Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membuat suatu surat keputusan mengenai pemberhentian dan pengangkatan Ketua Dewan Pengawas di Perusahaan Umum (Perum) XXX, dimana dalam Diktum Keempat dinyatakan memberikan kuasa kepada Direksi Perum XXX untuk membuatkan surat keputusan tersebut kedalam bentuk akta otentik dihadapan Notaris. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris X atas surat keputusan Menteri BUMN tersebut adalah akta pernyataan. Kesimpulan tersebut diperoleh dengan memakai metode penelitian yuridis normatif yaitu metode penelitian yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan Indonesia dan sumber data lainnya yang berkaitan. Sumber perolehan data yang digunakan adalah sumber data sekunder dengan bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari akta pernyataan yang dibuat Notaris X, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan referensi lainnya. Kesimpulan dalam tesis ini adalah akta pernyataan yang dibuat oleh Notaris X memberikan kekuatan pembuktian yang lebih kuat meskipun berlebihan karena Menteri BUMN adalah pejabat Negara yang surat keputusannya mempunyai kekuatan sebagai akta otentik dan seharusnya Notaris X memberikan penyuluhan mengenai hal tersebut kepada penghadap mengenai hal tersebut.

---

The Minister of State Owned Enterprise are making a Decree on retirement and appointment of The Head of Overseeing Board in Public Company (Perum) XXX, which in the fourth of his decision were stated that it also gives to the Board of Director Perum XXX a power of authority to concluded the Decree in a form of authentic deed in the presence of Public Notary. Authentic deed were made by Public Notary X to the Minister of State Owned Enterprise Decree is statement deed. Those conclusion were made by making a normative legal type of research method which that kind of method refers to the Indonesia law and regulation and with other source of data. The source of data were used is secondary data source with primary and secondary legal resources which conclude public notary statement deed, Indonesia law and other reference included. The conclusion of this thesis is statement deed were made by Notary X gives a stronger evidentiary power although it`s excessive because the Minister of State Owned Enterprises is a state officials which all its decree prevail as an authentic deed and it`s supposed to be that Notary X gives counseling about it to the authorized about it."

"ABSTRAKDireksi Badan Usaha Milik Negara BUMN berbentuk Perusahaan Umum Perum ditetapkan oleh Menteri BUMN selaku wakil pemerintah sebagai pemilik modal pada BUMN Perum melalui Surat Keputusan Menteri BUMN tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perum. Salah satu diktum Surat Keputusan Menteri BUMN tersebut adalah untuk menyatakan yang diputuskan dalam Surat Keputusan Menteri BUMN ke dalam bentuk otentik. Peraturan Menteri BUMN Nomor: Per-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN tidak mensyaratkan bahwa Surat Keputusan Menteri BUMN wajib dituangkan dalam bentuk otentik. Karena tidak ada peraturan yang mengatur kewajiban untuk menyatakan Surat Keputusan Menteri BUMN ke dalam akta otentik, maka timbul permasalahan, yaitu i bagaimanakah legalitas dan argumentasi hukum akta notaris tersebut terkait Peraturan Menteri BUMN Nomor: Per-03/MBU/02/2015; dan ii bagaimanakah dampak hukum terhadap keabsahan Direksi Perusahaan Umum Perum apabila Surat Keputusan Menteri BUMN tersebut tidak dituangkan dalam akta otentik? Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah studi kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Karena tidak ada peraturan yang mengatur kewajiban untuk menyatakan Surat Keputusan Menteri BUMN tersebut ke dalam akta otentik, maka legalitas Akta Notaris tentang Pernyataan Keputusan Menteri BUMN adalah sebagai suatu akta otentik yang berfungsi untuk mengotentifikasikan Surat Keputusan Menteri BUMN tersebut dan melengkapi administrasi atas penetapan Direksi Perusahaan Umum Perum . Dengan demikian, dampak hukum terhadap keabsahan Direksi Perusahaan Umum Perum apabila Surat Keputusan Menteri BUMN tidak dituangkan dalam akta otentik adalah hanya bersifat administrasi dan Direksi tetap berhak dan sah untuk melakukan perbuatan hukum dalam Perusahaan.

---

ABSTRACTThe Board of Directors of State Owned Enterprises BUMN in the form of Public Corporation Perum is appointed by the State Owned Enterprises Minister as the government representative, as the capital owner in the Public Corporation Perum State Owned Enterprises BUMN by the Decree of the State Owned Enterpries Minister regarding the Appointment of the Board of Directors Member of the Public Corporation Perum . One of dictum of the State Owned Enterprises BUMN Minister Decree Letter is to state that was decided in State Owned Enterprises Minister Decree Letter into authentic form. The Regulation of the State Owned Enterprieses BUMN Minister Number Per 03 MBU 02 2015 regarding Requirements, Appointment, Procedures and Dismissal of the Board of Directors Member of State Owned Enterprises BUMN do not require that the State Owned Enterprises Minister Decree Letter must be set forth into the authentic form. In the absence of any regulation regarding the obligation to state State Owned Enterprises BUMN Minister Decree Letter into an authentic deed, the problem arising, namely i how are the legality and legal argument of notary deed related to State Owned Enterprises BUMN Minister Regulation Number Per 03 MBU 02 2015 and ii how are the legal impact of the Board of Directors validity of a Public Corporation Perum if the State Owned Enterprises BUMN Minister Decree Letter is not set forth into an authentic deed The research method which is used to answer the problems in this legal writing is normative juridical literature study. In the absence of any regulation regarding the obligation to state that State Owned Enterprises BUMN Minister Decree Letter into an authentic deed, the legality of notary deed regarding statement of the State Owned Enterprises BUMN Minister Decree is an authentic deed, which has functions to authenticate that State Owned Enterprises BUMN Minister Decree Letter and complete the administration of the determination of the Public Corporation Perum Board of Directors. Thereby, the legal impact of the Board of Directors validity of a Public Corporation Perum if the State Owned Enterprises BUMN Minister Decree Letter is not set forth into an authentic deed is only administrative and the Board of Directors shall remain entitled and valid to conduct legal actions in the Company."

"Perkembangan teknologi dunia yang setiap hari semakin canggih, menjadikan teknologi di posisi utama dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari setiap masyarakat. Salah satunya dalam bidang ekonomi, yaitu lahirnya Financial Technology yang bertujuan untuk membuat masyarakat lebih mudah dan efisien dalam mengakses produk-produk keuangan, mempermudah transaksi keuangan dan meningkatkan literasi keuangan. Di Indonesia, perkembangan alat pembayaran berbasis Financial Technology pun tidak dapat dipisahkan dariberbagai kegiatan dan menjadi salah satu alat pembayaran yang diminati oleh masyarakat. Terbukti hingga September 2018, Bank Indonesia telah mencatat volume dan nilai transaksi uang elektronik meningkat empat kali lipat dibanding periode yang sama pada tahun 2017, yaitu mencapai mencapai Rp. 31,6 triliun. Selain itu, sebanyak 38 perusahaan pun telah terdaftar dan telah memperoleh izin dari Bank Indonesia yang menjalankan kegiatan usaha di bidang pembayarandalam bentuk Financial Technology, salah satunya adalah Link Aja. Namun, dibalik ketatnya persaingan antar penyelenggara system pembayaran berbasis Financial Technology, Menteri Badan Usaha Milik Negara mengeluarkan dan menetapkan pada tanggal 1 Agustus 2019, Surat Edaran Badan Usaha Milik Negara Nomor SE-3/MBU/08/2019 Tentang Penggunaan Link Aja Sebagai Alat Pembayaran Di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara yang menghimbau seluruh transaksi non payroll dilakukan melalui dan menggunakan Link Aja, kecuali untuk pembayaran transaksi yang tidak dapat/tidak dimungkinkan dilakukan melalui dan menggunakan Link Aja. Hal tersebut berpotensi memicupersaingan bisnis berbasis Financial Technology di Indonesia menjadi tidak sehat. Skripsi ini akan membahas mengenai kedudukan surat edaran Menteri serta kekuatan mengikat dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, serta dampak ditetapkannya Surat Edaran Badan Usaha Milik Negara Nomor SE- 3/MBU/08/2019 bila dikaitkan dengan posisi dominan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.The development technology in the world has been increasing every day, making technology in the leading position in various aspects of everyday life. One of them is in the economic field, which is Financial Technology which aims to make society easier and more efficient in accessing financial products, facilitate financial transactions and increase financial literacy. In Indonesia, the development of Financial Technology-based payment instruments cannot be separated from various activities and is one of the most interest payment for thepublic. Proven until September 2018, Bank Indonesia has recorded the volume and value of electronic money transactions quadrupled compared to the same period in 2017, reaching Rp. 31.6 trillion. In addition, as many as 38 companies have been registered and have obtained licenses from Bank Indonesia which conduct business activities in the field of payment in the form of Financial Technology, one of them is Link Aja. However, behind the intense competitionbetween Financial Technology-based payment system providers, the Minister of State-Owned Enterprises issued and stipulated on August 1, 2019, Circular Letter of State-Owned Enterprises Number SE-3 / MBU / 08/2019 Regarding the Use of Link Aja as a Payment Tool In a State-Owned Enterprise environment that calls on all non-payroll transactions to be carried out through and using Link Aja, except for the transactions that can not be done through and using Link Aja. Thismake a potential trigger competition for Financial Technology-based businesses in Indonesia to become unhealthy. This thesis will discuss the position of the Minister's circular letter and binding power in Indonesian Law, and the impact of the stipulation of Circular Letter of State-Owned Enterprises Number SE-3 / MBU / 08/2019 associated with dominant position in Law Number 5 Year 1999."

"Pembentukan Holding BUMN mengakibatkan adanya induk Holding BUMN sebagai pemegang saham mayoritas dan kedudukan anak perusahaan holding menjadi Eks BUMN. Meskipun kedudukan anak perusahaan holding bukan merupakan BUMN, tetapi Negara melakukan pengendalian melalui saham seri A Dwiwarna dengan hak istimewa. Namun, sesuai dengan prinsip Hukum Perseroan di Indonesia, anak perusahaan Holding Eks BUMN merupakan perseroan yang terpisah (separate legal entity). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana mekanisme penjualan atas saham BUMN dan anak perusahaan holding Eks BUMN dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal dengan menggunakan data sekunder sebagai sumber data. Hasil penelitian ini adalah mekanisme penjualan atas saham BUMN tunduk pada ketentuan privatisasi BUMN. Sementara itu mekanisme penjualan atas saham anak perusahaan holding Eks BUMN tidak tunduk pada ketentuan privatisasi BUMN, melainkan tunduk pada ketentuan Hukum Perseroan dengan memperhatikan saham seri A Dwiwarna dengan hak istimewa yang dimiliki oleh Negara yaitu adanya persetujuan dari Menteri BUMN.

---

The establishment of BUMN Holding resulted in the holding of BUMN as the majority shareholder and the position of the holding subsidiary became an Ex-BUMN. Although the position of the holding subsidiary is not a state-owned enterprise, the State exercises control through Dwiwarna series A shares with privileges. However, in accordance with the principles of Company Law in Indonesia, the subsidiary of BUMN Holding is a separate legal entity. This study aims to analyze how the mechanism of selling shares of SOEs and subsidiaries of BUMN holding companies is related to the provisions of applicable laws and regulations. This research method uses doctrinal research by using secondary data as a data source. The result of this study is that the mechanism for selling shares of SOEs is subject to the provisions of privatization of SOEs. Meanwhile, the mechanism for selling shares of SOE holding subsidiaries is subject to the provisions of Company Law in Indonesia while still paying attention to Dwiwarna series A shares with privileges owned by the State, namely approval from the Minister of SOEs."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai fungsi tindakan antipersaingan BUMN, tindakan antipersaingan BUMN merupakan suatu fungsi yang dilaksanakan BUMN untuk mencapai tujuan khusus yang dibebankan kepada BUMN, yaitu terpenuhinya kepentingan umum yang terutama dan di samping itu juga untuk meraih peningkatan pendapatan Negara Indonesia. Penyalahgunaan tindakan antipersaingan BUMN mengganggu persaingan dan pelaku usaha sektor swasta. Namun, penegakan hukum persaingan usaha terhadap BUMN dengan perlakuan yang sama terhadap pelaku usaha sektor swasta lain dapat menghambat BUMN dalam memenuhi kepentingan umum. Hasil penelitian ini menyarankan agar dalam penegakan hukum persaingan usaha terhadap tindakan antipersaingan BUMN harus memperhatikan dua tujuan yang berbeda dari BUMN (kepentingan umum dan meraih keuntungan) dan pengarahan kebijakan pemerintah yang menjadi dasar bertindak dari BUMN.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the function of anticompetitive actions of SOE’s, SOEs’s anticompetitive action is a function that is implemented by SOEs to achieve specific objectives assigned to SOEs, that is the fulfillment of public interest especially and in addition also for increase Indonesia’s (state’s) income. Abuse of anticompetitive action SOE disrupt competition and private sector entrepreneurs. However, competition law enforcement against SOEs with the same treatment to other private sector entrepreneurs can inhibit SOEs to fulfill the public interest. The results of this study suggest that in competition law enforcement action against anticompetitive action by SOEs must consider two different objectives of the SOE (public interest and profit) and direct government policies that became the basis for the action of SOEs."

"ABSTRAKDalam rangka mendukung akselerasi pertumbuhan dan cross selling transaction serta memperkuat posisi BUMN dalam menghadapi persaingan bebas dan era globalisasi, diperlukan sinergi BUMN di segala lini. Salah satu bentuk sinergi tersebut adalah sinergi transaksional dimana sumber pembiayaannya berasal dari bank umum syariah perusahaan anak BUMN. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa frekuensi dan nilai transaksi sinergi BUMN berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap Financing to Debt Ratio FDR dan Non Performing Financing NPF bank umum syariah perusahaan anak BUMN. Secara parsial, dari sisi pengaruhnya terhadap FDR: semakin banyak number of account sinergi transaksional BUMN, semakin tinggi FDR bank umum syariah perusahaan anak BUMN. Semakin besar nilai sinergi transaksional BUMN, semakin rendah FDR bank umum syariah perusahaan anak BUMN. Secara parsial, dari sisi pengaruhnya terhadap NPF: semakin banyak number of account sinergi transaksional BUMN, semakin tinggi NPF bank umum syariah perusahaan anak BUMN. Semakin besar nilai sinergi transaksional BUMN, semakin tinggi NPF bank umum syariah perusahaan anak BUMN. Dalam pelaksanaan sinergi transaksional tersebut, PT BNI S berada pada batas efisiensi, sedangkan PT BSM dan PT BRIS tidak efisien.

---

ABSTRACTIn order to support accelerated growth and cross selling transaction as well as strengthening the position of state owned enterprises to face free competition and globalization, synergy in all of the lines business are needed. One of them is the transactional synergy where the source of financing came from Islamic commercial bank subsidiaries of SOEs. The research concluded that both frequency and value of transactions are significantly influence Financing to Debt Ratio FDR and Non Performing Financing NPF Islamic commercial bank subsidiaries of SOEs. Partially, from the side of its influence on FDR the more number of synergy transactional accounts of SOE, the higher FDR Islamic commercial bank subsidiaries of SOEs. The larger the value of synergy transactional SOEs, the lower the FDR Islamic commercial bank subsidiaries of SOEs. Partially, from the side of its effects on the NPF the more number of synergy transactional accounts of SOEs, the higher NPF Islamic commercial bank subsidiaries of SOEs. The larger the value of synergy transactional SOEs, the higher NPF Islamic commercial bank subsidiaries of SOEs. In the implementation of synergy transactional , PT BNI S is at level of efficiency, while PT BSM and PT BRIS are not."

"Skripsi ini membahas perbedaan pendapat tentang perbuatan hukum pengalihan saham yang menyatakannya sebagai privatisasi atau bukan. Secara khusus skripsi ini menjelaskan apakah makna privatisasi, baik ditinjau dari standar internasional, Inggris, Belanda, Malaysia, dan Indonesia, serta menjelaskan apakah perbuatan hukum pengalihan saham kepada PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) oleh PT Timah Tbk, PT Bukit Asam Tbk, dan PT Aneka Tambang Tbk termasuk ke dalam pengertian privatisasi. Berdasarkan penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perbandingan, pendekatan konseptual, dan pendekatan peraturan perundang-undangan, penulis menyimpulkan bahwa, Pertama, Di Inggris privatisasi diartikan sebagai pengalihan kepemilikan dan kontrol yang dimiliki negara kepemilikian swasta; Di Belanda privatisasi diartikan sebagai suatu proses dimana aktivitas tertentu dialihkan seluruhnya atau dikurangi keikusertaannya dari campur tangan pemerintah; Di Malaysia privatisasi diartikan sebagai pengalihan kepemilikan aset atau saham dari pemerintah kepada perusahaan swasta, dan Di Indonesia, privatisasi diartikan sebagai penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain, dalam rangka memperluas pemilikan saham oleh masyarakat. Kedua, Apabila ditinjau dari pengertian privatisasi menurut OECD, Inggris, Belanda, Malaysia, dan Indonesia, pengalihan saham kepada PT Inalum (Persero) tidak termasuk pengertian privatisasi karena secara ruang lingkup dan pihak yang dituju tidak terpenuhi. Namun di Indonesia pengertian privatisasi dapat menimbulkan penafsiran dapat dilakukan kepada pihak swasta. Saran berdasarkan hasil penelitian ini ialah definisi privatisasi dalam UU BUMN perlu diperjelas lagi berkaitan dengan pihak lain.

---

This thesis discusses differences of opinion about the legal actions of transferring shares which state it as privatization or not. In particular, this thesis explains what the meaning of privatization is, both in terms of international standards, the United Kingdom, the Netherlands, Malaysia and Indonesia, also explains whether the law of transferring shares to PT Asahan Alumunium Indonesia (Persero) by PT Timah Tbk, PT Bukit Asam Tbk, and PT Aneka Tambang Tbk is included in the definition of privatization. Based on normative juridical research, using comparative approach, conceptual approach, and statutory approach, the author conclude, First, In the UK privatization is defined as transfer of ownership and control by the state (central or local government) to private owners; In the Netherlands, the term privatisation is generally used to describe a process by which certain activities are either entirely taken out of, or less directly influenced by, the public sector; In Malaysia privatization is defined as the transfer of ownership of assets or shares from the government to private companies, and in Indonesia, privatization is defined as the sale of shares of Persero, partly or wholly, to other parties, in order to shares ownership by the public. Second, if reviewed from the notion of privatization according to the OECD, United Kingdom, the Netherlands, Malaysia and Indonesia, the transfer of shares to PT Inalum (Persero) does not include into the meaning of privatization. But in Indonesia the notion of privatization can lead to interpretation can be made to the private sector. The suggestions based on the results of this study is that the definition of a privatization in the BUMN Law need to be clarified with regard to other parties."

"Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN. Apabila penugasan tersebut menurut kajian secara finansial tidak fisibel, pemerintah harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN tersebut termasuk margin yang diharapkan. Menurut Undang-Undang Keuangan Negara, BUMN adalah termasuk Keuangan Negara, dan Pemeriksaan dan Pengawasan keuangannya dilakukan oleh BPK. Namun dalam pelaksanaannya penugasan khusus kepada BUMN tersebut dialihkan kepada anak perusahaan BUMN. Sehingga timbul pertanyaan bagaimana kedudukan hukum Anak Perusahaan BUMN dalam penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum atau public service obligation (PSO)? Dan bagaimana Pengawasan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik oleh Anak Perusahaan BUMN? Kedudukan hukum Anak Perusahaan BUMN dalam penyelenggaraan PSO adalah diperlakukan sama dengan BUMN apabila mendapatkan penugasan pemerintah atau melaksanakan pelayanan umum. Sehingga anak perusahaan BUMN dapat menerima penugasan khusus penyelenggaraan PSO. Saat ini penugasan khusus tersebut diterima oleh PT KCI sebagai sub-kontrak dari PT KAI. Pengawasan Penyelenggaraan PSO oleh Anak Perusahaan BUMN dapat dilakukan oleh BPK dan Inspektorat Jenderal Perhubungan, namun pemeriksaan juga dapat dilakukan oleh Akuntan Publik dan SPIP. Hasil dari pemeriksaan adalah berupa saran/rekomendasi, yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh Penyelenggara PSO dan/atau dilaporkan kepada pihak yang berwenang, apabila diduga merupakan tindak pidana.

---

The government can give special assignments to SOEs to carry out the public benefit function while still taking into account the aims and objectives of SOE activities. If the assignment is not financially feasible according to the study, the government must provide compensation for all costs incurred by the BUMN including the expected margin. According to the Law on State Finances, SOEs are included in the State Finances, and the Inspection and Supervision of finances is carried out by BPK. However, in the implementation of the special assignment to the BUMN, it was transferred to a BUMN subsidiary. So the question arises how the legal position of SOE Subsidiaries in carrying out public service obligations (PSO)? And what about the Supervision of the Implementation of Public Service Obligations by SOE Subsidiaries? The legal status of SOE Subsidiaries in implementing PSO is treated the same as SOEs if they are assigned by the government or carry out public services. So that SOE subsidiaries can receive special assignments for PSO. At present this special assignment is accepted by PT KCI as a sub-contract from PT KAI. Supervision of the Implementation of the PSO by an SOE Subsidiary can be carried out by the BPK and the Inspectorate General of Transportation, but the inspection can also be carried out by the Public Accountant and SPIP. The results of the examination are in the form of suggestions/recommendations, which will then be followed up by the Organizer of the PSO and/or reported to the authorities if they are suspected of being a criminal offence."

"Sebagai salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian di Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat memajukan perekonomian Indonesia serta mewujudkan rakyat Indonesia yang lebih makmur serta mampu bersaing dalam perekonomian global. Guna memaksimalkan kegiatan usahanya, BUMN dapat membentuk suatu anak perusahaan. Adanya hubungan antara induk perusahaan BUMN dengan anak perusahaan BUMN tersebut dalam konteks holding, memunculkan beberapa pendapat yang berbeda mengenai status hukum kelembagaan dan keuangan dari anak perusahaan BUMN. Penelitian ini berfokus pada pembahasan mengenai status hukum kelembagaan dan keuangan anak perusahaan BUMN yang didirikan oleh BUMN itu sendiri dan perusahaan BUMN yang dialihkan sebagian besar modalnya kepada BUMN lain serta tata hubungan antara negara dengan BUMN yang didirikan oleh BUMN itu sendiri dan perusahaan BUMN yang dialihkan sebagian besar modalnya kepada BUMN lain berdasarkan perspektif hukum keuangan publik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, dengan tipe deskriptif-analitis. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa (1) secara kelembagaan, anak perusahaan BUMN tidak berstatus sebagai BUMN karena modal Anak perusahaan BUMN tidak berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan melalui penyertaan oleh negara secara langsung seperti halnya BUMN, dan status hukum keuangan anak perusahaan BUMN adalah tetap keuangan perusahaan yang bersangkutan bukan keuangan negara, karena anak perusahaan BUMN merupakan subyek hukum; (2) kedudukan hukum kelembagaan dari anak perusahaan yang berasal dari pengalihan saham BUMN lainnya adalah bukan BUMN karena penyertaan modal negara meski secara langsung sifatnya akan tetapi secara jumlah kurang dari 51% sebagaimana BUMN seperti yang disyaratkan dalam UU BUMN, dan status hukum keuangannya bukan keuangan negara; (3) anak perusahaan BUMN yang didirikan oleh BUMN sama sekali tidak mempunyai hubungan baik secara kelembagaan maupun keuangan dengan negara, sedangkan tata hubungan antara negara dengan anak perusahaan BUMN yang berasal dari pengalihan saham BUMN lainnya adalah sebatas sebagai pemegang saham dengan hak istimewa.

---

As one that supports the economy in the financial system in Indonesia, a State-Owned Enterprise (SOE) can advance the Indonesian economy and realizing a more prosperous Indonesian people and able to compete in the global economy. In order to maximize its business activities, SOE can establish a subsidiary company. The relationship between the holding company and the SOE subsidiary in the context of holding, gives rise to several different opinions regarding the legal and financial status of the subsidiary SOE. This study specifically discussed about the institutional legal status and financial legal status of the subsidiary SOE founded by the SOE itself and the SOE company which most of its capital transferred to other SOE and the relationship between the state and SOEs established by SOEs themselves and SOE companies partially transferred large capital to other SOEs from the perspective of a public financial law whose analysis is carried out according to the regulations, experts, as well as related decisions of the Constitutional Court to find out the legal status of subsidiary SOE. This research is in the form of normative- juridical, with descriptive-analytical type. (1) institutionally, Subsidiary SOE do not have the status of SOEs because Subsidiary SOE's capital does not originate from state assets that are separated through direct participation by the state such as SOEs, and the financial legal status of Subsidiary SOE is still the financial company concerned is not state finance, because SOE subsidiaries are legal subjects, (2) The institutional legal status of a subsidiary  SOE originating from the transfer of other SOE shares is not a SOE due to state capital participation even though it is directly in nature but in the amount of less than 51% as SOEs as required in the SOE Act, and the financial legal legal status is not state finance; (3) Subsidiary SOE established by SOEs have no institutional or financial relationship with the state at all, while the relationship between the state and Subsidiary SOE originating from the transfer of other SOE shares is limited to as shareholders with special rights."

"Kekayaan BUMN berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan yang bersumber dari APBN yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan tata cara pengelolaan perusahaan yang baik. Atas kekayaan negara yang dipisahkan tersebut, dalam pengelolaan tidak lepas dari adanya sengketa kepemilikan yang tidak jarang berujung pada putusan pengadilan yang menetapkan eksekusi terhadap aset BUMN tersebut. Persoalan kemudian muncul yaitu apakah terhadap kekayaan BUMN tersebut dapat dilakukan eksekusi, dan apakah dimungkinkan bagi Pemerintah melakukan perlawanan terhadap penetapan eksekusi atas aset tersebut?. Bahwa munculnya sejumlah pertanyaan tersebut, tidak lepas dari adanya tumpang tindih pengaturan ketentuan mengenai kekayaan BUMN yang kemudian menimbulkan polemik dan ketidakpastian hukum. Mahkamah Konstitusi melalui putusan dalam Perkara Nomor 62/PUU-XI/2013 berupaya menyelesaikan polemik tersebut, dalam pertimbangan hukumnya, Mahkmah Konstitusi pada pokoknya menyatakan bahwa kekayaan BUMN sebagai kekayaan negara yang dipisahkan tetap merupakan bagian dari keuangan negara yang dikelola berdasarkan paradigma usaha. Pertimbangan MK tersebut tidak sesuai dengan konsepsi mengenai konsep mengenai pendirian perseroan terbatas, yaitu ketika pendiri perseroan melakukan penyertaan modal ke dalam perseroan, maka terjadi peralihan status kekayaan dari kekayaan pendiri menjadi kekayaan perseroan terbatas. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai implikasi dari pengaturan mengenai kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN dikaitkan dengan upaya hukum perlawanan pihak ketiga derden verzet oleh Menteri BUMN atas kekayaan negara yang dipisahkan. Dari hasil penelitian, disimpulkan bahwa Menteri BUMN dalam kedudukannya sebagai Wakil Pemerintah dalam kekayaan negara yang dipisahkan dapat melakukan upaya hukum perlawanan pihak ketiga derden verzet atas upaya eksekusi terhadap aset BUMN yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Kata kunci: Aset BUMN, Kekayaan Negara Yang Dipisahkan, perlawanan pihak ketiga.

---

The wealth of SOEs is derived from the separated state assets sourced from APBN whose management is carried out in accordance with good corporate governance procedures. On the separated state 39 s wealth, the management can not be separated from the ownership dispute that often leads to a court decision that sets the execution of the SOE 39 s assets. The issue then arises that whether to the SOE 39 s assets can be executed, and is it possible for the Government to fight against the determination of the execution of the asset . That the emergence of a number of questions, can not be separated from the overlapping regulatory provisions regarding the wealth of SOEs which then led to polemic and legal uncertainty. The Constitutional Court Republic f Indonesia through the verdict in Case Number 62 PUU XI 2013 attempts to resolve the polemic, in its legal considerations, the Constitutional Court essentially states that the SOEs 39 wealth as separated state property remains part of state finances managed under the business paradigm. The Constitutional Court 39 s consideration is not in accordance with the conception of the concept of the establishment of a limited liability company, when the founder of the company invests capital into the company, the transfer of wealth status from the founder 39 s wealth becomes the wealth of the limited liability company. This study is intended to further examine the implications of the state owned property arrangements that are separated on the SOEs in relation to the efforts of third party lawsuit derden verzet by the Minister of SOEs on separated state assets. From the result of the research, it is concluded that the Minister of SOEs in its position as the Government Representative in separated state assets can make the efforts of the third party 39 s lawsuit derden verzet for the execution of the SOE assets derived from the separated state assets. Keywords Assets of SOEs, State Property Separated, the third party 39 s lawsuit."