Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPemisahan tidak murni merupakan salah satu upaya restrukturisasi/reorganisasi perseroan. Bagaimanakah proses pelaksanaan dan pengaturan hukum mengenai pemisahan tidak murni pada perseroan di Indonesia? Bagaimanakah akibat hukum yang timbul dari pemisahan tidak murni terhadap perjanjian yang telah dibuat oleh entitas lama dengan pihak ketiga? Penelitian ini mengunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengkaji undang-undang, studi pustaka maupun dokumen yang berkaitan dengan pemisahan perseroan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan dan pengaturan hukum mengenai pemisahan tidak murni diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas kurang memberikan kepastian hukum kepada pihak ketiga. Akibat hukum dari pemisahan tidak murni adalah adanya peralihan sebagian aktiva dan pasiva, antara lain peralihan hak tagih bagi perseroan yang menjadi kreditor dalam perjanjian yang dibuat sebelum perseroan melakukan pemisahan.

---

ABSTRACTSpin off is one of the restructuring/reorganization of the company. How does the implementation and legal process regarding spin off in Indonesia? How does the legal consequences of the spin to the agreement that has been made by the old entity with a third party? This study uses normative research methods by examine the normative law, literature and documents related to the spin off. The conclusion from this study is the implementation of spin off regulated Act No.40 Year 2007 regarding Limited Liability Company not providing legal certainty to third parties. Legal consequences of spin off is the part of assets and liabilities of the company being transferred by operation of law, which includes the right to collect the debt for the company as a creditor in the agreement that was made before the spin off."

"Seorang pria dan seorang wanita yang hendak melangsungkan perkawinan dapat membuat perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan harus dibuat dalam bentuk tertulis dan selanjutnya disahkan pada pegawai pencatat perkawinan. Akan tetapi dapat terjadi perjanjian perkawinan yamg dibuat oleh suami isteri tidak didaftarkan pada pegawai pencatat perkawinan. Permasalahan yang dikemukakan pada tesis ini adalah apakah dimungkinkan pengesahan perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung serta apakah konsekuensi dari perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan pada pencatat perkawinan. Penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah tipe penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pokok hasil dari penelitian dalam tesis ini adalah bahwa perjanjian perkawinan antara suami isteri dimaksudkan untuk menentukan bagian harta kekayaan masing-masing yang dibuat dalam klausula perjanjian dengan tujuan untuk menyelamatkan harta salah satu pihak apabila pihak yang lain dinyatakan pailit. sedangkan akibat hukum perjanjian perkawinan yang tidak dimintakan pengesahan pada pegawai pencatat perkawinan bagi suami isteri dan pihak ketiga, adalah perjanjian perkawinan tersebut tetap sah tetapi tidak berlaku bagi pihak ketiga, sehingga pihak ketiga dapat menganggap dalam perkawinan tersebut tidak terjadi pisah harta.

---

Man and a woman who wanted to establish a marriage can make a marriage aggrement. Marriage aggrement must be made in writing and subsequently passed in marriage registrar officer. But can occur marriage aggrement made by the husband and wife are not registered with the civil registrar of marriage. Issues raised in this thesis is whether the possible ratification of a treaty of marriage after the marriage took place and whether the consequences of the marriage aggrement is not registered with the registrar of marriage. Research used in this thesis are the type of normative research, namely a study of primary legal materials and secondary legal materials.

Principal results of the research in this thesis is that the marriage aggrement between husband and wife are meant to determine the assets of each clause in the agreement made with the goal to save one party property if the other party is declared bankrupt. while the legal consequences of marriage aggrement don't have approval from the marriage registrar officer the marriage aggrement is still valid but it does not apply to any third party, that third parties can assume the marriage aggrement is doesn't exist."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai pelaksanaan danperan notaris dalam pemisahaan tidak murni spin off yang diatur didalam Undang-UndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah. Namun hingga kini peraturan pemerintah tentang pemisahan tidak murni spin off belum diterbitkanoleh pemerintah. Meskipun demikian telah banyak perusahaan di Indonesia yang melakukan pelaksanaan kegiatan spin off. Adapun penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis.Adapun peran notaris dalam spin off yaitu notaris memiliki peran pada saat pembuatan akta spin off, yaitu pada saat rancangan spin off telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang saham. Hasil penelitian menyarankan agar pemerintah sesegera mungkin untuk membuat peraturan dalam bentuk peraturan pemerintah mengenai spin off agar munculnya kepastian hukum mengenai spin off di Indonesia.

---

ABSTRACT The focus of this study is the implementation and the roles of notary in spin off spelled out in Law Number 40 of 2007 regarding Limited Liability Company and subsequently regulated in Government Regulation. However, until now the government regulation of spin off has not been issued by the government. Nevertheless, there have been many companies in Indonesia that perform the implementation of spin off. This research is descriptive analytical research. The role of notary in spin off is to make the deed of spin off when the spin off design has been approved by the General Meeting of Shareholders. The researcher suggests that the government as soon as possible to make a regulation in the form of government regulations regarding spin off in order for the emergence of legal certainty regarding spin off in Indonesia."

"ABSTRAKBerkembang pesatnya perekenomian yang terjadi pada kota-kota besar terutama wilayah Ibu Kota Jakarta, menjadikan kota tersebut sebagai wilayah padat penduduk serta kurangnya lahan atau tata ruang untuk wilayah pemukiman yang layak bagi penduduk tersebut. Menyingkapi hal tersebut sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun, Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta memanfaatkan ruang dan tanah yang ada untuk dibangun Rumah Susun dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan ruang dan tanah, serta menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan. Dalam tulisan ini mengambil studi kasus mengenai Peralihan Pengikatan Perjanjian Jual Beli atas unit Apartemen Green Pramuka yang belum bersertipikat dari Pemilik Pertama kepada Pihak Ketiga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yurudis normatif dengan menggunakan data sekunder.Penelitian ini menyimpulkan bahwa suatu Peralihan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dilakukan dengan Addendum oleh Pemilik Pertama kepada Pihak Ketiga adalah kurang tepat karena addendum tersebut bertujuan untuk mengalihkan Hak dan Kewajiban dari Pemilik Pertama kepada Pihak Ketiga bukan menambahkan atau merubah ketentuan dalam perjanjian, pada dasarnya addendum tidak mengubah para pihak dalam perjanjian akan tetapi hanya menambahkan atau mengubah suatu ketentuan baru sehingga menghasilkan klausul-klausul baru dalam suatu perjanjian dengan demikian hal tersebut kurang tepat diterapkan dalam kasus yang dibahas oleh penulis. Oleh karena itu konstruksi hukum yang tepat dalam Peralihan Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut yakni dilakukan dengan cara pembaharuan hutang atau Novasi Subjektif Aktif yang berdasarkan Pasal 1413 KUHPerdata menyatakan bahwa novasi subjektif aktif terjadi apabila kedudukan kreditor dalam perikatan yang lama diganti oleh pihak ketiga sebagai kreditor dalam perikatan yang baru dan mengakibatkan perikatan yang lama hapus demi hukum dan selanjutnya dibuat/dibentuk suatu perikatan baru antara kreditor baru dengan debitor.

---

ABSTRACT

A rapidly growing economy which happens in a big city especially Jakarta, it becomes that city as a less densely populated cities and residental area. In accordance of article 3 statute 20,2011 about flats, the governments of capital city Jakarta using an empty space and land to build flats which is utilize rhe space and land effectively and efficiently. And also provide an open green area. In this thesis, writer takes a case about ?transitional agreement sale and purchase agreement of Green Pramuka apartment?which is uncertified from first to third parties. The approaching method of this research is juridical normative, and the data obtained from secondary data.

This research concluded that a transitional agreement sale and purchase agreement conducted with an addendum by the first to third parties is less precise because the aim of the addendum is to assign its rights and obligations not to add or change the terms. Basically addendum doesn?t change the parties to the agreement but it will only add or change a new provision to produce new clause in an agreement so it less appropiate to be applied in the cases discussed by the writer. Therefore, the legal construction precise in the transitional agreement sale and purchase agreement by debt renewal or novation subjective sourced of article 1413 of civil code states that a novation subjective active occurs when the position of creditor in the long engagement is replaced by a third party as a creditor in the new engagement as a result a long engagement null and void and subsequently created a new engagement between the new creditors to debtors."

"ABSTRACTPada praktiknya, perjanjian perkawinan mengatur mengenai harta dalam perkawinan, yakni mengenai pemisahan harta. Persyaratan perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974, yakni perjanjian perkawinan harus didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Kantor Urusan Agama. Namun pada kenyataannya, masih banyak para pihak suami isteri yang membuat perjanjian perkawinan tetapi tidak didaftarkan. Hal ini mengakibatkan perjanjian perkawinan tersebut hanya berlaku bagi kedua belah pihak yang membuat perjanjian, tidak berlaku bagi pihak ketiga. Penulis tertarik meneliti masalah perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan ini apabila harta dalam perkawinan dipindahtangankan secara sepihak (oleh salah satu pihak suami atau isteri saja) kepada pihak ketiga melalui jual beli. Untuk mencari solusi dari masalah ini penulis melakukan penelitian dengan pendekatan kualitatif, perundang-undangan, dan analitis. Karya ilmiah ini menggunakan kajian ilmu hukum normatif dan tipe berdasarkan sifatnya merupakan penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum terhadap perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan ialah tidak berlakunya atau mengikatnya perjanjian perkawinan tersebut terhadap pihak ketiga, sehingga harta yang diperjualbelikan bagi pihak ketiga masih merupakan harta bersama. Oleh karena itu, maka dalam proses jual beli harta bersama tersebut pihak ketiga harus mendapat persetujuan kedua belah pihak suami isteri. Apabila dilakukan dengan tanpa persetujuan salah satu pihak suami isteri, maka pihak tersebut dapat mengajukan pembatalan jual beli harta bersama tersebut. Mengenai perlindungan terhadap pihak ketiga, perlindungan hanya dapat dilakukan apabila pihak ketiga beritikad baik pada saat proses jual beli harta bersama tersebut.

---

ABSTRACTIn practice, marriage agreements usually regulate property in marriage, namely regarding the separation of assets. The requirements of the marriage agreement are regulated in Article 29 of Law No. 1 of 1974, as the marriage agreement must be registered with the Department of Population and Civil Registration or the Office of Religious Affairs. But in the reality, there are still many spouses that make marriage agreements but not registered. That caused the marriage agreements are only valid for both parties who making the agreement, but not for third parties. The author is interested in examining the issue of marriage agreements that are not registered if the assets in marriage are unilaterally transferred (by one of the husband or wife) to a third party through buying and selling. To find a solution to this problem, the author conducted there search with a qualitative, legislatif, and analytical approach. This scientific work uses the study of legal science and type based on its nature which is descriptive research. The results of the study indicate that the legal consequences of the marriage agreement that is not registered are the non-valid or attachement of the marriage agreement to a third party, so that the traded asset by the third party is still considered as a joint asset. Therefore, in the process of buying and selling shared assets, the third party must obtain the approval of both husband and wife parties. If it is carried out without the consent of one of the husband and wife parties, then the party may submit a cancellation of the sale of the joint assets. Regarding the protection of third parties, protection can only be done if the third party has good intentions during the process of  buying and selling of the joint assets."

"ABSTRAKPenelitian ini dirasa perlu secara akademis sebagai sumbangan penelitian terutamamengenai pegadaian syriah yang pada saat ini, dapat dikategorikan sebagai institusi danproduk baru dalam lembaga keuangan islam, serta berguna bagi peneliti lain yang ingin lebihlanjut meneliti gadai syariah. Secara prktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukanbagi para praktisi sayriah dan masyarakat luas dalam mengembangkan gadai syariah di masayang akan datang.Melihat hal tersebut dalam proses pembentukan suatu unit usaha baru dalamlembaga pegadaian yang menggunakan sistem syariah maka diperlukan suatuskemaatau kerangka berpikir untuk mendukung pemisahan tidak murni (spin off)antara PT Pegadaian dengan pendirian PT Pegadaian Syariah .Berdasarkan uraian di atas yang telah dikemukakan di atas peneliti tertarik untukmelakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul “Pemisahan Perusahaan Tidak Murni(Spin Off): studi mengenai pendirian PT Pegadaian Syariah”.

---

ABSTRACTThis study should be considered as a donation academic research primarily on Islamicmortgages at the moment , can be categorized as an institution and new products in theIslamic financial institutions , as well as useful for other researchers who wish to furtherexamine sharia pledge . Practically this study are expected to be input for the practitioners ofIslamic Pawn and the public to develop Sharia Pawn, in the future .Seeing it in the process of forming a new business unit within pawnshops that usesharia system , we need a scheme or framework to support spin-off between PT Pegadaianand the establishment of PT Pegadaian Syariah associated with the emergence of GovernmentRegulation.Based on the description that has been stated above researchers interested inconducting research in the form of a thesis with the title "Spin Off" : Studies OfEstablishment PT Pegadaian Syariah."

"Perjanjian Kawin yang dibuat pada saat atau sebelum perkawinan oleh calon pasangan suami-istri mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan dan disahkan pegawai pencatat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat 1 UU Perkawinan Tahun 1974. Pendaftaran tersebut dimaksudkan sebagai bentuk pemenuhan syarat publisitas agar pihak ketiga dapat tunduk ke dalam isi perjanjian kawin yang dibuat. Kedudukan harta benda perkawinan pasca perjanjian kawin berlaku, maka harta benda tersebut dianggap telah menjadi milik dari masing-masing suami dan istri sehingga harta bersama dianggap tidak pernah ada dalam perkawinan. Penelitian ini menganalisis terkait Akta Perjanjian Kawin yang dijadikan dasar seorang istri melakukan perbuatan jual beli sepihak tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan suaminya terhadap aset SHM 2233/Rejosari yang diperoleh sepanjang perkawinan kepada pihak ketiga dalam kasus Putusan Pengadilan Tinggi Semarang nomor 50/PDT/2021/PT Smg namun faktanya perjanjian kawin tersebut tidak pernah didaftarkan ke Dukcapil oleh para pihak maupun notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam mendaftarkan Akta Perjanjian Kawin ke Dukcapil. Penelitian hukum ini berbentuk doktrinal yang dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder melalui studi kepustakaan yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat disampaikan bahwa Akta Perjanjian Kawin yang tidak pernah didaftarkan ke Dukcapil tidak dapat dijadikan dasar seorang istri melakukan perbuatan jual beli dengan pihak ketiga karena dianggap perjanjian tersebut tidak pernah berlaku dan perbuatan jual beli tersebut dapat batal demi hukum. Adapun pertimbangan hakim tidak membatalkan Akta Jual Beli seorang istri dengan pihak ketiga karena adanya Akta Perjanjian Kawin serta Penggugat dalam kasus ini bukanlah seorang dari suaminya melainkan mertua dari tergugat. Meskipun demikian, hakim tidak mempertimbangkan bahwa perjanjian kawin tersebut tidak pernah didaftarkan ke Dukcapil oleh para pihak maupun notaris dan syarat perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata dalam Akta Jual Beli tersebut tidak terpenuhi seluruhnya maka hal ini dapat mengakibatkan perbuatan jual beli yang dilakukan tidak sah dan batal demi hukum.

---

The Marriage Agreement made at or before the time of marriage by the prospective husband and wife who will enter into it will take effect from the time the marriage is held and legalized by the marriage registrar as stipulated in Article 29 paragraph 1 of the 1974 Marriage Law. The registration is intended as a form of fulfillment of the publicity requirement so that third parties can be subject to the contents of the marriage agreement made. The position of marital property after the marriage agreement takes effect, the property is considered to have become the property of each husband and wife so that joint property is considered never to have existed in marriage. This study analyzes the Deed of Marriage Agreement which is used as the basis for a wife to carry out a unilateral sale and purchase without the knowledge and consent of her husband of SHM 2233/Rejosari assets obtained during the marriage to a third party in the case of Semarang High Court Decision number 50/PDT/2021/PT Smg but the fact is that the marriage agreement has never been registered with Dukcapil by the parties or a notary as a public official authorized to register the Deed of Marriage Agreement with Dukcapil. This legal research is in the form of doctrinal research conducted by collecting secondary data through literature study which is then analyzed qualitatively. From the results of the analysis, it can be conveyed that a Deed of Marriage Agreement that has never been registered with the Dukcapil cannot be used as the basis for a marriage contract."

"Kewajiban pencatatan perjanjian lisensi hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta 2014) dan tata caranya secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual. Pasal 83 UU Hak Cipta 2014 menetapkan bahwa “jika perjanjian lisensi tidak dicatat dalam daftar umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.” Meski demikian, tidak terdapat penjelasan apa pun dalam peraturan perundang-undangan dengan siapa yang dimaksud pihak ketiga dalam konteks kewajiban pencatatan perjanjian lisensi. Sehubungan dengan hal ini, maka perlu dilakukan riset dan analisa lebih lanjut mengenai akibat hukum terhadap pihak ketiga atas perjanjian lisensi hak terkait yang tidak dicatatkan ke dalam daftar umum perjanjian lisensi hak cipta. Dengan merujuk pada Putusan Nomor 4/PDT.SUS-HKI/2019/PN.Smg dan berbagai putusan pengadilan lainnya yang melibatkan PT Inter Sports Marketing, tesis ini menganalisa makna dan rasio pengaturan mengenai akibat hukum perjanjian lisensi hak terkait yang tidak dicatatkan ke dalam daftar umum perjanjian lisensi hak cipta dan pertimbangan hakim terhadap akibat hukum tidak dicatatkannya perjanjian lisensi antara PT Inter Sport Marketing dan FIFA. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian normatif dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Adapun perjanjian lisensi terhadap karya siaran pertandingan sepak bola sebagai hak terkait yang telah dicatatkan akan mendapatkan legalitas sebagai suatu dasar, bagi penerima lisensi yang menunjukkan kepemilikannya atas suatu ciptaan, untuk melarang pihak lain atau pihak ketiga untuk menggunakan karya cipta tertentu secara tanpa izin dengan tujuan komersial.

---

The obligation to record copyright licence agreements is regulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright (Copyright Law 2014) and the procedures are specifically regulated in Government Regulation Number 36 of 2018 concerning the Recording of Intellectual Property Licence Agreements. Article 83 of the 2014 Copyright Law stipulates that "if the licence agreement is not recorded in the general register as referred to in paragraph (1), the licence agreement shall have no legal effect on third parties." However, there is no explanation in the legislation as to who is meant by third parties in the context of the obligation to record licence agreements. In connection with this, it is necessary to conduct further research and analysis on the legal consequences to third parties of licence agreements related rights that are not recorded in the general register of copyright licence agreements. By referring to Decision No. 4/PDT.SUS-HKI/2019/PN.Smg and various other court decisions involving PT Inter Sports Marketing, this thesis analyses the meaning and ratio of provisions regarding the legal consequences of related rights licensing agreements that are not recorded in the general register of copyright licensing agreements and the judge's consideration of the legal consequences of not recording the licensing agreement between PT Inter Sport Marketing and FIFA. The writing of this thesis uses normative research methods with secondary data as the data source. The licence agreement to the broadcasting work of football matches as a related right that has been recorded will get legality as a basis, for the licensee who shows its ownership of a work, to prohibit other parties or third parties to use certain copyrighted works without permission with commercial purposes."

"Pertanggungjawaban pemerintah kepada warganya khususnya dalam pemenuhan hak asasi dijamin sepenuhnya oleh Konstitusi. Pengalihan tanggung jawab ini yang kemudian dilakukan bentuk perjanjian pengalihan kepada pihak ketiga dalam hal pemenuhan hak asasi di bidang air minum menyebabkan permasalahan dengan tingginya harga air minum yang terjadi. Hal ini karena dalam perjanjian yang dibuat oleh pemerintah dan swasta tersebut, diberikan hak sepenuhnya kepada swasta untuk menetapkan harga jual air kepada konsumen sehingga yang seharusnya menjadi kewenangan pemerintah diambil alih oleh swasta dengan dasar perjanjian. Dan hal inilah yang menjadi dasar perbuatan melawan hukum oleh penguasa, sehingga pada saat hal tersebut dilakukan pengujian dengan cara digugat oleh beberapa warga negara dengan mekanisme citizen lawsuit, hakim yang menjadi penegak hukum khususnya dalam penegakan peraturan perundang-undangan memandang perlu untuk melakukan pembenaran atau pembetulan keadaan sehingga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya yang menyangkut mengenai pemenuhan kebutuhan air minum rakyat yang ada di Provinsi DKI Jakarta.

---

The Government's Accountability to its citizens especially in the fulfillment of the rights guaranteed by the Constitution completely. Transfer of this responsibility which is then in agreement to a third party in the event of the fulfilment of human rights in the field of drinking water causes problems with the high price of drinking water that is happening. This is because in the agreement made by the Government and the private sector, given the right entirely to the private sector to set the selling price of water to consumers so that Government authorities should be taken over by the private sector on the basis of the agreement. And this became the basis in tort by the ruler, so that by the time it is exercised by way of get sued by some citizens with mechanisms of citizen lawsuits, the judge became law enforcement the enforcement of legislation, especially in respect of the need to conduct a justification or rectification of circumstances so that compliance with the provisions of legislation specifically concerning about meeting the needs of people who are drinking water in DKI Jakarta Province."