujudan E-Office yang Optimal bagi Instansi Pemerintahan di Indonesia sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penggunaan Tata Naskah Dinas Elektronik Pada Instansi Pemerintahan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep kesiapan sebuah instansi pemerintahan untuk menerapkan e-government baik dari segi suprastruktur maupun infrastruktur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini yaitu Kemenpan RB masih memiliki banyak kendala dalam kesiapan suprastruktur dan infrastruktur seperti kurang nya komitmen pimpinan, SDM yang tidak kompeten, kurangnya ketersediaan dana dan infrastruktur, payung hukum yang belum kuat, dan belum ada integrasi yang kuat antar kementerian.

---

ABSTRACTThis research will examine the forwardness of Kemenpan RB in Administrasi Perkantoran Maya (siMAYA) implementation in order to actualize the optimal usage of E-Office for Indonesian government agencies in accordance to Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2013 concerning the usage of electronic system for official script by government agencies. The theories that are used in this research will examine the forwardness concept of government agencies to implement e-government from superstructure and infrastructure point of view. This research implements qualitative approach by utilizing in depth interview and literature review. The results of this research show that Kemenpan RB has been facing a lot of obstacles from superstructure and infrastructure point of view, such as lack of leadership, incompetency of human resources, lack of fund and infrastructure, weaknesses of legal protection, and weaknesses of integration between the ministries.;"

"Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi membuat hidup masyarakat dunia semakin mudah, sama hal nya dengan   masyarakat Indonesia. Saat ini, masyarakat dihadapkan dengan perubahan-perubahan dalam lingkungan termasuk di instansi pemerintahan maupun swasta. Contoh dari transfromasi yang terjadi adalah dengan adanya pendaftaran merek berbasis online atau melalui aplikasi. Hal terkait pendaftaran secara elektronik atau online ini telah ditetapkan pada Undang-Undang No 20 Tahun 2016. Namun,  pada implementasinya DJKI membutuhkan waktu kurang lebih tiga tahun untuk dapat menerapkan sistemnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terhadap penerapan sistem pendaftaran merek secara online pada DJKI. Teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu Merek, pelayanan publik, dan implementasi kebijakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah DJKI telah menerapkan pendaftaran merek dengan baik walaupun banyak kendala seperti resistensi yang tejadi dari pihak internal maupun eksternal, banyaknya aspirasi dari berbagai stakeholders dan lain-lain.

---

The rapid development of technology and information makes life easier for the people of the world, just like the Indonesian people. Currently, society is faced with changes in the environment, including in government and private agencies. An example of the transformation that occurs is the presence of online-based trademark registration or via an application. Regarding electronic or online registration, it has been stipulated in Law No. 20 of 2016. However, in its implementation, DGIP takes approximately three years to be able to implement the system. This study aims to analyzing the application of the online trademark registration system at DGIP. The theory used in this research is the brand, public service, and policy implementation.  The method used in this study is qualitative, data collection techniques with in-depth interviews. The results obtained from this study are that DGIP has implemented trademark registration well, although there are many obstacles such as resistance that occurs from internal and external parties, the many aspirations from various stakeholders, and others."

"Dalam mewujudkan pelayana prima dengan memanfaatkan teknologi, Ditjen AHU yang berperan sebagai penyedia pelayanan jasa hukum umum secara konsisten berusaha mengoptimalkan pemanfaatan TIK dalam mendukung layanan publik yang diberikan. Analisis dilakukan dengan mengelaborasi konsep pelayanan publik dengan memanfaatkan sistem informasi sebagai basis pelayanannya serta menggunakan acuan standar orientasi layanan pada pelanggan dan jaminan keberlanjutan pengembangan teknologi yang terdapat pada Best Practice COBIT 4.1. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan positivist dan metode analisis kualitatif. Dari hasil penelitian diperoleh hasil bahwa kondisi sistem informasi dalam mendukung Pelayanan Pengesahan Badan Hukum Online berada pada tingkat kematangan level 3 ldquo;Defined Process rdquo; pada seluruh komponen proses pengukuran. Deskripsi tersebut menggambarkan bahwa mekanisme dan prosedur layanan telah sebagian terdokumentasi. Ada peningkatan kualitas pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat, namun secara organisasi, diperlukan penyusunan dokumen SOP Layanan, standarisasi program pedidikan dan pelatihan, serta program monitoring dan evaluasi secara berkala.

---

In realizing prime servicing by utilizing technology, Directorate General of Legal Administration that acts as a provider of general legal services consistently seeks to optimize the utilization of ICT in support of public services provided. This research elaborated the concept of public service by utilizing information system as its service base and used indicator based on customer service orientation standard and sustainability of technology development contained in Best Practice COBIT 4.1.

From the result of the research, it is found that the condition of Information System in supporting the Online Legal Entitlement Service is at maturity level 3 Defined Process on whole process components of measurement. The description illustrates that the service mechanism and procedures has been partially documented. There is an increase felt by the service user community, but organizationally, the preparation of the Service SOP document, the standardization of education and training programs and the regular monitoring and evaluation program."

"Data mengenai sistem informasi pasar tenaga kerja merupakan sumber informasi krusial yang berkaitan dengan bidang pendidikan dan perencanaan keterampilan, perencanaan pembangunan, serta perencanaan tenaga kerja. Karir Hub, sebagai komponen integral dari platform SIAPKerja yang dikelola Kementerian Ketenagakerjaan, berperan penting dalam menyajikan informasi pasar kerja. Untuk meningkatkan layanan informasi pasar kerja, integrasi dengan sistem di daerah menjadi suatu kebutuhan mendesak agar sistem informasi pasar kerja Indonesia dapat bertransisi dari tingkat menengah menjadi tingkat lanjut yang lebih canggih. Namun, masih terdapat permasalahan terkait penggunaan legacy system dalam proses pelayanan informasi pasar kerja di daerah sehingga penelitian ini membahas interoperabilitas Karir Hub SIAPKerja dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dan metode pengambilan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi interoperabilitas Karir Hub SIAPKerja telah mencapai tingkat interoperabilitas hukum. Namun, pada tingkat interoperabilitas semantik, terdapat indikator yang belum terpenuhi secara optimal, yaitu kesamaan dalam pemaknaan dan interpretasi atas data/informasi yang dipertukarkan. Kendala tersebut disebabkan oleh perbedaan format dan kelalaian manusia dalam pengisian data yang menghambat kesamaan dalam interpretasi data. Selain itu, pada tingkat interoperabilitas hukum, terdapat ketidakcapaian pada indikator regulasi yang mengatur pertukaran data antar organisasi. Kendala utama disebabkan oleh ketiadaan regulasi yang secara khusus mengatur integrasi tersebut. Disisi lain, dari segi faktor yang mempengaruhi, masih terdapat hambatan kolaborasi antara Kemenaker dan Disnaker akibat ketidakmerataan bimbingan teknis, ketidakseimbangan pengetahuan teknologi, dan kesenjangan pada aspek kompatibilitas teknologi.

---

Data regarding the labor market information system is a crucial source of information related to education and skills planning, development planning and workforce planning. Karir Hub, as an integral component of the SIAPKerja platform managed by the Ministry of Manpower, plays an important role in providing labor market information. To enhance labor market information services, integration with regional e-Government is crucial to advance Indonesia’s labor market information system from an intermediate to a more sophisticated level. However, there are still issues related to the use of legacy systems in the job market information service process in the regions, therefore this research discusses the interoperability of Karir Hub SIAPKerja and the factors that influence it. This research was conducted using a post-positivist approach and data collection methods through in- depth interviews and literature study. The results of the research show that the implementation of interoperability in Karir Hub SIAPKerja has reached the level of legal interoperability. However, at the level of semantic interoperability, there are indicators that have not been optimally fulfilled, specifically the similarities in the meaning of the data exchanged. These obstacles are caused by differences in formats, and human negligence in filling in data which hinders equality in data interpretation. In addition, at the level of legal interoperability, there is a failure to meet indicators for regulations governing data exchange between organizations. The main obstacle arises from the absence of regulations that specifically regulate the integration. In terms of influencing factors, there are still barriers to collaboration between the Ministry of Manpower and the Regional Manpower Office due to uneven technical guidance, technological knowledge imbalances, and gaps in technological compatibility aspects."

"Penerapan e-Government (e-gov) sudah menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari di dalam organisasi publik pada saat ini. Masih banyak organisasi publik di Indonesia belum maksimal dalam menerapkan e-gov, disebabkan oleh keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dan infrastruktur. Akan tetapi, data lengkap mengenai penerapan e-gov di Indonesia belum tersedia dengan sahih, sehingga pemerintah memandang perlu untuk melakukan pemeringkatan e-gov Indonesia (PEGI). Terdapat banyak model pemeringkatan e-gov selain PEGI antara lain United Nations E-government Survey dan Waseda University. Akan tetapi, semua model tersebut tidak secara holistik dengan pendekatan yang disampaikan David Darcy, yaitu menjadikan elemen politik sebagai salah satu dari delapan elemen yang diperhitungkan. Untuk itu, Pendekatan Darcy dipandang mampu mengakomodasi kondisi di Indonesia saat ini yang nuansa lingkungan politiknya perlu menjadi salah satu elemen yang diperhitungkan. Dalam melakukan analisa penelitian ini menggunakan pendekatan sistem dinamik.Hasil analisis menunjukan bahwa penerapan e-gov di ke tiga kementerian yang diteliti masih didominasi oleh elemen stakeholder dari ke depalan elemen Pendekatan Darcy. Disebabkan adanya perbedaan karakteristik ketiga kementerian tersebut, dinamika penerapan e-gov juga bervariasi. Pada Kementerian Koordinator Perekonomian, tingkat transparansi adalah elemen yang paling mendukung tingkat kepercayaan stakeholder yang dikikuti oleh elemenelemen lainnya. Pada Kementerian Keuangan, kompetensi pimpinan merupakan elemen yang dapat mendorong tingkat kepercayaan stakeholder. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, kompetensi pimpinan dalam mengelola teknologi yang dengan melibatkan stakeholder secara maksimal, dimana dalam Pendekatan Darcy terdapat unsur yang penting yaitu dukungan politik yang dapat mempengaruhi terpotong atau tidaknya rantai transaksi dalam proses pelayanan ataupun birokrasi agar sesuai dengan filosofi e-government.

---

E-Government implementation was needed in public organization. Today, many public organizations in Indonesia did not implement e-government because of the limitations of human resource competency and infrastructure. Beside it, there is no actual and valid data about e-gov implementation in Indonesia, so that Indonesia government saw the needs to rate Indonesia e-government through PEGI ?Pemeringkatan E-Government Indonesia?. There are many e-government rating survey models except PEGI, such as United Nations E-Government Survey and Waseda University. Nevertheless, all those models were not more holistic than Darcy Approach because Darcy's Approach enacted political environment as the important element besides the other seven elements. Political environment so relevant with Indonesia?s current situations. This study used dynamic system approach to analyze the data.

The findings of the study showed that from eight elements of Darcy's Approach, stakeholder dominated those three ministries on e-government. The differences were found based on the differences in characteristics of those three ministries. Beside it, the study found dynamics e-government implementation. In Coordinating Ministry for The Economy Affairs, transparency level gave maximum support for stakeholder element. In Ministry of Finance and Ministry of Research, Technology and Higher Education, leadership competency pushed the stakeholder element to e-government implementation. Political environment element in Darcy's Approach was one of important element to release transactional cost of public services process and in line with e-government objectives. "

"Skripsi ini membahas mengenai Penerapan e-Government Dalam Pelayanan Elektronik Akta Kelahiran (e-Akta) Pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivis. Teknik analisis menggunakan konsep perubahan paradigma e-Government yang dikemukakan oleh Haedler dan Peliici (2001) antara lain dilihat dari faktor Orientation, Process Organization, Management Principle, Leadership Style, Internal Communication, External Communication, Mode of Service Delivery, dan Principle of Service Delivery.Hasil penelitian menunjukkan bahwa program e-Akta dinilai masih kurang baik, hal ini dikarenakan terdapat beberapa permasalahan yang menjadi isu utama di dalam pelaksanaan program e-Akta diantaranya ketersediaan sumber daya manusia, kemampuan warga DKI Jakarta dalam mengatasi isu digital divide, serta dari faktor keamanan data kependudukan yang tersimpan pada aplikasi program e-Akta. Melihat kondisi tersebut, diperlukan kerja keras oleh semua pihak yang terkait dengan program e-Akta ini terutama pada proses rekrutmen staf pelaksana yang sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dibutuhkan, pemberian pelatihan rutin baik itu kepada pihak internal maupun eksternal guna menambah pengetahuan di dalam cara penggunaan e-Akta, serta perlunya diberlakukan prosedur operasi standar yang harus disesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini.

---

This thesis discusses the Implementation of e-Government in Services of Electronic Excerpt of Birth Certificate (e-Akta) at Office of Population and Civil Registration Administration City of Jakarta Pusat. This study uses positivism approach. Analysis techniques using the concept of e-Government paradigm shift proposed by Haedler and Peliici (2001), among others, viewed from the factors of Orientation, Process Organization, Management Principle, Leadership Style, Internal Communication, External Communication, Modes of Service Delivery, and Principle of Service Delivery.The result of the research shows that the e-Akta program has not yet well-succeeded, there are still some problems to be the main issue in the implementation of e-Akta program including the availability of human resources, the ability of Jakarta's people in tackling the issue of the digital divide, as well as the security factor of population data that stored on e-Akta application program. Respond these conditions, it takes hard work by all parties associated with the e-Akta program is mainly on the process of implementing recruitment of staff in accordance with the educational background required, giving regular training to both internal and external parties in order to increase knowledge in how to use e-Akta, and the need for standard operating procedures that apply must be adapted to the conditions that exist today."

"Sebagai salah satu upaya dalam menerapkan e-government secara merata di Indonesia, pemerintah membuat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penerapan SPBE diharapkan dapat dimanfaatkan dalam berbagai hal. Tidak hanya pada pelayanan yang diberikan langsung kepada publik, namun juga pada proses pelaksanaan pemerintahan seperti pengawasan dan pengendalian Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) manajemen ASN kepada seluruh Instansi pemerintah di Indonesia oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dengan luasnya cakupan pengawasan dan pengendalian NSPK maka BKN meluncurkan Website Indeks NSPK pada tahun 2020 sebagai alat bantu dalam melakukan pengawasan dan pengendalian NSPK Manajemen ASN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas layanan pada Website Indeks NSPK pada tahun 2023 dengan menggunakan teori utama E-Government Quality (E-GovQual) dari Papadomichelaki & Menzas (2012). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data campuran (mixed methods) dengan survei, wawancara mendalam, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Website Indeks NSPK diukur dari seluruh dimensi pengukuran yang utarakan oleh Papadomichelaki & Menzies yaitu (1) Efficiency, (2) Trust, (3) Reliability, dan (4) Citizen Support tergolong dalam kategori baik.

---

As one of the efforts in implementing e-government evenly in Indonesia, the government made Presidential Regulation (Perpres) Number 95 of 2018 concerning Electronic-Based Government Systems (SPBE). The implementation of SPBE is expected to be utilized in various ways. Not only in services provided directly to the public, but also in the process of implementing government such as supervision and control of ASN management Norms Standards Procedures and Criteria (NSPK) to all government agencies in Indonesia by the State Personnel Agency (BKN). With the wide scope of NSPK supervision and control, BKN launched the NSPK Index Website in 2020 as a tool in conducting supervision and control of the ASN Management NSPK. This study aims to analyze the quality of service on the NSPK Index Website in 2023 using the main theory of EGovernment Quality (E-GovQual) from Papadomichelaki & Menzas (2012). This research uses a quantitative approach and uses mixed methods data collection techniques with surveys, in-depth interviews, and literature studies. The results of this study indicate that the NSPK Index Website measured from all measurement dimensions stated by Papadomichelaki & Menzies, namely (1) Efficiency, (2) Trust, (3) Reliability, and (4) Citizen Support is classified in the good category."

"Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang menjadi penghubung utama antara dunia usaha dan pemerintah. Dalam menjalankan tugasnya, BKPM menerapkan e-government, yaitu layanan Government-to-Business, untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik. Salah satu layanan yang diberikan berupa layanan penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara online (LKPM Online). Pengguna layanan ini adalah penanam modal. Berdasarkan kebijakan yang berlaku, penanam modal diwajibkan menggunakan LKPM Online sejak periode Triwulan IV 2014. Kenyataannya, masih ada 2.373 dari 2.541 perusahaan penanam modal yang baru pernah satu kali menggunakan layanan LKPM Online. Dalam konteks pemerintahan, kepercayaan merupakan hal yang penting dalam menentukan penggunaan teknologi secara berkelanjutan. Untuk itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kepercayaan pada layanan LKPM Online dan dampaknya terhadap penggunaan berkelanjutan.Penulis mengadopsi model kepercayaan beserta antesedennya dan Expectation-Confirmatory Model (ECM). Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menyebarkan kuesioner secara online kepada seluruh penanam modal yang pernah menggunakan LKPM Online yang berjumlah 2.541 penanam modal. Analisis Partial Least Squares-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) digunakan untuk melakukan analisis model penelitian pada data hasil kuesioner yang didapat dari 389 responden.Dari hasil analisis, dilakukan uji hipotesis dan diketahui bahwa faktor yang mempengaruhi kepercayaan penanam modal terhadap layanan LKPM Online (trust in public e-service) adalah kualitas layanan LKPM Online (e-service quality), keterbiasaan penanam modal dalam menggunakan LKPM Online (familiarity), kepercayaan penanam modal terhadap BKPM (trust in government), dan rekomendasi BKPM agar penanam modal menggunakan LKPM Online (recommendation). Selain itu, diketahui juga bahwa kepercayaan terhadap layanan LKPM Online secara tidak langsung mempengaruhi niat penanam modal untuk menggunakan LKPM Online secara berkelanjutan (continuance intention) melalui persepsi penanam modal terkait kegunaan LKPM Online (perceived usefulness)

---

Indonesia Investment Coordinating Board (BKPM), a non-ministerial government institution, is the primary interface between business and government. To perform its duty, BKPM implements e-government, which is Government-to-Business service, to improve performance and quality of its public services. One of BKPM's service is Investment Online Report Service (LKPM Online). Users of this service are investors who are investing in Indonesia. According to the policy, investor must use LKPM Online since fourth quarter of 2014. In fact, there are 2,373 of 2,541 company that only once use LKPM Online. In context of government, trust is one important thing to determine continuance intention of using technology. Therefore, the objective of this research is to find factors affecting investors' trust in LKPM Online service and its impact on continuance intention.

In this research, antecedents of trust model and Expectation-Confirmatory Model (ECM) is used. Method of data collection was spreading the questionnaire to all investors who have been using LKPM Online. By using Partial Least Squares-Structural Equation Modeling (PLS-SEM), 389 data from questionnaires were analyzed and hypothesis testing was conducted based on the analysis.

This research found that factors affecting investors' trust in LKPM Online service is LKPM Online service quality, investors' familiarity with LKPM Online service, investors' trust in BKPM, and recommendation to use LKPM Online service. Furthermore, trust in LKPM Online service indirectly affecting investors' continuance intention to use LKPM Online service through perceived of its usefulness and investors' satisfaction on using LKPM Online service."