Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Notaris di Indonesia berhimpun dalam satu organisasi Notaris yang dikenal dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI). Dalam menjalankan jabatannya, Notaris terikat dengan Undang-Undang dan ketentuan yang mengatur mengenai jabatan Notaris dan kode etik. Pengawasan terhadap Notaris dilaksanakan pada tingkatan berbeda-beda berdasarkan pada kewenangannya masing-masing. Pengawasan ini dimaksudkan agar setiap Notaris menjalankan kewajibannya berdasarkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian ini menjadi penting karena Notaris merupakan perpanjangan tangan pemerintah terutama dalam membuat akta otentik yang dapat dijadikan alat bukti yang kuat. Namun, dalam Majelis Pengawas Notaris yang bertingkat-tingkat mungkin kadangkala dapat juga terjadi perbedaan interpretasi mengenai tindakan Notaris yang dapat dianggap sebagai pelanggaran. Hal tersebut harus dilihat dan dipahami dengan baik dengan mempelajari lebih lanjut mengenai ketentuanketentuan yang mengaturnya.

---

Notaries in Indonesia gather under the auspice of an organization of notary known as Indonesian Notary Association (Ikatan Notaris Indonesia or INI). In performing its duty, Notary is bound by Law and provisions regulating the profession of Notary and ethic code. Supervision on Notary is performed in various levels corresponding to its specific authorities. Such supervision aims to ensure that each Notary does his/her obligation by complying with the precautionary principle. This principle is crucial since Notary is the extension of Government’s authority in particular to make an authentic deed that can be used as strong evidence. However, in the hierarchical Notary Supervisory Council, we may sometimes find difference between interpretations on Notary’s acts that can amount to violation. Such matter must be seen and understood correctly by further learning on the provisions regulating it."

"Notaris adalah pejabat umum yang miliki kewenangan untk membuat akta otentik dan melakukan pengesahan kecocokan fotokopi. Suatu Perseroan Terbatas untuk dapat melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh seorang direksi atau orang yang diberi kuasa untuk itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).Dalam menjalankan kewenangan jabatannya, Notaris memiliki kewajiban dan larangan yang diatur dalam UUJN dan Kode Etik Notaris. Namun dalam prakteknya kerap kali terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Notaris baik disengaja maupun tidak disengaja. Seperti halnya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris yang dapat dilihat dalam putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tanggal 02 Desember 2010 nomor: 11/B/Mj.PPN/XI/2010. Dalam putusan tersebut Notaris menerbitkan Akta Pernyataan yang ditandatangani oleh pihak yang tidak berhak mewakili suatu Perseroan Terbatas. Hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran dalam pembuatan akta oleh Notaris, yang dapat menyebabkan suatu akta kehilangan otensitasnya. Pembuatan akta tersebut oleh Notaris juga merupakan pelanggaran kode etik dan jabatan notaris. Oleh karena itu Majelis Pengawas Notaris memberikan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara 6 (enam) bulan kepada notaris.Dalam penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menekankan pada penggunaan data sekunder. Dari hasil analisa dapat diketahui bahwa pelanggaran yang dilakukan Notaris dalam pembuatan akta pernyataan tersebut dapat menyebabkan suatu akta menjadi batal demi hukum dan Notaris dapat dikenai sanksi perdata dan administrasi, karena jika ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan terbitnya akta tersebut maka para pihak tersebut dapat mengajukan gugatan.

---

Notary is a public official, who have the authority discretion to make an authentic act. A Limited Liability Company to be able to perform legal acts should be represented by a board of directors or persons authorized for it under Act No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies ( UUPT ).

In carrying out the department's authority, a Notary has the obligation and the prohibition set forth in the Code of Conduct UUJN and Notary. However, in practice it often happens that such violations do good Notary intentional or not intentional. As with any violation committed by a Notary that is reflected in the verdict Assembly Center Notary Surety date 02 December 2010 ID : 11/B/Mj.PPN/XI/2010 that a notary realeasing the deed signed by the parties represent a Limited Company but does not indicate the basis of the actions as directors as specified in the Articles of Incorporation or Limited Liability Company based on the letter from the board of directors to represent Company Limited. It is a violation of the act by a Notary manufacturing, which could cause a loss otensitasnya act. Manufactured by notary act is also a violation of the code and of the notary. Therefore Assembly Notary Surety give administrative sanction in the form of a temporary cessation of 6 (six ) months to the notary.

In this thesis using normative juridical research methods with an emphasis on the use of secondary data. From the analysis it is known that the violations committed in the manufacture notary act such statement could cause an act to be null and void and the Notary may be subject to civil and administrative sanctions , because if there are parties who feel aggrieved by the issuance of the act then the party may file a class action of lawsuit."

"Tesis ini membahas mengenai pelanggaran jabatan Notaris dalam menjalankan jabatannya dan tentang keabsahan akta yang dibuatnya serta sanksi apa yang dipertanggungjawabkan. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Menyatakan bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya berkewajiban bertindak jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak terkait dalam perbuatan hukum. Untuk mengkaji dan menjawab permasalahan tersebut di atas maka penulisan tesis ini mempergunakan penelitian yang bersifat eksplanatoris-evaluatif dengan pendekatan yuridis normatif.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Notaris dituntut untuk seksama dalam menjalankan tugasnya agar akta yang dihasilkannya tidak kehilangan keotentisitasan. Disarankan Bagi Calon Notaris, agar menjadikan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 serta Kode Etik sebagai pedoman dalam mejalankan jabatan dikemudian hari, Bagi Organisasi Notaris, ada baiknya mengadakan pelatihan-pelatihan bagi Notaris ataupun calon Notaris untuk persiapan atau bahkan kemajuan atas jabatan Notaris. Bagi Majelis Pengawas Notaris, sosialisasi atas persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Notaris dalam perkembangannya sehingga menjadi pembelajaran bagi para Notaris lainnya dalam bertindak.

---

This thesis addresses the breaches by the Public Notaries while carrying out their duties, the legality of the deeds they have drawn up and the sanctions which may be imposed on them. Law No. 30 of 2004 regarding Public Notaries provides that Public Notaries while performing their work must act honestly, conscientiously, independently, and impartially. Besides, they are supposed to provide legal advices to their clients. To analyze and cope with the above issues, this thesis has been written based on an explanatory and evaluative survey using a legal and normative approach.

The results of this survey contend that Public Notaries must work conscientiously and in such a way that the deed they have drawn up remain valid and authentic. Notary Candidates are urged to comply with Law No. 30 of 2004 and Code of Ethics when practicing as Public Notaries in the future. Notary organizations are recommended to provide training for Notary Candidates and Public Notaries. For Notary Candidates, such training will be a useful preparation ground, and for Public Notaries, further training will boost their professionalism. Meanwhile, the Notary Supervision Council needs to inform and share the issues encountered by the Public Notaries in their work. These will be practical lessons to learn for the other Public Notaries to carry out their profession."

"Notaris adalah suatu profesi yang mulia, karena peran dan tugasnya sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Fungsi dan peran notaris ialah memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyuluhan hukum serta menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pelaksanaan jabatan Notaris harus didasarkan pada aturan dalam Kitab Undang-Undang hukum Perdata, Undang-Undang Jabatan Notaris dan juga menjunjung tinggi Kode Etik Notaris. Karena Notaris merupakan suatu jabatan maka ditentukan masa jabatan Notaris yang terdapat dalam pasal 8 Undang-Undang Jabatan Notaris. Setelah berakhirnya masa jabatan tersebut, seorang Werda Notaris tetap bertanggung jawab terhadap semua akta yang pernah dibuat pada saat menjabat. Majelis Pengawas Notaris adalah badan yang bentuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai badan yang di tunjuk oleh Undang-Undang Jabatan Notaris dalam pengawasan terhadap Notaris. Pada dasarnya pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris adalah terhadap Notaris yang masih aktif menjabat sebagai Notaris. Maka terdapat batasan dalam penindakan Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris yang masa jabatannya telah berakhir yakni dalam memberikan sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan analisis data secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa Majelis Pengawas Notaris tidak dapat memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Werda Notaris pada saat menjabat karena sudah tidak lagi menjabat sebagai Notaris.

---

Notary is a noble profession, because of the role and duties as a public official authorized to make an authentic deed. The function and role of the notary in providing services to the public in the form of legal counseling as well as safeguarding the interests of stakeholders. Notary implementation should be based on the rules in the Code of Civil law, Law Notary and also uphold the Notary Code. Notary is specified term of office of the Notary contained in article 8 of Law Notary. After the expiration of the job, a Notary Werdha remains responsible for all the deeds ever made upon taking office. Notary Supervisory Assembly is the body that forms by the Minister of Law and Human Rights as a institution appointed by the Law Notary in the supervision of the Notary. Basically supervision by the Supervisory Council of the Notary Public Notary is still actively serving as a Notary. So there is a limit in the enforcement of the Notary Public Notary Supervisory Council whose term has ended that in imposing sanctions for violations of the Code. This thesis using normative juridical research method with qualitative data analysis. From the analysis it can be concluded that the Supervisory Council of Notaries can not provide penalties for violations committed by Werda Notary in office because it is no longer served as a Notary. Notary is a noble profession, because of the role and duties as a public official authorized to make an authentic deed. The function and role of the notary in providing services to the public in the form of legal counseling as well as safeguarding the interests of stakeholders. Notary implementation should be based on the rules in the Code of Civil law, Law Notary and also uphold the Notary Code. Notary is specified term of office of the Notary contained in article 8 of Law Notary. After the expiration of the job, a Notary Werdha remains responsible for all the deeds ever made upon taking office. Notary Supervisory Assembly is the body that forms by the Minister of Law and Human Rights as a institution appointed by the Law Notary in the supervision of the Notary. Basically supervision by the Supervisory Council of the Notary Public Notary is still actively serving as a Notary. So there is a limit in the enforcement of the Notary Public Notary Supervisory Council whose term has ended that in imposing sanctions for violations of the Code. This thesis using normative juridical research method with qualitative data analysis. From the analysis it can be concluded that the Supervisory Council of Notaries can not provide penalties for violations committed by Werda Notary in office because it is no longer served as a Notary."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya apabila tidak dibacakan, dan untuk mengetahui kriteria dan norma-norma yang dipakai untuk memutuskan sanksi yang pantas bagi Notaris yang terbukti bersalah melanggar kode etik dengan menganalisa lebih dalam Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Nomor M.01.MPWN.Prov.Jatim.12.14 Tahun 2014, yaitu putusan mengenai kasus dimana Notaris Achmad Munif, SH.MM yang mengeluarkan Akta Nomor 31 tertanggal 12 Februari 2014 tentang Pernyataan Putusan Rapat Perngurus Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Banyuwangi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundang-undangan dan buku.Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa suatu akta dibawah tangan nilai pembuktiannya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sepanjang para pihak mengakuinya, sedangkan suatu akta yang dinyatakan batal demi hukum, maka akta tersebut dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah dibuat. dalam akta para pihak yang memenuhi ketentuan hukum perdata materil dan Notaris melakukan kesalahan dalam pembuatannya maka akta tersebut paling tinggi hanya kembali menjadi akta di bawah tangan sebagaimana akta yang ditandatangani oleh pihak tanpa melibatkan notaris, tapi manakala hukum perdata materil yang dilanggar, baik mengenai syarat subyektif maupun syarat obyektif dari syarat sahnya perjanjian, maka akibat hukumnya juga akan kembali kepada KUHPer, yaitu dapat dibatalkan atau batal demi hukum.

---

This study is aiming to understand the responsibilities of a Notary towards his or her deed of agreement that once written but not being read out to his or her clients. This study also investigating the appropriate sanctions to the Notary that is violating the ethical codes and proven guilty by breaking the criteria of Notary?s norms and values they have been taught. Further, this study will analyze in depth the Decision of Majelis Pengawas Wilayah Notaris Nomor M.01.MPWN.Prov.Jatim.12.14 Year 2014, whereas the case started when Notary Achmad Munif, SH.MM issued a deed Number 31 dated February 12, 2014 about The Meeting Decision and Statement from Elder Members of Indonesia?s University Lecturers Association in Banyuwangi, East Java. Moreover, the decision from the case above will be elaborated in this study by using an investigation of law that has a juridical normative quality and applicable secondary data such as legislations and books.

This study will conclude that a Un-Notary Deed will have a proven values that is as perfect as any Legal Notary Deed as long as all parties in the Deed aware and admitting the Deed itself. In other case, when a Notary Deed is being stated null in the face of law even though all parties associated with this Deed are compelling the rules and regulations of Indonesia?s Civil Laws, still this Deed will be considered never existed and the Notary?s signature will be waived. The Deed itself will be considered a Un-Notary Deed. Furthermore, when the Notary Deed is violating the Civil Law, thus, the legality conditions of the Deed (Objective condition and Subjective condition) will have legal implications referring to KUHPer (Indonesia?s Civil Law) and the Deed itself can be considered null or required to be void by laws."

"Notaris adalah Pejabat umum untuk membuat akta autentik. Salah satu akta autentik yang dibuat adalah akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Jika dalam membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Notaris tidak teliti dan cermat, akibatnya terdapat cacat hukum didalam akta tersebut. Dan Majelis pengawas berhak memutuskan sanksi kepada noTesis ini membahas mengenai ketidaksesuaian antara rekomendasi Majelis Pengawas Daerah dengan putusan Majelis Pengawas Wilayah terhadap studi putusan Majelis Pengawas Pusat.Permasalahan yang yang dibahas dalam tesis ini adalah keabsahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat oleh Notaris yang cacat hukum dan bagaimana akibat hukum terhadap putusan Majelis Pengawas Pusat yang mendasarkan atas putusan Majelis Pengawas Wilayah yang tidak sesuai dengan Majelis Pengawas Daerah.Metode Penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif dengan tipe penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan pendekatan kualitatif.Penelitian yang diperoleh dalam tesis ini adalah Notaris melakukan perbuatan melawan hukum sehingga akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat menjadi dibawah tangan, dan Majelis Pengawas telah memutuskan dengan keseimbangan dan adil.

---

Notaries are general officials appointed by the State to make authentic deeds. One of the authentic deeds made is the deed of the Sale and Purchase Agreement. If in making a deed the Notary Sale and Purchase Agreement is not thorough and accurate, as a result there is a legal defect in the deed. And the supervisory board has the right to decide sanctions on the notary.

This thesis discusses the discrepancy between the recommendations of the Regional Supervisory Board and the decision of the Regional Supervisory Board on the study of the decisions of the Central Supervisory Board.

The problem discussed in this thesis is the validity of the Sale and Purchase Agreement made by a notary who is legally handicapped and how the legal consequences of the decision of the Central Supervisory Board based on the decision of the Regional Supervisory Board are not in accordance with the Regional Supervisory Board.

The research method used in this thesis is normative jurid with the type of descriptive analytical research. The type of data used in this study is secondary data with a qualitative approach.

The research obtained in this thesis is that the Notary commits an unlawful act so that the deed of the Sale and Purchase Agreement that is made becomes underhanded, and the Supervisory Board has decided with balance and fairness."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, yaitu membuat akta dengan namanya sendiri pada saat dirinya melaksanakan cuti. Atas pelanggaran tersebut, Notaris dan Notaris Pengganti diperiksa oleh Majelis Pengawas Daerah Jakarta Barat untuk dimintai keterangannya. Proses pemeriksaan berlanjut hingga pemberian sanksi berupa Usulan Pemberhentian dengan Hormat dari jabatannya sebagai Notaris sebagaimana ternyata dalam Putusan Majelis Pengawas Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor:2/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XI/2017. Hingga penulisan ini disusun, belum ada Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris yang menindaklanjuti putusan Majelis Pengawas Wilayah tersebut. Hal yang menjadi fokus permasalahan adalah bagaimana bentuk implementasi dari fungsi pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris serta eksekusi putusan Majelis Putusan Wilayah berupa Usulan Pemberhentian dengan Hormat tersebut. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif. Tipologi penelitian bersifat evaluatif. Sifat penelitian bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dengan metode kepustakaan. Metode analisis data kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Implementasi bentuk pengawasan Notaris secara preventif dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan rutin kantor Notaris untuk memeriksa protokol Notaris sedangkan pengawasan secara kuratif dilakukan dalam bentuk pemberian sanksi kepada Notaris. Eksekusi sanksi berupa Usulan Pemberhentian dengan Hormat belum dapat dilaksanakan karena Majelis Pengawas Pusat Notaris belum menindaklanjuti Usulan Pemberhentian dengan Hormat yang telah disampaikan oleh Majelis Pengawas Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Penyebab utama terhambatnya proses tindak lanjut usulan pemberhentian Notaris ini adalah kurangnya komunikasi yang baik di antara Majelis Pengawas Pusat dengan Majelis Pengawas Wilayah. Sinergi dari lembaga-lembaga yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan Notaris sangatlah dibuthkan demi terjaminnya perlindungan kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas Notaris.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the violations committed by a Notary who made a deed with his own name during his leave. Regarding this violation, the Notary and Substitute Notary were examined by the Majelis Pengawas Daerah Jakarta Barat. The inspection process continues has led to the Decision Number 2/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XI/2017 that sanctioned the Notary in the form of Honorable Discharge Proposal. Until this thesis was compiled, there was no decision made by the Majelis Pengawas Pusat Notaris to follow up on the decision. The problem statements of this thesis are how is implementation of the Majelis Pengawas Notaris and the execution of the Majelis Pengawas Notaris decision which sanctioned the Notary in the form of Honorable Discharge Proposal. The legal research method used is normative juridical. This writing is using normative juriducal method. The typology of this research is evaluative. The nature of the research is descriptive analytical. The technique of collecting data using the library method. The type of data used is secondary data. The preventive supervision was done by conducting a routine inspection to the Notary office to check the Notary protocol while curative supervision carried out in the form of sanctioning the Notary. The Honorable Discharge Proposal has not yet been executed since the Majelis Pengawas Pusat Notaris has not followed up the Majelis Pengawas Wilayah decision regarding the sanction. The main reason of the delay is the lack of good communication among the supervisory board, regardless the Majelis Pengawas Wilayah Notaris or the Majelis Pengawas Pusat Notaris. It is necessary for the supervisory institutions to sinergyze in order to ensure the protection of legal certainty. "

"Tesis ini membahas mengenai proses pemanggilan dan pemeriksaan Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris. Pemangilan dan pemeriksaan dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris untuk memeriksa Notaris yang melakukan pelanggaran. Majelis Pengawas Notaris berwenang melakukan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik, pelanggaran pelaksanaan tugas jabatan Notaris dan perilaku para Notaris di luar tugas jabatannya sebagai Notaris yang dapat mengganggu atau mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatan Notaris. Permasalahan yang diteliti dalam tesis ini adalah tata cara pemanggilan dan pemeriksaan Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris berdasarkan studi kasus, perbuatan Notaris yang dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan Majelis Pengawas Notaris dan penerapan sanksi yang diberikan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris kepada Notaris. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif, tipe penelitian deskriptif evaluatif dengan studi kepustakaan guna memperoleh data sekunder dan didukung dengan wawancara, yang kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif dan ditarik kesimpulan secara deduktif. Kesimpulannya bahwa tata cara pemanggilan dan pemeriksaan Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris diatur dalam Undang- Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris; Perbuatan Notaris yang bertentangan dengan peraturan Majelis Pengawas Notaris adalah yang berkaitan dengan perilaku Notaris dan tugas kewenangan Notaris. Perilaku yang tidak beretika terhadap Majelis Pengawas Notaris karena tidak hadir dalam pembinaan tanpa pemberitahuan termasuk dalam perbuatan yang bertentangan dengan peraturan Majelis Pengawas Notaris, sehingga untuk pelanggaran etika moral tersebut, Majelis Pengawas Wilayah Notaris memberikan sanksi berupa teguran lisan yang merupakan sanksi paling ringan dan merupakan suatu peringatan terhadap Notaris.

---

This thesis discussed about the process of summoning and investigating a Notary by the Notary Supervisory Council. The Notary Supervisory Council summons and investigations are carried out to examine a Notary who perform violation. The Notary Supervisory Council has the competence to hold a hearing to examine allegation of violation of code of ethical, code of Notary conduct and the behavior of the Notaries outside their official duty as a Notary. The issue analyzed in this thesis is the procedure to summon and to investigate a Notary by the Notary Supervisory Council based on a case study, the acts of a Notary which can be deemed as a violation of the regulation of Notary Supervisory Council and the implementation of sanction to the Notary by the Regional Notary Supervisory Council. The analysis is performed through a judicial normative approach, the type of study is descriptive evaluative through a literature research in order to obtain secondary data, and by also performing an interview, the data will then qualitatively be analyzed and a conclusion is obtained through deduction. The conclusion is that the procedure to summon and investigate a Notary by the Notary Supervisory Council is regulated under the Law No.30 of 2004 on Notary (UUJN) and Regulation of the Minister of Law and Human Rights on the Procedure to Investigate by the Notary Supervisory Council; A breach of Notary Supervisory Council regulation relates to the act of the Notary and his/her authority. Breach of ethic against the Notary Supervisory Council because of being absent in a guidance session without providing any notification is considered as breach of Notary Supervisory Council regulation, and therefore, against such breach of moral ethic, the Regional Notary Supervisory Council gave sanction in the form of verbal warning, which is considered as the lightest sanction and it is a warning to the Notary."

"ABSTRAKSalah satu notaris yang melakukan pelanggaran jabatannya adalah Lany Sofyan,yang mendapatkan sanksi pemberhentian secara tidak hormat dari MajelisPengawas Pusat (MPP). Upaya hukum MPP terhadap putusan menteri adalahdengan mengirimkan surat kepada menteri untuk menindaklanjuti putusan MPPtersebut. Karena belum dikeluarkannya putusan menteri maka status hukumnotaris tersebut tetap menjadi notaris. Penulisan tesis ini memakai metodepenelitian yuridis normatif yaitu metode penelitian yang mengacu kepadaperaturan perundang-undangan dan sumber data lainnya yang berkaitan,sedangkan kesimpulan ditarik secara preskriptif analitis dimana penelitianbertujuan untuk memberikan saran untuk mengatasi permasalahan.

---

ABSTRACTOne of the Notary that breach its position is Lany Sofyan, who get sanction ofdishonorable termination from the Notary Central Supervisory Council (MPP).MPP’s legal remedy against the minister decree is to send a letter to the ministerto follow up the MPP’s decree. Since the minister has not issued the decision sothat the legal status of the notary still remains a notary public. This thesis use anormative research method namely a method of research that refers to legislationregulation and other relevant data sources, while the conclusions drawn inprescriptive analytics where the thesis purpose is to provide suggestions toovercome the problems."

"ABSTRAKPenulisan tesis ini membahas mengenai peran putusan perdamaian dalam penyelesaiansuatu gugatan di Pengadilan dan dampaknya terhadap putusan yang diputus MajelisPengawas Pusat Notaris. Dalam kaitannya, adanya tuntutan hukum ke pengadilan olehnotaris kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) dikarenakan MPDN dalam melakukan tugas dan wewenangnya tidak bersikap profesional atau tidak bersikap objektif sehingga menimbulkan kerugian bagi notaris tersebut disaat bersamaan notaris yang bersangkutan diduga melakukan pelanggaran jabatan notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder serta, wawancara sebagai sarana pelengkap. Penulisan ini menyimpulkan peran Putusan Perdamaian dalam penyelesaian suatu gugatan di Pengadilan untuk mengakhiri sengketa menjadi solusi terbaik agar permasalahan yang timbul tidak melebar jauh dan tidak merugikan para pihak, tentunya putusan perdamaian ini harus sesuai dengan aturanaturan hukum yang berlaku dan dampaknya terhadap suatu putusan yang diputus Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN) pada prakteknya ternyata sangat berpengaruh. Hal ini didasarkan dalam memutus suatu putusan, MPPN harus melihat fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa yang terus berkembang selama proses banding. Hasil penelitian menyarankan perlu diciptakan payung hukum mengenai tata cara perdamaian yang lebih merinci dan detail sesuai dengan perkembangan zaman tanpa, menghilangkan esensi tujuan dari perdamaian itu sendiri dan perlu aturan mengenai sanksi bagi Majelis Pengawas yang tidak melaksanakan kewenangan dan kewajibanya dengan baik.

---

ABSTRACT

This thesis writing discusses the role of settlement decision in resolving a lawsuit in a Court and its impact on the decision adopted by the Central Notary Supervisory Board. With regards to that, the existence of a lawsuit to the court by the notary against the Regional Notary Supervisory Board (MPDN) due to the failure of MPDN in carrying out its duty and authority with professional or objective manner, which causes harm to such notary, while in the meantime such notary allegedly committed violation of the notary profession. This study uses a normative juridical research method using secondary data as well as interview as complementary means. This writing concludes that the role of Settlement Decision in resolving a lawsuit in a court in order to end the dispute is the best solution so that such problem arise does not widen far and does not harm the parties, still such settlement agreement shall be in accordance with the prevailing laws and the impact towards the decision adopted by the Central Notary Supervisory Board (MPPN) is turned out to be very influential. This is based on resolving a decision, MPPN has to see the facts and events which continuously develop during the appeal process. The result of study suggests that it is necessary to create legal standard/law protection regarding the procedures of settlement which shall be more elaborated and detailed according to the current development without eliminating the essence of the purpose of such settlement itself, and it is necessary to have regulation concerning the sanction for the Supervisory Board that does not exercise its authority and obligation in a well manner.

"