Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai skema pembiayaan yang dilakukan olehpemerintah pusat bersama-sama dengan pemerintah daerah dalam melakukanpembiayaan penyediaan infrastruktur transportasi Mass Rapid Transit (MRT)Jakarta. Sumber pendanaan dalam penyediaan infrastruktur transportasi MRTJakarta diperoleh dari pinjaman luar negeri yang berasal dari Japan InternationalCooperation Agency (JICA) berupa Official Development Assistance (ODA).Penanggung jawab proyek MRT Jakarta adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.Skema pemberian pinjaman tersebut menggunakan skema penerusan pinjamandikarenakan kementerian/ lembaga/ daerah/ badan usaha milik negara dilarangmelakukan perikatan dalam bentuk apapun yang dapat menimbulkan kewajibanuntuk melakukan pinjaman luar negeri. Rumusan masalah yang dibahas dalamtesis ini adalah bagaimana kerangka hukum pinjaman luar negeri danpengembaliannya sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur MRT Jakarta, danmelihat apakah pembentukan dan penugasan PT MRT Jakarta sebagai badanusaha milik daerah penyedia MRT telah sesuai ketentuan perundang-undangandan tepat. Tesis ini disusun dengan metode penulisan hukum normatif sehinggadiperoleh data-data yang bersifat deskriptif analitis. Peraturan perundangundanganpinjaman luar negeri di Indonesia masih perlu dilengkapi denganpedoman-pedoman teknis yang dikeluarkan oleh menteri terkait. Undang-undangBUMD mutlak diperlukan, sehingga tata cara penugasan terhadap BUMDmenjadi jelas.

---

ABSTRACTThis thesis is discusses on infrastructure financing scheme that conducted bycentral government of Republic of Indonesia together with ProvincialGovernment of DKI Jakarta in providing transportation infrastructure of MassRapid Transit (MRT) Jakarta. The source of fund in provision of transportationinfrastructure of MRT Jakarta is foreign loan from Japan InternationalCooperation Agency (JICA), in the form of Official Development Assistance(ODA). The government, which responsible to the MRT Jakarta, is ProvincialGovernment of DKI Jakarta. The loan scheme for financing is using on-lendingscheme due to prohibition for ministry/agency/regional government/state ownedenterprise to conduct engagement in whatsoever form, in which the engagementcan raise obligation for government to make foreign loan (direct lending). Theissues are how the legal framework of foreign loan and the repayment of it as thealternative of infrastructure financing of MRT Jakarta, and to assess theestablishment and assignment of PT MRT Jakarta as regional owned enterprisewith the applicability of current laws and regulations. This thesis is prepared bythe method of normative legal writing to produce descriptive analytical data. Lawsand regulations on foreign loan by government required technical guidelinesissued by related ministries. Law on regional owned enterprise is absolutelyrequired, so then the procedure of assignment to regional owned enterprise will beclearer."

"Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) lahir dari konvensi Washington 1985, is merupakan bagian dari Group Bank Dunia. International Finance Corporation (IFC) dan MIGA berperan untuk sektor swasta sedangkan Bank Dunia (IBRD dan IDA) bekerja dengan pemerintah, IFC and MEGA hanya bekerja dengan dengan dunia usaha, memberikan mereka pinjaman, ekuitas, Iayanan investasi, bantuan teknis, dan asuransi. Permintaan akan pelayanan IFC dan MiGA meningkat tajam seiring dengan penanaman modal asing langsung yang terus bertumbuh di negara berkembang. Walaupun IFC dan MIGA adalah lembaga publik, para kliennya terdiri dari sektor swasta yang bersaing, cepat berkembang dan tidak transparan. Akibatnya, dampak IFC dan MIGA di bidang pembangunan - baik positif maupun negatif - seringkali sulit diukur atau dipengaruhi oieh publik.Di Indonesia, MIGA disahkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 31 Tabun 1986 tentang Pengesahan Convention Multilateral Investment Guarantee Agency, MIGA bersama-sama dengan World Bank Group berperan sebagai penjamin terhadap risiko non-komersial (noncomercial risk) dalam beberapa proyek infrastruktur. MIGA dapat menjadi pihak yang berwibawa, dimana pihak yang meminta perlindungan MIGA diatas pada akhimya mendapatkan haknya.Efektifitas pelaksanaan MIGA di Indonesia dari segi pembiayaan proyek infrastruktur memang membantu Indonesia terutama dalam pendanaan dan bantuan teknis dan promosi untuk nama baik keamanan iklim investasi di Indonesia di mata dunia luar. Bantuan MIGA berupa rekomendasi-rekomendasi baik(berbentuk: technical assistance dalam bentuk lembaga perantara kebijakan investasi (intermediaries), dalam kerangka memajukan Penguatan Institusional dan pembangunan kapasitas (Institutional strengthening and capacity building), Penyebaran Informasi (Information Dissemination): melalui Iayanan infomasi online, dan Fasilitasfasilitas dalam investasi. MICA karena berafiliasi dengan Pemerintah setempat (host country) sehingga asuransi yang diberikan MICA cukup untuk membuat Asing merasa investasinya aman."

"ABSTRAKPenelitian ini menguji bagaimana dampak praktek internet financial reporting (IFR) terhadap cost of equity capital (COE) di Indonesia, yang sepanjang sepengetahuan penulis belum pernah dilakukan sebelumnya, sehingga penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi secara akademis. Selain itu, penelitian ini dilakukan mengingat bahwa Bapepam mengeluarkan kewajiban pelaporan keuangan di website perusahaan melalui Keputusan KEP-431/BL/2012 yang berlaku efektif mulai tahun 2012. Perlu untuk diteliti apakah perusahaan akan mendapatkan manfaat dari peraturan ini. Hal tersebut diharapkan menjadi kontribusi praktis penelitian ini. Penelitian dilakukan dengan mengambil data IFR dari penelitian Machmudin et al. (2010) yang mengukur IFR pada tahun 2009 melalui checklist yang diadopsi dari penelitian sebelumnya. COE sebagai variabel dependen, diukur dengan menggunakan price earnings growth ratio (PEG ratio) yang diadopsi dari Hail and Leus (2005). Sampel dalam penelitian ini adalah 179 perusahaan terbuka di Indonesia yang telah melakukan praktek IFR. Penelitian ini membuktikan bahwa ketika praktek IFR dinilai secara keseluruhan tidak diperoleh pengaruh yang signifikan. Sebaliknya, ketika masing-masing aspek diuji secara terpisah, terlihat bahwa aspek konten dan aspek ketepatan waktu berpengaruh signifikan negatif terhadap COE perusahaan, sedangkan aspek presentasi berpengaruh signifikan positif. Kontribusi penelitian ini secara akademis adalah membuktikan pengaruh IFR terhadap COE. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memotivasi emiten untuk melakukan IFR mengingat hal tersebut dapat menurunkan COE.

---

ABSTRACTThis study examines the impact of internet financial reporting (IFR) practices on cost of equity capital (COE) in Indonesia. To the extend of the author?s knowledge, the impact of IFR on COE has not been examined before, so that this study is expected to contribution academically. The release of Bapepam?s requirement (KEP-431/BL/2012) to present financial report on the company's website starting in 2012, also motivates this study. Investigation whether the company will benefit from this regulation is needed, which becomes the practical contribution of this research. This research was conducted by taking the IFR data from Machmudin et al. (2010) which measures the IFR in 2009 through a checklist adopted from previous studies. COE as the dependent variable is measured using price earnings growth ratio (PEG ratio) as adopted from Hail and Leus (2005). Sample of this research consists of 179 public firms which practiced IFR. This research finds that there is no significant effect of IFR on COE when IFR is measured as a total. Conversely, when each aspect of IFR is tested separately, this study finds that content and timeliness have negative significant effect on COE, while presentation has positive significant effect. Practically, the results of this study are expected to motivate issuers to practice IFR since it can lower the COE."

"Perkembangan di Pasar Modal beriringan dengan banyaknya perusahaan yang membutuhkan pendanaan dan meningkatnya minat masyarakat untuk berpartisipasi melalui investasi di Pasar Modal. Kedua hal tersebut ditandai dengan bervariatifnya jenis pendanaan untuk perusahaan di Pasar Modal dan juga meningkatnya risiko bagi investor. Otoritas Jasa Keuangan menjawab masalah tersebut dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk kepada Pemodal Profesional. Penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana perlindungan investor melalui klasifikasi investor di Pasar Modal, serta perbandingannya dengan negara Amerika Serikat, Singapura, Hong Kong, dan Kanada. Metode penelitian yang akan digunakan adalah yuridis-normatif yaitu menganalisis permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan. Pendekatan komparatif selanjutnya digunakan untuk membandingkan aturan-aturan di sistem hukum negara lain untuk menemukan persamaan dan/atau perbedaan di antara sistem hukum negara pembanding. Melalui penelitian ini ditemukan bahwa perlindungan dengan klasifikasi investor dicapai melalui pembatasan akses bagi investor yang minim pengalaman, kekayaan, atau portofolio terhadap investasi yang berisiko tinggi. Kemudian, ditemukan bahwa klasifikasi investor di Indonesia, Amerika Serikat, Singapura, Hong Kong, dan Kanada memiliki persamaan seperti kriteria yang ditentukan negara-negara tersebut untuk mengategorikan investor. Adapun, perbedaannya adalah nomenklatur dari klasifikasi investor misalnya accredited investor. Indonesia juga menyebutkan di peraturannya mengenai jenis investasi apa saja yang dapat diakses oleh pemodal profesional.

---

Developments in the Capital Market coincide with the many companies that need funding and the increasing public interest in participating through investment in the Capital Market. Both of these are marked by the varied types of funding for companies in the Capital Market as well as increased risks for investors. Otoritas Jasa Keuangan responded to this problem by issuing Otoritas Jasa Keuangan regulations governing the Issuance of Debt and/or Sukuk Based Securities to Professional Investors. This research will discuss how to protect investors through the categorization of investors in the Capital Market, as well as a comparison with the United States, Singapore, Hong Kong, and Canada. The research method to be used is juridical-normative, namely analyzing legal issues through statutory regulations. A comparative approach is then used to compare rules in other countries' legal systems to find similarities and/or differences between the legal systems of the comparison countries. Through this research, it was found that the protection of investor through categorization is achieved by limiting regular investors with minimum experience, net worth, and portofolio access to high risk investments. Also, the regulations regarding the categorization of investors in Indonesia, the United States, Singapore, Hong Kong, and Canada have similarities, such as the criteria set by these countries to categorize investors. Meanwhile, the difference is in the nomenclature of categorized investors, for example, accredited investor. Indonesia also stated in the regulations regarding what types of investments can be accessed by professional investors."

"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum investor, khususnya investor yang menanamkan modalnya di pasar modal melalui perusahaan efek. Selanjutnya, dana investor dapat disalahgunakan oleh perusahaan efek. Terkait dengan hal ini, para investor dapat menuntut hak atas dana mereka tersebut dengan mengajukan klaim dana atau efek mereka pada perusahaan efek yang bersangkutan. Namun banyak perusahaan efek yang tidak terlalu memperhatikan nasabah yang meminta pengembalian klaim tersebut. Akibatnya banyak investor yang dananya disalahgunakan oleh perusahaan efek bernasib tidak jelas. Maka muncul wacana pembentukan Investor Protection Fund (IPF) yang bertujuan menjamin pengembalian dana nasabah perusahaan efek yang tidak bertanggung jawab. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan dibentuknya Investor Protection Fund (IPF) maka akan meningkatkan perlindungan bagi investor dalam berinvestasi, sehingga akan berdampak pada peningkatan kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia.

---

This thesis discusses the legal protection of investors, especially investors who invest their fund in capital market trough securities companies. After that, their fund could be misused by securities companies. Related to this problem, the investors can demand their rights to these funds by submitting a claim on the securities company. But many securities company just paid little attention to its customers who request a claim refund. As a result, the faith of many investors whose fund was misused by securities companies are not clear. The impact of this problem, appear the discourse about Investor Protection Fund (IPF), the aims of Investor Protection Fund was to ensure the return of customer funds that misused by irresponsible securities companies. This study uses juridical norms approach as research implementation method. This study concluded that with establishment of Investor Protection Fund (IPF), will increase investor?s protection in investing and then will impact investor?s trust in the Indonesian capital market."