Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam rangka menjamin kepastian memperoleh layanan program kegiatan yang lebih baik, salah satu arah kebijakan yang ditempuh oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan adalah pengembangan sistem informasi kursus dan pelatihan berbasis teknologi informasi. Pada kenyataannya, terdapat indikasi pemanfaatan sistem informasi tersebut kurang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai pengguna layanan. Permasalahan tersebut yang mendasari penulis untuk melakukan penelitian faktor apa saja yang mempengaruhi pemanfaatan laman Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan. Penelitian ditujukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan laman Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan. Faktor-faktor tersebut diadopsi dari UTAUT dengan metode pengukuran user acceptance. Data diambil dari 189 responden dari beberapa provinsi di Indonesia. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan metode analisis Structural Equation Model dibantu dengan aplikasi Lisrel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi pemanfaatan laman Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan adalah faktor performance expectancy, effort expectancy, trust in government, web quality dan behavioral intention.

---

In order of obtaining better services, Directorate of Course and Training Development Ministry of Education and Cultur developed information systems based on information technology. In fact, there are indications that the using of the information system is low. The problem elevated the study idea on factors that influence the utilization of websites Directorate of Courses and Training Development.

The study aimed to determine the factors that influence the utilization of websites Construction Courses and Training Directorate. This study adopted the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) model to explore factors that determine the use of the website. Data were collected from 189 respondents from several provinces in Indonesia.

This study based the research method on Structural Equation Modeling with Lisrel application. At the final analysis, the results showed that the factors that influence the utilization of the websites are performance expectancy, effort expectancy, trust in government, web quality, and behavioral intention."

"E-government merupakan upaya pengembangan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan secara terpadu, efektif, dan efisien baik kepada masyarakat, pengusaha, maupun kepada sesama instansi pemerintah. Government to employee (G2E) adalah model e-government untuk manajemen personalia. Salah satu contoh terkait penerapan model e-government government-to-employee adalah Sistem Informasi Manajemen Pegawai Kementerian Pariwisata (SIMPEG). SIMPEG Kemenpar berfungsi mengelola kepegawaian terkait peningkatan kinerja dan kesejahteraan pegawai berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Di dalam SIMPEG Kementerian Pariwisata terdapat sistem terintegrasi yang berfungsi untuk pelayanan pegawai, penyimpanan data pribadi pegawai, sistem pengelolaan gaji dan kesejahteraan pegawai, serta fasilitas promosi pegawai. Terdapat kondisi kegagalan implementasi e-government berupa SIMPEG yang terjadi tidak hanya dari sisi teknis terkait kualitas dan kapasitas sistem, tetapi juga dari sisi non teknis terkait rendahnya tingkat penerimaan pengguna. . Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pengguna SIMPEG Kementerian Pariwisata. Penelitian ini menggunakan kombinasi teori keberhasilan sistem informasi DeLone & McLean dan Technology Acceptance Model (TAM). Pendekatan penelitian ini adalah positivis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan angket dengan teknik analisis data adalah mix method. Analisis kuantitatif menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) dan analisis kualitatif menggunakan Discourse Network Analysis (DNA) dan Visone dalam memetakan pendapat informan. Hasil penelitian dari 8 hipotesis terdapat 3 hipotesis diterima dan 5 hipotesis ditolak. Hipotesis yang diterima adalah bahwa Information Quality (IQ) signifikan terhadap Perceived Ease of Use (PEOU), Perceived Usefulness (PU) signifikan terhadap User Satisfaction (US), System Quality (SQ) signifikan terhadap Perceived Usefulness (PU).

---

E-government is an effort to develop electronic-based government administration in order to improve the quality of government services in an integrated, effective, and efficient manner both to the community, entrepreneurs, and to fellow government agencies. Government to employee (G2E) is an e-government model for personnel management. One example related to the implementation of the government-to-employee e-government model is the Ministry of Tourism's Employee Management Information System (SIMPEG). SIMPEG Kemenpar functions to manage staffing related to improving the performance and welfare of employees based on Information and Communication Technology (ICT). Within the SIMPEG of the Ministry of Tourism, there is an integrated system that functions for employee services, storing employee personal data, managing salaries and employee welfare systems, as well as employee promotion facilities. There are conditions of failure to implement e-government in the form of SIMPEG that occur not only from the technical side related to the quality and capacity of the system, but also from the non-technical side related to the low level of user acceptance. . This study aims to analyze the factors that influence SIMPEG user acceptance of the Ministry of Tourism. This study uses a combination of DeLone & McLean's information system success theory and the Technology Acceptance Model (TAM). This research approach is positivist. Data collection techniques used are in-depth interviews and questionnaires with data analysis technique is the mix method. Quantitative analysis using Structural Equation Modeling (SEM) and qualitative analysis using Discourse Network Analysis (DNA) and Visone in mapping the opinions of informants. The results of the study of 8 hypotheses there are 3 accepted hypotheses and 5 rejected hypotheses. The accepted hypothesis is that Information Quality (IQ) is significant to Perceived Ease of Use (PEOU), Perceived Usefulness (PU) is significant to User Satisfaction (US), System Quality (SQ) is significant to Perceived Usefulness (PU)."

"Penelitian ini fokus pada analisis penerapan e-government melalui aplikasi Sistem Informasi Online Layanan Administrasi (SIOLA) di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Tujuan dari keberadaan aplikasi ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menciptakan pelayanan yang efektif, efisien, cepat, mudah, serta semua pelayanan dapat diproses secara online tanpa ada lagi pelayanan secara manual. Pada penerapannya aplikasi ini masih mengalami beberapa kendala yaitu seperti masih ditemui pelayanan yang belum sepenuhnya dilakukan secara online dan ada beberapa layanan yang tidak aktif digunakan. Dengan menggunakan pendekatan post positivisme, peneliti melakukan analisis terhadap penerapan e-government melalui sistem informasi online layanan administrasi untuk mengetahui sejauh mana peran sistem informasi ini dalam menunjang proses pelayanan di Kemendagri. Menggunakan Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi serta studi literatur dengan menggunakan teori IS Success Model oleh DeLone dan McLean (2003) yang terdiri dari 6 (enam) variabel yaitu system quality, information quality, service quality, intention to use/use, user satisfication dan net benefit, peneliti mendapatkan data sebagai dasar penilaian penerapan e-government melalui aplikasi SIOLA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-government melalui aplikasi SIOLA di Kemendagri belum berjalan dengan baik. Masih terdapat sejumlah indikator penunjang kesuksesan sistem informasi yang dinilai belum memadai.

---

This study focuses on analyzing the implementation of e-government through the application of the Online Service Administration Information System (SIOLA) at the Ministry of Home Affairs (Kemendagri). The purpose of this application is to improve service quality and create services that are effective, efficient, fast, easy, and all services can be processed online without manual service. In its application, this application still experiences several problems, namely services that have not been fully carried out online and some services that are not actively used. Using a post-positivism approach, researchers conducted an analysis of the implementation of e-government through an online information system for administrative services to determine the extent of the role of this information system in supporting the service process at the Ministry of Home Affairs. Using data collection techniques through interviews and documentation studies as well as literature studies using the IS Success Model theory by DeLone and McLean (2003) which consists of 6 (six) variables namely system quality, information quality, service quality, intention to use/use, user satisfication and net benefit, researchers obtain data as a basis for evaluating the implementation of e-government through the SIOLA application. The results of the study show that the application of e-government through the SIOLA application at the Ministry of Home Affairs has not gone well. There are still a number of indicators supporting the success of information systems that are considered inadequate."

"Implementasi e-Government di banyak negara berkembang tidak sesuai dengan harapan. Salah satu studi yang dilakukan oleh Heeks (2003), menunjukkan bahwa 35 persen dari proyek-proyek e-Government di negara - negara berkembang mengalami kegagalan, 50 persen adalah kegagalan parsial, dan hanya 15 persen yang dianggap berhasil. Ada banyak faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan penerapan e-Government pada suatu organisasi. Dalam penelitian ini akan dibahas faktor – faktor apa saja yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi e-Government di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dalam analisa faktorfaktor yang mempengaruhi keberhasilan e-Government. Dalam penelitian ini diuji 14 faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi e-Government yang dikelompokkan dalam dimensi organisasi dan dimensi teknologi. Dari dimensi organisasi adalah Perencanaan, Kultur Organisasi, Struktur Organisasi, Kebijakan, SDM, Kepemimpinan, Komunikasi, Koordinasi dan Kolaborasi, Effective Project Management, Change Management, dan Awareness, sedangkan dari dimensi teknologi adalah Infrastruktur TI, Aplikasi, Standar TI, dan Keamanan Informasi (Security). Dari hasil uji statistik 12 faktor yang mempengaruhi terhadap keberhasilan implementasi e-Government yaitu Perencanaan, Struktur Organisasi, Kebijakan, SDM, Kepemimpinan, Komunikasi, Koordinasi dan Kolaborasi, Effective Project Management, Awareness, Infrastruktur TI, Aplikasi, Standar TI, dan Keamanan Informasi (Security). Sedangkan 2 faktor yaitu kultur organisasi dan change management tidak berpengaruh. Dari 12 faktor yang berpengaruh, faktor yang paling dominan mempengaruhi keberhasilan implementasi e-Governement adalah perencanaan dan keamanan informasi.

---

Implementation of e-Government in many development countries are not in line with expectations. A study conducted by Heeks (2003) shows, that 35 percent of e-Government projects in the development countries failed, 50 percent were partial failed, and only 15 percent were considered to be successful. There are many factors that contribute to the success of e-Government implementation in an organization. This reasearch discuss the factors that influence the successful of e-Government implementation in the Directorate General of Land Transportation.

This study uses a quantitative approach to analyze the factors that influence the success of e-Government. It also examines 14 factors that can affect to the success of e-Government implementation which are grouped in organizational dimension and technological dimension, The organizational dimension are Planning, Organizational Culture, Organizational Structure, Policy, Human Resources, Leadership, Communication, Coordination and Collaboration, Effective Project Management, Change Management, and Awareness, whereas from the technological dimension are IT Infrastructure, Applications, IT Standard, and Information Security.

From the results of statistical tests, there are only 12 factors that affect the success of e-Government implementation are Planning, Organizational Structure, Policies, Human Resources, Leadership, Communication, Coordination and Collaboration, Effective Project Management, Awareness, IT Infrastructure, Applications, IT Standards, and security Information (security). While the 2 factors, organizational culture and change management have no effect. From the 12 factors above, the most dominant factors affecting the success of e- Governement implementation are planning and information security."

"Penelitian ini bertujuan menganalisa strategi E-Government Public Relations Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam membangun reputasi organisasi. Teori yang digunakan adalah teori kehumasan dalam dunia pemerintahan, konsep E-Government Public Relations, teori reputasi organisasi, dan teori perencanaan strategis kehumasan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam serta observasi partisipatoris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi EGovernment Public Relations pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menggabungkan empat karakteristik, yaitu: strategic, integrated, targeted, dan measurable yang diimplementasikan ke dalam rangkaian perencanaan strategis kehumasannya. Media internet yang digunakan dalam rangka membangun reputasi organisasi adalah situs dan media sosial.

---

This research aims to analyze the strategy of E-Government Public Relations at the Ministry of Public Works and Housing in building the organization reputation. Theories that were applied are government public relations theory, the concept of E-Government Public Relations, reputation of organization theory, and strategic planning of public relations. This is a qualitative research. Data collected by indepth interviews and participatory observation.

The results show that EGovernment Public Relations strategy at the Ministry of Public Works and Housing incorporates four characteristics: strategic, integrated, targeted, measurable and implement them into PR strategic planning. Internet media used in order to establish the organization reputation are website and social media."

"Kementerian Sekretariat Negara mengimplementasikan e-Government untuk menunjang produktivitas pekerjaan agar target tugas dan fungsi dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Selain itu, kualitas layanan dapat meningkat dan dirasakan oleh para pemangku kepentingan. Untuk itu, inisiatif e-Government harus berkelanjutan. Penelitian ini memeriksa implementasi e-Government berkelanjutan di Kementerian Sekretariat Negara melalui faktor-faktornya pendorongnya. Penelitian ini merupakan penelitian post-positivisme dengan strategi pengumpulan data melalui wawancara mandalam dan studi literatur dokumen yang diterbitkan Kemsetneg maupun dokumen lain terkait sustainability e-Government. Hasil studi menunjukkan faktor yang berpengaruh penerapan e-Government berkelanjutan yakni kapasitas pemimpin dalam mengarahkan penerapan e-Government, dan dikomitmenkan dengan peningkatan kapasitas anggaran, dan TIK serta pengembangan kapasitas SDM yang terarah. Selain itu, diiringi dengan faktor penyematan (embedding) baik perubahan struktur organisasi, regulasi yang terbit dan perubahan budaya kerja. Namun, orientasi penerapan e-Government tersebut pada para pengguna dalam faktor utilitas, seperti keandalan, performance, dan fleksibilitas memenuhi penggunaan perlu ditingkatkan. Faktor tersebut memerlukan adaptasi (adaptation) dan penyesuaian (appropriation) dalam kebijakan e-Government melalui manajemen proses dan hasil pemantauan dan evaluasi yang perlu lebih terukur dan sistematis.

---

Ministry of State Secretariat implements e-Government to support work productivity so that task and function targets can be achieved effectively and efficiently. In addition, service quality can be improved and perceived by stakeholders. For this reason, e-Government initiatives must be sustainable. This study examines the implementation of e-Government sustainability in the Ministry of State Secretariat through its driving factors. This research is a post-positivism research with data collection strategies through in-depth interviews and literature studies of documents published by the Ministry of State Secretariat and other documents related to sustainable e-Government. The results of the study show that the factors that influence the implementation of sustainable e-Government are the capacity of leaders in directing the implementation of e-Government, and are committed to increasing budgetary capacity, and ICT and targeted human resource capacity development. In addition, it is accompanied by embedding factors, both changes in organizational structure, published regulations and changes in work culture. However, the orientation of the implementation of e-Government on users in terms of utility, such as reliability, performance, and flexibility to meet usage needs to be improved. These factors require adaptation and appropriation in e-Government policies through process management and monitoring and evaluation results that need to be more measurable and systematic."

"Implementasi e-Government sudah dilakukan dengan cepat di banyak instansi pemerintah Indonesia, termasuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP). DJP telah berhasil menghadirkan lima layanan transaksi daring, salah satunya e-Filing yang dapat mewadahi proses pelaporan atau penyampaian pajak dengan Surat Pemberitahuan (SPT) elektronik secara daring dan real time. Pada dasarnya kehadiran e-Filing mempermudah proses pelaporan pajak. Namun permasalahannya, sampai saat ini masih banyak keluhan dari para pengguna yang merasa kesulitan ketika menggunakan sistem e-Filing. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi yang berfokus pada kegunaan (usability) sistem serta pengukuran pengalaman pengguna (UX). Tujuannya agar dapat dilakukan upaya perumusan kebutuhan peningkatan kualitas sistem secara formal, khususnya terkait hal-hal yang berfokus pada pengembangan desain interaksi yang tepat, sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pendekatan mixed-methods digunakan dalam penelitian ini. Penyebaran kuesioner yang berisi instrumen hasil adaptasi User Experience Questionnaire (UEQ) dan pertanyaan terbuka terkait keluhan/permasalahan pengguna, analisis sistem saat ini, serta wawancara kontekstual dan pengerjaan skenario, dilakukan dalam tahap evaluasi awal, sebagai upaya penentuan kebutuhan perbaikan sistem e-Filing. Melalui evaluasi awal, diperoleh kategori normal untuk pengukuran UX dengan 280 responden, yang tentunya memiliki peluang peningkatan untuk mencapai kategori positif. Diperoleh pula nilai success rate untuk pengukuran usability dengan 15 narasumber yaitu 66%. Penelitian ini mengungkap 13 rumusan usulan solusi sebagai kebutuhan pengembangan dan peningkatan kualitas sistem e-Filing, yang kemudian dirancang menggunakan pendekatan User-Centered Design menjadi suatu desain alternatif. Desain alternatif menyajikan usulan rancangan antarmuka baru sistem e-Filing, dalam bentuk high fidelity prototype. Desain alternatif diuji melalui usability testing dan pengisian UEQ oleh 15 partisipan tes. Melalui pengujian, diperoleh kategori positif untuk pengukuran UX dan nilai success rate untuk pengukuran usability yaitu 96%. Meskipun dari hasil pengujian diperoleh nilai yang sudah baik, namun tetap diperlukan kajian dan validasi lebih lanjut dengan berbagai pihak yang berkepentingan, terkait kelayakan implementasi dari desain alternatif yang diusulkan.

---

The implementation of e-Government has been promptly achieved in many of Indonesian government institutions, including the Directorate General of Taxes (DGT). DGT has successfully introduced five online transactional services; one of them is e-Filing system which is to facilitate the reporting or filing process of an annual tax return using online system and in real time. Essentially, e-Filing is designed to ease taxpayers to file their individual or corporate annual tax return. However in practice, many of taxpayers find e-Filing not user-friendly. Thus, this mix-method study was intended to carry out an evaluation on its system usability and a measurement on user experience (UX). This was intended to formally determine the need of improving the system quality, especially to develop a proper interaction design with attention to the needs of users. To determine the need of e-Filing system improvement, distribution of questionnaires containing adapted User Experience Questionnaire (UEQ) instrument and open questions related to user complaint/concern, current system analysis, and contextual interviews were conducted in the initial evaluation phase. The result of UX evaluation with 280 respondents in the initial evaluation phase was categorized as normal which certainly had the potential to be improved to achieve positive category. As for the usability testing result with 15 interviewees, it had 66% of success rate. This study revealed 13 proposed solutions as the needs to develop and improve the quality of e-Filling system which then designed using User-Center Design approach as an alternative design. The alternative design of e-Filling system proposed a new interface design in the form of high fidelity prototype. It was examined by employing usability testing which involved 15 participants to complete the UEQ. The result of UX evaluation of the alternative design was indicated in positive category and the result of usability test revealed that it had 96% of success rate. Despite the fact that the results of both evaluations are satisfying, further study and validation on the feasibility of the implementation of the proposed alternative design involving various stakeholders are still required."

"Sekarang ini peran teknologi informasi telah menjadi bagian penting dari organisasi, teknologi informasi (TI) memberikan banyak peluang untuk dapat memperbesar bisnis dan merubah budaya sebuah organisasi. Implementasi teknologi informasi menawarkan peluang yang sangat strategis dalam pencapaian tujuan, visi dan misi organisasi dan juga untuk keberlangsungan hidup organisasi. Hal tersebut selaras dengan program pemerintah dalam implementasi TI yang dituangkan melalui Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003 tentang e-government. Inpres tersebut mengikat semua lembaga pemerintah untuk segera melakukan penerapan dan pengembangan, termasuk didalamnya LAPAN sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementrian. Pemanfaatan teknologi informasi (TI) membutuhkan banyak perubahan agar mendapatkan hasil yang optimal. Perubahan tersebut dapat terjadi bukan hanya dalam divisi TI tapi juga dapat terjadi pada divisi non-TI. Hal tersebut yang mendasari dirumuskannya strategi yang tepat dalam mensikapi perubahan yang terjadi dalam pengembangan TI untuk implementasi e-goverment. Untuk itu Penelitian ini bertujuan merumuskan strategi manajemen perubahan yang perlu dilakukan oleh LAPAN dalam rangka mendukung program pengembangan e-government. Metode yang digunakan untuk merumuskan strategi adalah analisa SWOT, sedangkan metode yang digunakan dalam menentukan prioritas strateginya adalah adalah AHP (Analytical Hierarchy Process). Hasil dari penelitian ini adalah rumusan strategi manajemen perubahan untuk mendukung pengembangan e-government di LAPAN yang dipetakan menjadi 3 (tiga) langkah berdasarkan model perubahan Lewin. Setiap Langkah dibuat prioritas strategi berdasarkan kebutuhan LAPAN saat ini. Penelitian ini menghasilkan 26 (dua puluh enam) strategi dengan masing-masing 11 (sebelas) strategi pada langkah unfreezing the status quo, 7 (tujuh) strategi pada langkah movement to the state dan 8 (delapan) strategi pada langkah refreezing.

---

The role of information technology has become an important part of the organization today, information technology (IT) can provide many opportunities to expand the business and change the culture of an organization. Implementation of information technology offers a very strategic opportunities in achieving goals, vision and mission of the organization and also for the survival of the organization. This is in line with the government program as outlined in the IT implementation through Presidential Instruction No. 3 of 2003 on e-government. Instruction is binding on all government agencies to immediately carry out the implementation and development, including the National Institute of Aeronautics and Space as Non-ministerial government agency.

Using information technology (IT) needs a lot of changes in order to get optimal results. Such changes can occur not only in the IT division but can also occur in non-IT division. This underlying the formulation of appropriate strategies can address the changes that occur in IT development for the implementation of e-government. The aim of this study was to formulate change management strategy needs to be done by LAPAN to support the development of e-government program. The method used is to formulate strategy is SWOT analysis, while the methods used in determining the priority of the strategy is is AHP (Analytical Hierarchy Process).

The Results from this study is the formulation of a change management strategy to support the development of e-government in LAPAN has mapped into 3 (three) steps by Lewin change model Every move made strategic priorities based on the needs of the current Space agency. This research resulted in 26 (twenty six) strategy with each of the 11 (eleven) strategy in step unfreezing the status quo, 7 (seven) strategy in step movement to the state and 8 (eight) strategy in step refreezing."

"Penelitian ini membahas tentang tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan Onesearch Indonesia. Program Indonesia Onesearch merupakan salah satu program yang dikelola oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Program Indonesia Onesearch bertujuan untuk menjadi wadah bagi semua koleksi literatur di setiap perpustakaan di seluruh Indonesia. Portal ini memberikan akses bagi pengguna untuk mencari dan mengakses koleksi digital elektronik di seluruh perpustakaan Indonesia melalui satu pintu. Pembahasan penelitian ini menggunakan teori kualitas layanan e-government oleh Papadomichelaki dan Mentzas terdiri dari empat dimensi utama kualitas layanan e-government yang meliputi efisiensi, kepercayaan, keandalan dan dukungan warga. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa survey dan wawancara mendalam dengan pengguna jasa dan juga pengelola Indonesia Onesearch. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara kualitas layanan yang diberikan dengan apa yang diharapkan oleh pengguna. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa harapan pengguna terhadap keempat dimensi tersebut lebih tinggi dari kenyataan yang diterima di lapangan. Semakin kecil nilai gap maka dapat dikatakan pelayanan semakin baik. Nilai gap rata-rata terendah terdapat pada dimensi kepercayaan yaitu -1,33, sehingga dimensi kepercayaan ini merupakan dimensi yang paling baik. Sedangkan nilai gap rata-rata tertinggi terdapat pada dimensi Efficiency yaitu -1,92, maka pada dimensi Efficiency dapat dikatakan kurang baik dan perlu ditingkatkan. Tingkat kesesuaian hasil analisis antara harapan pengguna dengan kenyataan secara keseluruhan adalah 56,85%. Berdasarkan penilaian tersebut dapat dikatakan bahwa kepuasan responden terhadap layanan Onesearch Indonesia secara keseluruhan cukup puas. Hasil penelitian menyarankan bahwa layanan Indonesia Onesearch perlu ditingkatkan dari segi efisiensi, keandalan dan dukungan warga agar dapat memberikan layanan yang maksimal kepada pengguna.

---

This study discusses the level of user satisfaction with Onesearch Indonesia services. The Indonesia Onesearch program is one of the programs managed by the National Library of the Republic of Indonesia. The Indonesia Onesearch program aims to be a forum for all literature collections in every library throughout Indonesia. This portal provides access for users to search and access electronic digital collections in all Indonesian libraries through one door. The discussion of this research using the theory of e-government service quality by Papadomichelaki and Mentzas consists of four main dimensions of e-government service quality which include efficiency, trust, reliability and citizen support. This research approach uses a quantitative approach with data collection techniques in the form of surveys and in-depth interviews with service users and also the managers of Indonesia Onesearch. The results of the study indicate that there is a gap between the quality of services provided and what is expected by users. This gap indicates that the user's expectations of the four dimensions are higher than the reality received in the field. The smaller the value of the gap, it can be said that the service is getting better. The lowest average gap value is found in the confidence dimension, which is -1.33, so this confidence dimension is the best dimension. While the highest average gap value is found in the Efficiency dimension, which is -1.92, then the Efficiency dimension can be said to be not good and needs to be improved. The level of suitability of the results of the analysis between user expectations and reality as a whole is 56.85%. Based on this assessment, it can be said that the overall satisfaction of respondents with Onesearch Indonesia's services is quite satisfied. The results of the study suggest that Indonesia Onesearch services need to be improved in terms of efficiency, reliability and citizen support in order to provide maximum service to users."

"Pemerintah Kabupaten Bogor telah menyediakan suatu layanan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat atau lebih dikenal dengan LARAS Online (Layanan Resmi Aspirasi). Namun dalam penerapannya masih ditemukan kekurangan dan tidak memenuhi syarat-syarat penanganan pengaduan yang baik dan benar. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan positivis dengan analisis penelitian berdasarkan teori pada Commonwealth Ombudsman, serta menggunakan wawancara mendalam dengan informan yang berhubungan atau berkaitan langsung pada layanan LARAS Online. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa penerapan pengaduan melalui Layanan LARAS Online masih tidak baik dan terdapat beberapa kekurangan dalam hal: belum terlaksana dengan baik dari segi responsibilitas manajemen, resources, responsiveness, efisiensi, feedback, assess, planning and investigate, respond, dan follow up.

---

The Bogor Regency Government has provided a service to distribute public aspirations or known as LARAS Online (Official Aspiration Online Service). However, in this application, were found deficiencies and did not fulfilled the requirements for handling complaints properly. This

study uses a positivist approach to the analysis of research based on theories of Commonwealth Ombudsman, and well as using interviews with informants who are related to the LARAS Online service. The results of this study prove that the application of complaints through the LARAS

Online service is still not appropriate and there are some shortcomings of: not yet well implemented in terms of management responsibility, resources, responsiveness, efficiency, feedback, assessments, planning and investigating, responding, and following up."