Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami analisis konflikyang terjadi pada terminal bayangan Jatibening dan sikap, tindakan instansi terkaitdalam hal ini pihak P.T. Jasa Marga, Kepolisian setempat, Pemerintah daerahdalam merespon konflik yang sudah umum dan telah beberapa kali terjadi dalambentuk besar serta penyelesaian konflik sosial terminal bayangan tersebut.Penelitian dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan analisiskonflik Fisher (2001). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Terminalbayangan di ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek Km. 29 telah beroperasi sejakTahun 1995, terbentuk secara alami, sejak beroperasinya terminal bayangantersebut tidak ada satu pihak yang merasa keberatan baik dari instansi yangberwenang maupun dari P.T. Jasa Marga sendiri. Beroperasinya terminalbayangan tersebut seakan-akan lebih diperkokoh dengan kebijakan P.T. JasaMarga yang pada tahun 1998 mamberi ijin sebagai imbalan karena warga telahmelindungi P.T. Jasa Marga dari imbas kerusuhan di tingkat pusat; (2) Koordinasiyang dilakukan oleh P.T. Jasa Marga, Pemerintah Daerah dan Kepolisian dalamrangka penertiban dan pemindahan ke lokasi terminal baru selalu mengalamikendala karena warga seolah-olah mempunyai hak dan sudah menjadi sumberpendapatan banyak warga; dan (3) Penyelesaian konflik yang terjadi denganmasyarakat, adalah dengan tetap mengijinkan terminal bayangan beroperasi untuksementara waktu sampai selesainya hasil kajian dari Dinas Perhubungan KotaBekasi dan Badan Pengatur Jalan Tol; P.T. Jasa Marga (Persero) akan melakukanpenataan jalur khusus bus ke rest area (kantong parkir); dan masyarakatJatibening akan ikut berperan dalam menertibkan jalur khusus bus, agar tidaksemrawut dan mengganggu kelancaran lalu lintas.

---

ABSTRACTThe study aims to identify and understand the analysis of conflict took place atJatibening toll gate illegal bus terminal, and the attitude, action of relatedinstitution in this case Jasa Marga Pte.Ltd., the local Police, and the LocalGovernment in responding the conflict which is common and happened severaltimes in big magnitude and the social conflict resolution of the illegal terminal.The study conducted as descriptive qualitative using Fisher (2001) conflictanalysis. Result of the study shows that (1) Illegal terminal at Jakarta-Cikampektoll roads Km. 29 has been operated since 1995 and naturally establish, sincebeginning operation of the illegal terminal there is no party objections neitherfrom authorities nor from Jasa Marga Pte.Ltd. Besides the operation of illegalterminal seems to be strengthened by Jasa Marga Pte.Ltd policy in 1998 whichgives permission as a reward since local residents saved Jasa Marga Pte.Ltd. fromthe impact of riot at central government level; (2) Coordination between JasaMarga Pte.Ltd., Local Government and Police Department to discipline andrelocate to a new terminal location always face constraints since local residentsseem to bare the right and has already become many residents source of income;and (3) Conflict resolution with local residents is still allow the illegal terminal tooperate temporarily until study result conducted by Dinas Perhubungan Bekasiand Toll Roads Regulatory Agency has been completed; Jasa Marga (Persero)Pte.Ltd will arrange special bus lane to rest area; and Jatibening community willplay a role to discipline special bus lane not so chaotic and disrupt traffic."

"Penelitian ini dilakukan di Panti Sosial Bina Karya "Pangudi Luhur" Bekasi, yang beralamat di Jalan H. Moeljadi Djojomartono No.19 Bekasi Jawa Barat, dengan tujuan untuk mengkaji proses pelaksanaan program rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis pada lembaga tersebut. Selanjutnya penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberi masukan untuk perbaikan pelaksanaan program selanjutnya.Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Obyek penelitian adalah semua pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan program rehabilitasi sosial di PSBK Bekasi, antara lain kepala panti, petugas fungsional/petugas lapangan, gelandangan dan pengemis yang sedang dibina serta pihak lain yang terkait.Gelandangan dan pengemis (gepeng) merupakan fenomena sosial di kota-kota besar, karena sulitnya kehidupan di pedesaan sebagai akibat laju pertumbuhan penduduk dan tanah garapan yang makin berkurang, mereka terpaksa harus mencari pekerjaan di tempat lain, alternatifnya yaitu mengadu nasib ke daerah perkotaan. Namun oleh karena keterbatasan ketrampilan dan pendidikan, mengakibatkan mereka tidak mampu bersaing memperebutkan pekerjaan yang layak. Akhirnya mereka mau bekerja apapun dengan upah berapapun untuk mempertahankan kehidupannya.Akibatnya mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup secara layak, tidak mempunyal pekerjaan layak, tidak memiliki tempat tinggal yang layak dan sebagainya. Keberadaan mereka yang terbatas ketrampilan, terbatas pendidikan, dan terbatas fasilitas, maka keberadaan mereka diperkotaan dianggap sebagai masalah sosial. Untuk penanganan masalah sosial gelandangan dan pengemis diperlukan pelayanan yang komprehensip, karena masalahnya sangat komplek tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi tetapi juga aspek mental dan budaya.Program rehabilitasi sosial di PSBK terdiri dari beberapa tahapan proses sebagai berikut : Pertama adalah tahap rehabilitasi sosial yang terdiri dari : a) pendekatan awal, b)penerimaan dan c)bimbingan mental, sosial dan ketrampilan. Kedua adalah tahap resosialisasi yang terdiri dari ; a) bimbingan kesiapan dan peran serta masyarakat, b) bimbingan sosial masyarakat, c) bimbingan bantuan stimulus usaha produktif dan c) bimbingan usaha. Ketiga adalah tahap bimbingan lanjut yang terdiri dari : a) bantuan pengembangan usaha dan b) bimbingan pemantapan usaha/kerja.Hasil penelitian yang diperoleh menggambarkan bahwa secara umum PSBK Bekasi telah dapat memberikan pelayanan program kepada kliennya sesuai prosedur yang ditetapkan, namun praktek pelayanan yang diberikan belum sesuai dengan yang diharapkan. Masih ada kesenjangan antara teori atau konsep dengan praktek yang bisa dilakukan. Sehingga lembaga ini kurang berhasil mengemban misinya, yaitu mengentaskan gepeng dari masalahnya.Hasil penelitian tahap awal, pada kegiatan orientasi dan motivasi untuk menjaring klien, PSBK lebih mengandalkan tehnik "getok tular", yaitu mengharapkan eks klien yang telah selesai mengikuti pembinaan di PSBK mengajak teman-temannya yang lain untuk masuk panti. Tehnik ini kurang efektif sehingga target sasaran yang setiap angkatan hanya 300 orang tidak terpenuhi, padahal gepeng di Jakarta jumlahnya sangat besar.Bimbingan mental sebagai fokus utama program rehabilitasi di PSBK, metodanya juga masih perlu dikaji ulang. Tehnik bimbingan mental yang diterapkan lebih mengacu pada aspek transfer pengetahuan, bukan aspek penyadaran mental. Dimana semua klien dari berbagai tingkat pendidikan masuk dalam satu kelas dan diajarkan materi yang sama, sehingga situasinya lebih menyerupai sekolah formal. Bimbingan mental untuk membangun konsep diri yang positif, percaya diri, dan penghargaan diri diperlukan pendekatan individu, tehnik konseling yang efektif dan sebagainya. PSBK sampai saat ini belum mempunyai program khusus yang secara langsung diarahkan untuk penyadaran mental klien.Program rehabilitasi gepeng harus dilaksanakan secara komprehensif dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu, sebagaimana pada konsep dan juklak. Namun PSBK sampai saat ini baru memiliki petugas lapangan dari profesi pekerjaan sosial, sedangkan profesi lain yang diperlukan untuk mendukung kelancaran program belum ada.Dari hasil penelitian ditemukan, bahwa sebagian klien PSBK menggelandang lagi, banyak aspek sebagai penyebabnya, diantaranya PSBK tidak memiliki dana untuk mendukung usaha kerja gepeng, kesempatan bekerja disektor formal sangat sulit, ketrampilan kerja yang diajarkan sangat minim, umumnya dibawah standar pasaran kerja, dan metoda bimbingan mental dan sosial juga kurang tepat.Selanjutnya penelitian ini merumuskan saran sebagai berikut, pertama PSBK perlu merumuskan program khusus untuk kegiatan bimbingan mental, kedua mengingat sulitnya mencari lapangan pekerjaan di sektor formal, maka program ketrampilan di PSBK sebaiknya lebih diarahkan untuk jenis ketrampilan wira usaha."

"In the end of 1998, a street brawl in Poso City, the capital of Poso District in Central Sulawesi expanded into a full-scale communal conflict that caused breakdown of authority, damaged public infrastructures and resulted in over 75,000 people to be displaced from their home. Efforts from both government and non-governmental actors to bring peace back to Poso District, as well as to recover the livelihood of the conflict-affected people have been going on from 1998 up to present.

This study would like to find out whether livelihoods of the conflict-affected people are recovered and to identify links between relief and development using sustainable livelihoods approach, especially in the case of CROP Program implemented by Church World Service Indonesia in Poso District, Central Sulawesi.

Household Livelihood Security Analysis was used in this study using in depth interviews with direct program beneficiaries and obtaining secondary data from project documents and articles in journals and reports.

The findings of this study is a Household Livelihood Profile of the beneficiaries of CROP Programs, that contains changes in livelihood system that happened before and after the intervention and efforts to recover impaired livelihoods in a post-conflict setting is presented.

In the end, the study concluded that the CROP Program was able to enhance the livelihood recovery process of household beneficiaries in Poso District through the provision of vegetable seeds, and fish fry as well as fish and farming tools i.e. hoes, sickles and fish nets, which eventually increased and strengthened physical, economic and social resources of the household beneficiaries. In addition, linkages between relief and development are identified through changes in livelihood resources and strategies, appropriate and accurate intervention design that does not harm the existing livelihood resources and strategies of the conflict-affected people as program beneficiaries.

However, commitment of CWS Indonesia to sustain and recover the existing livelihoods resources and strategies of the conflict-affected people should be strengthened by enriching the capacity of its organization resources."

"Faktor sosial seperti jenis pekerjaan, penghasilan, pendidikan, agama, suku bangsa, akses terhadap informasi dan pengetahuan mempunyai pengaruh terhadap pembentukan sikap dan perilaku. Sikap dan perilaku pemilik hewan rentan rabies terutama pemilik dan pemelihara hewan anjing belum menunjukkan sikap dan perilaku yang baik atau positif sehingga upaya pengendalian rabies di DKI Jakarta tidak optimal. Saat ini Jakarta belum dinyatakan sebagai wilayah bebas rabies, padahal Rabies merupakan penyakit zoonosis yang membahayakan karena case of fatality 100% dan penyebab ketakutan masyarakat.Jenis pekerjaan pemilik hewan tidak mempunyai korelasi dengan sikap dan perilaku, walaupun lebih dari separuhnya bekerja di bidang swasta (non pemerintahan). Demikian juga agama yang dianut tidak menunjukan hubungan tetapi hanya memperlihatkan karakteristik saja dimana agama Kristen/katholik lebih dominan dibanding agama lain. Jadi orang Kristen belum tentu bersikap dan berperilaku baik walaupun dalam agamanya tidak ada batasan untuk memelihara hewan rentan rabies utama yaitu anjing. Suku bangsa atau etnik Jawa merupakan suku pemilik terbanyak dibanding Tionghoa dan Batak belum dapat menunjukkan adanya hubungan dengan sikap maupun perilaku. Etnis Tionghoa juga Batak bukan jaminan sebagai pemilik hewan yang baik, tetapi orang Jawa yang di daerah asalnya tidak mempunyai tradisi/kebiasaan memelihara anjing, di Jakarta mereka lebih menghargai anjing sebagai hewan penjaga sekaligus kesayangan.Melalui teori stimulus-response, pembentukan sikap dan perilaku pemilik hewan ternyata berhubungan dengan penghasilan, pendidikan dan pengetahuan. Sikap itu sendiri secara langsung mempengaruhi terbentuknya perilaku. Tingkat penghasilan sedang sampai tinggi lebih siap mengalokasikan dana untuk kebutuhan kesehatan dan kesejahteraan hewannya. Tingkat pendidikan yang cukup tinggi (rata-rata lulusan diploma atau sarjana) telah membuat kesadaran yang tinggi dalam berperilaku baik. Sedangkan pengetahuan tentang hewan, penyakit dan upaya pengendalian lebih banyak berhubungan dengan pembentukan sikap. Semakin banyak akses terhadap informasi maka banyak pengetahuan, sehingga semakin baik sikap. Perilaku yang ditunjukkan akan menjadi feed back sesuai teori umpan balik terhadap perilaku berikutnya yang lebih baik.Penelitian yang menggunakan pendekatan kombinasi kuantitatif dan kualitatif ini berhasil mempelajari dan mengidentifikasi lebih dari 70 % pemilik hewan rentan rabies bersikap dan berperilaku baik. Dan dapat memberikan solusi agar dihentikannya program vaksinasi massal gratis diganti dengan monitoring dan penegakan peraturan, pemberlakuan pajak anjing yang dikembalikan dalam bentuk kemudahan pelayanan kesehatan hewan."