Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"In this evaluation of the international legal standing of the right to reparation and its practical implementation at the national level, Christine Evans outlines State responsibility and examines the jurisprudence of the International Court of Justice, the Articles on State Responsibility of the International Law Commission and the convergence of norms in different branches of international law, notably human rights law, humanitarian law and international criminal law. Case studies of countries in which the United Nations has played a significant role in peace negotiations and post-conflict processes allow her to analyse to what extent transitional justice measures have promoted State responsibility for reparations, interacted with human rights mechanisms and prompted subsequent elaboration of domestic legislation and reparations policies. In conclusion, she argues for an emerging customary right for individuals to receive reparations for serious violations of human rights and a corresponding responsibility of States."

"The Law of Armed Conflict: International Humanitarian Law in War introduces law students and undergraduates to the law of war in an age of terrorism. What law of armed conflict/​international humanitarian law applies to particular armed conflicts? Does that law apply to terrorists as well? What is the status of participants in an armed conflict? What constitutes a war crime? What is a lawful target and how are targeting decisions made? What are rules of engagement? What weapons are lawful and unlawful, and why? This text takes the reader through these essential questions of the law of armed conflict and international humanitarian law to an awareness of finer points of battlefield law. The U.S.-weighted text incorporates lessons from many nations and includes hundreds of cases from jurisdictions worldwide"

"Dinamika perkembangan hukum pidana di Indonesia mulai mengarah kepada restorative justice. Hal ini didukung dengan kehadiran Undang-Undang Pemasyarakatan tahun 2022 dan Undang-Undang Hukum Pidana Baru tahun 2023 yang memiliki semangat restorative justice dalam pelaksanaannya. Implikasi kedua undang-undang tersebut terhadap Pemasyarakatan juga turut memperluas tugas dan fungsi di setiap proses peradilan pidana khususnya untuk pelaku dewasa. Meskipun demikian, untuk sistem peradilan pidana umum, Pemasyarakatan belum memiliki model mengenai pelaksanaan restorative justice. Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut dari kedua Undang-Undang tersebut maka diperlukan suatu model implementasi restorative justice yang dapat dilakukan oleh Pemasyarakatan. Penelitian ini dilakukan untuk mencari model restorative justice Pemasyarakatan dalam dua konteks berbeda yaitu dalam hubungan dengan sub sistem peradilan pidana lain dan dalam fungsi Pemasyaratan seperti pembinaan dan pembimbingan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi dokumen peraturan-peraturan terkait pelaksanaan restorative justice di Indonesia serta wawancara studi lapangan. Kemudian peneliti menggunakan teknik delphi untuk memvalidasi rencana model yang telah diusulkan berdasarkan kerangka teoritik Evidence-Based Practice. Hasil penelitian memperoleh konsensus terhadap lima model implementasi restorative justice yang dapat dilakukan Pemasyarakatan dalam dua konteks tersebut. Model dalam hubungan dengan sub sistem peradilan pidana lain ditujukan untuk memberikan rekomendasi kepada penegak hukum melalui penelitian kemasyarakatan (litmas) yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Sedangkan model dalam fungsi pembinaan dan pembimbingan dilakukan untuk memperbaiki hubungan antara pelaku, masyarakat dan korban melalui program pembinaan dan pembimbingan. Untuk mendukung pelaksanaan model yang telah disusun, diperlukan dasar hukum yang mengikat seluruh aparat penegak hukum, reformulasi terhadap litmas dan penguatan struktur lembaga-lembaga terkait.

---

The dynamics of the development of criminal law in Indonesia are starting to lead to restorative justice. This is supported by the presence of the Corrections Law of 2022 and the New Criminal Law Law of 2023 which have a spirit of restorative justice in their implementation. The implications of these two laws for Pemasyarakatan also expand the duties and functions in every criminal justice process, especially for adult offenders. However, for the criminal justice system, Pemasyarakatan do not yet have a model for implementing restorative justice. Therefore, as a follow-up to these two laws, a restorative justice implementation model is needed that can be carried out by Pemasyarakatan. This research was conducted to look for a restorative correctional justice model in two different contexts, namely in relation to other criminal justice sub-systems and in Pemasyarakatan functions such as rehabilitation and guidance. The research method used was a study of regulatory documents related to the implementation of restorative justice in Indonesia and field interviews. Then Delphi technique was used to validate the proposed model based on the Evidence-Based Practice theoretical framework. The research results obtained a consensus on five models of implementing restorative justice that can be carried out by Pemasyarakatan in these two contexts. The model in relation to other criminal justice sub-systems is aimed at providing recommendations to law enforcers through social inquiry reports (litmas) carried out by Probation Officers. Meanwhile, the model in the coaching and mentoring function is carried out to improve the relationship between the perpetrator, the community and the victim through a rehabilitation and guidance program. To support the model that has been prepared, a legal basis is needed that binds all law enforcement officials, reformulation of social inquiry reports and strengthening the structure of related institutions."

"Seiring dengan adanya pembaharuan hukum, khususnya dalam tujuan pemidanaan yang bersifat memuaskan hak dan kewajiban seluruh pihak menjadikan istilah ADR diserap ke dalam sistem hukum acara pidana. ADR di dalam sistem hukum acara pidana dikenal dengan istilah mediasi penal yang merupakan pengejawantahan dari konsep restorative justice. Dewasa ini, salah satu aparatur penegak hukum yang sering kali menerapkan mediasi penal adalah Polri, khususnya melalui fungsi Bhabinkamtibmas. Hal ini merupakan pengaktualisasian dari telah dihapuskannya wewenang penyidikan pada Polsek dan peluncuran Polisi RW yang keduanya sengaja diprogramkan untuk mengorientasikan fungsi kepolisian untuk membina dan menjaga kamtibmas melalui tindakan preemtif dan preventif. Padahal, ketentuan-ketentuan mengenai mekanisme mediasi penal sejatinya belum diatur secara letterlijk bagi Bhabinkamtibmas. Secara lahiriah, fungsi Bhabinkamtibmas sejatinya adalah untuk melaksanakan fungsi kepolisian berupa pembinaan dan penjagaan kamtibmas. Namun, saat ini juga dituntut untuk membantu penyelengaraan fungsi-fungsi kepolisian di Polri lainnya, yakni salah satunya adalah fungsi reskrim dalam hal penyelesaian perkara di luar pengadilan. Hal tersebut dapat ditemui secara parsial pada aturan internal kepolisian di Polri yang menyebutkan bahwa Bhabinkamtibmas dapat “menyelesaikan perkara ringan” dan “memediasi antar pihak” dalam penanganan tindak pidana, sehingga tuntutan ini berkaitan dengan adanya penerapan mediasi penal oleh Polri. Atas dasar tersebut, salah satu bentuk persoalan yang sering kali menjadi landasan bagi Bhabinkamtibmas dalam menerapkan mediasi penal adalah pada penanganan konflik horizontal. Di sisi lain, tuntutan bagi Bhabinkamtibmas tersebut nyatanya tidak selaras dengan adanya pembekalan pengetahuan, kompetensi, dan keterampilan dalam hal sebagai mediator dalam adanya penanganan konflik. Hal tersebut terbukti dengan adanya penanganan konflik horizontal melalui penerapan mediasi penal yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas di Polsek Serpong yang hingga saat ini belum mencapai kesepakatan damai, sehingga mengakibatkan terganggunya kamtibmas. Oleh karena itu, melalui metode penelitian yang bersifat normatif berdasarkan studi literatur, penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan secara menyeluruh mengenai persoalan penerapan mediasi penal oleh Polri, khususnya bagi Bhabinkamtibmas. Berdasarkan persoalan tersebut, Penulis menggagas adanya usulan sertifikasi konflik mediator bagi Bhabinkamtibmas dalam upaya optimalisasi mediasi penal oleh Polri.

---

As part of legal reforms, particularly in the area of punishment that takes into account the rights and obligations of all parties involved, the criminal procedural law system incorporated the term ADR. This later came to be known as penal mediation embodying the concept of restorative justice which has been implemented by The Indonesian National Police (Polri) through the role of Bhabinkamtibmas. It discusses the implementation of changes in the investigative authority at the Sector Police Station and the introduction of the RW Police, whose goal is to redefine the role of the police in promoting and preserving public safety through preemptive and preventive actions. However, there has been an absence of specific regulations in place for Bhabinkamtibmas regarding the penal mediation mechanism. Apart from their main duty to ensure public safety, Bhabinkamtibmas is expected to support the police in carrying out their functions, including criminal investigations to resolve cases without going to court. As stated in the internal police rules, they have the authority to “handle minor cases” and “mediate between parties” in criminal acts. Practically, there have been some problems with the horizontal conflict management suggesting that Bhabinkamtibmas lack the necessary knowledge, competence, and skills required to effectively mediate conflicts. This can be seen from the resolution of horizontal conflicts through penal mediation conducted by Bhabinkamtibmas at Serpong Sector Police Station, which has not yet to achieve a compromise, leading to issues in security and public order. Using normative research methods and drawing on literature studies, this study aims to offer a comprehensive understanding of the challenges surrounding the implementation of penal mediation by the National Police, with a particular focus on Bhabinkamtibmas. Based on these problems, the author initiated an initiative to certify conflict mediators within the Bhabinkamtibmas to enhance the effectiveness of Polri penal mediation."

"Restorative justice merupakan salah satu pendekatan alternatif dalam penyelesaian konflik di luar pengadilan yang melibatkan pihak-pihak yang berkonflik. Penerapan restorative justice berprinsip pada pemulihan korban dan menekankan pada proses yang adil. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tidak lagi menawarkan segala bentuk penyelesaian konflik yang dilakukan tanpa melibatkan adanya proses pengadilan, dikarenakan anggapan bahwa proses restorative justice tidak dapat dikontrol dan penuh dengan dilema. Praktik restorative justice yang ideal, yang mengutamakan kepentingan dan kebutuhan korban memungkinkan timbulnya perasaan memaafkan oleh korban kepada pelaku sebagai tanggapan dari penjelasan mengenai perilaku pelaku, ungkapan penyesalan dan penebusan kesalahan yang diberikan oleh pelaku. Pemaafaan memungkinkan korban melepaskan ketakutannya akan peristiwa masa lalu dan ketakutan akan pelaku. Penghapusan restorative justice menyebabkan munculnya pandangan pro dan kontra, sehingga penelitian ini bertujuan untuk memberikan temuan yang menguatkan argumen penerapan restorative justice dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode population-based survey experiments. Penelitian eksperimen dilakukan dengan membagi partisipan (n=188) kedalam empat kelompok eksperimen, dimana setiap kelompok akan diberikan stimulus berupa cerita singkat (vignette) mengenai penerapan restorative justice pada kasus kekerasan seksual dan dilihat nilai pemaafannya dengan menggunakan alat ukur TRIM-18. Hasil pengujian One-way F-test ANOVA menunjukkan nilai F= 1,163, p= 0,325 (p > 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa penerapan restorative justice tidak memberikan perbedaan yang signifikan terhadap nilai pemaafan korban kekerasan seksual.

---

Restorative justice is an alternative approach in resolving conflicts outside of court involving conflicting parties. Application restorative justice principled on the recovery of victims and emphasizes a fair process. Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence, no longer offers any form of conflict resolution that is carried out without involving a court process, due to the assumption that the process restorative justice uncontrollable and full of dilemmas. The ideal practice of restorative justice that prioritizes the interests and needs of the victim enables feelings of forgiveness by the victim towards the perpetrator in response to explanations regarding the perpetrator's behavior, expressions of regret and redemption of mistakes given by the perpetrator. Forgiveness allows the victim to let go of their fears about past events and their fear of the perpetrator. Removal restorative justice causes the emergence of pro and con views, so this research aims to provide findings that strengthen the implementation argument restorative justice in previous studies. This research uses population-based survey experiments. Experimental research was carried out by dividing participants (n=188) into four experimental groups, where each group would be given a stimulus in the form of a short story (vignette) about the process of restorative justice in cases of sexual violence and seen the value of forgiveness using TRIM-18. Test result of One-way F-test ANOVA shows the value of F= 1.163, p= 0.325 (p > 0.05). This shows that implementation of restorative justice did not provide a significant difference to the forgiveness value of victims of sexual violence."

"Tulisan ini meneliti perlindungan hukum pelaksanaan restorasi terhadap anak yang melakukan kekerasan fisik selama pelaksanaan masa pemidanaan penjara, khususnya melalui program pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta. Melalui pendekatan sosiolegal, tulisan ini menguji dampak pembinaan dari aspek hukum dan non-hukum bagi anak yang melakukan kekerasan fisik melalui penerapan keadilan restoratif, terkhusus pada tahap pasca-adjudikasi. Tulisan ini menemukan bahwa hak-hak yang berorientasi pada pemberian restorasi bagi anak yang menjalani masa pemidanaan hanya dilindungi pada regulasi hukum tentang pemasyarakatan. UU SPPA dan UU Perlindungan Anak hanya merumuskan perlindungan dan restorasi bagi anak yang masih dalam proses peradilan. Dalam praktiknya, pembinaan anak yang melakukan kekerasan fisik di LPKA Kelas II Jakarta telah terlaksana sesuai dengan perumusan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum. Meskipun demikian, program pembinaan LPKA Kelas II Jakarta tidak berjalan paralel dengan dampak restorasi bagi anak binaanya. Hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum dalam program pembinaan diberikan secara minimal dan kurang menyasar pada kebutuhan sosial dan perkembangan personal anak, dua faktor utama yang melatarbelakangi anak melakukan kekerasan fisik. Akibatnya, pembinaan yang diberikan belum efektif mewujudkan restorasi anak yang berkonflik dengan hukum sesuai konsep keadilan restoratif.

---

This paper examines the legal protection of restorative justice implementation for children who commit physical violence during their imprisonment, particularly through rehabilitation programs at the Special Child Development Institution Class II Jakarta. Using a socio-legal approach, it investigates the impact of rehabilitation from legal and non-legal perspectives for children who engage in physical violence, focusing on the post adjudication stage. The paper finds that restoration-oriented rights for children in incarceration are protected only under regulations related to corrections. The Juvenile Justice System Law and Child Protection Law provide protection and restoration for children only during the judicial process. In practice, the rehabilitation of children who commit physical violence at the LPKA Class II Jakarta aligns with the formulated rights for children in conflict with the law. However, the LPKA Class II Jakarta rehabilitation program does not effectively parallel the restorative impact for its inmates. The rights of children in conflict with the law are minimally provided, lacking focus on social needs and personal development, the primary factors underlying children's violent behaviour. Consequently, the rehabilitation provided has not effectively achieved the restoration of children in conflict with the law as per the restorative justice concept."

"Berdasarkan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Konvensi Hak Anak, anak berkonflik dengan hukum (ABH) berhak mendapatkan kesempatan untuk dibina oleh orang tua dan tidak perlu menjalankan pidana di lembaga pembinaan khusus anak. Berdasarkan prinsip restorative justice atau keadilan restoratif ABH berhak mendapatkan diversi dan perlakuan khusus. Perwujudan dari hak tersebut adalah adanya laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) yang disusun oleh pembimbing kemasyarakatan Bapas, yang akan digunakan sebagai pertimbangan hakim dalam menentukan tindakan atau pidana bagi ABH. Tesis ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor legal dan esktralegal terhadap rekomendasi (Litmas)berupa tindakan dan pidana, pada kasus ABH di wilayah DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (mixed method) secara sekuensial. Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis data rekomendasi Litmas dari Balai Pemasyarakatan di wilayah DKI Jakarta periode 2018-2022 yang berjumlah 250 laporan Litmas. Mengunakan teknik koding dan regresi logistik pada faktor legal dan ekstralegal, masih didapati rekomendasi Litmas Bapas berupa pemidanaan, yakni anak direkomendasikan menjalani pidana di LPKA, atau dijatuhi pidana bersyarat /PiB. Rekomendasi tindakan berupa pengembalian anak untuk dididik oleh orang tua (AKOT) yang sejalan dengan prinsip restorative justice pada kenyataannya diberikan dalam jumlah yang lebih kecil, demikian juga dengan tindakan tindakan penempatanan di LPKS. Secara garis besar, faktor hukum atau legal seperti jenis pelanggaran dan riwayat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh ABH merupakan faktor yang berpengaruh signifikan terhadap rekomendasi Litmas dibandingkan dengan faktor ekstralegal seperti usia dan struktur keluarga dari ABH. Rekomendasi tindakan maupun pidana yang bersifat penempatan di dalam lembaga sama-sama merugikan anak karena anak harus dipisahkan dari keluarga, sehingga berpotensi mengilangkan hak-hak serta kesejahteraanya. Kedepannya perlu dilakukan penelitian terkait reliabilitas instrument penelitian kemasyarakatan, faktor legal dan ekstralegal dari sisi Pembimbing Kemasyarakatan.

---

Based on the Law on the Juvenile Criminal Justice System and the Convention on the Rights of the Child, children who are in conflict with the law (ABH) have the right to have the opportunity to be fostered by their parents and do not need to carry out punishment in special child development institutions. Based on the principles of restorative justice, ABH is entitled to diversion and special treatment. The embodiment of this right is the existence of a social assessments report compiled by the probation officer in Probation and Parole Office (Bapas), which will be used as a judge's consideration in determining the course of action or punishment for ABH. This thesis aims to analyze the influence of legal and extralegal factors on social assessments’ recommendations in the form of action and sentences, in ABH cases in Jakarta. This study used a sequential mixed approach. In this study, the authors analyzed data on social assessments’ recommendations from Bapas in the DKI Jakarta area in the period of 2018-2022, totaling 250 Litmas reports. Using coding techniques and logistic regression on legal and extralegal factors, there is social assessments recommendation is in the form of punishment, namely that children are recommended to serve a sentence in LPKA, or a conditional sentence/PiB. Recommendations for action in the form of returning children to be educated by parents (AKOT) which are in line with the principles of restorative justice are in fact given in smaller quantities, as well as actions for placement in LPKS. In general, law or legal factors such as the type of violation and history of law violations committed by ABH are factors that have a significant influence on social assessments’ recommendations compared to extralegal factors such as age and family structure of ABH. Recommendations for actions and sentences that are placed in institutions are both detrimental to children because children must be separated from their families, thus it triggers the potential of children’s rights and welfare violation. Going forwards, it is necessary to carry out research related to the reliability of social research instruments, legal and extralegal factors from the side of Probation Officer."