Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di MK,mengevaluasi penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (goodgovernance) di MK, dan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi MK dalammelaksanakan reformasi birokrasi dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahanyang baik (good governance). Penelitian ini menggunakan metode analisa deskriptif.Data dalam penelitian ini diperoleh melalui buku-buku, jurnal, karya akhir, peraturanyang berlaku, dan laporan-laporan yang disusun oleh MK. Dalam penelitian ini jugadilakukan observasi dan wawancara langsung dengan pihak terkait. Berdasarkan hasilpenilaian PMPRB, nilai capaian PMPRB MK adalah 72,22 (level 4) sehingga dapatdisimpulkan program RB yang dijalankan oleh MK sudah berhasil dan berjalandengan baik, hanya masih perlu pengembangan program-program RB yang masihkurang efektif, seperti program manajemen perubahan dan program tata laksana.Sedangkan berdasarkan hasil pengukuran tata kelola pemerintahan yang baik (goodgovernance), dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tata kelola pemerintahan yangbaik (good governance) di MK mencapai nilai 84,723 dan mencapai kualifikasi“baik”. Namun masih terdapat beberapa hal yang perlu dibenahi yaitu MK belummemiliki Whistle Blowing System, auditor internal belum berperan dalam merancangRencana Strategis, auditor internal belum memonitor pelaksanaan kegiatan unit kerjayang berisiko tinggi terhadap tindakan penyelewengan. MK juga belum memilikiaturan kebijakan untuk mencegah benturan kepentingan bagi pejabat struktural danfungsional dan auditor internal.

---

ABSTRACTThis research is intended to evaluate the implementation of bureaucracy reform atConstitutional Court, evaluate the implementation of good governance principles, toidentify the constraints faced by Constitutional Court in the implementation ofbureaucracy reform in attempt to establish good governance. This research usesdescriptive analysis method. The data in this research is obtained through books,journals, thesis, regulations, and reports compiled by Constitutional Court.Observation and interview with related sides is also conducted in this research. Basedon PMPRB valuation, the score Constitutional Court achieved is 72.22 (level 4) so itcomes to conclusion that the bureaucracy reform that Constitutional Court conductedhas succeeded and running well, just need some developments from the ineffectiveprograms like changes management program and procedures program. Meanwhile,based on good governance valuation, can be concluded that the implementation ofgood governance at Constitutional Court reaching the score 84.723 and obtained“Good” qualification. On the other hand, some things need to be improved likeConstitutional Court still hasn’t have the Whistle Blowing System, internal auditor hasno role in drafting the Strategic Plan, internal auditor hasn’t monitor theimplementation of work unit that has a high risk of diversion. Constitutional Courtalso has no policy rules to prevent conflict of interest for the structural official andinternal auditor."

"Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menjadi tonggak awal perencanaan pembangunan yang ada di Indonesia. Jika merunut dalam beberapa tahun sebelumnya, Indonesia telah memiliki pedoman perencanaan pembangunan nasional.Namun demikian, pedoman tersebut belum menjadi satu kesatuan sistem yang terintegrasi. Fokus pengaturan undang-undang dimaksud adalah berkaitan dengan sistem perencanaan yang dijadikan dasar pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan merupakan pedoman mutlak bagi penyelenggara negara ketika akan melakukan pembangunan nasional. Dalam era keterbukaan seperti saat ini, proses perencanaan pembangunan dicoba untuk dihadirkan secara terbuka. Kepentingan masyarakat harus tertampung dalam arah strategi pembangunan nasional. Masyarakat ditempatkan sebagai aktor pemegang peranan penting dalam perencanaan pembangunan nasional. Dalam persepsi ini, aktor pembangunan nasional berkembang bukan hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga dilakukanoleh masyarakat dan swasta. Harapan yang ingin dicapai oleh pembentuk undangundang adalah adanya sinergi antara tiga aktor pembangunan nasional yang akan menciptakan hasil pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, swasta, maupun pemerintah. Selain itu juga, membuka peluang partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional khususnya pada saat perencanaan juga menempatkanpemerintah yang membuka peluang demokrasi untuk melakukan tata kelola sesuai dengan semangat good governance.

---

By the passing of Law Number 25 of 2004 concerning the National Development Planning System, it became the initial milestone for development planning in Indonesia. Tracing the preceding few years, Indonesia has already had guidelines for national development planning. However, these guidelines have not become a

single integrated system. The focus of the regulation of this law is related to the

planning system which is utilized as the basis for national development. Development planning is an absolute guideline for State administrators when undertaking national development. In this era of openness, the development planning process is made fit to be presented openly. The interests of the community must be accommodated in the line direction of the national development strategy. The community is placed as a crucial figure who plays an essential role in national development planning. In this perception, the characters of national development are not only shoout by the

government, but also by the public and the private sector. The goal that the legislators feel imperative to accomplish is a synergy among the three national development figures that will create development results in accordance with the

needs of the community, the private sector and the government. In addition, opening up opportunities for public participation in national development, especially during planning, also places the government that welcomes opportunities for democracy to perform governance in accordance with the spirit of good governance."

"Aspek-aspek hukum pemerintahan yang baik (good governance) merupakan definisi yang berkaitan dengan aturan-atura, segala proses dan tingkah laku pemerintah (BPPT) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPPT selaku Lembaga Pemerintah Non Kabinet yang bergerak dalam bidang penelitian dan pengembangan teknologi.Berdasarkan data dan kenyataan yang ada, bahwa terciptanya pemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan BPPT sangat tergantung pada kemauan yang kuat dari pimpinan BPPT yang didukung oleh pengawas internal dan eksternal serta bagaimana kedepan mneyempurnakan aturan-aturan terkait, khususnya yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.

---

Legal apects of good governance is the definitions relating to the rules, all the processes and the behaviour of the government (BPPT) in carrying out the main duties and functions of BPPT as non cabinet institution which is engaged in research and technology development.Based on data and facts, the creation of good governance at BPPT is highly dependent on a strong willingness from the head of BPPT, which is supported by internal and external supervisor as well as how future improvements to the related rules, especially those relating to procurment of goods and services."

"Tesis ini membahas dan menganalisis aspek transparansi Mahkamah Konsitusi dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dimulai dari tahapan pendaftaran hingga pengucapan putusan dengan mendasari pada Perkara Nomor 29/PUU-V/2007, yang dilaksanakan dengan pelaksanaan agenda sidang tertutup. Tesis ini menggunakan metode penelitian doktrinal. Pasal 41 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah menerangkan bahwa pelaksanaan agenda persidangan harus dilaksanakan secara terbuka untuk umum, namun pada perkara tersebut Majelis Hakim menggunakan dasar diskresi untuk mengadakan sidang tertutup dari umum dengan landasan PMK Nomor 6 Tahun 2005 yang saat itu tidak mengatur mengenai pelaksanaan sidang tertutup untuk umum. Padahal berkaca pada ketentutan praktik hukum lainnya, melalui Pasal 48 Ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021, seharusnya penutupan sidang dapat dilakukan bila menyangkut kerahasiaan negara, kesusilaan, maupun anak, namun atas sebab ketidakjelasan norma persoalan transparansi Mahkamah Konstitusi yang seharusnya dilaksanakan tanpa pengecualian pada perkara tersebut tidak dilaksanakan dengan instrumen diskresi yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Padahal aspek transparansi tidak hanya diwajibkan pada lembaga eksekutif maupun legislatif saja. Aspek transparansi merupakan bagian integral modernisasi badan peradilan negara, untuk terus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Terlebih lagi ketentuan transparansi telah jelas harus dilaksanakan dari tahapan pendaftaran hingga pengucapakan putusan, sebagaimana yang tertuang dalam PMK Nomor 6 Tahun 2005 yang telah dicabut dan diubah dalam ketentuan PMK Nomor 2 Tahun 2021. Dengan demikian diskresi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada Perkara Nomor 29/PUU-V/2007 untuk melaksanakan agenda sidang tertutup merupakan intepretasi hakim yang berlawanan dengan Pasal 12 Ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2005.

---

This thesis discusses and analyzes aspects of the transparency of the Constitutional Court in carrying out its duties and functions, starting from the registration stage to the pronouncement of the decision based on Case Number 29/PUU-V/2007, which was carried out with a closed trial agenda. This thesis uses doctrinal research methods. Article 41 Paragraph (1) of Law Number 24 of 2003 concerning the Constitutional Court has explained that the implementation of the trial agenda must be carried out openly to the public, however in this case the Panel of Judges used discretionary grounds to hold a trial closed to the public on the basis of PMK Number 6 of the Year 2005 which at that time did not regulate the holding of closed sessions to the public. Even though reflecting on other legal practice provisions, through Article 48 Paragraph (2) PMK Number 2 of 2021, the closing of the trial should be carried out if it concerns state secrecy, morality or children, but due to the unclear norms regarding the transparency of the Constitutional Court which should be implemented without exception in this case it was not carried out with the discretionary instruments possessed by the Constitutional Court. However, the transparency aspect is not only required by executive and legislative institutions. The transparency aspect is an integral part of the modernization of state judicial bodies, to continue to provide legal certainty to the public. Moreover, it is clear that transparency provisions must be implemented from the registration stage to the pronouncement of the decision, as stated in PMK Number 6 of 2005 which has been revoked and amended in the provisions of PMK Number 2 of 2021. Thus, the discretion of the Panel of Judges of the Constitutional Court in Case Number 29/PUU -V/2007 to carry out the closed trial agenda is the judge's interpretation which is contrary to Article 12 Paragraph (2) PMK Number 6 of 2005."

"Segera setelah turunnya Suharto, Indonesia melakukan perubahan besar untuk menjawab tuntutan reformasi. Perubahan-perubahan dalam spektrum politik legislatif dan institusional di lakukan. bersamaan dengan perubahan-perubahan ini, konsep good governance diperkenalkan. Artikel ini hendak mecoba mempertanyakan makna "Governance: dan Governace Reform" dalam suatu sistem demokrasi yang sedang menjalani transisi seperti Indonesia. Selanjutnya, uraian akan diikuti dengan ilustrasi mengenai kinerja governance provinsi setelah satu dekade berjalannya reformasi. Di bagian akhir, artikel ini akan mengajukan beberapa proposisi terkait dengan persoalan governance di dalam transisi demokrasi."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai tanggung jawab sosial perusahaan yang mempunyai kaitan dengan penerapan prinsip good corporate governance. Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan konsep tanggung jawab yang dimiliki oleh perusahaan kepada stakeholder atas kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan mempunyai konsep triple bottom line, yaitu aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek lingkungan, merupakan konsep tanggung jawab dari perusahaan awalnya yang bersifat sukarela (voluntary) dan amal (charity). Kemudian, berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, mewajibkan untuk melakukan tanggung jawab sosial perusahaan. Konsep good corporate governance adalah suatu prinsip mengenai pengelolaan perusahaan yang baik, prinsip-prinsip good corporate governance di Indonesia disebutkan dalam Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia yang dibentuk oleh Komisi Nasional Kebijakan Governance. Prinsip-prinsip good corporate governance yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kesetaraan. Keberlakuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, memberikan pengaturan dan kewajiban hukum mengenai good corporate governance. Secara konsep dan prinsip tanggung jawab sosial perusahaan merupakan salah satu usaha untuk terwujudnya good corporate governance, karena dalam good corporate governance terdapat prinsip tanggung jawab dan transparansi yang bergantung pada tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan oleh perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang usaha pertambangan batu bara dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, merupakan kewajiban hukum perseroan untuk mewujudkan kewajiban hukum lain yaitu good corporate governance.

---

ABSTRACTThis paper discusses about corporate social responsibility is concerned with the application of principles of good corporate governance. Corporate social responsibility is a concept of responsibility held by the company to stakeholders on economic activity undertaken by the company. Corporate social responsibility has a triple bottom line concept, namely the economic, social, and environmental aspects, is the concept of corporate responsibility was initially a voluntary and charity. Then, the enactment of Law Number 25 Year 2007 concerning Capital Investment and Law No. 40 Year 2007 concerning Limited Liability Company, obliges to make corporate social responsibility. The concept of good corporate governance is a principle of good corporate governance, the principles of good corporate governance in Indonesia mentioned in the Code of Good Corporate Governance Indonesia which was established by the National Commission on Governance. The principles of good corporate governance, namely transparency, accountability, responsibility, independence, fairness and equality. Enforceability of Law No. 25 Year 2007 concerning Capital Investment and Law No. 40 Year 2007 concerning Limited Liability Company, providing regulatory and legal obligations regarding good corporate governance. In concept and principles of corporate social responsibility is one attempt for the establishment of good corporate governance, because in principle there is good corporate governance and transparency of responsibility that relies on corporate social responsibility. Corporate social responsibility by a limited liability company which is engaged in coal mining business with the enactment of Law Number 25 Year 2007 concerning Capital Investment and Law No. 40 Year 2007 concerning Limited Liability Company, is a legal obligation to realize the company's other legal obligations of good corporate governance."

"Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, di antaranya peraturan perundang-undangan dan buku-buku hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami lebih lanjut mengenai mekanisme pemilihan hakim konstitusi yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya oleh DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung. Dari penelitian ini diketahui bahwa mekanisme pemilihan hakim konstitusi tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, melainkan hanya diatur agar memenuhi syarat-syarat tertentu, yakni syarat transparan dan partisipatif dalam pencalonannya dan syarat obyektif dan akuntabel dalam pemilihannya. Selain itu, penelitian ini juga membahas kaitan antara pemilihan hakim konstitusi dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), yakni penerapan AAUPB dalam pemilihan hakim konstitusi oleh Presiden. Dari penelitian ini ditemukan bahwa Keputusan Presiden Nomor 87/P Tahun 2013 tidak memenuhi beberapa asas dalam AAUPB.

---

This study is a normative juridical law with using secondary data, consisting of primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials, including legislation and law books. This study aims to identify and understand more about the mechanism of selection of constitutional judges based on the legislation and its implementation by the Parliament, the President, and the Supreme Court. From this research it is known that the selection mechanism of constitutional judges are not strictly regulated in the Law of the Constitutional Court, but only organized to fulfill certain conditions, namely transparent and participatory terms in the candidacy and objective and accountable terms n the election. Furthermore, this study also discusses the correlation between constitutional judge elections with the General Principles of Good Governance, that is the application of The General Principles of Good Governance in the selection of constitutional judges by the President. From this study it was found that Presidential Decree Number 87/P in 2013 did not meet some of the principles of the General Principles of Good Governance."