Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang masalah pengaturan hak pekerja dalam sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia pada tahun 2007-2013. Permasalahan yang menjadi topik tesis ini adalah mengenai; 1) pengaturan hak pekerja sesuai norma HAM dan perburuhan internasional dalam sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia, 2) Permasalahan yang muncul diseputar upaya penegakan hak pekerja di era otonomi daerah, dan 3) kebijakan hukum yang diambil pemerintah pusat sebagai solusinya. Penelitan tesis ini menggunakan metode yuridis-normatif, dengan mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak pekerja serta melihat efektifitas struktur pemerintahan yang berwenang dalam menegakkan norma hak pekerja. Sehingga solusi yang dapat diterapkan dalam memperbaiki sistem hukum ketenagakerjaan agar meminimalisasi munculnya masalah pelanggaran hak pekerja melalui perbaikan sistem pengawasan ketenagakerjaan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the issue of workers rights arrangements in the Indonesian labor law system in the year 2007 to 2013. The issue of the topic in this thesis is about; 1) the arrangement of worker rights as human rights norm and international labor law at the indonesia employment law system, 2) the issue around the enforcement of the worker rights in the local aotonomy era, and 3) the legal policy from central government as the solution. This thesis research was conducted by normative-juridical methode and by evaluating legislation governing the rights of workers and see the effectiveness of the structure of government authorities in the enforcement of labor rights norms. So the solution can be applied to improve the legal system in order to minimize the emergence of labor rights violations of workers through improved labor inspection systems."

"Skripsi ini membahas mengenai bentuk-bentuk hubungan untuk melakukan pekerjaan yang terdapat dalam industri kreatif di Indonesia. Meskipun UU Ketenagakerjaan telah mengatur mengenai perjanjian kerja yang menjadi sebab awal suatu hubungan kerja, dalam praktiknya banyak ditemui bentuk hubungan hukum lainnya di luar rezim UU Ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menjelaskan bagaimanakah ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan mengatur terkait hubungan kerja di Indonesia; (2) menjelaskan bagaimana perkembangan pasar ketenagakerjaan pada sektor industri kreatif di Indonesia; dan (3) menjelaskan bagaimana bentuk-bentuk hubungan untuk melakukan pekerjaan pada industri kreatif di Indonesia. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode doktrinal dan pendekatan konseptual mengenai hubungan untuk melakukan pekerjaan di Industri kreatif. Industri kreatif yang didominasi oleh pekerja bebas diproyeksikan menjadi salah satu tumpuan utama perekonomian nasional. Pengembangan ekonomi kreatif dinilai mampu menyediakan permintaan lapangan kerja dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara, tetapi masih ditemui banyak aspek yang luput dari kepastian hukum sehingga berpotensi merugikan para pelakunya. Skripsi ini menemukan keterbatasan konsep hubungan kerja yang diatur oleh UU Ketenagakerjaan melalui PKWT dan PKWTT. Dalam indsutri kreatif ditemukan bentuk-bentuk hubungan untuk melakukan pekerjaan lainnya seperti hubungan pada freelancer, pekerja vendor, dan kemitraan. Sementara hubungan kerja yang dibentuk melalui PKWT dan PKWTT dalam industri ini memiliki karakter tersendiri yang berbeda dengan karakter perjanjian kerja pada umumnya.

---

This thesis discusses the forms of employment relationships found in the creative industry in Indonesia. Although the Labor Law has regulated the employment agreement which is the initial cause of an employment relationship, in practice there are many other forms of legal relationships outside the Labor Law regime. This research aims to: (1) explain how the provisions in the Labor Law regulate employment relationships in Indonesia; (2) explain how the development of the labor market in the creative industry sector in Indonesia; and (3) explain how the forms of relationships to perform work in the creative industry in Indonesia. This research is conducted using doctrinal methods and conceptual approaches regarding the relationship to perform work in the creative industry. The creative industry, which is dominated by free workers, is projected to become one of the main pillars of the national economy. The development of the creative economy is considered capable of providing employment demand and contributing to the economic growth of a country, but there are still many aspects that escape legal certainty, potentially harming the perpetrators. This thesis finds the limitations of the concept of employment relationship regulated by the Labor Law through PKWT and PKWTT. In the creative industry, there are other forms of employment relationships such as those between freelancers, vendor workers, and partnerships. Meanwhile, the employment relationship formed through PKWT and PKWTT in this industry has its own character that is different from the character of employment agreements in general."

"ABSTRAKPekerja/buruh dan pengusaha adalah para pelaku utama di tingkat perusahaan. Di satu sisi, para pengusaha dan pekerja mempunyai kepentingan yang sama yaitu kelangsungan hidup dan kemajuan perusahaan, namun disisi lain tidak dipungkiri diantara keduanya terdapat perbedaan bahkan potensi konflik. Konflik tersebut berkaitan dengan persepsi atau interpretasi yang tidak sama tentang kepentingan masing-masing pihak yang pada dasarnya memang ada perbedaanSebelum th 2004, penyelesaian perselisihan hubungan industrial masih didasarkan pada peraturan yang lama yaitu UU No. 22 Th 1957 ttg Penyelesaian Perselisihan Perburuhan. Undang-undang No. 22 Th 1957 tersebut membagi perselisihan hubungan industrial menjadi perselisihan hak dan perselisihan kepentingan. Dikenal pula Iembaga P4D (Panitia Penyelesaian Perburuhan Daerah) dan P4P (Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat)Pada tanggal 14 Januari 2004 disahkanlah Undang-undang No. 2 Th 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang mulai berlaku efektif pada tanggal 14 Januari 2004. Berkaitan dengan disahkannya UU No. Th 2004 adalah menyangkut eksistensi Pengadilan Hubungan Industrial yang berakibat dihilangkannya lembaga yang selama ini ada dan dikenal untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial yaitu P4D dan P4P.Dalam UU No. 2 Th 2004, perselisihan hubungan industrial tidak hanya dipandang sebagai perselisihan hak dan perselisihan kepentingan, tetapi juga menyangkut perselisihan PHK dan perselisihan antar serikat pekerja dan serikat pekerja hanya dalam satu perusahaan. UU No. 22 Th 1957 hanya mengatur penyelesaian perselisihan hak dan perselisihan secara kolektif saja, sedangkan dalam perspektif lain penyelesaian perselisihan hubungan industrial pekerja secara perorangan belum terakomodasi.Apabila dikaji dari soal efisiensi waktu penyelesaiannya, maka dapat dilihat bahwa proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial menurut UU No. 22 Th 1957 sangat bertele-tele. Dan proses bipartit hingga panitia penyelesaian perselisihan perburuhan Pusat. Dan hasil tersebut, ternyata masih berkepanjangan karena hasil dan P4P itu masuk dalam kualifikasi Beschikking, sehingga dapat dimajukan upaya hukum PTUN sampai Mahkamah Agung.Dalam UU No. 2 Th 2004 mempunyai semangat bahwa penyelesaian sengketa dari awal hingga akhir tidak akan melebihi waktu 140 hari, namun bukan berarti pula undangundang ini lebih baik dan UU No. 22 Th 1957 Ttg Penyelesaian Perselisihan Perburuhan karena tidak konsekuensi sanksi terhadap tingkatan pengadilan apabila melewati batas waktu yang telah ditentukan untuk memberikan putusan yang final terhadap permasalahan sengketa hubungan industrial"

"Suatu hubungan yang terjadi antara pengusaha denganburuh ini tidak selalu mengalami keharmonisan. Seringkaliterjadi perselisihan diantara keduanya sebagai akibat dariberbagai macam sebab yang dapat merugikan kedua belahpihak. Perselisihan perburuhan yang saat ini disebutkandengan istilah Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) dapatdisebabkan banyak hal yang bersumber dari perbedaan status,pengetahuan, kebutuhan hidup yang selalu meningkat dansebagainya merupakan sumber konflik yang selama ini terjadiantara pekerja/buruh dengan majikan/pengusaha. Undang-Undang No. 22 Tahun 1957 Tentang Penyelesaian PerselisihanPerburuhan selama ini telah menjadi landasan yangfundamental dalam penyelesaian perselisihan perburuhanselama 47 tahun sejak dibentuknya. Akan tetapi dalamperkembangannya, Undang-Undang ini sudah tidak sesuaidengan kebutuhan masyarakat, tidak efektif lagi untukmencegah serta menanggulangi kasus-kasus pemutusan hubungankerja. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 ini juga dirasakanmemakan waktu yang lama, disamping banyaknya tahapan yangharus dilalui pihak-pihak yang menginginkan putusan yangadil. Oleh karena itu kemudian ditetapkannya Undang-UndangNomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial. Dalam Undang-Undang ini diaturpenyelesaian melalui Pengadilan Hubungan Industrial dan diluar Pengadilan. Lahirnya lembaga ini menghapus keberadaanPanitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan sebagaimanayang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 TentangPenyelesaian Perselisihan Perburuhan dan Undang-UndangNomor 12 Tahun 1964 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja.Dengan demikian, diharapkan sengketa yang dihadapi parapihak akan segera memperoleh kepastian hukum sesuai denganasas peradilan cepat, mudah, dan biaya ringan."

"ABSTRAKObyek studi dalam penelitian ini adalah status hukum dan perlindungan hukum bagi para pekerja outsourcing (tinjauan yuridis terhadap Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003). Dimana angka pengganguran yang semakin tinggi padazaman sekarang ini mengakibatkan banyaknya perusahaan mengunakan sistem outsourcing, sistem outsourcing ini sebenarnya sangat menguntungkan bagi perusahaan tetapi di satu sisi jelas merugikan bagi para pekerja outsourcing. Inidikarenakan outsourcing tidak dapat memberikan suatu status hukum yang jelas dan haI tersebut akan menimbulkan tidak adanya perlindungan hukum yang kuat bagipekerja outsourcing tersebut.Tujuan Penelitian ini, untuk mendapatkan gambaran bagaimana status hukum para pekerja outsourcing tersebut sebenarnya dalam Undang - Undang nomor 13 Tahun 2003. selain itu yang panting bagaimana perlindungan hukum bagi para pekerja outsourcing tersebut jika ditinjau dari Undang - Undang nomor 13 Tahun 2003.Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode yuridis normatif. Sehingga data yang diperoleh dalam penelitian ini mengacu pada peraturan perundang undangan, terutama dalam Undang - Undang Tenaga Kerja Nomor 13 tahun 2001Melalui penelitian yang mendalam dan sangat teliti, peneliti mendapatkan hasil, bahwa para pekerja outsourcing tersebut status hukumya disamakan dengan para pekerja waktu tertentu, dmana para pekerja outsourcing dipekerjakan berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), yang jangka waktu kerja ditetapkan oleh perusahaan dan disepakati oleh perusahaan penyedia jasa kerja dengan perusahaan penyewa. Perlindungan hukum bagi pekerja outsourcing juga disamakan dengan perlindungan pekerja waktu tertentu, tetapi realita yang ada perlindungan hukum bagi pekerja outsourcing tidak berjalan sesuai dengan perundang-undangan yangberlaku. SaIah satunya banyak perusahaan penyedia jasa yang tidak memilki status hukum yang jelas. sehingga sangat menyulitkan para pekerja outsourcing untuk meminta perlindungan hukum jika adanya permasalahan dalam perjanjian kerja mereka dengan perusahaan penyewa. Para pekerja outsourcing dikarenakan mereka bekerja berdasarkan PKWT maka jaminan perlindungan mereka di masa akan mendatang juga tidak terpenuhi, dan pemerintah tidak bisa memberikan perlindungan hukum yang pasti karena belum adanya peraturan perundang - undangan yang jelas mengatur tentang sistem outsourcing tersebut.Secara demikian, maka dapat disimpulkan, bahwa status hukum dan perlindungan hukum bagi para pekerja outsourcing belum jelas, sehingga menimbulkan banyaknya kerugian bagi generasi muda pekerja pada zaman modern sekarang ini, tetapi para pekerja tersebut tidak dapat banyak berbuat apa-apa hal tersebut dikarenakan banyaknya angka pengganguran dan sedikitnya lapangan pekerjaan yang ada. Sehingga pemerintahlah yang mempunyai tanggung jawab besar dalam menyelesaikan permasalahan pengganguran yang semakin hari semakin meningkat dan pemerintah jugalah yang seharusnya memberikan suatu kebijakan terhadap sistem outsourcing tersebut agar sistem ini tidak merugikan baik bagi para pekerja maupun bagi perusahaan."