Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk: 1) menganalisis potret substansi pengaturan (regulatory substance) dan tata kelola pengaturan (regulatory governance) kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia; 2) merekonstruksi konsep akuntabilitas formal dalam tata kelola pengaturan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia; 3) merekonstruksi konsep akuntabilitas informal dalam tata kelola pengaturan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia; dan 4) mengkonstruksi model institusional untuk memperbaiki akuntabilitas formal dan akuntabilitas informal dalam tata kelola pengaturan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia.Hasil analisis menunjukkan bahwa situasi problematikal dalam tata kelola pengaturan minyak dan gas bumi di Indonesia bersumber dari tataran kebijakan pengaturan UU 22/2001 yang mencakup proses dan substansi kebijakannya, serta tataran peraturan operasional yang mencakup proses penyusunan dan pelaksanaannya. Sebagai hasil rekonstruksi, akuntabilitas formal dikonsepsikan sebagai aspek formal regulasi yaitu aspek yang terkait dengan disain institusional yang merupakan fungsi dari konteks kebijakan dan aturan formal yang berlandaskan pada konstitusi, yang meliputi kesesuaian kebijakan pengaturan dengan konstitusi; kejelasan peran dan tujuan; otoritas; dan akuntabilitas. Adapun akuntabilitas informal dikonsepsikan sebagai aspek pembuatan dan pelaksanaan peraturan formal yang melibatkan pemangku kepentingan yang luas, yang meliputi partisipasi; transparansi; prediktabilitas; dan konsistensi.Tata kelola pengaturan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia dapat diperbaiki dengan model tata kelola pengaturan antar institusi (inter-institutional regulatory governance), yang terdiri dari model akuntabilitas formal antar institusi (inter-institutional formal accountability) dan model akuntabilitas informal antar institusi (inter-institutional informal accountability). Adapun model institusional yang dikonstruksi untuk menopang tata kelola antar institusi dalam rangka memperbaiki tata kelola minyak dan gas bumi di Indonesia adalah model institusional tiga tingkatan fungsional dan tiga tingkatan struktural."

"Di tengah penurunan pertumbuhan pendapatan industri telekomunikasi, operator telekomunikasi harus berusaha meningkatkan revenue usahanya dan menekan cost operational agar mampu bertahan dan bersaing dimasa mendatang. Banyaknya operator telekomunikasi yang mengembangkan bisnis pada market yang sama membuat ruang gerak operator telekomunikasi semakin terbatas. Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah menurunnya pendapatan operator telekomunikasi dimana salah satunya diindikasikan karena besarnya biaya regulatory charges yang membebani cost operational operator telekomunikasi. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap regulatory charges operator selular yang berlaku saat ini dan hubungannya terhadap pendapatan operator, dengan menggunakan pemodelan sistem dinamik dan statisik. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa regulatory charges bukan penyebab utama terjadinya penurunan pendapatan operator telekomunikasi. Menurunnya pertumbuhan industri telekomunikasi saat ini lebih disebabkan karena keputusan atau kebijakan pertumbuhan investasi jaringan selular dengan tingkat pertumbuhan (growth rate) yang tinggi dimasa lalu, dengan melakukan kegiatan eksploitasi oleh banyak perusahaan telekomunikasi sehingga mengakibatkan pangsa pasar telekomunikasi di Indonesia mencapai saturasi dalam waktu yang singkat.

---

Along with declining revenue growth in the telecommunications industry, the telecommunication operators must continue in adopting new technologies and utilize its network to accommodate future telecommunication services. Therefore, the operator forced to increase their business revenue and reduce operational cost. As the Indonesian telecommunication industry is crowded with many operators fighting over limited market and resources, indicates that the telecommunication market is heading towards saturation. The main issues raised in this research is the declining in revenues of telecommunications operators, one of which is indicated of the regulatory charges that impacting to operational cost.This research is focusing to analyze current operator regulatory charges and its relation to operator revenues, using the dynamic system modeling approach and statistic. The result showed that the regulatory charges is not the main cause of declining in revenues of telecommunications operators. A dramatic celular telecommunication investment growth in the past with high exploitation activities, however, has contributed fierce competition of market shares among many mobile operators. As the result, Indonesia's telecommunication market has lost some of its glory and become saturated within a relatively short period of time."

"Saat ini populasi di dunia hampir mencapai 7,6 milliar dengan pertumbuhan 1,1% per tahun, yang berarti 83 juta orang bertambah setiap tahunnya. Seiring dengan pertumbuhan populasi, pangsa pasar akan Internet of Things (IoT) juga meningkat secara eksponensial yang membuat kompetisi di bidang IoT semakin besar selaras dengan pertumbuhan trafik data yang mengakibatkan terjadinya krisis spektrum frekuensi radio. Saat ini teknologi LPWAN telah diimplementasikan oleh perusahaan utilitas nasional yaitu PLN dengan smart meternya yang membantu perusahaan tersebut memotong biaya operasional dan menjaga kualitas layanan kepada masyarakat. Namun saat ini regulasi atas teknologi LPWAN belum ada terutama pada alokasi spektrum frekuensi, standar perangkat teknologi LPWAN dan bisnis modelnya. Penulisan ini dimaksudkan untuk mencari alternativealternatif yang terbaik untuk teknologi LPWAN dengan stakeholder terkait dan melakukan analisis biaya hak penggunaan spectrum frekuensi radio yang sesuai untuk implementasi LPWAN.

---

Currently the world's population is nearly about 7.6 billion with a growth of 1.1% per year, which means that 83 million people are growing annually. As the population grows, the market share of Internet of Things (IoT) also increases exponentially which makes the IoT competition bigger in line with data traffic growth resulting in a radio frequency spectrum crises. Currently LPWAN technology has been implemented by the national utility company that is PLN with its smart meter that helps the company cut operating costs and maintain the quality of service to the community. However, the current regulation of LPWAN technology does not exist, especially in the allocation of frequency spectrum, LPWAN technology device standard and business model. This writing is intended to find the best alternatives for LPWAN technology with relevant stakeholders and to analyze the right cost of using the appropriate radio frequency spectrum for LPWAN implementation."

"Kesuksesan perkembangan dompet digital di Indonesia tidak lepas dari keberhasilan strategi cashback/diskon yang ditawarkan penyedia layanan. Strategi tersebut terbukti berhasil membuat masyarakat tertarik untuk mengadopsi dompet digital. Namun, hal tersebut tidak dapat dilakukan selamanya. Penyedia layanan kini harus berfokus untuk mempertahankan pengguna agar tetap menggunakan layanannya sehingga effort yang telah dikeluarkan pada saat menarik pengguna tidak sia-sia. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti faktor yang mempengaruhi niat pengguna untuk tetap menggunakan dompet digital menggunakan Theory of Planned Behavior (TPB). Pengaruh manfaat dan risiko yang dirasakan pengguna terhadap sikapnya kepada layanan dompet digital (attitude) juga diteliti pada penelitian ini. Selain itu, regulatory focus theory yang mengelompokan individu berdasarkan sensitivitasnya digunakan sebagai moderasi hubungan faktor pada penelitan ini. Penelitian dilakukan kepada 756 responden melalui survei online. Analisis dilakukan dengan metode PLS-SEM. Hasilnya menunjukan bahwa niat untuk tetap menggunakan dompet digital (continuance intention) dipengaruhi oleh attitude, perceived behavioral control, dan subjective norm. Attitude pengguna dipengaruhi oleh manfaat dan risiko yang dirasakan. Selain itu, terdapat pengaruh yang lebih besar antara hubungan risiko terhadap atittude dan percevied behavioral control terhadap continuance intention pada individu dengan tipe sensitivitas prevention focus. Hasil penelitian ini dapat membantu penyedia layanan memahami faktor yang mempengaruhi niat pengguna untuk tetap menggunakan layanannya.

---

Successful development of digital wallets in Indonesia is driven by a successful discount/cashback strategy from their service providers. This strategy has been proven to make people interested in adopting a digital wallet. However, the strategy cannot be done indefinitely. Now, the service providers should focus to retain their users so all of efforts they have done before are not wasted. This study aims to examine the factors that influence user’s intention to keep using digital wallets by using the theory of planned behavior. The effect of benefit and risks perceived by users to their attitude will also examined. Furthermore, regulatory focus theory which classifies individuals based on their sensitivity is being used as a moderation between some factors. This study conduct 756 respondents through an online survey and using PLS-SEM for analysis. Results show that the continuance intention of using digital wallets is influenced by attitude, perceived behavioral control, and subjective norm. The user’s attitude is influenced by benefit and risks they perceived. There is a stronger influence effect between risk and attitude and also between perceived behavioral control and continuance intention in prevention focus individuals. The results help service providers to know what factors influence their users continuance intention.

"

"This book offers an essential introduction to the latest advances in delayed genetic regulatory networks (GRNs) and presents cutting-edge work on the analysis and design of delayed GRNs in which the system parameters are subject to uncertain, stochastic and/or parameter-varying changes. Specifically, the types examined include delayed switching GRNs, delayed stochastic GRNs, delayed reaction-diffusion GRNs, delayed discrete-time GRNs, etc. In addition, the solvability of stability analysis, control and estimation problems involving delayed GRNs are addressed in terms of linear matrix inequality or M-matrix tests."

"Regulatory Sandbox merupakan mekanisme uji coba terhadap inovasi teknologi terbaharukan atau model bisnis baru yang dimanifestasikan dalam suatu kerangka peraturan regulator finansial. Sejatinya mekanisme Uji coba piloting secara ad. hoc telah pertama kali dilaksanakan oleh Regulator Finansial sejak Tahun 2004 yaitu oleh Bangko Sentral ng Pillipinas (BSP) yang kemudian diikuti oleh regulator finansial lain diseluruh dunia, termasuk Bank Indonesia. Pada tahun 2016Financial Conduct Authority (FCA) Inggris merupakan negara yang mengkoinkan istilah Regulatory Sandbox dan membakukan mekanisme uji coba kedalam suatu kerangka pengujian yang bersifat berkelanjutan, setelah setahun sebelumnya mendirikan Project Innovate sebagai satuan unit FCA dan Innovation Hub untuk menghadapi perkembangan inovasi keuangan digital di sektor finansial Inggris. Pembentukan kerangka uji coba inovasi ini kemudian diadaptasi oleh berbagai regulator finansial di dunia, termasuk Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Negara Malaysia. Meskipun banyak regulator yang telah membentuk Innovation Hub nya masing masing dan telah mengadopsi suatu kerangka uji coba yang serupa. Implementasi regulatory sandbox oleh setiap regulator finansial berbeda-beda disesuaikan kepada lingkup kewenangan regulator, volume inovasi, dan sudut pandang terhadap inovasi dari setiap regulator. Skripsi ini akan melakukan perbandingan kerangka Regulatory Sandbox dari 4 Regulator Finansial di 3 Negara yang berbeda, yaitu Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Financial Conduct Authority (Inggris), dan Bank Negara Malaysia (Malaysia). Regulatory Sandbox is an innovation testing mechanism for cutting-edge technological innovation or new business models that are manifested under a firm Financial Regulatory Framework. The first ad hoc test and learn mechanism were conducted by Bangko Sentral ng Pillipinas (BSP) in 2004, and were followed by various regulator across the globe, Including Bank Indonesia. In 2016, The United Kingdom Financial Conduct Authority (FCA) coined the term Regulatory Sandbox and standardize it under a specific and continuous regulatory framework, after One year earlier formed Project Innovate as the FCA Innovation unit and Innovation hub to encounter the digital financial services development in the UK Financial Sector. The formation of this Regulatory Sandbox Frameworks were being adopted by various financial regulator across the globe, including Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, and Bank Negara Malaysia. Even tough various regulator have formed their own version of Innovation Hub and adopted the similar test and learn mechanism, the implementation of every regulatory sandbox may vary from one financial regulator to the other adjusted to every financial regulator supervisory purview, Innovation Volumes, and Regulatory viewpoint on innovation from every regulator. This Essay will compare the regulatory sandbox framework from 4 financial regulator in 3 Different Countries, Including Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Financial Conduct Authority (United Kingdom), and Bank Negara Malaysia (Malaysia)"

"Indonesia dengan jumlah penduduk nomor empat terbanyak di dunia (setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat) akan menyambut bonus demografi yang diperkirakan akan terjadi pada tahun 2030. Bonus demografi adalah suatu fenomena dimana struktur penduduk sangat menguntungkan dari sisi pembangunan karena jumlah penduduk usia produktif sangat besar, sedang proporsi usia muda sudah semakin kecil dan proporsi usia lanjut belum banyak. Diperkirakan jumlah usia angkatan kerja (15-64 tahun) mencapai sekitar 70 persen, sedangkan penduduk yang tidak produktif (usia 14 tahun ke bawah dan usia di atas 65 tahun) sekitar 30 persen (BKKBN, 2017). Namun, jika bangsa Indonesia tidak mampu menyiapkan diri menyambut bonus demografi tersebut, seperti penyediaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas SDM, maka akan terjadi permasalahan, yaitu terjadinya pengangguran yang besar dan akan menjadi beban negara. Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa broadband menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan lapangan kerja baru dan layanan yang menunjang pendidikan dan kesehatan. World Bank menyampaikan bahwa penambahan 10% penetrasi broadband memicu pertumbuhan ekonomi sebesar 1,38% di negara berkembang dan 1,12% di negara maju (World Bank, 2010). Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis pengembangan permintaan (demand) layanan pitalebar bergerak (mobile broadband) di Indonesia menggunakan metode regulatory impact analysis (RIA). Hasil dari penelitian ini selanjutnya mengusulkan adanya intervensi regulasi dengan pemberian bantuan kepada masyarakat yang terkendala oleh biaya (affordability barrier) untuk berlangganan layanan pitalebar bergerak (mobile broadband). Bantuan yang diberikan berupa biaya pembelian perangkat pitalebar bergerak (smartphone) dan biaya berlangganan layanan pitalebar bergerak (layanan data). Dengan adanya intervensi regulasi ini diperkirakan penetrasi pelanggan pitalebar bergerak (mobile broadband) akan mencapai 77% pada tahun 2025 dan memberikan manfaat (net social benefit) sebesar US$ 43,81 milyar.

---

Indonesia with the fourth largest population in the world (after China, India, and the United States) will welcome the demographic bonus which is expected to occur in 2030. Demographic bonus is a phenomenon where the population structure is very beneficial in terms of development because the population of productive age is very large, while the proportion of young people is getting smaller and the proportion of elderly is not much. It is estimated that the age of the labor force (15-64 years) reaches around 70 percent, while the unproductive population (aged 14 years and under and aged over 65 years) is around 30 percent (BKKBN, 2017). However, if the Indonesian people are not able to prepare themselves to welcome the demographic bonus, such as providing employment and improving the quality of human resources, there will be problems, namely the occurrence of large unemployment and will be a burden on the state. From several studies that have been carried out it is known that broadband is one of the important factors in driving economic growth by providing new jobs and services that support education and health. World Bank said that the addition of 10% broadband penetration triggered economic growth of 1.38% in developing countries and 1.12% in developed countries (World Bank, 2010). This research aims to analyze the development of demand for mobile broadband services in Indonesia using the regulatory impact analysis (RIA) method. The results of this study further suggest a regulatory intervention by providing assistance to the public that is constrained by the cost (affordability barrier) to subscribe to mobile broadband services. Assistance is provided in the form of costs for purchasing mobile broadband devices (smartphones) and subscription fees for mobile broadband services (data services). With this regulatory intervention it is estimated that mobile broadband subscribers penetration will reach 77% by 2025 and provide a net social benefit of US $ 43.81 billion."

"Tesis ini mengevaluasi kebijakan penyusunan kajian Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam mengatasi dampak pembangunan tata ruang Kota Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode Regulatory Impact Analysis (RIA) dengan menggunakan kuesioner dan checklist untuk mengevaluasi dampak kebijakan tersebut dalam mengelola permasalahan lingkungan. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan, pemerintah perlu menyiapkan personil ahli dan prasarana terkait dengan pengelolaan lingkungan, memperkuat koordinasi antar pemerintah daerah sekitar Kota Surakarta dalam mengelola dampak lingkungan, pendefinisianan masyarakat yang boleh berpartisipasi dalam penyusunan kajian AMDAL, pelaksanaan pengawasan dan pemantauan yang berkesinambungan, serta perlu dilakukannya sosialisasi dan pendampingan pemerintah daerah dalam pelaksanaan penyusunan kajian AMDAL.

---

This thesis evaluates policy on Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) in addressing the impact of spatial development Surakarta. This study uses Regulatory Impact Analysis (RIA) using a questionnaire and checklist to evaluate the impact of these policies to manage environmental problems. The results of this study suggest that in implementing policies, governments need to prepare expert personnel and infrastructure related to environmental management, strengthening coordination among local governments around Surakarta in managing environmental impacts, definition of society who may participate in the preparation of AMDAL studies, implementation supervision and monitoring of sustainable, as well as socialization and assistance needed to do local governments in the implementation of the preparation of the AMDAL study."