Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai formulasi kebijakan penetapan tarif retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat di Kota Bogor. Penetapan tarif yang menyebabkan kenaikan dirasakan memberatkan masyarakat dan belum memenuhi aspek keadilan. Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan proses formulasi penetapan tarif retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat beserta pertimbanganpertimbangan yang melandasinya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan post positivis dengan metode pengumpulan data wawancara mendalam, observasi dan studi pustaka dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pertimbangan keadilan (fairness) belum menjadi landasan dalam perumusan tarif yang diakibatkan oleh proses pembahasan yang menitikberatkan pada perspektif subyektif tanpa didasari data pembanding.

---

This thesis discuss policy formulation on defining rates of burial and cremation charges in Bogor. Charges that have been imposed is being felt as an economic burden and yet met the fairness aspect. The purpose of this research is to describe formulation process on defining rates of burial and cremation charges and also reasoning behind of it. The approach used in this research is post positivis approach with method of data collection using in-depth interviews, observation and literature study and being processed using qualitative data analysis techniques. Results of this research shows that the consideration of fairness aspect has not form the basis on formulating charges which is caused by the process of discussion that have been focused on the asumption and not being followed by comparable data."

"Penelitian ini membahas tentang formulasi kebijakan atas kenaikan tarif retribusi parkir serta kebijakan parkir berlangganan di Kota Batam. Tujuan penelitian ini adalah menganilisis latar belakang kebijakan kenaikan tarif retribusi parkir dan menganalisis kebijakan parkir berlangganan di Kota Batam serta memaparkan proses dari formulasi kebijakan kenaikan tarif retribusi parkir dan kebijakan parkir berlangganan di Kota Batam. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data secara studi pustaka dan wawancara tidak terstruktur dengan teknik analisis data secara kualitatif.Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kebijakan kenaikan tarif retribusi parkir dilatarbelakangi oleh dorongan untuk menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam, meminimalisir jumlah kendaraan yang parkir di tepi jalan umum serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan kebijakan parkir berlangganan dilatarbelakangi oleh dorongan untuk memberikan alternatif bagi masyarakat untuk dapat memudahkan dalam hal pembayaran retribusi parkir serta tarif yang murah serta untuk meminimalisir kebocoran penerimaan dari pendapatan retribusi parkir. Permasalahan yang timbul dari kebijakan atas kenaikan tarif retribusi parkir di Kota Batam antara lain adalah adanya protes dari masyarakat tentang kenaikan tarif dikarenakan masih kurangnya pelayanan serta sarana dan prasarana yang diberikan oleh Pemerintah Kota Batam, masih adanya juru parkir ilegal, serta konsep parkir berlangganan.

---

This study discusses the formulation of policy on the rate increase parking fees and parking policies subscribed in Batam. The purpose of this study is menganilisis policy background rate increase parking fees and parking subscribe to analyze policy in Batam and describe the process of policy formulation rate increase parking fees and parking policies subscribed in Batam. The approach used in this study is a qualitative approach to data collection methods in the literature study and interviews are not structured in a qualitative data analysis techniques.

The results of this study stated that the policy rate increase parking charges motivated by the urge to raise revenue (PAD) Batam, minimizing the number of vehicles parked on the public roads and improve the public service. While the parking policy motivated by the urge to subscribe to provide an alternative for people to be able to facilitate the payment of levies in terms of parking and a cheap rate and to minimize the leakage of revenue from parking fee revenues. Problems arising from the policy rate increase parking fees in Batam include protests from the public about the rate increase was due to a lack of services and facilities provided by the Batam City Government, the persistence of illegal parking clerk, as well as subscribe to the concept of parking."

"Skripsi ini mengenai analisis pelaksanaan retribusi pelayanan pasar terhadap Pedagang Kaki Lima Lokasi Binaan Usaha Sementara berdasarkan pengadministrasian pendapatan daerah Proses Identifikasi objek retribusi berdasarkan data yang diusulkan oleh Kelurahan dan Kecamatan Identifikasi. Subjek Retribusi berdasarkan KIPTU yang dikeluarkan Suku Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Penetapan retribusi berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun2012. Wawancara mendalam dilakukan terhadap Kepala Seksi UMKM JakartaTimur ahli asosiasi pedagang dan Koordinator Pedagang. Dalam pemungutan retribusi pasar ditemukan kendala baik internal Suku Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan maupun eksternal. Penelitian ini meggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasilpenelitian yaitu masih banyak kelemahan dalam pemungutan diantaranya adalah kebocoran dalam pemungutan dan tidak tegasnya sanksi yang dikenakan sehingga Pemerintah daerah perlu melakukan pengawasan dan penegakan hukumagar wajib retribusi patuh dalam membayar retribusi.

---

This thesis discusses about the analysis of market services charges on Street Vendors at Temporary Locations Patronage of Business based on local revenue administration. The process of identification charge object is based on the data by the village and district levels. The identification of charges subject based on KIPTU issued by Parts Trade Cooperatives and SMEs. Market setting fees based on Regulation No. 3 of 2012. In-depth interviews conducted on SMEs Head of East Jakarta, expert, associate, merchants and traders Coordinator. In implementing market levy, found several obstacles both internal SMEs and Cooperatives Dept of Trade and externally like collection leaks. This research using a qualitative approach with descriptive research. The results obtained from this research are, there are still many weaknesses in the collection, such as leaks in the collection and not specifically sanction imposed, so governments need to conduct oversight and enforcement in order to obey the compulsory levy to pay the charges."

"Skripsi ini membahas tentang pelayanan kesehatan yaitu Program Askeskin yang dibentuk oleh pemerintah agar dapat digunakan oleh seluruh masyarakat. Program ini dibentuk sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap peningkatan kemiskinan dan teknologi di Negara ini. Program Askeskin dibentuk untuk seluruh masyarakat pada umumnya dan masyarakat miskin pada khususnya yang sudah diterapkan sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2007. Pada tahun 2008, program Askeskin diganti dengan program JAMKESMAS. Melalui penelitian ini, peneliti ingin mengetahu persepsi pengguna Askeskin terhadap pelaksanaan pelayanan Program Askeskin. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner kepada pengguna Askeskin yang telah diolah menggunakan metode statistik SPSS. Analisa penelitian ini diuraikan dengan menggunakan metode deskriptif.

---

This research is describing about Askeskin Program which is one of the healthy program that made by government hence could be used by all society. This program was made in order to help society from the development of poverty and technology. Program Askeskin was made for whole society in general and especially for poor people which already been implemented from the year of 2005 to 2007. In the year of 2008, Askeskin Program was changed with JAMKESMAS Program.

Through this research, researcher has an intention to get the information about perception of Program Askeskin Users to the Conduction of Program Askeskin services. This research was using quantitative method with spreading the questionnaires to Askeskin Program users that already processed by SPSS statistic method. The analysis of this research was described with descriptive method."

"Skripsi ini membahas mengenai tahapan pelaksanaan pemungutan retribusi izin trayek di Kota Bekasi dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutannya. Pembahasan ini dilatarbelakangi oleh kondisi Kota Bekasi yang semakin berkembang sehingga membutuhkan angkutan umum yang layak dan memadai. Dalam pemenuhan kebutuhan angkutan umum tersebut pemerintah daerah membuka kesempatan bagi anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan jasa angkutan umum. Demi tersedianya lingkungan angkutan yang tertib dan nyaman, pemerintah Kota Bekasi melakukan pengaturan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan berupa izin trayek bagi orang atau badan yang ingin menyediakan jasa angkutan. Izin trayek yang diberikan akan terus dipantau dan diawasi demi kelancaran dan ketertiban angkutan umum di Kota Bekasi. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yang bersifat deksriptif. Teknik pengumpulan data yaitu melalui observasi, studi pustaka dan studi lapangan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan pemungutan retribusi izin trayek di Kota Bekasi dinilai masih belum baik. Masih terdapat banyak pelanggaran yang dilakukan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi izin trayek. Hal tersebut terjadi karena sanksi dan pengawasan yang diberikan dinas perhubungan Kota Bekasi masih kurang. Pemerintah Kota Bekasi harus meningkatkan pengawasan dan pemberian sanksi yang lebih tegas agar dapat meningkatkan pendapatan dari sektor retribusi izin trayek.

---

This research criticizes the collection stages of implementation for routing permits retribution in Bekasi Municipality and discusses the constraints during that activity. This research is based on the growing and developing condition in Bekasi Municipality, therefore this condition requires a need for decent and adequate public transportation. In fulfilling this public transportation requirement, the government provides an opportunity for the public to participate in supplying such public transportation services.

In order to create a pleasant transportation environment, the government of Bekasi Municipality regulates a policy to organize the traffic and transportation in the form of routing permits for individuals and entities that intend to supply transportation services. The given routing permit will be sustainably supervise in order to maintain the well being of public transportation in Bekasi Municipality. This research applies qualitative approach, in the form of a descriptive type research. The data is retrieved by observation, literature study and field research.

The result of this study shows that in the collection implementation of routing permits retribution in Bekasi Municipality is still poor, considering the delinquency throughout the process indicated by inadequate sanctions and supervision by the local transportation department.The local government in this case Bekasi Municipality should improve the supervision and the firmness in law enforcement to increase the income from the transportation sector."

"Skripsi ini membahas tentang implementasi Program Layanan Rakyat Sertipikasi Tanah (Larasita) di One Day Service pada Kantor Pertanahan Kota Bogor. Tujuannya adalah menganalisis implementasi pelaksanaan Program Layanan Rakyat Sertipikasi Tanah (Larasita) di One Day Service pada Kantor Pertanahan Bogor dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang terkait dalam keberhasilan Program Layanan Rakyat Sertipikasi Tanah (Larasita) dalam kegiatan One Day Service pada Kantor Pertanahan Kota Bogor. Metode penelitian dengan kualitatif deskriptif. Dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Program Larasita dalam kegiatan One Day Service dalam target pencapaian daerah dan waktu masih diimplementasikan dengan kurang efektif. Terbukti dari faktor-faktor yang terkait dalam keberhasilan yang diharapkan tidak sesuai dengan kondisi kenyataan dalam membantu masyarakat untuk mendaftarkan sertipikat tanah dalam menghindari pihak perantara. Faktor-faktor keterbatasan dari Program Larasita dalam kegiatan One Day Service tersebut menyebabkan masyarakat Kota Bogor masih memilih menggunakan jasa perantara. Rekomendasi yang penulis berikan adalah melakukan evaluasi kembali perencanaan awal tahun berikutnya dalam target pencapaian daerah yang dikunjungi agar target daerah di wilayah kota Bogor dapat dikunjungi seluruhnya.

---

The focus of this research discusses about implementation of Program for People Service Land Certification (Larasita) in One Day Service at Land Office of Bogor. The aims to : analyze implementation implementation of Larasita Program in One Day Service at Land Office of Bogor and to analyze factors are related in the success of Larasita Program in One Day Service at Land Office of Bogor.

Methods used in this research is descriptive-qualitative. The data were collected by using in-depth interviews and literature study. Result of this research that Larasita Program in One Day Service achieve the target area and the time is still implemented with less effective. This is evident from the factors related to the expected success was not in accordance with the conditions of reality in helping people to enroll in the title deed to avoid aggravating the intermediary of the community. Factors limitations of Larasita Program in One Day Service activities are causing Bogor still choose to use the services of intermediaries.

Recommendations is to re-evaluate the initial planning next years in target attainment areas visited for the target area in the Bogor city can be visited entirely."

"BKSP Jabodetabekjur merupakan lembaga kerjasama antardaerah yang didirikan guna melaksanakan fungsi koordinasi, integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi (KISS) dalam penyelenggaraan kerjasama antardaerah. Namun selama 36 tahun lembaga ini didirikan, kinerja lembaga tersebut belum optimal untuk mencapai tujuan keterpaduan pembangunan di Wilayah Jabodetabekjur. Bertolak dari hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja BKSP Jabodetabekjur dalam penyelenggaraan kerjasama antardaerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivis dengan teknik pengumpulan data secara kualitatif. Adapun teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif-kualitatif pada dimensi kebijakan, organisasional dan operasional. Hasil dari penelitian ini faktor yang menghambat kinerja BKSP Jabodetabekjur diantaranya faktor kebijakan, faktor komitmen kerjasama, faktor perencanaan, faktor dukungan sumber daya dan faktor sarana prasarana serta teknologi.

---

BKSP Jabodetabekjur established to serve coordination, integration, simplification and synchronization (KISS) in implementing inter-regional relationship. But for 36 years this institution was founded, the performance of this institution are considered not effective to achieve the integration of development in the Region of Jabodetabekjur.

Starting from this, the purpose of this study is to analyzing the factors that affect the performance of BKSP Jabodetabekjur. This study uses a positivist approach with qualitative data collection techniques. The technique of data analysis using descriptive-qualitative on the policy, organizational and operational dimension.

The results of this study shows the factors that influence the performance of BKSP Jabodetabekjur are policies, commitment, bad planning, resources, infrastructure and technological factors."

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan Kebijakan Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Depok. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Informasi didapat melalui wawancara mendalam dengan pihak yang terkait dengan kebijakan ini, yang disebut data primer. Data lainnya atau data sekunder didapat melalui media cetak dan elektronik.Hasil penelitian menyarankan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu melengkapi sarana dan prasarana dalam kegiatan operasional administrasi kependudukan khususnya SIAK; menambah rangsangan (incentive) yang dapat merangsang kemauan masyarakat untuk merasakan arti pentingnya dokumen kependudukan; dan meningkatkan frekuensi program-program administrasi kependudukan seperti sosialisasi dan operasi penertiban secara terus-menerus agar penduduk semakin mengenal pentingnya dokumen kependudukan.

---

The focus of this study is concerning implementation of the population administration policy conducted by Depok Municipal Government. This research is qualitative descriptive interpretative. The data were collected by means of deep interview.

The researcher recommends Depok Municipal Government to add more infrastructure and equipment in order to assist the day-to-day operation of the government officer; to stimulate people to realize the importance of population documents by providing incentive; to increase the number of socialization and the control of the valid identity documents."

"Motivation have a primary needs in an organization, in sub part of chief administration and protocol which an organization having main task and function to operate programs in which formal programs in government of Depok City where an organization have needs good works motivation. When doing a task in protocol division, good motivation in each implementer employees was needed.This research has describe to look and description a perception of employees about work motivation in sub part of chief administration and protocol of general division regional secretarial Depok city. This research using a quantitative method with a type description research and use cross sectional survey dimension. Total population in this research is 30 respondent and use total sample technique. All data has a count by SPSS version 15.Mc.Clelland (Needs Theory) has a focus about three factor; needs of success, needs of power or work authority and needs affiliation. Need of success consist of indicatorindicator work result, timing of finished works, resolve problems and detention in work and effectively. Needs of power consist of authority and responsibility. Needs affiliation consists of relationship with work partner, relationship with a chief and level of participation in organization. Based on process data result find out an employees perception about work motivation in sub part of chief administration and protocol of general secretariat regional city of Depok in high level."

"Penelitian ini membahas mengenai analisis pengadaan Pegawai Negeri Sipil fungsional Olahragawan dan Pelatih berprestasi pada Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia sebelum kebijakan moratorium. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan positivis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pengadaan Pegawai Negeri Sipil fungsional Olahragawan dan Pelatih berprestasi, untuk mengetahui prosedur yang dilakukan pelamar Pegawai Negeri Sipil fungsional Olahragawan dan Pelatih berprestasi, dan untuk menganalisis strategi mengatasi masalah dalam pengadaan Pegawai Negeri Sipil fungsional Olahragawan dan Pelatih berprestasi. Hasil penelitian menyebutkan bahwa permasalahan berawal belum adanya perencanaan yang matang tentang pengadaan Pegawai Negeri Sipil fngsional Olahragawan dan Pelatih berprestasi, pengadaan Pegawai Negeri Sipil fungsional Olahragawan dan Pelatih berprestasi belum didahului serangkaian analisis jabatan dan analisis beban kerja serta beberapa permasalahan yang dihadapi adalah seperti masalah rekrutmen, seleksi, pengangkatan dan pengembangan. Penelitian ini dilakukan sebelum pemerintah melakukan kebijakan moratorium.

---

This research discusses about the procurement analysis of the civil servant Athlete functional and the Coach in the Ministry Youth and Sport of the Republic Indonesia before the moratorium policy. This research uses a qualitative method with the positive approach. This research purpose is to know about the process of procurement of civil servant Athlete functional and the Coach, to know the procedur that is run by the applicant and to analysis the strategy how to overcome the problem in the procurement of Athlete functional civil servant and the Coach.

The result of this research said that the problem begin with the plan without proper calculation about the procurement of the Athlete functional civil servant and the Coach, this procurement is not preceded by the job analysis and analysis burden of work and some problems that is being faced for example: the recruitment problem, selection, promotion and development. This research is conducted before the government decided to do the moratorium policy."