Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan kontribusinya dalam aspek sosial-ekonomi telah terbukti dewasa ini. Dalam kasus Indonesia, Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) terus bertumbuh terlebih dengan stimulasi dari pandemi Covid-19 hingga mencapai skala 5,78 pada tahun 2021. Kontribusi TIK terhadap pertumbuhan ekonomi sebagai bagian integral dari strategi pembangunan nasional menjadi isu utama. Penelitian ini berangkat dari fungsi produksi Cobb-Douglas dalam menginkorporasikan variabel teknologi dan meninjau hubungan timbal-balik antara TIK dan pertumbuhan ekonomi di 34 provinsi selama periode 2015-2021. Model penelitian ini mengadopsi model panel simultan instrumental variable (IV) yang terdiri dari persamaan IP-TIK dan PDRB. Hasil statistik mengkonfirmasi hubungan timbal balik antara TIK dan pertumbuhan ekonomi, dimana kenaikan PDRB sebesar 1%, ceteris paribus, akan meningkatkan IP-TIK sebesar 1.52%. Sebaliknya, kenaikan IP-TIK sebesar 1%, ceteris paribus, akan meningkatkan PDRB sebesar 0.37%. Menariknya, faktor pendorong lain seperti pengeluaran rumah tangga untuk telekomunikasi, sumber daya listrik, panjang jalan, dan APBD untuk fungsi ekonomi ditemukan berhubungan positif terhadap perkembangan TIK.

---

The development of Information and Communication Technology (ICT) and its contribution in socio-economic aspects has been proven today. In the case of Indonesia, Information and Communication Technology Development Index (ICT-DI) continues to grow, especially with stimulation from the Covid-19 pandemic, reaching a scale of 5.78 in 2021. The contribution of ICT to economic growth as an integral part of the national development strategy becomes a major issue. This research departs from the Cobb-Douglas production function in incorporating technology variable and reviewing the reciprocal relationship between ICT and economic growth in 34 provinces during the 2015-2021 period. This research adopts the panel model of the simultaneous instrumental variable (IV) which consists of the ICT-DI and GRDP equations. Statistical results confirm the reciprocal relationship between ICT and economic growth, where a 1% increase in GRDP, ceteris paribus, will significantly increase ICT-DI growth by 1.52%. Conversely, a 1% increase in ICT-DI, ceteris paribus, significantly increases GRDP by 0.37%. Interestingly, other driving factors such as household spending on telecommunications, electricity resources, road length and government expenditure for economic functions (which have not been extensively studied before) were found to be positively related to ICT development."

"Dengan adanya program MP3EI dituntut adanya perubahan kebijakan di segala sisi, salah satunya kebijakan pajak yang mendukung semua kegiatan ekonomi di dalam MP3EI. Penelitian ini akan menfokuskan kepada kebijakan pajak yang berlaku di industri galangan kapal sebagai salah satu fokus dari 22 kegiatan ekonomi MP3EI dan melakukan analisis atas evaluasi kebijakan tersebut, apakah sudah memenuhi kriteria evaluasi kebijakan publik (efektifitas, efisiensi, kecukupan, keadilan, responsivitas, dan ketepatan). Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan metode kualitatif pula. Hasilnya adalah banyak sekali kebijakan pajak yang berlaku pada pembuatan dan perbaikan kapal yang belum memenuhi kriteria evaluasi kebijakan publik, yaitu kebijakan Bea Masuk dan PPN. Padahal dalam rangka MP3EI perkapalan di Indonesia dituntut memiliki kebijakan pajak yang seharusnya mampu mendorong daya saing industri galangan kapal nasional.

---

MP3EI program nowadays required package of policies which could support the 22 economic program itself, one of the important policies is tax policy. This study will focus on tax policy in shipbuilding industry as one of 22 MP3EI economic program which play important roles in national and international connectivity through the tramportation system. This research is to evaluate the policy whether the tax policy meets evaluation criteria (effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness) or not. This research was conducted using a qualitative approach and qualitative methods as well.

The result is a lot of tax policies that apply to the manufacture and repair of vessels which do not meet the criteria for evaluation of public policy, especially in the policy of import duty and VAT. Yet in order MP3EI, shipbuilding in Indonesia are required to have a tax policy which should be able to support the competitiveness of the national shipbuilding industry."

"Penelitian ini menganalisis kesepakatan sinergi belt and road intiative (BRI) dan global maritime fulcrum (GMF) dalam agenda kerja sama menciptakan konetivitas & koridor ekonomi komprehensif regional tahun 2019. Melalui kerja sama ini, Indonesia percaya agenda proyek infrastruktur di wilayah koridor ekonomi akan memberikan kontribusi dalam mengembalikan identitas Indonesia sebagai negara maritim yang kuat. Keputusan Indonesia bersepakat dengan Tiongkok untuk melakukan sinergi menimbulkan perdebatan, karena melihat hubungan antar keduanya yang tidak selalu stabil. Konflik bilateral di wilayah perairan yang masih terus terjadi, menjadi penanda bahwa Indonesia perlu bersikap hati-hati dalam pengambilan kebijakan. Selain dari pada itu, situasi politik dan perang dagang Tiongkok dan Amerika Serikat, di tengah proses pendekatan dan promosi GMF memperlihatkan potensinya untuk menciptakan kerja sama dengan negara-negara lain. Tesis ini kemudian mempertanyakan “Mengapa pemerintah Indonesia akhirnya melakukan kesepakatan sinergi program Belt and Road Initiative dan Global Maritime Fulcrum dalam proyek prioritas Koridor Ekonomi Komprehensif Regional?”. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tesis ini menggunakan teori hedging dalam menganalisis fenomena kesepakatan sinergi. Penulis berpendapat bahwa terdapat beberapa faktor yang berkontribusi terhadap keputusan Indonesia melakukan kesepakatan singergi BRI dan GMF tahun 2019: 1. Ketidakpastian dinamika politik antara Amerika – Tiongkok; 2. Potensi resiko kerja sama; 3. Kekuatan Indonesia di kawasan dan kepentingan nasionalnya. Tesis ini menemukan bahwa Indonesia sepakat untuk melakukan sinergi BRI dan GMF dalam agenda kerja sama dalam menciptakan koridor ekonomi komprehensif regional adalah sebagai strategi untuk menyesuaikan posisi pada tarikan kekuatan adidaya yang terus meningkat dan juga mempertimbangkan kepentingan nasional Indonesia dalam agenda politiknya baik domestik ataupun luar negeri.

---

This research analyzes the synergy agreement between the Belt and Road Initiative (BRI) and the Global Maritime Fulcrum (GMF) within the framework of regional cooperation aimed at establishing connectivity and a comprehensive economic corridor in 2019. Through this collaboration, Indonesia believes that infrastructure project initiatives in economic corridor regions will contribute to restoring Indonesia’s identity as a strong maritime nation. Indonesia’s decision to engage in a synergy agreement with China has sparked debate, given the historically unstable bilateral relations between the two countries. Ongoing maritime disputes serve as an indicator that Indonesia must exercise caution in its policymaking. Furthermore, the political dynamics and trade war between China and the United States, occurring alongside Indonesia’s efforts to promote the GMF, demonstrate the potential for fostering cooperation with other nations. This thesis seeks to answer the research question: "Why did the Indonesian government ultimately agree to the synergy between the Belt and Road Initiative and the Global Maritime Fulcrum in the priority project of the Comprehensive Regional Economic Corridor?" To address this question, this study employs the hedging theory to analyze the synergy agreement phenomenon. The author argues that several factors contributed to Indonesia’s decision to pursue the BRI-GMF synergy agreement in 2019: 1. The uncertainty in the political dynamics between the United States and China; 2. The potential risks of cooperation, and 3. Indonesia’s regional influence and national interests. This thesis concludes that Indonesia’s agreement to synergize the BRI and GMF within the framework of regional economic corridor cooperation serves as a strategic maneuver to adjust its position amid intensifying great-power rivalry. At the same time, this decision reflects Indonesia’s national interests in both domestic and foreign policy agendas."

"Mangkunagaran is a Javanese traditional rule that was established in 1757 under the leadership of Raden Mas Said, who styled Mangkunagara I. In development, Praja mangkunagara have experiencrd progress and glory under the leadership of Mangkunagara IV (1853 - 1881)...."