Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berdasarkan Peraturan Presiden Perpres Nomor 53 Tahun 2017, pemerintah membentuk Badan Siber dan Sandi Negara BSSN yang merupakan penguatan dan perluasan fungsi dari Lembaga Sandi Negara dan Direktorat Keamanan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika. BSSN mempunyai tugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber. Dengan dilaksanakannya reformasi birokrasi di seluruh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah sejak tahun 2010, maka BSSN yang mempunyai perluasan fungsi dalam bidang persandian dan keamanan informasi dituntut untuk meningkatkan kualitas dan mengintegrasikan pelayanan berbasis teknologi informasi. Penelitian ini bertujuan untuk membuat suatu rancangan awal pelayanan teknologi informasi pada BSSN dengan menggunakan suatu kerangka kerja IT Service Management ITSM, yaitu Information Technology Infrastructure Library ITIL v3 Tahun 2011 pada domain Service Strategy dan Service Design. Hasil dari penelitian ini berupa rancangan awal strategi dan portofolio pelayanan TI BSSN.

---

Based on Presidential Regulation Perpres No. 53 of 2017, the government established the National Crypto and Cyber Agency NCCA which is the strengthening and expansion of the function of the National Crypto Agency and the Directorate of Information Security of the Ministry of Communications and Information Technology. BSSN has the duty to implement cyber security effectively and efficiently by utilizing, developing, and consolidating all elements related to cyber security. With the implementation of bureaucratic reforms throughout the Ministries, Institutions, and Local Governments since 2010, BSSN which has an expansion of functions in the field of cryptography and information security is required to improve the quality and to integrate the information technology based services. This research aims to create an initial design of information technology service at BSSN by using IT Service Management framework ITSM , which is Information Technology Infrastructure Library ITIL v3 2011 at Service Strategy and Service Design domains. The result of this research is the initial design of BSSN IT service strategy and portfolio."

"Badan Kepegawaian Negara BKN sesuai dengan tugas yang diamanatkan dalam Undang-Undang ASN berkewajiban melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen Aparatur Sipil Negara ASN. Dalam rangka menjalankan tugasnya, BKN memerlukan informasi perkembangan PNS dari tahun ke tahun. Informasi PNS didapat dari implementasi data warehouse kepegawaian nasional. Pengembangan data warehouse menggunakan metode Kimball Life-Cycle dengan pendekatan yang menggabungkan user-driven dan goal-driven dalam analisis kebutuhan. Tujuan penelitian ini untuk merancang, mengimplementasikan dan memvisualisasikan informasi dari data warehouse yang mendukung perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan mengenai manajemen PNS. Data kepegawaian akan diintegrasikan dengan data spasial yang akan memberikan nilai tambah pada informasi yang ditampilkan.

---

Badan Kepegawaian Negara BKN , Indonesian National Civil Service Agency, that has been mandated in Law of the Republic of Indonesia on the Civil State Apparatus, is obliged to conduct guidance and organize the management of civil servants. In order to undertake its duties, BKN requires global civil servants information periodically. Information on civil servants obtained from the implementation of national civil servants data warehouses. The data warehouses development is carried out based on the Kimball Life Cycle method with the combination of user driven and goal driven approach in requirement analysis.

The purpose of this study is to design, implement and visualize information from data warehouses that support policy and decision making regarding civil servant management especially related to the analysis of the needs of civil servants procurement. Employment data will be integrated with spatial data that will be added value in visualizing information."

"Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan pencatatan sipil. Dinas melayani masyarakat dalam urusan pelayanan administrasi kependudukan yang menghasilkan dokumen dan data kependudukan dan tersimpan pada database kependudukan kabupaten. Data tersebut dikirim secara berkala ke database pusat dan bersama dengan data kependudukan hasil pelayanan administrasi kependudukan dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia digabungkan menjadi data kependudukan nasional. Permasalahan yang ada sekarang adalah data hasil pelayanan administrasi kependudukan belum sepenuhnya terdaftar pada database kependudukan nasional sehingga akurasi data kependudukan belum mencapai target sesuai dengan rencana strategis dinas tahun 2016-2021.Berdasarkan hasil proses konsolidasi dan pembersihan data kependudukan nasional, masih banyak terdapat data ganda dan anomali pada data kependudukan kabupaten. Hal ini akan berdampak bagi pemerintah dalam membuat laporan kependudukan kabupaten yang tidak menggambarkan jumlah nyata di lapangan sehingga mempengaruhi kebijakan pembangunan daerah. Selain itu akan menimbulkan permasalahan bagi masyarakat yang tidak terdaftar dalam database kependudukan nasional yaitu data tidak ditemukan pada saat melakukan transaksi pelayanan publik khususnya instansi pelaksana yang telah menggunakan data kependudukan nasional.Berdasarkan kondisi tersebut, perlu dilakukan analisis permasalahan data kependudukan mulai dari identifikasi permasalahan, kebutuhan proses bisnis yang dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan tersebut dan kualitas data kependudukan yang diperlukan untuk mencapai target akurasi data kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pada penelitian ini dirumuskan kebijakan manajemen kualitas data kependudukan yang merujuk pada teori Data Quality Management DQM dari DAMA-DMBOK dan empat aspek yang mempengaruhi kualitas data yang diambil dari beberapa tinjauan teori yaitu manajemen, teknologi, proses dan lingkungan. Dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan pada tiap tahapan proses pelayanan administrasi kependudukan mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan sampai kabupaten memperhatikan kualitas data yang dihasilkan. Apabila kualitas data kependudukan di daerah meningkat maka akan memberi dampak positif bagi kualitas data kependudukan nasional.

---

The Population and Civil Registry agency has the main duty of carrying out government affairs based on the principle of autonomy and duty of assistance in the field of population, management of population administration information, and civil registration. The Population and Civil Registry agency serve the public in the affairs of the population administration services that produce documents and demographic data and stored in the database of demographic regency. The data is sent periodically to the central database and together with the demographic data from demographic administration services from all districts cities in Indonesia are combined into national demographic data. The problem that exists now is the data of the results of the demographic administration service has not been fully registered in the national demographic database so that the accuracy of population data has not reached the target in accordance with the strategic plan of the year 2016 2021.Based on the results of the consolidation process and the cleaning of national demographic data, there is still a lot of double data and anomalies in the demographic data of the regency. This will have an impact on the government in making district demographic reports that do not reflect real numbers in the field, affecting regional development policies. In addition it will cause problems for people who are not registered in the national demographic database that data is not found when conducting public service transactions, especially implementing agencies that have been using national demographic data.Based on these conditions, it is necessary to analyze the demographic data problems starting from the identification of the problem, the need of business process needed to overcome the problem and the quality of demographic data needed to achieve the target of demographic data accuracy of the Depatment Civil Service and Civil Registry. In this study, the formulation of data quality management policy of demography refers to Data Quality Management DQM theory from DAMA DMBOK and four aspects that influence the quality of data taken from several theoretical views that are management, technology, process and environment. With the policy is expected at each stage of the process of population administration services starting from the village sub district, district to regency pay attention to the quality of data generated. If the quality of population data in the region increases then it will have a positive impact on the quality of national demographic data."

"ABSTRAKLembaga Manajemen Aset Negara LMAN adalah suatu institusi pemerintah di bawah Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN yang bergerak dalam bidang optimalisasi aset negara. LMAN adalah lembaga yang didirikan pada November 2015 dan dalam strategi bisnisnya LMAN menyatakan kebutuhan adanya dukungan Teknologi Informasi TI terhadap kegiatan operasional LMAN dan integrasi eksternal dengan pihak lain. Dukungan TI tersebut dapat dinyatakan dengan kebutuhan adanya sistem TI LMAN. Pengembangan sistem TI yang baik memerlukan perancangan arsitektur TI yang mendeskripsikan komponen-komponen sistem informasi data dan aplikasi dan teknologi dari sistem tersebut. Selain untuk memenuhi kebutuhan dari LMAN, arsitektur TI LMAN juga harus memenuhi kebijakan TI yang disyaratkan dari arsitektur TI Kementerian Keuangan yang ditentukan oleh otoritas TI Kementerian Keuangan yaitu Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan Pusintek yang menganut prinsip Federated Architecture.Penelitian ini bertujuan untuk merancang arsitektur TI LMAN yang memenuhi kebutuhan bisnis LMAN dan kesesuaian dengan kebijakan Pusintek. Data kebutuhan arsitektur TI LMAN dikumpulkan dari wawancara dengan pimpinan dan staf LMAN, divisi arsitektur Pusintek, dokumen internal organisasi, dan peraturan-peraturan terkait. Pendekatan yang digunakan dalam perancangan arsitektur TI adalah berdasarkan konsep Enterprise Architecture EA dengan menggunakan kerangka kerja TOGAF The Open Group Architecture Framework dan metode TOGAF ADM Architecture Development Method. Arsitektur TI LMAN yang dihasilkan memperlihatkan ketergantungan antara LMAN dengan DJKN terkait data dan proses terkait aset negara, dan pengaruh dari kebijakan Pusintek yang memberikan batasan dan juga peluang yang turut membentuk arsitektur TI yang dihasilkan. Lebih lanjut, rancangan arsitektur TI LMAN yang dihasilkan memperlihatkan: pada wilayah arsitektur data, LMAN membutuhkan data awal dari aset negara dari DJKN, data terkait optimalisasi aset, dan data pendukung/perkantoran; pada wilayah arsitektur aplikasi, dari 31 aplikasi baru yang diidentifikasi, aplikasi-aplikasi ini dapat dikategorikan ke dalam: aplikasi internal LMAN, aplikasi dari DJKN, dan aplikasi bersama yang disediakan Pusintek; pada wilayah arsitektur teknologi, LMAN akan menggunakan layanan infrastruktur pusat data dan konektivitas yang disediakan Pusintek, dan adanya pembatasan komponen teknologi pengembangan aplikasi sesuai kebijakan Pusintek.

---

ABSTRACTState Asset Management Agency Lembaga Manajemen Aset Negara ndash LMAN is an Indonesian government institution that is under the authority of Indonesia Ministry of Finance and Directorate General of State Asset Direktorat Jenderal Kekayaan Negara ndash DJKN and have main activity of state asset optimalization. LMAN is founded on November 2015 and in their business strategy LMAN states there is a requirement of Information Technology IT support for LMAN operation activities and external integration to other parties. The support of IT can be expressed by the need of an LMAN IT system. In order to develop a good IT system it is required to design the LMAN rsquo s IT architecture, which will describe information system data and application and technology components of the system. Beside the need to meet LMAN rsquo s requirements, LMAN rsquo s IT architecture also have to complies with IT policies that governed by Ministry of Finance rsquo s IT authority ndash Center of Finance Information System and Technology Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan ndash Pusintek with it rsquo s principle of Federated Architecture. The purpose of this research is to design LMAN rsquo s IT architecture that meets LMAN rsquo s business requirements and complies with Pusintek policies. LMAN rsquo s IT architecture requirements is gathered from interviews with LMAN rsquo s executive and staff, Pusintek rsquo s architecture division, LMAN rsquo s internal documents, and related regulations. The approach used in the design of the architecture are based on Enterprise Architecture EA concept, with the use of TOGAF The Open Group Architecture Framework framework and TOGAF ADM Architecture Development Method method.The resulted LMAN rsquo s IT architecture shows dependency of LMAN with DJKN in related to data and process of state asset management, and also the influence of Pusintek IT policies that contributes to restrictions and opportunities that shapes the resulted IT architecture. More detail, the resulted architecture design shows on data architecture domain, LMAN will need base state asset data from DJKN, asset optimalization related data, and office supporting data on application architecture domain, there are total of 31 new applications identified, these applications can be categorized into LMAN rsquo s internal application, DJKN applications, and common applications that provided by Pusintek on technology architecture domain, LMAN will utilize data center and connectivity infrastructure that provided by Pusintek, and the presence of restriction on application development components that governed by Pusintek. "

"ABSTRAKBalai Jaringan Informasi dan Komunikasi (BJIK) sebagai salah satu balai di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) memiliki tugas dalam penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk kepentingan pemerintah pusat, daerah, publik, komunitas ilmu pengetahuan teknologi, dan industri. Tugas tersebut diwujudkan salah satunya dengan membangun sistem informasi monitoring teknologi informasi dan komunikasi yang bernama Simontik. Kemajuan tren teknologi dan ancaman siber yang tidak dapat dihindari membutuhkan adanya penerapan data mining untuk monitoring intrusi dalam melindungi informasi penting dimana perangkat lunak anti virus dan firewall tidak cukup memberikan perlindungan penuh sesuai dengan kondisi BJIK saat ini. Sejalan dengan hal tersebut, beberapa penelitian terdahulu juga menjelaskan teknik deep learning atau deep neural network pada data mining yang telah mencapai keberhasilan jauh lebih baik di berbagai aplikasi khususnya big data sets classification karena memberikan hasil yang akurat dalam menyelesaikan permasalahan sistem monitoring intrusi. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menggunakan teknik classification dengan algoritme deep learning, support vector machine, dan random forest sebagai pembanding. Penelitian ini menggunakan metodologi knowledge discovery from data (KDD) dimana data mining hanya merupakan suatu langkah penting dalam urutan prosesnya. Hasil akhir dari penelitian ini merupakan model prediksi yang dikemudian diuji dengan dataset Simontik untuk diketahui akurasinya. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah algoritme deep neural network dan random forest menghasilkan akurasi yang paling baik, yaitu sebesar 99,91% dibandingkan dengan algoritme support vector machine yang memiliki akurasi sebesar 98,11%.ABSTRACTThe Information and Communication Network Center (BJIK) as one of the centers in the Agency for the Assessment and Application of Technology (BPPT) has the task of implementing information and communication technology (ICT) for the benefit of the central, regional, public, technological and industrial science communities. One of the tasks is realized by building an information and communication technology monitoring information system called Simontik. The unavoidable progress of technological trends and cyber threats requires the application of data mining for intrusion monitoring in protecting important information where anti-virus software and firewalls do not provide full protection in accordance with current BJIK conditions. In line with this, several previous studies also explained that deep learning techniques or deep neural networks in data mining that have achieved success are far better in various applications, especially the big data sets classification because they provide accurate results in solving intrusion monitoring system problems. Based on this, this study uses classification techniques with deep learning algorithms, support vector machines, and random forest as a comparison. This study uses the knowledge discovery from data (KDD) methodology where data mining is only an important step in the sequence of the process. Result of this study is a prediction model which is then tested with the Simontik dataset to determine its accuracy. The results obtained from this study are that deep neural network and random forest algorithms produce the best accuracy, which is 99.91% compared to the support vector machine algorithm which has an accuracy of 98.11%."

"Berdasarkan Peraturan Presiden Perpres Nomor 53 Tahun 2017, pemerintah membentuk Badan Siber dan Sandi Negara BSSN yang merupakan penguatan dan perluasan fungsi dari Lembaga Sandi Negara dan Direktorat Keamanan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika. BSSN mempunyai tugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber. Dengan dilaksanakannya reformasi birokrasi di seluruh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah sejak tahun 2010, maka BSSN yang mempunyai perluasan fungsi dalam bidang persandian dan keamanan informasi dituntut untuk meningkatkan kualitas dan mengintegrasikan pelayanan berbasis teknologi informasi. Penelitian ini bertujuan untuk membuat suatu rancangan awal pelayanan teknologi informasi pada BSSN dengan menggunakan suatu kerangka kerja IT Service Management ITSM , yaitu Information Technology Infrastructure Library ITIL v3 Tahun 2011 pada domain Service Strategy dan Service Design. Hasil dari penelitian ini berupa rancangan awal strategi dan portofolio pelayanan TI BSSN.

---

Based on Presidential Regulation Perpres No. 53 of 2017, the government established the National Crypto and Cyber Agency NCCA which is the strengthening and expansion of the function of the National Crypto Agency and the Directorate of Information Security of the Ministry of Communications and Information Technology. BSSN has the duty to implement cyber security effectively and efficiently by utilizing, developing, and consolidating all elements related to cyber security. With the implementation of bureaucratic reforms throughout the Ministries, Institutions, and Local Governments since 2010, BSSN which has an expansion of functions in the field of cryptography and information security is required to improve the quality and to integrate the information technology based services.

This research aims to create an initial design of information technology service at BSSN by using IT Service Management framework ITSM , which is Information Technology Infrastructure Library ITIL v3 2011 at Service Strategy and Service Design domains. The result of this research is the initial design of BSSN IT service strategy and portfolio. "

"Korps Lalu Lintas POLRI disingkat Korlantas POLRI merupakan satuan kerja pada tingkat Mabes POLRI yang berada di bawah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab dalam bidang keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Berdasarkan Lembaga survei menyatakan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi POLRI menurun sebesar 6% dari 80,2% periode sebelumnya menjadi 74,1%. Tantangan permasalahan kedepan semakin kompleks terlihat. Korlantas POLRI dituntut untuk dapat menyelesaikan permasalahan lalu lintas antara lain terkait penegakkan hukum lalu lintas, pelayanan publik penerbitan SIM, BPKB, STNK dan lain sebagainya. Masalah utama yang dihadapi adalah belum terwujudnya integrasi data antar sistem di masing masing unit kerja dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk membuat perencanaan strategis sistem informasi dan teknologi informasi sehingga dapat menyelesaikan permasalahan secara terukur serta layanan publik yang dapat memudahkan masyarakat. Metode dalam pengumpulan dan pengolahan data melalui studi dokumen, observasi, internal FGD dan wawancara terhadap unsur pimpinan Korlantas POLRI dan melibatkan Expertis di bidang IT. Metodologi yang digunakan adalah Ward and Peppard serta didukung dengan tools analisis meliputi analisis Mission Model Canvas (MMC), analisis Value Chain, analisis Balance Score Card (BSC), analisis Critical Succes Factors (CSF), analisis PESTEL, McFarlan’s Strategic Grid, benchmarking dan tren SI/TI. Penelitian ini menghasilkan tiga strategi yaitu strategi bisnis SI, strategi TI dan strategi manajemen SI/TI yang berupa roadmap SI, roadmap TI, dan roadmap manajemen SI/TI sebagai bentuk perencanaan strategis SI/TI organisasi.

---

The Traffic Corps National Police Republic Indonesia of abbreviated as Korlantas POLRI is a work unit at the level of the Police Headquarters which is under the Chief of the National Police of the Republic of Indonesia responsible for the fields of security, safety, discipline and smooth traffic. Based on the results of the survey institute, it was stated that the level of public trust in the POLRI institution decreased by 6% from 80.2% in the previous period to 74.1%. The challenges of the problems ahead are increasingly complex. Korlantas POLRI is required to be able to solve traffic problems, including related to traffic law enforcement, public services for issuing driver's licenses, BPKB, STNK and SBST. The main problem faced is that there is no realization of data integration between systems in each work unit properly. This research aims to make strategic planning of information systems and information technology so that they can solve problems in a measurable manner and public services that can make it easier for the community. Methods in data collection and processing through document studies, observations, internal FGDs and interviews with elements of the leadership of the Korlantas POLRI and involving experts in the IT field. The methodology used is Ward and Peppard and is supported by analytical tools including Mission Model Canvas (MMC) analysis, Value Chain analysis, Balance Score Card (BSC) analysis, Critical Succes Factors (CSF) analysis, PESTEL analysis, McFarlan's Strategic Grid, benchmarking and SI / IT Trends. This research produce three strategies, namely SI business strategy, IT strategy and SI / IT management strategy in the form of SI roadmap, IT roadmap, and SI / IT management roadmap as a form of organizational SI / IT strategic planning."

"Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai lembaga penyelenggara manajemen kepegawaian negara harus siap memanfaatkan kekayaan pengetahuan yang dimiliki, termasuk pengalaman di masa lalu. Kenyataan yang dihadapi pengetahuan dan pengalaman sering kali tersebar, tidak terdokumentasi dan bahkan mungkin masih ada di dalam kepala masing-masing pegawai. Selain itu juga adanya kemungkinan pengetahuan yang hilang akibat frekuensi keluar, masuk dan mutasi pegawai yang cukup tinggi. Oleh karena itu, dipandang perlu adanya suatu Knowledge Management System (KMS) sebagai sarana untuk mendukung proses knowledge management (KM) di lingkungan BKN. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah rancangan KMS yang mendukung proses KM yang dibutuhkan di BKN dengan menggunakan metodologi analisis faktor kontingensi. Selain itu untuk membantu analisis tipe budaya organisasi digunakan instrumen penilaian OCAI. Penelitian ini menghasilkan rancangan KMS yang mendukung proses KM dengan prioritas pengembangan proses Internalization, Externalization, Exchange, Socialization for Knowledge Sharing, dan Routines. Untuk mendukung proses tersebut dikembangkan fitur-fitur KMS manajemen dokumen, manajemen pengetahuan/pengalaman, pencarian dokumen/pengetahuan, forum diskusi dan fitur chatting.

---

National Civil Service Agency (BKN) as the state administering agency personnel management must be prepared to take advantage of the wealth of knowledge, including experience in the past. Reality faced by knowledge and experience are often scattered, undocumented, and may even still exist in the head of each employee. There was also the possibility of losses knowledge due to the quite high frequency of personnel transfers. Therefore, it is necessary the existence of a Knowledge Management System (KMS) as a means to support the knowledge management processes in the BKN.

This research aims to develop a KMS design that supports KM processes required in BKN using contingency factor analysis methodology. In addition to helping analysis type of organizations culture used OCAI assessment instruments.

This research resulted in the design of KMS that support KM processes with process development priorities Internalization, Externalization, Exchange, Socialization for Knowledge Sharing, and Routines. To support the process, developed KMS with features document management, knowledge/experience management, search features, discussion forums and chat features."