Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 194308 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Sri Soedewi Masjchoen Sofwan
Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2007
346.02 SRI h
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Sri Soedewi Masjchoen Sofwan
Yogyakarta: Liberty Offset, 2001
346.02 SRI h
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Sri Soedewi Masjchoen Sofwan
Yogyakarta: Liberty Offset Yogyakarta, 2011
346.02 SRI h
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Sri Soedewi Masjchoen Sofwan
Yogyakarta: Liberty, 1980
346.02 SRI h
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Sri Soedewi Masjchoen Sofwan
Yogyakarta: Liberty, 2003
346.02 SRI h
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Adami Chazawi
Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2005
345 ADA t
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Iwan Arto Koesoemo
"Dalam undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) tersebut diatur bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Kelanjutan pokok ini ialah beban pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dipertanggungjawabkan kepada pihak pencemar dan perusak, sehingga sanksi hukum dipertanggungjawabkan kepada pihak yang mencemari dan rnerusak lingkungan hidup.
Perkembangan korporasi di Indonesia dalam waktu singkat menjadi sangat cepat dan pesat karena sifatnya yang sangat ekspansif menjangkau seluruh wilayah bisnis yang mempunyai kemampuan untuk tumbuh dengan subur dan mendatangkan keuntungan. Hal lain ditandai juga dengan peranan oleh pemerintah melalui peraturan-peraturan yang memberikan kemudahan berusaha dan fasilitas lainnya. Korporasi sebagai pelaku kejahatan dan tindak pidana lingkungan hidup sebagai sebuah delik harus dilihat dalam kerangka pembangunan berkesinambungan.
Fungsi dari UUPLH adalah merupakan "payung" (umbrella provision) yang dalam ketentuannya hanya mengatur hal-hal yang pokok saja, maka sebelum ada peraturan pelaksananya sudah barang tentu dalam penerapannya akan menghadapi hambatan. Dalam kasus perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup terdapat kesulitan bagi aparat penyidik untuk menyediakan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP. Di samping itu, pembuktian unsur hubungan kausal merupakan kendala tersendiri. pencemaran lingkungan hidup sering terjadi secara kumulatif, sehingga sulit untuk membuktikan sumber pencemaran, terutama yang bersifat kimiawi. Selain menyediakan alat bukti, penyidik juga harus cermat dalam menentukan tersangkanya yang ternyata sulit untuk menempatkan korporasi sebagai tersangka. Kesulitan ini dirasakan oleh penyidik pada saat menghubungkan antara tindak pidana dengan bukti-bukti yang mengarah pada suatu pelaku tindak pidana yang notabene adalah fiksi hukum.
Pada tingkat penuntutan kesulitan yang dihadapi oleh Penuntut Umum sebagai pihak yang membawa perkara tersebut di muka pengadilan adalah memenuhi persyaratan formil dan materiil KUHAP khususnya Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Apabila ketentuan pada Pasal 143 ayat (2) KUHAP tersebut tidak dipenuhi maka pada Pasal 143 ayat (3) KUHAP menyatakan bahwa surat dakwaan tersebut batal demi hukum. Dihubungkan dengan korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup, jaksa harus mempertahankan hasil penyidikan yang disertai dengan bukti-bukti kuat yang nantinya bisa membawa pada putusan final hakim yang menyatakan korporasi bersalah.
Dalam penelitian ini penulis berusaha untuk mengungkapkan kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi serta untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh Kepolisian dan Kejaksaan dalam penerapan aturan pidana dalam rangka penuntutan terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia. Pada akhir penelitian, penulis mampu untuk menemukan permasalahan-permasalahan pokok yang menjadi penghambat dalam penuntutan korporasi untuk tindak pidana lingkungan hidup."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
T14555
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Miftahusurur
Jakarta: Desantra, Aliansi Nasional Reformasi dan DRSP-USAID, 2007
345.028 8 MIF d
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Saskia Salsabila
"Kejahatan lingkungan telah menyebabkan kerusakan dan penderitaan (bersifat harmful) kepada manusia maupun non-manusia, namun sering tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan environmental victimization yang dialami oleh masyarakat Desa X, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur akibat limbah impor bahan baku pabrik kertas. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Environmental Victimology dan State-Corporate Crime. Penelitian ini juga menggunakan konsep kekerasan struktural dan Treadmill of Law. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data wawancara mendalam dan studi peraturan perundang-undangan terkait importasi limbah bahan baku pabrik kertas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa viktimisasi yang dialami masyarakat Desa X diawali dari perizinan importasi limbah bahan baku pabrik kertas melalui regulasi yang dibuat oleh negara. Rendahnya pengawasan implementasi importasi limbah oleh pemerintah memfasilitasi pembuangan limbah impor bahan baku pabrik kertas ke Desa X. Pihak Kepala Desa X sebagai representasi negara di tingkat lokal malah bekerjasama dengan perusahaan kertas dalam pembuangan limbah demi meraih keuntungan pribadi. Environmental victimization telah dialami masyarakat Desa X selama puluhan tahun dan bisa berdampak jangka panjang pada kesehatan masyarakat maupun lingkungan di Desa X. Environmental victimization yang dialami oleh masyarakat Desa X merupakan suatu bentuk kekerasan struktural.

Environmental crimes have caused suffering and harming humans and non-human entities, but are often not considered as violation of criminal law. This study aims to explain the environmental victimization experienced by the people of Village X, Mojokerto Regency, East Java due to the imported waste paper dumping. The theory used in this study is the theory of Environmental Victimology and State-Corporate Crime. This study also uses the concept of structural violence and the Treadmill of Law. This research is qualitative research with in-depth interviews and studies of legislation related to the importation of paper waste as data collection methods. The results showed that the victimization experienced by the people of Village X started when the state allowed the importation of waste paper. The government's low surveillance on the implementation of the importation of waste facilitated the waste paper dumping in Village X. The Head of Village X as a representative of the state at the local level has been cooperating with paper corporations in waste dumping in Village for his personal gain. The people of Village X have been environmentally victimized for decades. The waste dumping in Village X may have long-term harm to the public health and the ecosystem of Village X. Environmental victimization experienced by the people of Village X is seen as a form of structural violence."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>