Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini dirasa perlu secara akademis sebagai sumbangan penelitian terutamamengenai pegadaian syriah yang pada saat ini, dapat dikategorikan sebagai institusi danproduk baru dalam lembaga keuangan islam, serta berguna bagi peneliti lain yang ingin lebihlanjut meneliti gadai syariah. Secara prktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukanbagi para praktisi sayriah dan masyarakat luas dalam mengembangkan gadai syariah di masayang akan datang.Melihat hal tersebut dalam proses pembentukan suatu unit usaha baru dalamlembaga pegadaian yang menggunakan sistem syariah maka diperlukan suatuskemaatau kerangka berpikir untuk mendukung pemisahan tidak murni (spin off)antara PT Pegadaian dengan pendirian PT Pegadaian Syariah .Berdasarkan uraian di atas yang telah dikemukakan di atas peneliti tertarik untukmelakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul “Pemisahan Perusahaan Tidak Murni(Spin Off): studi mengenai pendirian PT Pegadaian Syariah”.

---

ABSTRACTThis study should be considered as a donation academic research primarily on Islamicmortgages at the moment , can be categorized as an institution and new products in theIslamic financial institutions , as well as useful for other researchers who wish to furtherexamine sharia pledge . Practically this study are expected to be input for the practitioners ofIslamic Pawn and the public to develop Sharia Pawn, in the future .Seeing it in the process of forming a new business unit within pawnshops that usesharia system , we need a scheme or framework to support spin-off between PT Pegadaianand the establishment of PT Pegadaian Syariah associated with the emergence of GovernmentRegulation.Based on the description that has been stated above researchers interested inconducting research in the form of a thesis with the title "Spin Off" : Studies OfEstablishment PT Pegadaian Syariah."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai pelaksanaan danperan notaris dalam pemisahaan tidak murni spin off yang diatur didalam Undang-UndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah. Namun hingga kini peraturan pemerintah tentang pemisahan tidak murni spin off belum diterbitkanoleh pemerintah. Meskipun demikian telah banyak perusahaan di Indonesia yang melakukan pelaksanaan kegiatan spin off. Adapun penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis.Adapun peran notaris dalam spin off yaitu notaris memiliki peran pada saat pembuatan akta spin off, yaitu pada saat rancangan spin off telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang saham. Hasil penelitian menyarankan agar pemerintah sesegera mungkin untuk membuat peraturan dalam bentuk peraturan pemerintah mengenai spin off agar munculnya kepastian hukum mengenai spin off di Indonesia.

---

ABSTRACT The focus of this study is the implementation and the roles of notary in spin off spelled out in Law Number 40 of 2007 regarding Limited Liability Company and subsequently regulated in Government Regulation. However, until now the government regulation of spin off has not been issued by the government. Nevertheless, there have been many companies in Indonesia that perform the implementation of spin off. This research is descriptive analytical research. The role of notary in spin off is to make the deed of spin off when the spin off design has been approved by the General Meeting of Shareholders. The researcher suggests that the government as soon as possible to make a regulation in the form of government regulations regarding spin off in order for the emergence of legal certainty regarding spin off in Indonesia."

"ABSTRAKPemisahan tidak murni merupakan salah satu upaya restrukturisasi/reorganisasi perseroan. Bagaimanakah proses pelaksanaan dan pengaturan hukum mengenai pemisahan tidak murni pada perseroan di Indonesia? Bagaimanakah akibat hukum yang timbul dari pemisahan tidak murni terhadap perjanjian yang telah dibuat oleh entitas lama dengan pihak ketiga? Penelitian ini mengunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengkaji undang-undang, studi pustaka maupun dokumen yang berkaitan dengan pemisahan perseroan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan dan pengaturan hukum mengenai pemisahan tidak murni diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas kurang memberikan kepastian hukum kepada pihak ketiga. Akibat hukum dari pemisahan tidak murni adalah adanya peralihan sebagian aktiva dan pasiva, antara lain peralihan hak tagih bagi perseroan yang menjadi kreditor dalam perjanjian yang dibuat sebelum perseroan melakukan pemisahan.

---

ABSTRACTSpin off is one of the restructuring/reorganization of the company. How does the implementation and legal process regarding spin off in Indonesia? How does the legal consequences of the spin to the agreement that has been made by the old entity with a third party? This study uses normative research methods by examine the normative law, literature and documents related to the spin off. The conclusion from this study is the implementation of spin off regulated Act No.40 Year 2007 regarding Limited Liability Company not providing legal certainty to third parties. Legal consequences of spin off is the part of assets and liabilities of the company being transferred by operation of law, which includes the right to collect the debt for the company as a creditor in the agreement that was made before the spin off."

"Skripsi ini mengkaji tentang Kreditur yang tidak mendaftarkan piutangnya kepada Kurator serta akibat hukumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Undang-Undang lain khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Pada intinya berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kreditur yang tidak mendaftarkan piutangnya kepada Kurator tidak dapat mengunakan hak tagihnya kepada Debitur Pailit karena melalaikan kewajibannya sebagai Kreditur Pailit. Kreditur Pailit juga tidak dapat melakukan penagihan kepada Debitur pailit setelah Kreditur pailit kehilangan hak tagihnya meskipun prosedur kepailitan telah selesai berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Hasil penelitian menyarankan bahwa pemerintah perlu menyempurnakan ketentuan tentang Pencocokan Piutang dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 khususnya mengenai dampak Kreditur yang tidak mengajukan daftar piutang kepada Kurator.

---

This thesis examines about Creditors who do not register claims to the Curator and its legal consequences pursuant to Act No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment and other law especially the Book of the Law of Civil Law (KUHPER). The method used in this research is normative juridical. In essence based on the Bankruptcy Act and the Suspension of Payment, Creditors who do not register claims to the Curator can not examine the bill rights to Debtor Bankruptcy because of neglecting the duty as a Bankruptcy Creditor. Bankruptcy Creditors also can not do the billing to the Bankrupt Debtor after the Bankruptcy Creditor loses the bill right even though bankruptcy procedures have been completed pursuant to Act No. 37 of 2004. The research results suggest that the government needs to improve provisions on Verification of Claim in Law Number 37 Year 2004 specifically on the implication for Creditors who do not submit accounts to the Curator."

"Di Indonesia satu-satunya lembaga pegadaian yang resmi dan didirikan oleh pemerintah adalah Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian. Perum Pegadaian merupakan BUMN yang menjadi salah satu lembaga perkreditan non bank dengan fungsinya memberikan jasa pelayanan kredit kepada masyarakat golongan ekonomi lemah guna menghindari dari praktek gadai gelap dan pinjaman tidak wajar lainnya berdasarkan hukum gadai dengan memberikan jaminan barang-barang bergerak. Perum Pegadaian tetap menjadi pilihan masyarakat yang membutuhkan dana karena lembaga ini mampu menyediakan dana secara cepat dengan prosedur yang mudah. Masyarakat yang ingin mendapatkan uang pinjaman hanya perlu membawa benda jaminan yang diserahkan kepada Perum Pegadaian yang kemubdian menaksir nilai benda jaminan tersebut sehingga dapat ditentukan jumlah uang pinjaman yang dibutuhkan.Sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian Surat Bukti Kredit (SBK), debitur mempunyai kewajiban melakukan pelunasan pinjaman yang telah diterima. Namun apabila debitur ingkar janji dalam pemenuhan prestasinya (wanprestasi), maka barang jaminan akan dijual dengan cara dilelang dihadapan umum yang dilakukan sendiri oleh Perum Pegadaian guna pelunasan hutang debitur. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis yang menggunakan pendekatan yuridis normatif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada perbedaan pengaturan terhadap barang jaminan gadai yang berupa benda bergerak berwujud dan benda bergerak tidak berwujud yaitu saham, dalam hal jangka waktu menebus benda jaminan, halhal apa yang menyebabkan nasabah dianggap wanprestasi, dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian terhadap benda jaminan debitur wanprestasi.

---

In Indonesian, the only legal pawning board and established by government is Pawnbroking Public Corporation. It is a State-Owned Corporation that becomes one of non bank credit institution with function to provide credit service for small-capital economy communities in order to avoid illegal pawning practice and other unfair loan based on law of pawning by giving guarantee for movable goods. Pawnbroking Public Corporation remains public choice which needs fund because this board able to provide fund quickly with easy procedure. People who want obtain loan-money are just necessary to bring guaranteed objects devolved upon Pawnbroking Public Corporation which then appraise value of those guaranteed objects so that can be determined amount of loan money which needed.

In accordance with predetermined requirements in Certificate of Credit contract, debtor has an obligation to pay off loan that had received. Nevertheless, if debtor breaks faith with his/her performance fulfillment (default), then guaranteed objects will be sold by auction publicy and will be held by Pawnbroking Public Corporation for debtor?s loan repayment. This research is an analytical descriptive research using normative juridical approach.

Result of this research shows that there is regulation difference into pawning guaranteed object in the form of tangible moving objects and intangible moving objects, namely share, in case of terms to redeem guaranteed objects, whatever things causing customers are regarded as default, and measures which are taken by Pawnbroking Public Corporation into guaranteed objects of default debtor."

"Seiring berkembangnya peradaban manusia yang tidaklepas dari dunia perekonomian, usaha perasuransianmerupakan hal yang sudah tidak asing lagi. Asuransi yangtelah lama bergerak di Indonesia beroperasi berlandaskanHukum Perdata Barat sesuai dengan Kitab Undang-undang HukumDagang maupun Undang-undang nomor 2 tahun 1992. PerumPegadaian Cabang Syariah tidak terlepas dari praktikasuransi, di mana barang gadai diasuransikan untukmengurangi risiko yang mungkin timbul. Asuransi yangditerapkan oleh Perum Pegadaian Cabang Syariah ternyatatidak sesuai dengan Hukum Islam, yakni memberlakukan sistemasuransi konvensional yang berdasarkan KUHPerdata.Penelitian ini selanjutnya memberikan berbagai saranterhadap sistem perasuransian yang diterapkan PerumPegadaian Cabang Syariah sehingga dapat menjadi masukanbagi para pihak yang terkait dalam usaha asuransi syariah."