Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 224982 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Eko Nur Cahyono
"Penelitian ini bertujuan melihat keberpihakan pertumbuhan ekonomi terhadap kelompok miskin di Provinsi Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat selama 2006-2010. Model regresi spasial dengan maximum likelihood estimation diterapkan untuk data panel dari 40 kabupaten/kota. Penelitian membuktikan keberadaan autokorelasi spasial pada variable pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan dan kemiskinan pada taraf yang signifikan. Perhitungan pro poor growth index menggunakan kriteria poverty severity index menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi telah berpihak kepada kelompok miskin. Meskipun demikian, pengurangan keparahan kemiskinan ditopang seluruhnya oleh pertumbuhan ekonomi, sedangkan perubahan distribusi pendapatan justru memperburuk tingkat keparahan kemiskinan.

This study examines the economic growth bias against the poor in the province of Banten, Jakarta and West Java during 2006-2010. Spatial regression models with maximum likelihood estimation is applied to panel data from 40 districts / cities. Research proves the existence of spatial autocorrelation on the variable of economic growth, income inequality and poverty on a significant level. Pro-poor growth index calculation using the poverty severity index criterion shows that economic growth has been pro-poor. Nevertheless, the severity of poverty reduction is sustained entirely by economic growth, while changes in income distribution has worsened the severity of poverty.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
T35810
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Raden Pratama
"[Selain menghadapi permasalahan kemiskinan, Indonesia juga dihadapkan pada dua tantangan mendasar yang saling terkait yakni bagaimana mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan distribusi pendapatan. Dalam menghadapi berbagai hal tersebut, Pemerintah telah mengimplementasikan kebijakan redistribusi melalui strategi pertumbuhan yang inklusif dengan menyalurkan pengeluaran sosial dalam bentuk belanja bantuan sosial dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Akan tetapi, belum banyak bukti
empiris yang dapat menjelaskan dampak pengeluaran sosial terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, belum dapat dibuktikan apakah pengeluaran sosial yang disalurkan oleh pemerintah Indonesia dapat dikategorikan sebagai strategi pertumbuhan yang pro-poor dan inklusif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh belanja
bantuan sosial dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap pertumbuhan ekonomi di 33 provinsi di Indonesia tahun 2006-2012 menggunakan alat analisis regresi dengan Fixed Effect Model. Setelah mengetahui jenis pengeluaran sosial yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, selanjutnya penelitian ini akan mengidentifikasi apakah pengeluaran sosial tersebut dapat dikategorikan sebagai instrumen pertumbuhan yang pro-poor dan inklusif dalam kaitannya dengan pengurangan kemiskinan dan pembangunan manusia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang secara statistik berpengaruh dalam meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, penelitian ini juga membuktikan bahwa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat dikategorikan sebagai instrumen pertumbuhan yang pro-poor dan inklusif.

While battling poverty incidence, Indonesia is also confronted with two interwoven rudimentary challenges, sustained economic growth fueled with prevalent income inequality. Henceforth, the Government had intervened by
executing redistributive policy through the inclusive growth strategy by social expenditures provision in the form of social assistance spending and education support spending (BOS Program). Nonetheless, little has been proven empirically concerning the effect of social expenditures to economic growth and whether such spending can be categorized as pro-poor growth and inclusive growth strategy in the Indonesian context. Against this backdrop, this paper attempts to shed a light in this area by employing regression analysis through the Fixed Effect Model to investigate the effect of social assistance spending and education support spending (BOS Program) to economic growth in 33 Indonesian provinces from 2006-2012. After identifying the type of social spending which is able to stimulate economic growth, this paper then tries to determine whether such social spending can be categorized as pro-poor growth and inclusive growth instrument in the context of its efficacy on poverty alleviation and human development improvement respectively. The result suggests that only education support spending (BOS Program) that statistically significant in uplifting economic growth level. Furthermore, closer investigation indicates that this particular spending can be classified both as pro-poor growth and inclusive growth instrument.;While battling poverty incidence, Indonesia is also confronted with two
interwoven rudimentary challenges, sustained economic growth fueled with
prevalent income inequality. Henceforth, the Government had intervened by
executing redistributive policy through the inclusive growth strategy by social
expenditures provision in the form of social assistance spending and education
support spending (BOS Program). Nonetheless, little has been proven empirically
concerning the effect of social expenditures to economic growth and whether such
spending can be categorized as pro-poor growth and inclusive growth strategy in
the Indonesian context.
Against this backdrop, this paper attempts to shed a light in this area by
employing regression analysis through the Fixed Effect Model to investigate the
effect of social assistance spending and education support spending (BOS
Program) to economic growth in 33 Indonesian provinces from 2006-2012. After
identifying the type of social spending which is able to stimulate economic
growth, this paper then tries to determine whether such social spending can be
categorized as pro-poor growth and inclusive growth instrument in the context of
its efficacy on poverty alleviation and human development improvement
respectively. The result suggests that only education support spending (BOS
Program) that statistically significant in uplifting economic growth level.
Furthermore, closer investigation indicates that this particular spending can be
classified both as pro-poor growth and inclusive growth instrument, While battling poverty incidence, Indonesia is also confronted with two
interwoven rudimentary challenges, sustained economic growth fueled with
prevalent income inequality. Henceforth, the Government had intervened by
executing redistributive policy through the inclusive growth strategy by social
expenditures provision in the form of social assistance spending and education
support spending (BOS Program). Nonetheless, little has been proven empirically
concerning the effect of social expenditures to economic growth and whether such
spending can be categorized as pro-poor growth and inclusive growth strategy in
the Indonesian context.
Against this backdrop, this paper attempts to shed a light in this area by
employing regression analysis through the Fixed Effect Model to investigate the
effect of social assistance spending and education support spending (BOS
Program) to economic growth in 33 Indonesian provinces from 2006-2012. After
identifying the type of social spending which is able to stimulate economic
growth, this paper then tries to determine whether such social spending can be
categorized as pro-poor growth and inclusive growth instrument in the context of
its efficacy on poverty alleviation and human development improvement
respectively. The result suggests that only education support spending (BOS
Program) that statistically significant in uplifting economic growth level.
Furthermore, closer investigation indicates that this particular spending can be
classified both as pro-poor growth and inclusive growth instrument]
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2015
T45044
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Iskandar
"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pembangunan ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah selama periode 2004-2010 sudah pro poor growth atau belum dengan menggunakan metode GIC dan metode PPGI serta sektor-sektor ekonomi apa yang mampu mengurangi kemiskinan. Berdasarkan data Susenas dan PDRB Provinsi Kalimantan Tengah serta menggunakan analisa GIC dan regresi data panel ditemukan bahwa pembangunan ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah selama periode 2004-2010 sudah pro poor growth melalui metode PPGI namun melalui metode GIC belum pro poor growth. Dan dari 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah, hanya Kabupaten Sukamara yang pembangunan ekonominya sudah pro poor growth.
Sementara itu di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, sektor bangunan serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan merupakan sektor-sektor ekonomi yang secara signifikan mengurangi kemiskinan, sebaliknya sektor listrik, gas dan air bersih justru meningkatkan kemiskinan. Sedangkan di tingkat sepuluh kabupaten yang belum pro poor growth, sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, sektor bangunan, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa merupakan sektor-sektor ekonomi yang secara signifikan mengurangi kemiskinan, di sisi lain sektor listrik, gas dan air bersih meningkatkan kemiskinan.

This study aimed to determine whether the economic development in Central Kalimantan during the period 2004-2010 has been pro poor growth or not by using GIC and PPGI and economic sectors could be capable of reducing poverty. Based on data of Susenas and GDP Central Kalimantan Province and using GIC and regression analysis of panel data found that economic development in Central Kalimantan during the period 2004-2010 has been pro-poor growth through PPGI but through the GIC has not been pro-poor growth. And of the 14 districts/municipalities in Central Kalimantan, only an economic development Sukamara District has been pro-poor growth.
Meanwhile in Central Kalimantan Provincial level, mining and quarrying sector, manufacturing industry sector, construction sector and the financial, leasing and business services sector are the economic sectors that significantly reduce poverty, otherwise the electricity, gas and water supply sector actually increase poverty. While at the ten districts that have not been pro-poor growth, agriculture sector, mining and quarrying sector, manufacturing industry sector, construction sector, financial, leasing and business services sector and the services sector is the economic sectors that significantly reduce poverty, in the another sector of electricity, gas and water supply increased poverty.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Desiwanti Astuti
"[Kemiskinan merupakan momok bagi pembangunan suatu negara. Selain menghambat pertumbuhan ekonomi, kemiskinan juga dapat menimbulkan masalah multidimensi. Untuk memecahkan masalah kemiskinan, pemerintah berupaya menggalakkan berbagai macam program pengentasan kemiskinan. Saat ini, Program Pemberdayaan Masyarakat (Community Driven Development-CDD)
telah menjadi salah satu program yang sering dilakukan oleh negara-negara berkembang untuk mengelola tingkat kemiskinan. Konsep dasarnya sangat sederhana, yaitu pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Di Indonesia, pemerintah menerapkan Program CDD melalui Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) sebagai dasar dari kampanye pengurangan kemiskinan. Dalam pelaksanaannya, program PNPM membutuhkan keikutsertaan masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program. Sebuah studi dari keberhasilan PNPM dilakukan tak lama setelah program ini diluncurkan pada tahun 2007. Hasil studi terbaru menyebutkan bahwa PNPM
cenderung dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mampu mengurangi jumlah orang miskin (pertumbuhan pro-kemiskinan). Namun ironisnya, program ini dihentikan oleh rezim baru di awal tahun 2015. Berangkat dari masalah ini, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dari PNPM sebagai cara untuk mencapai pertumbuhan yang pro-kemiskinan (pro-poor growth). Cakupan makalah penelitian ini adalah merumuskan peran PNPM di tingkat nasional mengingat sebagian besar penelitian sebelumnya hanya terfokus pada daerahdaerah
tertentu. Studi ini menghasilkan kesimpulan bahwa PNPM adalah instrumen yang bisa diterapkan untuk mencapai pertumbuhan yang prokemiskinan (pertumbuhan yang menguntungkan orang miskin). Dengan membatasi definisi kemiskinan secara absolut, setiap peningkatan dana PNPM
yang menyertai pertumbuhan ekonomi, cenderung akan mengurangi kemiskinan.

Poverty is a scourge for development of a country. Besides inhibiting the economic growth, poverty may also cause multidimensional problems. Thus, to solve poverty matters, many governments attempt to promote poverty alleviation programs in their countries. Currently, Community-Driven Development (CDD) Program has become one of the systems which is often practiced by developing countries in order to manage the poverty rate. Its basic concept is very simple. It empowers the communities, especially the poor, to unleash them from the shackles of poverty. In Indonesia, the government implements CDD Program through the so-called Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) as
the basis of the poverty reduction campaign. In its implementation, PNPM program requires the poor communities to get involved in such actions as participation in planning, implementation, monitoring and evaluation of the
programs. A study of the success of the PNPM to eradicate poverty was conducted shortly after the program was launched in 2007. The results of the latest studies suggested that the PNPM will likely be able to reduce the number of poor people in Indonesia. Nevertheless, after running for several years, the program was terminated by the new regime at the beginning of 2015. Departing from this issue, this study aims to investigate the effectiveness of PNPM as a means of alleviating poverty. Since most of the previous studies only focused on certain areas, this research paper is trying to formulate the role of PNPM at the national level. This study has come up with a conclusion that the PNPM is a workable instrument to achieve pro-poor growth, the growth which favours the poor. By limiting the definition of poverty in absolute terms, any increase in the PNPM funds, accompanying the economic growth, will likely reduce poverty more.;Poverty is a scourge for development of a country. Besides inhibiting the
economic growth, poverty may also cause multidimensional problems. Thus, to
solve poverty matters, many governments attempt to promote poverty alleviation
programs in their countries. Currently, Community-Driven Development (CDD)
Program has become one of the systems which is often practiced by developing
countries in order to manage the poverty rate. Its basic concept is very simple. It
empowers the communities, especially the poor, to unleash them from the
shackles of poverty. In Indonesia, the government implements CDD Program
through the so-called Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) as
the basis of the poverty reduction campaign. In its implementation, PNPM
program requires the poor communities to get involved in such actions as
participation in planning, implementation, monitoring and evaluation of the
programs.
A study of the success of the PNPM to eradicate poverty was conducted
shortly after the program was launched in 2007. The results of the latest studies
suggested that the PNPM will likely be able to reduce the number of poor people
in Indonesia. Nevertheless, after running for several years, the program was
terminated by the new regime at the beginning of 2015. Departing from this issue,
this study aims to investigate the effectiveness of PNPM as a means of alleviating
poverty. Since most of the previous studies only focused on certain areas, this
research paper is trying to formulate the role of PNPM at the national level. This
study has come up with a conclusion that the PNPM is a workable instrument to
achieve pro-poor growth, the growth which favours the poor. By limiting the
definition of poverty in absolute terms, any increase in the PNPM funds,
accompanying the economic growth, will likely reduce poverty more;Poverty is a scourge for development of a country. Besides inhibiting the
economic growth, poverty may also cause multidimensional problems. Thus, to
solve poverty matters, many governments attempt to promote poverty alleviation
programs in their countries. Currently, Community-Driven Development (CDD)
Program has become one of the systems which is often practiced by developing
countries in order to manage the poverty rate. Its basic concept is very simple. It
empowers the communities, especially the poor, to unleash them from the
shackles of poverty. In Indonesia, the government implements CDD Program
through the so-called Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) as
the basis of the poverty reduction campaign. In its implementation, PNPM
program requires the poor communities to get involved in such actions as
participation in planning, implementation, monitoring and evaluation of the
programs.
A study of the success of the PNPM to eradicate poverty was conducted
shortly after the program was launched in 2007. The results of the latest studies
suggested that the PNPM will likely be able to reduce the number of poor people
in Indonesia. Nevertheless, after running for several years, the program was
terminated by the new regime at the beginning of 2015. Departing from this issue,
this study aims to investigate the effectiveness of PNPM as a means of alleviating
poverty. Since most of the previous studies only focused on certain areas, this
research paper is trying to formulate the role of PNPM at the national level. This
study has come up with a conclusion that the PNPM is a workable instrument to
achieve pro-poor growth, the growth which favours the poor. By limiting the
definition of poverty in absolute terms, any increase in the PNPM funds,
accompanying the economic growth, will likely reduce poverty more;Poverty is a scourge for development of a country. Besides inhibiting the
economic growth, poverty may also cause multidimensional problems. Thus, to
solve poverty matters, many governments attempt to promote poverty alleviation
programs in their countries. Currently, Community-Driven Development (CDD)
Program has become one of the systems which is often practiced by developing
countries in order to manage the poverty rate. Its basic concept is very simple. It
empowers the communities, especially the poor, to unleash them from the
shackles of poverty. In Indonesia, the government implements CDD Program
through the so-called Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) as
the basis of the poverty reduction campaign. In its implementation, PNPM
program requires the poor communities to get involved in such actions as
participation in planning, implementation, monitoring and evaluation of the
programs.
A study of the success of the PNPM to eradicate poverty was conducted
shortly after the program was launched in 2007. The results of the latest studies
suggested that the PNPM will likely be able to reduce the number of poor people
in Indonesia. Nevertheless, after running for several years, the program was
terminated by the new regime at the beginning of 2015. Departing from this issue,
this study aims to investigate the effectiveness of PNPM as a means of alleviating
poverty. Since most of the previous studies only focused on certain areas, this
research paper is trying to formulate the role of PNPM at the national level. This
study has come up with a conclusion that the PNPM is a workable instrument to
achieve pro-poor growth, the growth which favours the poor. By limiting the
definition of poverty in absolute terms, any increase in the PNPM funds,
accompanying the economic growth, will likely reduce poverty more, Poverty is a scourge for development of a country. Besides inhibiting the
economic growth, poverty may also cause multidimensional problems. Thus, to
solve poverty matters, many governments attempt to promote poverty alleviation
programs in their countries. Currently, Community-Driven Development (CDD)
Program has become one of the systems which is often practiced by developing
countries in order to manage the poverty rate. Its basic concept is very simple. It
empowers the communities, especially the poor, to unleash them from the
shackles of poverty. In Indonesia, the government implements CDD Program
through the so-called Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) as
the basis of the poverty reduction campaign. In its implementation, PNPM
program requires the poor communities to get involved in such actions as
participation in planning, implementation, monitoring and evaluation of the
programs.
A study of the success of the PNPM to eradicate poverty was conducted
shortly after the program was launched in 2007. The results of the latest studies
suggested that the PNPM will likely be able to reduce the number of poor people
in Indonesia. Nevertheless, after running for several years, the program was
terminated by the new regime at the beginning of 2015. Departing from this issue,
this study aims to investigate the effectiveness of PNPM as a means of alleviating
poverty. Since most of the previous studies only focused on certain areas, this
research paper is trying to formulate the role of PNPM at the national level. This
study has come up with a conclusion that the PNPM is a workable instrument to
achieve pro-poor growth, the growth which favours the poor. By limiting the
definition of poverty in absolute terms, any increase in the PNPM funds,
accompanying the economic growth, will likely reduce poverty more]
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2015
T45046
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Arif Firman Susanto
"ABSTRAK
Tesis ini membahas hubungan antara pembangunan manusia dan
pertumbuhan ekonomi di provinsi Jawa Barat pada tahun 2007 – 2011.
Pembangunan manusia melalui pendidikan dianggap berpengaruh dalam
pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktifitas dan pendapatan
perkapita. Tingkat pendapatan perkapita yang tinggi mampu meningkatkan
pembangunan manusia melalui alokasi biaya pendidikan dalam porsi konsumsi
penduduknya. Dalam penelitian ini pembangunan manusia diukur dengan ratarata
lama sekolah, pertumbuhan ekonomi diukur dengan pendapatan perkapita.
Penelitian ini menggunakan data panel (26 kabupaten/kota) model fixed effect
dengan estimasi 2SLS (two stage least square). Hasil penelitian adalah terdapat
hubungan dua arah antara pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi di
provinsi Jawa Barat.

ABSTRACT
This thesis examines the relationship between human development and
economic growth in the province of West Java in 2007-2011. Human
development through education is considered influential in economic growth
through increased productivity and income per capita. High per capita income
levels can improve human development through the allocation of the cost of
education in the consumption per capita. In this study of human development is
measured by the average years of schooling, economic growth measured by per
capita income. This study uses panel data (26 districts / cities) fixed effect model
to estimate the 2SLS (two stage least squares). Results of the study is that there is
a two-way relationship between human development and economic growth in the
province of West Java"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T38608
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Deny Yudhistira
"Stunting merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat global yang sampai saat ini masih perlu memperoleh perhatian penting terutama di negara-negara berkembang. Indonesia perlu menurunkan prevalensi stunting menjadi 14% pada tahun 2024. Sebanyak 108 kabupaten/kota di Provinsi Banten, Jawa Barat, jawa Tengah dan Jawa Timur termasuk lokasi fokus intervensi percepatan penurunan stunting terintegrasi tahun 2023 dengan skema percepatan khusus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui visualisasi dashboard data wilayah berisiko stunting dikaitkan dengan pola asuh, faktor lingkungan, faktor akses pelayanan kesehatan, penyakit infeksi dan BBLR di Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur tahun 2021. Penelitian ini merupakan studi ekologi dengan unit analisis di tingkat kabupaten/kota dan menggunakan data sekunder berupa data agregat hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021 yang diperoleh dari BKPK Kemenkes RI. Hasilnya dashboard yang dibuat dapat menyajikan data pemetaan sebaran risiko stunting dikaitkan dengan pola asuh, faktor lingkungan, faktor pelayanan kesehatan, penyakit infeksi dan BBLR. Selain itu juga menyajikan data dan grafik variabel di tingkat kabupaten/kota yang interaktif, serta menyajikan simulasi prevalensi stunting yang dihubungkan dengan variabel yang signifikan berhubungan dengan stunting pada penelitian ini.

Stunting is one of the global public health problems that still needs important attention, especially in developing countries. Indonesia needs to reduce the prevalence of stunting to 14% by 2024. A total of 108 districts/cities in the provinces of Banten, West Java, Central Java and East Java are included in the focus locations of the integrated stunting reduction acceleration intervention in 2023 with a special acceleration scheme. This study aims to describe the dashboard visualization of data on areas at risk of stunting associated with parenting, environmental factors, health service access factors, infectious diseases and LBW in Banten, West Java, Central Java and East Java Provinces in 2021. This research is an ecological study with a unit of analysis at the district / city level and used secondary aggregated data of the 2021 Indonesian Nutrition Status Study (SSGI) obtained from the BKPK Kemenkes RI. As a result, the dashboard created can present data mapping the distribution of stunting risk associated with parenting, environmental factors, health service factors, infectious diseases and LBW. In addition, it also presented data and graphs of variables at the interactive district / city level, and presented a simulation of the prevalence of stunting associated with variables that were significantly associated with stunting in this study."
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Titis Wahyu Setiyowati
"Sampai saat ini telah banyak penelitian yang dilakukan untuk mengetahui aSampai saat ini telah banyak penelitian yang dilakukan untuk mengetahui hubungan antara ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, penelitian-penelitian tersebut hanya menghubungkan ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan. Penelitian tesebut tidak memasukkan faktor lain seperti kelompok kelas menengah yang mempunyai peranan penting, terutama peran secara ekonomi dimana kelompok ini merupakan konsumen potensial untuk berbagai barang dan jasa. Secara khusus, untuk kasus di Indonesia, belum ada penelitian yang memasukkan kelompok kelas menengah sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Berlandaskan pada alasan tersebut serta pentingnya peranan kelompok kelas menengah, tesis ini mencoba untuk berkontribusi dengan memasukkan kelas menengah sebagai salah satu peubah dalam meneliti hubungan antara ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi. Dengan menggunakan data panel dari 31 provinsi di Indonesia dari tahun 2005 sampai 2010, tesis ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi serta hubungan antara kelas menengah dan pertumbuhan ekonomi antar provinsi di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, tesis ini mengaplikasikan pooled OLS, fixed effect panel data model dan dynamic panel data model.
Berdasarkan pada hasil dari dynamic panel model sebagai model utama dalam tesis ini, diketahui bahwa terdapat hubungan positif antara ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dimana semakin tinggi ketimpangan pendapatan dapat menyebabkan semakin tingginya pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, hasil lain menunjukkan bahwa kelas menengah tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selain itu, hasil dari penelitian ini juga mendukung hasil penelitian sebelumnya bahwa jumlah penduduk yang besar akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, hasil dari penelitian ini perlu diperhatikan karena sensitivitas dari pemilihan jumlah lag dan spesifikasi model yang digunakan dalam dynamic panel data modeltersebut hanya menghubungkan ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan. Penelitian tesebut tidak memasukkan faktor lain seperti kelompok kelas menengah yang mempunyai peranan penting, terutama peran secara ekonomi dimana kelompok ini merupakan konsumen potensial untuk berbagai barang dan jasa. Secara khusus, untuk kasus di Indonesia, belum ada penelitian yang memasukkan kelompok kelas menengah sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Berlandaskan pada alasan tersebut serta pentingnya peranan kelompok kelas menengah, tesis ini mencoba untuk berkontribusi dengan memasukkan kelas menengah sebagai salah satu peubah dalam meneliti hubungan antara ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi. Dengan menggunakan data panel dari 31 provinsi di Indonesia dari tahun 2005 sampai 2010, tesis ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi serta hubungan antara kelas menengah dan pertumbuhan ekonomi antar provinsi di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, tesis ini mengaplikasikan pooled OLS, fixed effect panel data model dan dynamic panel data model.

There have been numerous studies conducted to investigate the link between inequality and economic growth. However, typically, these studies only relate inequality and economic growth to poverty. They do not consider another factor, such as the middle class which has vital roles, especially economic roles where for example it can be potential consumers for goods and services. Especially in the case of Indonesia, there is no study that takes into account the middle class as one of determinants of economic growth. Considering this lack of study and potentially important role of the middle class, this paper tries to contribute by including the size of the middle class as one of variables while examining the inequality-growth relationship. By utilizing a panel data set from 31 provinces in Indonesia covering the years 2005 to 2010, this paper aims to examine the link between inequality and economic growth as well as between the middle class and growth across provinces in Indonesia. To meet these objectives, pooled OLS, fixed effect panel data model and dynamic panel data model are applied.
Based on a dynamic panel model which is the main specification on which this paper relies, the results show that there is a positive relationship between inequality and economic growth in Indonesia, implying higher level inequality can lead to higher economic growth. On the other hand, the result does not indicate that the middle class has an effect on economic growth in Indonesia. In addition, the result also supports the empirical evidence that a large population can be detrimental for achieving higher economic growth. Nevertheless, these results must be treated with caution due to the sensitivity of the results to choice of lag length and model specification in dynamic panel data model.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
T39050
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rani Apriana
"ABSTRAK: Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu topik dan indikator penting yang tidak hanya menjadi tolak ukur kemajuan dan perkembangan ekonomi suatu negara, tetapi juga menjadi topik yang masih kerap digali dan dipaparkan oleh para ekonom dalam berbagai studinya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat mengidentifikasi efisiensi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali menggunakan data panel tingkat provinsi tahun 2008-2012. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa investasi di provinsi-provinsi di kawasan Jawa-Bali lebih efisien dibandingkan provinsi-provinsi di kawasan Luar Jawa-Bali.

ABSTRACT: Economic growth is one of the important topics and indicators that is not only a measurement tool of economic development of a country, but also topic that is oftenly explored and described by economists in any related studies. This study aims to identify the efficiency of investment to economic growth in Java-Bali and Non Java-Bali using panel data 2008 - 2012. The result of this study indicates that the investment in the provinces in Java - Bali are more efficient than the provinces in Non Java - Bali."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017
S65834
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Syamsu Bachri
"Penelitian sederhana ini mencoba membahas faktor - faktor yang mempengaruhi perkembangan pembangunan ekonomi daerah Propinsi Banten sebagai Propinsi yang belum lama berdiri, dimana sumber pembiayaan pembangunan daerah merupakan . hal yang sangat pokok dalam membangun suatu daerahlwilayah tersebut. Data yang digunakan dalam membahas masalah sumber pembiayaan daerah dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi perkembangan ekonomi menggunakan data time series dan cross section tahun 1990 - 2002 dengan empat kabupaten dan dua kotamadya di wilayah Propinsi Banten. Untuk melihat perkembangan perekonomian Propinsi Banten, variabel terikat yang diambil adalah variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dianggap sebagai indikator melihat keberhasilan suatu daerah dan variabel bebas yang mempengaruhi meliputi: pajak daerah, retribusi daerah, pengeluaran twin, pengeluaran pembangunan, tenaga kerja dan investasi. Analisa yang digunakan dalam membahas penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan analisa fixed effect. Karena Propinsi ini bare berdiri ± 4 tahun sejak era reformasi, maka untuk melihat perkembangannya, kabupatenikota yang termasuk dalam wilayah Banten dilihat pada saat kabupatenikota sebelum dan setelah bergabung menjadi Propinsi Banten yaitu periode 1990-1998 sebelum dan periode 1999-2002 sesudah menjadi bagian Propinsi Banten.
Hasil analisa menunjukkan bahwa pada periode 1990-1998 secara statistik semua variabel babas kecuali variabel pengeluaran rutin mempunyai pengaruh yang cukup baik dalam peningkatan PDRB. Ini berarti lima dari enam variabel yang dipilih mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perubahan Produk Domestik Regional Bruto. Pada periode 1999-2002 setelah otonomi mulai diterapkan terlihat ada perbaikan dimana, investasi mulai berpengaruh positif dimana awalnya negatif terhadap peningkatan PDRB, demikian halnya dengan pengeluaran rutin berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap perkembangan perekonomian daerah Banten yang diwakili oleh peningkatan PDRB. Penelitian ini membuktikan bahwa walaupun dalam membangun daerah/wilayah kabupaten/kota masih tergantung pada bantuan pemerintah pusat, akan tetapi kiranya daerah harus mampu memobilisasi sumber-sumber yang ada didaerahnya sendiri sebagai sumber pembiayaan ekonomi daerahnya. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kemampuan setiap daerah khususnya kabupaten dan kota dalam melaksanakan fungsi otonominya tidak sama satu sama lain sehingga kebijakan yang diambil pemerintah daerah sangat menentukan. Untuk itu selain bantuan dari pusat yang semuanya merupakan kebijakan dari pusat, daerah harus ulet dan serius dalam menggali potensi asli daerah sendiri sehingga untuk ke depan bisa lebih mandiri membangun daerahnya.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2004
T17313
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Pardede, Mangara
"Pertumbuhan ekonomi dan distribusi atau pemerataan pendapatan merupakan dua hal yang penting dalam Pembangunan Ekonomi. Kedua-duanya bagaikan dua sisi dari satu keping mata uang, yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Kalau pembangunan ekonomi diandaikan sebuah keping mata uang, maka sisi yang satu adalah pertumbuhan ekonomi dan sisi lainnya adalah distribusi/pemerataan pendapatan. Jadi, adalah hampa jika membahas pertumbuhan ekonomi tanpa sekaligus membahas distribusi atau pemerataan Karena pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan yang tinggi, tetapi hanya dinikmati oleh segelintir orang adalah gagal. Sebaliknya, pembangunan ekonomi dengan pemerataan yang baik tetapi tanpa pertumbuhan adalah merupakan pemerataan kemelaratan/kemiskinan.
Tesis ini bertujuan menganalisis distribusi pendapatan dan pembangunan ekonomi di wilayah Propinsi DKI Jakarta, dimana pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta relatif lebih tinggi dibanding rata rata pertumbuhan ekonomi secara nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, tesis ini menggunakan Analisis Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) atau Social Accounting Matrix sebagai kerangka kerja dan kerangka analisis. Oleh karena itu, membentuk kerangka SNSE Regional Propinsi DKI Jakarta merupakan salah satu tujuan lain dalam tesis ini.
Kerangka SNSE Regional Propinsi DKI Jakarta, 1997 dirancang-bangun menjadi 21 Neraca, yaitu Neraca Faktor Produksi terdiri dari 2 (dua) neraca; Neraca institusi terdiri dari 7 (tujuh) neraca, yaitu 5 (lima) neraca rumahtangga, dimana 65,96 persen merupakan pendapatan berupa upah dan gaji. Di samping itu, kinerja perekonomian menunjukkan bahwa tabungan masyarakat telah mampu membiayai kebutuhan investasi.
Berdasarkan analisis pengganda neraca (accounting multiplier) menunjukkan bahwa sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan jasa-jasa dalam lingkup sektor tertier (sektor jasa) telah berkembang menjadi sektor unggulan dalam perekonomian DKI Jakarta, sehingga perlu disarankan agar pemerintah DKI Jakarta mengambil kebijakan pengaturan anggaran dengan menambah alokasi pengeluaran di sektor jasa khususnya pada sektor pengangkutan dan komunikasi yang diarahkan untuk turut serta menyediakan atau turut mendorong ketersediaan infrastruktur fisik dan non fisik, serta lebih mendorong investasi swasta baik lokal maupun asing untuk menanamkan modal di sektor.
Sedangkan dalam upaya penyelamatan terhadap masyarakat yang terkena dampak krisis ekonomi, berdasarkan analisis pengganda neraca (accounting multiplier) perekonomian Propinsi DKI Jakarta tahun 1997 menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran neraca institusi khususnya neraca ruimah tangga memberikan dampak yang relatif besar terhadap perekonomian. Hal ini selaras dengan hasil simulasi bahwa jika pemerintah menarnbah transfer berupa subsidi atau bantuan kepada rumahtangga akan berdarnpak terharlap peningkatan aktivitas perekonomian Sehingga jika krisis ekonomi masih terus berkepanjangan maka strategi penyelamatan berupa tindakan pemberian subsidi dan bantuan kepada rumahtangga masih harus dilaksanakan.
"
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1999
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>