Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTahun 1979 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyetujui Conventionon the Elimination of all Forms of Discrimination Againts Women – CEDAW.Pemerintah Republik Indonesia meratifikasi Konvensi CEDAW dengan UU No. 7Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala BentukDiskriminasi Terhadap Wanita, karena tidak bertentangan dengan UUD 1945 danPancasila.Tesis ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan bagaimana Hak AsasiPerempuan (HAP) sesuai Konvensi CEDAW dapat optimal diimplementasikan keseluruh anggota Polri agar sesuai dengan misi Polri sebagai pelindung, pengayom, danpelayan masyarakat memiliki sikap sensitif gender dan untuk menjelaskan sejauhmana pelayanan UPPA Polres Singkawang, dan kerjasama antar instansi terkait, dankendala UPPA Polres Singkawang dalam menagani kasus kekeraan dan diskriminasiterhadap perempuan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatankualitatif. Teknik pengumpulan data dengan cara kajian dokumen dan wawancara.Tesis ini dibahas dengan menggunakan teori dan konsep-konsep yaitu: TeoriPolice Management, Konsep Perlindungan, Pengayoman, dan pelayanan, KonsepHAM, Konsep HAP/CEDAW dan konsep UPPA. Prinsip CEDAW pada hakekatnyaterletak pada kesetaraan, non-diskriminasi, dan kewajiban negara. Ketiga prinsip inimemiliki keterkaitan satu sama lain. Polri bagian daripada negara selaku yudikatifmemiliki kewajiban yang menitikberatkan pada elemen tentang Penghormatan,Pemenuhan dan Perlindungan hak dan kebebasan. Elemen ini sesuai dengan tugaspokok Polri pada Pasal 13 huruf c UU No. 2 Tahun 2002 Tentang POLRI .Rekomendasi penulis yaitu: Pertama, penegakkan HAP, selain KUHPidana,juga mendasari UU No 7 Tahun 1984 Tentang CEDAW. Kedua, menerapkanmanajemen kepolisian yang efektif dan efisien untuk mencapai sasaran tujuan. Ketiga,perlu adanya pelatihan, seminar dan sosialisasi tentang HAP sesuai CEDAW agarpolisi sensitif gender. Selanjutnya, melakukan koordinasi dengan Pemeritah Daerahserta instansi terkait serta perlu adanya penyuluhan/sosialisasi tentang HAP sesuaiCEDAW kepada masyarakat di setiap kecamatan-kecamatan sehingga pengaduankekerasan dan diskriminasi yang dialami oleh perempuan kepada polisi meningkat.

---

ABSTRACTIn 1979, the United Nations (UN) has approved the Convention on theElimination of all Forms of Discrimination against Women-CEDAW. TheGovernment of the Republic of Indonesia ratified CEDAW with Law as mention inUU No.7, 1984 on the Ratification of the Convention on the Elimination of All Formsof Discrimination against Women, the ratification mean it has the same purposes andconflictless with the Constitution and Pancasila.The aims of the thesis are to understand and to explain how the Rights ofWomen (RoW)) corresponding to the optimal implementation of CEDAW to allmembers of the Police to meet the mission of the Police as public servants that have agender-sensitive attitudes. And to explain the services that has been done by UPPASingkawang Police Resort, also cooperation among relevant agencies, and constraintsin handling cases on elimination and discrimination against women. This research wasconducted using a qualitative approach with techniques of data collection by documentreview and interviews.The theories and concepts that discussed in this thesis are: Theory of PoliceManagement, Protection and public services concepts, Human Rights Concept, Rightsof Woman and CEDAW Concept. CEDAW essential principles are equality, nondiscrimination,and the state's obligation, all three principles must relate to each other.Police represent the state as part of the judiciary has an obligation that focuses on theelement of respect, protection and fulfillment of rights and freedoms. These elementshave to meet the police duties in Article 13 No.c.2 on 2002 of the Police Law.The author recommendations are: First, Woman Rights must implement inaddition to the Penal Code and Law No. 7 of 1984 concerning the CEDAW. Second,implement an effective and efficient police management to achieve the police targetgoal. Third, the need for training, seminars and socialitazion of CEDAW, to get theappropriate police officer that has gender sensitiveness. Furthermore, coordinatingwith regional government and related institutions for education of the CEDAW inevery sub-district, so that the complaints of violence and discrimination againstwomen increased."

"Penelitian ini membahas terjadinya diskriminasi terhadap perempuan yang terdapat dalam sebuah film Arab Saudi, berjudul ‘Al Murasyahah al Mitsaliyah’ yang rilis pada tahun 2019. Film yang disutradarai oleh Haifaa Al-Mansour dibintangi oleh Mila Alzahrani sebagai tokoh utama. Film ini sangat menarik untuk dikaji lebih dalam karena menggambarkan keadaan diskriminasi terhadap perempuan yang mana terjadinya pembatasan kebebasan berekspresi bagi perempuan di Arab Saudi, dengan membawa pesan yang mengkritik. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan pesan dibalik terjadinya diskriminasi terhadap perempuan yang dianggap kontroversial yang diperoleh di dalam adegan-adegan film tersebut. Untuk menjelaskan makna dan pesan yang disampaikan, film Al Murasyahah al Mitsaliyah ini menggunakan analisis teori semiotika Roland Barthes dan teori kebebasan bereskpresi di ruang sosial milik Bonaventure Rutinwa. Hasil dari penelitian ini adalah terdapatnya diskriminasi terhadap perempuan dalam kebebasan berekspresi di ruang publik, seperti adanya stereotip merendahkan terhadap perempuan di ruang sosial dan serta terdapatnya pembatasan ruang gerak bagi kaum perempuan.

---

This research discusses the occurrence of discrimination against women contained in a Saudi Arabian film, entitled ‘Al Murasyahah Al Mitsaliyah’ which was released in 2019. The film, directed by Haifaa al-Mansour starring Mila Alzahrani as the main character of the film, is very interesting to study further. in because it describes the situation of discrimination against women in which there are restrictions on freedom of expression for women in Saudi Arabia, by carrying messages that criticize. This research is a qualitative research with a descriptive design. The purpose of this study is to explain the message behind the occurrence of discrimination against women which is considered controversial which is obtained in film scenes. To explain the meaning and message conveyed, Al Murasyahah al Mitsaliyah uses an analysis of Roland Barthes' semiotic theory and Bonaventure Rutinwa's theory of freedom of expression in social space. The results of this study are that there is discrimination against women in the freedom of expression in the public space, such as stereotypes that demean women in the social space and restrictions on women's movement."

"Diskriminasi gender yang dialami oleh tokoh perempuan muncul akibat perbedaan bidang sosial ekonomi. Perbedaan status sosial di antara masyarakat yang tergolong kelas atas serta kelas bawah inilah menjadi penyebab utama terjadinya ketidakadilan pada perempuan. Hal tersebut terlihat pada tulisan dalam novel berjudul Jerum karya Oka Rusmini. Kajian  ini ditujukan untuk menjelaskan berbagai bentuk dari diskriminasi pada tokoh perempuan serta berbagai bentuk perlawanan tokoh perempuan dalam novel Jerum karya Oka Rusmini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologi sastra karena mengangkat permasalahan kondisi sosial masyarakat. Hasil penelitian memperlihatkan tiga bentuk diskriminasi gender, yaitu subordinasi, stereotip, dan kekerasan. Selain itu, ada juga berbagai perlawanan yang ditunjukkan oleh tokoh-tokoh perempuan akibat budaya patriarki. Bentuk-bentuk perlawanan itu terdiri atas menjadi perempuan mandiri, menjadi perempuan kuat, menjadi perempuan pintar, serta melalui tindakan seksual perempuan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan, budaya patriarki secara tidak langsung merugikan pihak perempuan. Atas dasar itulah mereka melakukan perlawanan.

---

Gender discrimination experienced by female characters arises due to differences in the socio-economic field. The difference in social status between people who belong to the upper class and the lower class is the main cause of injustice to women. This can be seen in the writing in the novel Jerum by Oka Rusmini. This study aims to explain the various forms of discrimination against female characters and the various forms of resistance of female characters in Oka Rusmini's Jerum novel. This study uses a qualitative method with a literary sociology approach because it raises the issue of the social conditions of society. The results of the study show three forms of gender discrimination, namely subordination, stereotypes, and violence. In addition, there are also various resistances shown by female figures due to patriarchal culture. These forms of resistance consist of being an independent woman, being a strong woman, being a smart woman, and through women's sexual acts. Based on the results of this study, it can be concluded that patriarchal culture indirectly harms women. It was on this basis that they fought back."

"Kegiatan bersepeda di ibukota Jakarta merupakan tantangan yang berat karena masih minimnya fasilitas untuk pesepeda, kriminalitas dan juga perilaku kendaraan bermotor masih belum bisa toleran dengan pengguna sepeda. Namun semua hambatan untuk bersepeda adalah infrastruktur. Tantangan berat itu bertambah untuk perempuan, selain belum terjaminnya keselamatan pesepeda, perempuan menghadapi tantangan yang lebih mengerikan yakni tantangan rentannya posisi perempuan pesepeda terpapar dan menderita pelecehan seksual.  Penelitian ini berusaha menjelaskan pengalaman perempuan pesepeda di pengaruhi konstruksi gender mengenai seksualitas dan bagaimana perempuan pesepeda berstrategi mewujudkan rasa aman dan dianalisis dengan teori Ketakutan dari Gill Valentine dan Gender dan Mobilitas dari Susan Hanson. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode observasi dan wawancara.  Data diperoleh melalui wawancara kepada 5 subjek dan observasi tidak terstruktur peneliti. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan berperspektif feminis untuk menggali lebih dalam pengalaman perempuan pesepeda. Hasilnya menjadi perempuan pesepeda di ruang publik urban sangatlah sulit. Perempuan yang memilih bersepeda sebagai alat transportasi, harus menerima pembatasan dari keluarga dan orang terdekatnya karena ia seorang perempuan. Pembatasan tersebut berdasarkan konstruksi gender yang masih sangat melekat dalam masyarakat Indonesia. Selain itu, perempuan pesepeda juga harus menghadapi hambatan yang lebih berat di ruang publik urban Jakarta, yaitu berupa beragam bentuk kekerasan seksual dari pengguna ruang publik lainnya.  Pengguna jalan lain khususnya laki-laki melihat perempuan pesepeda masih sebagai objek di ruang publik urban, bukan sebagai subjek. Implikasinya membuat perempuan pesepeda semakin minim di jalanan ibukota. Ini membuat perempuan pesepeda harus menyusun strategi untuk mengatasi rasa takut dan membuat mereka merasa aman untuk bersepeda di ruang publik jalanan ibukota yang didominasi oleh pengguna laki-laki.

---

due to the lack of facilities and infrastructure for cyclists. It doesn’t stop there, the threat of crime and the behavior of motorized vehicles that are still unable to tolerate bicycle users. The formidable challenge increases for women. Apart from not ensuring the safety of cyclists, women face a more dire challenge, namely the vulnerability of the position of women cyclists to being exposed to sexual harassment. This study seeks to explain the experiences of women cyclists influenced by gender construction regarding sexuality, as well as how women cyclists have strategies to create a sense of security. The specific theory used is the 'theory of fear' from Gill Valentine and 'gender and mobility' from Susan Hanson. This study uses a qualitative approach with data collection methods of observation and interviews. Data were obtained through interviews with 5 subjects and unstructured observations. This study also uses a feminist perspective approach to dig deeper into the experiences of women cyclists. The results of the study show that the activities of women cyclists in urban public spaces face many challenges. Women who choose cycling as a means of transportation, do not get support from the closest people and get restrictions based on gender construction which is still very much embedded in Indonesian society. In addition, female cyclists also face more severe obstacles in Jakarta's urban public spaces, namely in the form of various forms of sexual violence from other public space users. Other road users, especially men, see female cyclists as objects in urban public spaces, not as subjects. The implication is that there are fewer women cyclists on the streets of the capital. Policy actors need to present policies and their implementation that can fulfill a sense of security for women cyclists in public spaces."

"Skripsi ini membahas peran dari Women and Constitution Network dalam proses penyusunan konstitusi Thailand 1997, terutama pembentukan pasal kesetaraan gender, dan implementasi pasal tersebut dalam Pemilihan Umum Thailand 2001. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisa peran dari Women and Constitution Network dalam proses pembentukan pasal kesetaraan gender. Penelitian ini juga melihat bagaimana penggunaan pasal kesetaraan gender dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Thailand 2001. Temuan penelitian ini adalah jaminan kesetaraan gender membuka peluang peningkatan partisipasi politik perempuan Thailand. Dengan adanya jaminan konstitusional dan dukungan dari organisasi masyarakat sipil, terdapat peningkatan partisipasi politik perempuan pada Pemilihan Umum 2001.

---

This undergraduate thesis examines the role of Women and Constitution Network (WCN) in Thailand's 1997 Constitution legislation process, escpecially in the introduction of gender equality article, and its application in Thailand's 2001 General Election.

This study uses qualitative methods to analyze the role of Women and Constitution Network in legislation process of gender equality article.

This study finds the law of gender equality is giving an opportunity to increase women political participation in Thailand. Through the constitutional guarantee of gender equality and support from civil society organizations, women's political participation increased in Thailand's 2001 General Election."