Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang biaya pelayanan kesehatan rawat inap dan mengetahui faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap besarnya klaim biaya rawat inap kasus Demam Berdarah Dengue pasien JPK Gakin dan SKTM di lima RSUD Provinsi DKI Jakarta tahun 2011. Dari hasil penelitian diperoleh informasi bahwa total biaya rawat inap untuk kasus DBD JPK Gakin dan SKTM adalah. Rp3,315,061,202, dengan jumlah kasus 1.937, dan rerata biaya rawat inap berkisar dari Rp1,297,887 sampai Rp2,035,296. Dari biaya rawat inap yang diklaim oleh Rumah Sakit komponen obat dan pemeriksaan penunjang merupakan komponen terbesar pertama dan kedua di empat rumah sakit dari lima RSUD yang diteliti. Dan faktor yang mempengaruhi besarnya tagihan biaya rawat inap kasus DBD pasien JPK Gakin dan SKTM adalah lama hari rawat, rumah sakit, adanya diagnosis penyerta/penyulit/komplikasi dan jenis kepesertaan jaminan.

---

This study aims to find out information about the inpatient claims cost and determine the factors that might influence the inpatient claims cost of DHF cases of JPK Gakin & SKTM patients in five District General Hospital in the Jakarta province in 2011. The study results obtained information that the total inpatient claims cost for DHF cases of JPK Gakin and SKTM patients is Rp3,315,061,202, with 1.937 cases. The average of the inpatient claim cost ranged from Rp1,297,887 up to Rp2,035,296. Medicine and laboratory examination is the first and the second largest component of hospitalization expenses claimed in four hospitals of five District General Hospital which is investigated area,. And the factors that affect the amount of inpatient claims cost is Length of stay, the hospital, the diagnosis of comorbid/complication and the type of insurance membership."

"Biaya kasus katastropik adalah biaya yang telah disetujui dan dibayarkan oleh Bapel/Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta ke PPK/rumah sakit dan memenuhi kreteria katastropik untuk pelayanan kesehatan keluarga miskin dengan jumlah yang sesuai dengan BAP. Pasien dengan bencana di Jakarta terus meningkat dari tahun 2007 sampai 2009 dan diikuti oleh kenaikan biaya kasus bencana untuk tahun tahun 2007 sebesar Rp.54.033.537.300, - menjadi Rp. 67.631.575.230, - pada tahun 2008 dan Rp. 112. 409. 277. 100, - pada tahun 2009. Penyakit Paru adalah urutan kedua penyakit yang paling bencana. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi tentang determinan biaya kasus bencana penyakit paru pada kasus pasien rawat inap miskin di Jakarta. Penelitian ini merupakan cross sectional. Data klaim biaya kasus bencana penyakit paru untuk perawatan pasien rawat inap di 40 rumah sakit di Jakarta tahun 2009 itu diperoleh, dan dilengkapi dengan sebuah penelitian kualitatif dalam 2 rumah sakit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa umur, lama tinggal, jumlah tempat tidur, kepemilikan (pemerintah / swasta) berhubungan dengan biaya kasus bencana (p <0,005). Biaya tertinggi kasus bencana ditemukan dalam kelompok umur 5-14 tahun sebesar Rp. 21.172.562, - dengan biaya terendah pada lama tinggal dalam kisaran 1-14 hari, sebesar Rp. 10.695.618, -. Biaya tertinggi ditemukan pada pasien di rumah sakit kelas D dengan biaya rata-rata sebesar Rp 37.488.990,-. Disarankan untuk memperbaiki sistem informasi terkomputerisasi dalam menentukan biaya kasus bencana dan meningkatkan pemantauan verifikasi serta pengawasan manajemen klaim sesuai dengan pedoman.

---

The cost of catastrophic cases is the cost that meet the criteria of catastrophic for health services of the poor according to the standard, and have been approved and paid by insurer/payer (PHO). Patients with catastrophic in Jakarta continues to increase from year 2007 till 2009 and followed by increase the costs of catastrophic cases for the years of 2007 amounted to Rp.54.033.537.300, - to Rp. 67,631,575,230, - in 2008 and Rp. 112 409 277 100, - in the year 2009. Lung disease is the second most catastrophic disease.

The objective of this study is to obtain information on the determinant of the cost of catastrophic cases of pulmonary disease amoung poor inpatients cases in Jakarta. This study is a cross sectional. Data on claims of costs catastrophic cases of pulmonary disease for inpatients care in 40 hospitals in Jakarta in 2009 was obtained and completed with a qualitative study in 2 hospitals.

The result showed that age, length of stay, number of beds, ownership (public/private) are associated with the cost of catastrophic cases (p < 0,005). The highest costs of catastrophic cases found in age groups 5-14 years amounted to Rp. 21,172,562, - with length of stay in the range of 1-14 days, amounted to Rp. 10,695,618, -. The highest cost was found amoungst the patient in class D hospital with average cost at Rp 37.488.990,-.

It is recommended to improve the computerized information system in determining the cost of catastrophic cases improve the verification and supervision monitoring of the claim management according to the guidelines."

"Masalah yang diteliti dalam penclitian ini adalah biaya pelayanan kcschatan rawat inap di rumah sakit dalam program Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi Keluarga Miskin (JPK Gakin), oleh karcna biaya rawat inap di rumah sakit mcncapai 66 % dari seluruh biaya pelayanan kesehatan program JPK Gakin sehingga dalam pelaksanaammya hams ada keseragaman dalam biaya pelayanan kesehatan rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah maupun rumah sakit swasta yang melayani peserta JPK Gakin.Untuk ilu melalui Paket Pelayanan Esensial (PPE) dengan tarif kcsepakatan, dapat digunakan untuk memantau dan mengevaluasi program JPK Gakin sehingga kebijakan yang dibuat dapat lebih efektif dan efisien. Jenis penelitian ini adalah kuantitatifi Data diambil dari laporan bulanan klaim biaya rawat inap pasien JPK Gakin dari rumah sakit yang telah disetujui pembayarannya oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang biaya pelayanan kesehatan rawat inap dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari dua kelompok rumah sakit, yang terbanyak memanfaatkan biaya pelayanan kesehatan rawat inap adalah rumah sakit vertikal terdapat 4 variabel yang mempengaruhi biaya pelayanan kesehatan rawat inap, variabcl jender perempuan lebih banyak memanfaatkan biaya pelayanan kesehatan rawat inap meskipun kasusnya lebih sedikit dari pada laki-laki,demikian pula dengan Iama rawat inap dan umur, sementara variabel diagnosis hanya di kelompok rumah sakit umum daemh saja yang mempunyai hubungan yang bermakna dengan biaya rawat inap Dari 4 variabel yang diperkirakan ada hubungan dengan biaya pelayanan kesehatan rawat inap hanya 3 variabel yang mempunyai hubungan, yaitu variabel umur, jender dan Iama rawat inap, namun variabel yang paling dominan mempengaruhi biaya pelayanan kesehatan rawat inap adalah variabel umur yang berlaku baik di rumah sakit vertikal maupun rumah sakit umum daerah. Kesimpulan dari penelitian ini : Karakteristik dari pasien JPK Gakin yang mcmbuat biaya pelayanan kesehatan rawat inap menjadi tinggi adalah :Rata-rata biaya rawat inap yang terbanyak dimanfaatkan oleh rumah sakit vertikal, distribusi diagnosis penyakit terlinggi biaya rawat inapnya adalah penyakit TB Paru, rata-rata biaya rawat inap tertinggi untuk 5 diagnosis penyakit terbanyak adalah CHF.Dari 4 variabel yang diuji, yang mcmberikan pcngaruh terhadap tingginya biaya rawat inap di rumah sakit adalah variabei umur, Iama rawat dan jender namun Variabel yang paling dominan mempengaruhi biaya rawat inap di rumah sakit adalah variabel umur. Penulis menyarankan untuk : (1) Penerapan pedoman tarif PPE diberlakukan sama pada semua provider sebagai dasar pembayaran peiayanan kesehatan di rumah sakit, (2) Pcrlu diinjau kembali kesepakatan ikatan keujasama antara Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dengan rumah sakit yang selama ini berjalan. Sudah saatnya provider dibatasi pada rumah sakit yang banyak dimanfaatkan oleh peserta Gakin saja rerutama RSUD diselaraskan dengan tujuan pengembangan sena optimalisasi peningkatan rumah sakit umum daerah, (3) Pelayanan kesehatan sebaiknya diberikan kepada peserta yang telah memiliki kartu .IPK Gakin, hal itu selain dapat mengantisipasi adanya percaloaan dalam pengurusan SKTM dapatjuga mengendalikan biaya pelayanan kesehatan pada program JPK Gakin dan (4) Perlu promosi melalui berbagai mcdia yang Iebih intensif kepada masyarakat tentang bagaimana prosedur untuk mendapatkan pelayanan keschatan pada program JPK Gakin.

---

The subject of the study is the cost of the in-patient health services payment at the hospital of the program of health service assurance for the poor family (I-ISA-PF). As the cost for in-patient payment at the hospital has reach 66% from all fees on health services of the HSA-PF program, there is a need for govemment and public hospital that work for patient of HSA-PF program, to make an agreement on the cost for in-patient services. Therefore, trough the Essential Service Package (ESP/PPE) with the agreement cost, it can be use for a program monitoring and evaluation the HSA-PF that expected will lead to a more effective and efficient policy for the issue.

The study is a quantitative study which data are collected from a monthly report of the expense claim of the in-patient of HSA-PF program at the hospital and 'thc study found that fiom two groups ot' hospital, the vertical hospital is mostly utilizing the cost of payment of' in-patient health services. There are four variables that influence the cost of payment of in-patient health services, which are: women are mostly utilizing the facility even the cases are lower than those in men, the length of stay in hospital, and age. The diagnosis variable is only found in the group of the district general hospital (RSUD) which has significant relationship with the cost of in-patient services. From those variables above, only three variables are assume to have relationship, i.e. age, gender and length of stay, and the most dominant factor that influence the cost of payment for in-patient services, whether at vertical hospital or RSUD, is age.

To conclude, the characteristic of the I-ISA-PF patient that make up a high Cost of in-patient payment are: the average cost for in-patient payment services is mostly utilized by the vertical hospital, the cost for in-patient payment is mostly used for lung-TB treatments, and the average cost for in-patient payment services for 5 highest diseases is Cl-LF.

Suggestions from the study: l) Implementation for ESP tariff should be applied to all providers as a base for payment of health services at the hospital; 2) The memorandum of agreement between the DHA ot`DKI Jakarta province and hospitals should be reviewed. Providers should be limited to the hospital that mostly chosen and utilized bythe patient of HSA-PF program, particularly the RSUD which should be adjusted with the purpose of the hospital development; 3) The health service suppose to be delivered towards patient who have the HSA~PF card only, this can anticipate the scalper practice on SKTM arrangement, as well as to control the cost of health services on HSA-PF program; and 4) There is a need to promote intensively trough any kind of media towards community for the procedure on how to obtain."

"Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus diwujudkan melalui berbagai upaya kesehatan dalam rangkaian pembangunan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu yang didukung oleh sistem kesehatan nasional.Untuk mendukung hal tersebut Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah menetapkan bahwa iuran program sistem jaminan sosial bagi fakir miskin dan orang tidak mampu dibayar oleh pemerintah. Program yang dijalankan adalah melalui program Kartu Jakarta Sehat (KJS) sebagai pengganti program yang sebelumnya yaitu Jaminan Pemelihataan Kesehatan Keluarga Misiskin (JPK-Gakin). Tujuan dari penelitian ini adalah mencari alternatif program mana yang lebih efektif dari sisi pembiayaan mengingat adanya kenaikan anggaran dari yang sebelumnya dan terjadi kenaikan cakupan (pasien). Jenis penelitian ini adalah Descriptive-Komparative dengan metode studi kasus dan kombinasi kuantitatif serta kualitatif. Lokasi Penelitian adalah UP Jamkesda Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan data sekunder dan data primmer dari 2 RSUD dan 1 RS swasta. Hasil dari penelitian ini adalah terjadi peningkatan pembiayaan mencapai 168,33% yang semula Rp.2.482.382.808 untuk JPK-Gakin menjadi Rp.4.178.716.437,- untuk KJS. Berdasarkan cakupan program dan uji sensitivitas dengan menggunakan rata-rata lama hari rawat didapatkan bahwa program JPK-Gakin lebih efektif dibandingkan program KJS. Rekomendasi / saran yang dapat diberikan untuk efisiensi pembiayaan program KJS adalah pembuatan petunjuk teknis yang jelas dan kriteria terperinci siapa saja yang boleh menggunakan fasilitas KJS, penyempurnaan kembali sistem rujukan yang ada, melengkapi sarana dan prasarana di Rumah Sakit termasuk perekrutan / penambahan SDM serta peningkatan insentif mengingat beban kerja meningkat.

---

Health as one element of the common good to be realized through a variety of health measures in the series overall health and development are supported by an integrated health system that supports nasional.Untuk Jakarta Capital City Government has determined that the system of social security contribution program for the poor and people are not able to be paid by the government. Is a program run through the Jakarta Health Card (KJS) as a replacement for the previous program Pemelihataan Family Health Insurance Misiskin (JPK-Gakin).

The purpose of this study is to find alternatives which programs are more effective in terms of financing in light of the increase from the previous budget and an increase in coverage (the patient). This research is Descriptive-Komparative with the case study method and a combination of quantitative and qualitative. Study Site is UP Jamkesda Jakarta Health Agency using secondary data and data primmer from 2 hospitals and 1 private hospital.

Results of this study was an increase in funding of 168.33% which was originally Rp.2.482.382.808 to JPKGakin Rp.4.178.716.437, - to KJS. Based on the scope of the program and test sensitivity using the average length of stay was found that the JPK-Gakin more effective than programs KJS.

Recommendation / advice that can be given to the efficiency financing program KJS is making technical instructions are clear and detailed criteria for who may use the facilities KJS, further refinements of existing referral system, complete infrastructure and facilities at the Hospital including recruitment / HR additions as well as increased incentives given the increased workload."

"ABSTRAKSejak tahun 2002, Pemerintah DKI Jakarta membuat kebijakan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada keluarga miskin dan kurang mampu yang dikenal dengan program JPK Gakin. Kebijakan tersebut merupakan pengembangan dari program jaminan pengamanan sosial bidang kesehatan yang dibuat oleh Pemerintah. Dana yang digunakan untuk melaksanakan program JPK Gakin berasal dari APBD DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui anggaran yang digunakan, pengendalian internal yang dilakukan, serta pelaksanaan program JPK Gakin. Metode penelitian yang ada bersifat deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui survei literature, wawancara dan observasi.Melalui analisis data primer dan sekunder, penelitian ini membahas mengenai anggaran dan penggunaan dana. Penelitian ini juga menganalisa pelaksanaan pengendalian internal serta pelaksanaan program JPK Gakin. Hasil dari penelitian ini, anggaran untuk program JPK Gakin tidak selalu meningkat setiap tahun. Hal ini didasarkan kepada penyerapan anggaran tahun sebelumnya. Pengendalian internal yang diterapkan belum menghasilkan kinerja yang efektif. Masih terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan program JPK Gakin yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.

---

ABSTRACT

Since 2002, DKI Jakarta goverments has made a policy to provide health care to poor and underprivileged families, known as JPK Gakin program. This policy is the development of social protection programs in health insurance made by the Government. Funds used to carry out the JPK Gakin program comes from APBD DKI Jakarta. This study aims to determine the budget that is used, internal control is performed, as well as implementation of JPK Gakin program. The research method that is descriptive qualitative data collection through literature survey, interviews and observation.

Through analysis of primary and secondary data, this study discusess the budget and the use of funds. This study also analyzes the implementation of internal control and the implementation of JPK Gakin Program. The results of this study is the budget for JPK Gakin program does not necessarily increase every year. It is based on the absorption of the previous year?s budget. Implemented internal control have not produced effective performance. There are violations in the implementation of JPK Gakin program which is inappropriate with existing regulations."

"Penelitian ini membahas tentang kelancaran penagihan klaim rawat inap pasien JPK Gakin dan SKTM DKI Jakarta di Rumah Sakit Bahyangkara Tk. I R. Said Sukanto yang dilihat dari beberapa aspek yaitu kebijakan, sumber daya manusia, sarana, SOP dan proses yang dimulai dari tahap penerimaan, pelayanan rawat inap, verifikasi, rekapitulasi, dan penagihan. Metode penelitian yang digunakan adalah adalah studi kualitatif. Seluruh data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dan penelaahan dokumen. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendapatkan gambaran pada input, proses dan output pada pelayanan administrasi pasien JPK Gakin dan SKTM, yang menjadi potensi terhadap kelancaran penagihan klaim ke Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan informasi mengenai aspek yang menyebabkan klaim tidak dibayar dan lama hari penagihan klaim JPK Gakin dan SKTM DKI Jakarta di Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I R. Said Sukanto tahun 2012. Saran yang diberikan adalah untuk memperbaiki manajemen pelayanan administrasi pasien JPK Gakin dan SKTM dalam aspek input dan proses.

---

This study is discuss about the continuity of inpatient billing claims and patient JPK Gakin and SKTM DKI Jakarta in First Level Bahyangkara Hospital R. Said Sukanto viewed from the aspects of policies, human resources, facilities, Standard Operating Procedures (SOP) and process starting from the stage of admission, inpatient services, verification, recapitulation, and billing activities. The research method has been used is a qualitative study. All of the data in this study were obtained from in-depth interviews and document review. The purpose in this study to get an overview from the aspects of input, process and output of JPK Gakin patient care administration and SKTM, which is the potential things for billing claims continuity to the Health Official of DKI Jakarta. The results of this study shows information about the aspects that causes unpaid claims and long days billing JPK Gakin and SKTM of DKI Jakarta at First Level Bhayangkara Hospital R. Said Sukanto at the year 2012. The recommendation has been given is to improve the management of JPK Gakin patient care administration and SKTM in input and process aspects."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai gambaran proses pencatatan dan penagihan piutang pasien JAMKESDA SKTM & GAKIN DKI di RSUP Fatmawati Tahun 2011. Penelitian ini berdasarkan teori kendala dimana penulis ingin mengidentifikasi kendala yang terjadi dalam proses pencatatan dan penagihan piutang mulai dari persiapan berkas, pengiriman berkas, pelaporan penutupan rekening sampai dengan evaluasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Penelitian menunjukkan bahwa terjadi kendala dalam proses pencatatan dan penagihan piutang pasien JAMKESDA SKTM & GAKIN DKI pada variabel sarana dan pembayaran dari Dinas Kesehatan. Pada sarana ditemukan masih kurangnya program jaringan atau aplikasi pada komputer petugas klaim rawat jalan sehingga input masih manual. Sedangkan dari segi pembayaran Dinas Kesehatan masih belum sesuai dengan jumlah yang ditagih oleh pihak rumah sakit dan masih belum tepat Waktu, hal ini terjadi karena adanya selisih, kurang lengkapnya prasyarat administrasi terutama untuk kasus katastropik.

---

ABSTRACTThis research discusses on description of collecting process of account receivable for JAMKESDA SKTM and GAKIN DKI at Fatmawati Hospital in 2011. Analysis of this research based on theory of constraint, which specifically aims to identify on constraints occurred in the collecting process including preparing document, delivering document, reporting and evaluating. This research is a qualitative method with indepth interview, observation, and review document.

This study shows several important constraints in collecting process of account receivable for JAMKESDA SKTM & GAKIN DKI which are facilities and payment from Dinas Kesehatan. In the facility aspect, it is identified that the nformation system is still under developed, so almost all input data is done manually. With respect to payment unit from Dinas Kesehatan, many cases is still foend with discrepancy balance between hospital and Dinas Kesehatan. This may be the cause of delay in payment. Other constraint is also noted in fulhlling all the administrative document especially for catastrophic cases."

"RSKD Duren Sawit melayani kesehatan jiwa dan narkoba bagi masyarakat miskin, tidak mampu dan panti laras dengan BOR rata-rata 80%. Pendapatan rawat inap rumah sakit 77,8% berasal dari JPK Gakin dengan sistem pembayaran fee for service, namun tidak seluruh tarif klaim rawat inap dapat dibayarkan oleh JPK Gakin yang disebabkan beberapa hal yaitu pemberian obat tidak sesuai Juklak dan Juknis JPK Gakin, tarif pemeriksaan radiologi melebihi tarif PPE dan jumlah klaim yang melebihi Paket Pelayanan Essensial (PPE). Masalah tersebut mendorong direksi untuk melakukan strategi dan kebijakan internal rumah sakit dalam pengelolaan klaim rumah sakit. Dari hasil penelitian ditemukan kesenjangan tarif rumah sakit dengan tarif PPE JPK Gakin dan paket tarif INACBGs, selain itu MOU antara rumah sakit dan JPK Gakin sangat penting untuk dipahami oleh kedua belah pihak, sosialisasi, monitoring dan evaluasi serta kepatuhan dokter dan perawat dalam memberikan pelayanan sesuai juklak dan juknis. Dengan diterapkannya sistem pembayaran paket tarif INA-CBGs pada April 2013 diharapkan rumah sakit dapat menyiapkan pelayanan yang efektif dan rasional serta melakukan costing pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai clinical pathway, bermutu dan memberikan nilai tambah bagi rumah sakit.

---

The regulation of UU 40 in 2004 about Social Assurance National system SJSN) pushed the government to implemented the program for poor civilization, SJSN was health financial system for poor civilization to cure their health. Duren Sawit hospital was psycotic hospital that belongs of DKI Jakarta Government who gives mental health and drugs abuse for poor people with Bed occupancy rate was 80%. 77,8% hospital revenues from the JPK Gakin with paid system fee for service, but hospital claim can not paid from JPK Gakin couse of the problems was given generic drugs, limitation of prices (PPE), and price of Radiology more expensive than standard of PPE Prices. This problem push the top management to make internal strategy and implementation of the MOU in the right thing, so that implication on the claim regulation.

The finding of this research showed that the different between hospital price and JPK Gakin Price and INA-CBGs price. Another hand that MOU, monitoring and evaluating, docters treatment was very important to handling hospital claim problems. In the future the hospital have to implement clinical pathways, efective and rasional treatment to make excellent service for patient and rasional payment."

"Pemda DKI mewujudkan tujuan pembangunan kesehatan dengan menyediakan dana JPK Gakin. Peserta program JPK Gakin adalah keluarga miskin di DKI Jakarta yang terdata oleh BPS, pemegang kartu sehat serta Surat Keterangan Tidak Mampu yang memiliki KTP DKI Jakarta.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan manajemen piutang pasien JPK Gakin dan SKTM. Penelitian dilaksanakan di RSUD Koja. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik dengan pengamatan langsung disertai wawancara mendalam dengan pegawai RS dan pasien JPK Gakin dan SKTM. Metode penelitian yang digunakan adalah metodologi penelitian kualitatif.Hasil penelitian ini adalah penerapan manajemen piutang pasien JPK Gakin dan SKTM di RSUD Koja pada tahun 2009 tidak sepenuhnya sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Saran yang diberikan adalah memperbaiki sistem manajemen piutang dari unsur masukan dan proses.

---

The governor of DKI Jakarta implement the goals of healthy development by providing some fund allocation of JPK Gakin. The people who involved JPK Gakin program are the underprivileged family in DKI Jakarta who listed in BPS, had healthy card, SKTM, and DKI Jakarta ID.

The aim of this research is to study the application of account receivable management for JPK Gakin and SKTM patients. This research held in Koja Hospital. The type of this research is descriptive analytic with observation and depth interview with hospital staff and JPK Gakin and SKTM patients. The method of this research is qualitative method.

The result of this research is the application of account receivable management for JPK Gakin and underprivileged patient at Koja Hospital in 2009 not fully based on policy from Health Department of DKI Jakarta. The advice for this research is to fix the system of account receivable management from input and process."